Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi penanaman modal di Indonesia setelah ditetapkannya Undang – Undang Cipta Kerja, khususnya berdasarkan peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai koordinator pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Secara khusus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana optimalisasi realisasi investasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, bahwa Undang – Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya bepengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang meningkat setiap tahunnya, jumlah nomor induk berusaha yang sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai angka 11 Juta dan peringkat daya saing Indonesia pada World Competitiveness Rangking yang dirilis oleh IMD World meningkat dari posisi 34 menjadi 27. Kedua, Untuk implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah diterbitkannya UU CK belum dapat terlaksana dengan maksimal apabila di komparasi dengan jumlah NIB yang diterbitkan, sehingga prinsip perizinan berusaha ”Trust But Verify” belum dilakukan optimal.

---

This thesis analyze the implementation of capital investment in indonesia after Job Creation Law was issued according to ministry of investment/bkpm role as supervisor coordinator of risk based business license. Specifically, the issues discussed are how to optimize investment realization in accordance with the Job Creation Law and how to implement risk-based business licensing supervision after the issuance of the Job Creation Law. The method in this research is doctrinal. The research results show that first, the Job Creation Law and its derivative regulations have a significant effect on increasing investment realization in Indonesia. This can be seen from the achievement of investment realization which increases every year, the number of Business Identification Numbers which by the end of December 2023 reached 11 million and Indonesia's competitiveness ranking in the World Competitiveness Ranking released by IMD World increased from position 34 to 27. Second, for The implementation of risk-based business licensing supervision after the issuance of the CK Law has not been implemented optimally when we compared with the number of NIBs issued, so the principle of "Trust But Verify" business licensing has not been implemented optimally."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."

"Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri dan penjelasan pada bagian umum UU Arbitrase sehingga dapat menjamin tercapainya kepastian hukum keadilan bagi para pihak bersengketa. Permasalahan mendasar adalah apakah alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif atau non-limitatif, dan bagaimana pembuktian alasan-alasan tersebut apakah diperlukan keputusan Pengadilan terlebih dahulu atau tidak. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap pembatalan putusan arbitrase ini, apakah telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menemukan bahwa ternyata ketentuan Pasal 70 dan putusan Mahkamah Agung tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase ini sangat beragam dan tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Dilain pihak, aturan tentang upaya hukum untuk pembatalan putusan arbitrase juga tidak bisa dihapuskan sama sekali karena bisa terjadi putusan arbitrase diambil dalam keadaan yang salah sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan apabila putusan tersebut tetap dipertahankan. Oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan atas aturan arbitrase yang mengatur tentang upaya hukum pembatalan putusan sehingga dapat tercapainya kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

The application of the provisions of Article 70 of Law No. 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (?Arbitration Act?) has caused controvercy due to such article are inconsistent and there is no strict rule. This research intends to find out the correlation of the application of Article 70 associated with its elucidation and the general description of the Arbitration Act, to ensure the achievement of legal certainty and justice for disputing parties. The fundamental issues in respect of the annulment of arbitral award is whether the reasons of annulment is qualified limitative or non-limitative and whether is required prior final court decision or not. What is the opinion of the Supreme Court on such annulment of the arbitral award which has fulfilled the principle of legal certainty and justice for disputing parties. This research was conducted with juridical normative research methods. Authors found that the Article 70 and Supreme Court?s decision regarding the annulment of the arbitral award has caused legal uncertainty and injustice due to being indistinct and inconsistent. On the other hand, the rule of law remedy for the annulment of the arbitral award could not be eliminated completely because there are still any conditions where the arbitral award was taken in the wrong circumstances that can lead to uncertainty and injustice when the award is retained. Therefore, it is necessary to improve the arbitration rules which regulates legal remedy of application of the annulment of the award to ensure the legal certainty and justice in society."

"Saat ini BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penandatangan perjanjian. Adanya hal ini memerlukan analisis mengenai apakah BLU mempunyai kecakapan dalam menandatangani suatu perjanjian khususnya perjanjian KSO menurut hukum perjanjian di Indonesia.  Selain itu juga menganalisis dalam hal perjanjian yang ditandatangani oleh BLU menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, siapakah yang akan bertanggungjawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dikarenakan penelitian kali ini akan melakukan analisis atas produk hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama Operasi antara BLU di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pihak swasta. Penelitian ini akan mencari dasar hukum/aturan, doktrin, teori untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.  Analisis masalah kecakapan akan dimulai dengan melihat teori dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Perjanjian di Indonesia serta doktrin dan teori mengenai subyek hukum badan hukum dan teori positivisme. Analisis kedua terhadap pertanggungjawaban BLU apabila Perjanjian KSO mengalami kerugian adalah dengan menganalisis menggunakan aturan pertanggungjawaban dalam hukum perdata serta teori delegasi kewenangan, serta teori positivisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BLU bukanlah subjek hukum berbentuk badan hukum sehingga tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan penandatanganan perjanjian KSO. Selanjutnya apabila timbul suatu kerugian maka berdasarkan hukum perdata, pihak ketiga dapat memintakan pertanggungjawaban hingga kepada instansi induk yaitu Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah.

---

Currently BLU is given the authority to sign the agreement. The existence of this requires an analysis of whether BLU is capable to sign an agreement, especially KSO agreements according to contract law in Indonesia. In addition, it also analyses in terms of the agreement signed by BLU causing harm to third parties, who will be responsible. The method used in this study is a normative juridical method because this research will analyse a legal product, namely the Joint Operation Agreement between BLU in the field of energy and mineral resources and the private sector. This research will look for legal/rule bases, doctrines, and theories to answer the formulated problems raised. The analysis of skills issues will begin by looking at the theories and provisions contained in treaty law in Indonesia as well as doctrines and theories regarding the subject matter of legal entities and the theory of positivism. The second analysis of the accountability of BLU if the KSO Agreement suffers a loss is by analysing using the accountability rules in civil law and the theory of delegation of authority, as well as the theory of positivism. The results of this study conclude that BLU is not a legal subject in the form of a legal entity, so it cannot take legal actions, such as signing a KSO agreement. Furthermore, if a loss occurs, based on civil law, a third party can hold accountability up to the parent agency, namely the State Ministry/Government Agency."

"Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua) rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia selama 2 (dua) tahun.

---

The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regulatory contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in underwater business activities and the Job Creation Law which allows BMKT removal business by involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by foreign parties are valid according to Indonesian laws and regulations and provides recommendations for regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research is a normative legal research with a legislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study show; First, the BMKT removal business license by foreign parties is not valid according to Indonesian laws and regulations. This is because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job Creation Law is a general regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and drafting a BMKT Law in Indonesia which includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign parties in Indonesia for 2 (two) years."

"Klausul MAGA sebagai penjaminan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia belum mampu untuk memberikan perlindungan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam perjanjian konsesi KPBU atas risiko politik dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas tentang MAGA sebagai dasar hukum penjaminan pembangunan infrastruktur. Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi MAGA ketika terjadi peristiwa politik dan apakah klausul MAGA dalam perjanjian konsesi Multi-Lane Free Flow telah mampu melindungi BUP jika dibandingkan dengan klausul serupa di Albania dan Filipina. Penelitian ini adalah penelitian doktriner dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Albania dan Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama,  dalam eksekusi MAGA sebagai penjaminan infrastruktur atas risiko politik memiliki beberapa faktor penghambat yaitu ketidakpastian regulasi dan birokrasi, kurangnya sumber daya kemampuan negara, dan instabilitas situasi politik. Faktor-faktor penghambat tersebut memiliki relevansi dengan risiko politik yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur yaitu, ketidakpastian sistem hukum, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk, pencabutan konsesi, dan ekspropriasi. Kedua, klausul MAGA dalam perjanjian konsesi yang saat ini diterapkan oleh Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada BUP. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur ruang lingkup MAGA dan kewajiban kontinjensi karena sifat dari risiko politik yang berbeda dari risiko infrastruktur lainnya. Maka, dalam penelitian ini direkomendasikan regulasi pengaturan untuk  membuat regulasi yang mengandung ketentuan klausul MAGA dan mengubah aturan mengenai kewajiban finansial untuk memasukkan  norma kewajiban kontinjensi.

---

The MAGA clause as a guarantee for infrastructure development in Indonesia has not been able to provide protection to Special Purpose Vehicle (SPV) in PPP concession agreements against political risks due to the absence of clear regulations regarding MAGA as a legal basis for guaranteeing infrastructure development. This thesis discusses what factors hinder the execution of MAGA when political events occur and whether the MAGA clause in the Multi-Lane Free Flow concession agreement has been able to protect the SPV when compared with similar clauses in Albania and the Philippines. This research is doctrinal research with a legislative and comparative approach to Albania and the Philippines. The results of this research show; First, the implementation of MAGA as an infrastructure guarantee against political risks has several inhibiting factors, namely regulatory and bureaucratic uncertainty, lack of state resources, and instability of the political situation. These inhibiting factors are relevant to political risks that have a direct impact on infrastructure development, namely, uncertainty in the legal system, corruption and poor governance, revocation of concessions and expropriation. Second, the MAGA clause in the concession agreement currently implemented by Indonesia has not been able to provide protection to SPV. This is because there are no regulations governing the scope of MAGA and contingent liabilities because the nature of political risk is different from other infrastructure risks. Thus, in this research it is recommended that regulatory regulations be made that contain the provisions of the MAGA clause and change the rules regarding financial obligations to include contingent liability norms."

"Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This research analyzes protection for the Board of Directors' responsibilities through Laws and Regulations Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In the event of a financial loss or risk of investment failure, the Board of Directors of the company are not responsible for the loss arising from a consequence if the actions of the Board of Directors are based on good faith and prudence. This is adopted from one of the common law system doctrines and become the norm in the legislation, namely “the Business Judgment Rule” as regulated in Article 97 paragraph (3) and paragraph (5) and Article 99. This study examines several decisions that relate to the Business Judgment Rule: Decision Number 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, dated 20 January, Decision Number 3849K/Pid.Sus/2019, Decision Number 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. on behalf of the defendant Hotasi D.P. Nababan (ex-President Director of PT. Merpati Nusantara Airlines), Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. on behalf of the defendant Galaila Karen Kardinah as well as Karen Galaila Agustiawan (ex-President Director PT. Pertamina Persero)."

"Bank melaksanakan pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan usaha utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank selaku kreditur seharusnya memperoleh perlindungan hukum melalui kejelasan kedudukan hukum CV. Namun, penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) menciptakan potensi kekosongan hukum yang dapat merugikan bank yang telah memberikan fasilitas kredit kepada CV. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dua permasalahan. Pertama, dilakukan analisis terhadap kedudukan hukum dan pertanggungjawaban sekutu CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri tapi belum tercatat dalam SABU terhadap bank sebagai kreditur pasca penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan. Kedua, dilakukan analisis mengenai perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur yang mengalami kerugian akibat penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan CV. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, CV yang hanya terdaftar di Pengadilan Negeri tetap memiliki kedudukan yang sah dalam hubungan hukumnya dengan bank. Terkait tanggung jawab para sekutu, sekutu komplementer memikul tanggung jawab penuh secara pribadi termasuk konsekuensi administratif yang timbul, sedangkan sekutu komanditer terbatas tanggung jawabnya sebesar modal yang disetor selama tidak mengintervensi pengurusan CV. Kedua, bank dapat menjalankan dua bentuk perlindungan hukum. Bank dapat mengambil langkah preventif dengan mendorong sekutu komplementer untuk melakukan pencatatan sebelum tenggat waktu penutupan layanan dan memperketat prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit baru kepada CV. Selanjutnya, perlindungan hukum represif dimana CV dapat menggunakan layanan pendaftaran CV dalam SABU pasca penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan.

---

Banks provide credit as one of their main business activities to support economic growth. As creditors, banks should receive legal protection through clarity regarding the legal status of limited partnerships. However, the closure of registration and amendment recording services for limited partnership in the Business Entity Administration System (SABU) creates potential legal gaps that could harm banks that have provided credit facilities to limited partnership. Based on these issues, two problems can be formulated. First, an analysis is conducted on the legal status and liability of limited partnership partners who have registered with the District Court but have not been recorded in SABU towards banks as creditors, following the closure of registration and amendment recording services. Second, an analysis is conducted regarding legal protection for banks as creditors who suffer losses due to the closure of limited partnership registration and amendment recording services. Using doctrinal research methods, the following conclusions are obtained. First, limited partnerships that are only registered with the District Court maintain valid legal standing in their relationship with banks. Regarding partner liability, managing partners bear full personal responsibility, including arising administrative consequences, while limited partner liability is restricted to their paid-up capital as long as they do not intervene in limited partnership management. Second, banks can implement two forms of legal protection. Banks can take preventive measures by encouraging managing partners to complete registration before the service closure deadline and tighten prudential principles for new credit facilities to limited partnership. Furthermore, repressive legal protection is available where limited partnership can use limited partnership registration services in SABU."

"Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan dasar yang hanya dapat terpenuhi dengan jalan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan pasar modal sebagai salah satu bentuk berinteraksi sudah merupakan financial nerve centre/pusat urat nadi keuangan dunia. Melalui kegiatan pasar modal terkumpul dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan, antara lain untuk kegiatan usaha dan kegiatan pembangunan suatu negara. Pesatnya perkembangan perekonomian suatu negara, dapat terlihat dari pesatnya perkembangan pasar modal di negara tersebut.Sistem pasar modal konvensional yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian, sarat dengan transaksi riba serta seringnya terjadi skandal keuangan didalamnya, secara nyata tidak dapat bertahan terhadap gelombang krisis ekonomi global. Hal ini mendorong kaum intelektual muslim untuk mengkaji dan menggali kembali prinsip-prinsip dan konsep perekonomian islami yang lebih menekankan keadilan bagi semua pihak. Sistem ekonomi Islam juga berkembang pesat di Indonesia.Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dikenal beberapa instrumen pasar modal syariah. Instrumen sukuk seringkali disamakan dengan obligasi syariah, padahal terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil diantara kedua instrumen tersebut. Hingga saat ini sukuk belum memiliki pedoman khusus dan masih digunakan fatwa-fatwa yang mengatur obligasi syariah. Penggunaan instrumen sukuk dalam berinvestasi, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem bagi hasil perlu didukung oleh prinsip transparansi yang merupakan prinsip mutlak di bidang pasar modal.

---

People have different types of basic needs that can only be fulfilled by interacting with other people. Capital market activities, being a form of interaction has become world financial nerve centre. Through capital market activities, fund is collected that may be used for different kinds of need, including for business and development activities of a country. Fast economic development of a country may be seen from fast development of capital market in such country.Conventional system of a capital market that has speculative and gambling nature, full of usury transactions and frequent financial scandals, is not able to stand against the waves of global economic crises. This has stimulates Moslem intellectuals to study and explore Islamic economic concept and principles that emphasized more justice for all parties. Islamic economic system develops rapidly in Indonesia.Based on Law No.8 of 1995 on Capital Market and the Decree of the National Syariah Council No.40/DSN-MUI/X/2003 regarding Capital Market and General Directives of Syariah Principles in Capital Market, there are a number of Syariah Capital market instruments. Sukuk instrument is often regarded as identical with syariah bond, while in fact, there are a number of basic differences between the two instruments. So far, sukuk has no special guide and they still use religious advices that governs Syariah bond. The use of sukuk instruments in investment, the profit of which is divided with profit sharing system should be supported by transparency system that represent absolute principle in capital market."

"Tesis ini membahas mengenai mengenai pengaruh sengketa hukum emiten atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum serta membahas mengenai upaya-upaya Bapepam terkait dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor publik dan juga upaya represif atau penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengaruh padanya sengketa hukum yang awalnya diprediksikan tidak akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan emiten dalam menjalankan usahanya tetapi setelah pernyataan pendaftaran sudah efektif dan penawaran umum telah dilaksanakan terjadi dampak terhadap kelansungan bisnis perusahaan emiten tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul apabila setelah melakukan penawaran umum, sengketa hukum emiten tersebut berdampak terhadap perseroan sehingga investor yang melakukan investasi secara tidak langsung mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. namun untuk itu Bapepam harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya yakni pemeriksaan dan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut apakah ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proses penawaran umum. Penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi dampak yang disebabkan oleh sengketa hukum emiten tersebut yang terjadi setelah penawaran umum dilakukan.

---

This tesis discusses concerning effect from lawsuit of emiten or emiten candidate which will do the initial public offering and discusses about efforts of BAPEPAM are concern of preventive effort or determend in order to not occur loss for anyone included public investor dan other represive effort or completion with effect that caused from influence going concern emiten in operate their business, but then after declare registration already effective dan initial public offrering have done with effect to going concern emiten.

Method of research that used in this research is method of research literature aims to solve the problem. Afterwards going to the research to get the solution. The problems appear if after doing intial public offering, lawsuit emiten will effect with company with the result in this case company could demanded responsibility, however for that BAPEPAM must do the effort for the first, that is inspection dan investigation with that problem whether there is indication of infraction with opening principle in initial public offering. This research will discuss about solving if effect occured because of lawsuit emiten that happen after initial public offering have done."