Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wiweka Sukma Wardhani
Analisis posisi dan strategi China dalam negosiasi liberalisasi jasa pendidikan tinggi di bawah Perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) (2001-2005) = Analysis of China's position and strategy in the liberalization of higher educational service negotiation under the General Agreement on Trade in Services (GATS) (2001-2005)
"Seiring dengan rneningkatnya volume perdagangan jasa, rnaka terdapat kebutuhan akan sebuah perjanjian yang rnengatur tentang perdagangan jasa internasional. Di bawah WTO, GATS disepakati pada tahun 1995 dan bertujuan untuk rnendorong liberalisasi perdagangan jasa internasional. Pendidikan tinggi, yang selama ini dianggap sebagai barang publik, adalah Salah satu dari subsektor yang diatur dalarn GATS. China sebagai Salah satu negara berkernbang dengan kebutuhan pendidikan tinggi tertinggi dunia yang sernakin rneningkat memutuskan untuk meliberalisasi jasa pendidikan tingginya. Pendidikan tinggi di China dianggap sebagai pasar potensial bagi negara maju eksportir pendidikan tinggi. Hasil interaksi China, sebagai anggota baru WTO pada tahun 2001, dengan berbagai kepentingan negara maju, sesama negara berkembang, dan dengan WTO sebagai organisasi internasional turut rnemengaruhi alasan di balik strategi dan posisi yang diambil dalarn negosiasi liberalisasi jasa pendidikan tinggi di bawah GATS.
The increasing volume of international trade in services promoted the urgency of an international agreement that regulates trade in services. Under the WTO, GATS agreement has been signed in 1995 and has a goal to further the liberalization phase in intemational trade in services. Higher education, a sector that has been considered as one of the public goods, also subjected and regulated under the GATS agreement. China, as a developing country With the highest demand on higher education, decided to give commitment on the liberalization of its higher education system. Chinese higher education has become a potential market for many developed countries, which also the main exporting countries for higher education. The interaction process between China, as a new member state of the WTO in 2001, and other member states (developed and developing countries), and also the WTO as an international organization, gives influence on the rationale behind China's decision to apply one particular strategy and position in the negotiation of higher education liberalization under the GATS agreement."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yanuar Priambodo
Kepentingan ekonomi politik Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam (2004-2010) = The UK's political economy interest in implementing Islamic economic and Islamic finance (2004-2010)
"Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB bisa diartikan sebagai ?ekspansi‟ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasis syariah yang mendapatkan otorisasi dari Financial Services Authority (FSA). Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang pesat. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat sepeti Inggris. Dewasa ini, banyak ekonom yang mempertimbangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional atau kapitalisme yang cenderung destruktif.
The establishment of Islamic Bank of Britain (IBB) in 2004 is a milestone to the Islamic economics and Islamic finance studies. This can be understood as the first ?expansion‟ of Islamic economics and Islamic finance outside the Gulf, Middle East, and, of course, Islam world. IBB is the first retail sharia-compliant bank which authorized by the British Financial Services Authority (FSA). Since then, the growth of Islamic economics and Islamic finance in the United Kingdom (UK) has been remarkable. Moreover, UK is the first western state which posited in the top 10 list country with a huge number of Islamic economics and Islamic finance asset and volume. This position give an interesting point in implementing Islamic economics and Islamic finance which affected by petrodollar recycling and sovereign wealth fund from the Gulf (Islamic and oil-exporting country). Islamic banks, as the unit of Islamic finance, are believed to be more resilient in times of financial crisis. Many economists considered Islamic economics and Islamic finance system as the alternative system to the world economy (conventional) or capitalism, which is destructive."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Safitri
Strategi China dalam mencapai keamanan energi di Indonesia tahun 2002-2013 = China s strategy for achieving energy security in Indonesia 2002-2013
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis upaya China untuk mengamankan pasokan energinya di Indonesia melalui economic statecraft. Sejak menjadi net oil importer pada tahun 1993, China mengubah kebijakan energi yang pada awalnya dilakukan secara self sufficiency menjadi going abroad melalui kerja sama dan ekspansi ke luar negeri. Diversifikasi sumber pemasok energi adalah hal yang vital untuk menekan resiko dependensi pada pemasok tertentu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa China menggunakan instrumen economic statecraft yang berupa bantuan asing dan foreign direct investment dalam melakukan diplomasi energi di Indonesia.
ABSTRACT
This research attempted to do an analysis of strategies used by China, in its efforts to secure energy supplies from Indonesia through economic statecraft. Since becoming a net oil importer in 1993, China's changing energy policy that was originally done in self-sufficiency be going abroad through cooperation and overseas expansion. Diversification of sources of energy suppliers is vital to reduce the risk of dependency on specific suppliers. The results of this study show that China's use of economic statecraft?s instruments in the form of foreign aid and foreign direct investment in doing energy diplomacy in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Prawira Utama
Diplomasi publik cool Japan Jepang di Indonesia, studi kasus: Idol group JKT48 = Japan's public diplomacy in Indonesia, case study: Idol group JKT48
"Tesis ini membahas tentang fenomena idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Cool Japan Jepang yang muncul di Indonesia. Dengan menggunakan nilai-nilai ala Jepang, yang disadur dari sister group mereka yang berada di Jepang, AKB48, JKT48 menemukan popularitasnya di Indonesia. Fans-fans berat JKT48 pun bermunculan di Indonesia. Ini adalah pertanda dari berhasilnya diplomasi publik Cool Japan Jepang di Indonesia. Idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Jepang di Indonesia dianalisis menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang dilakukan sendiri berkenaan dengan diplomasi publik Jepang, soft power dari Joseph Nye, hingga idology dari Patrick Galbraith.
Idol group JKT48 is a part of Japanese?s Public Diplomacy dubbed as the Cool Japan Program. With the Japanese value extracted from their Japanese sister group, AKB48, JKT48 rise into popularity in Indonesia. This is one of the sign on how succesful Japan's Cool Japan diplomacy in Indonesia. The subject was analyzed using literature review and interviews. The literature review includes Joseph Nye's soft power and Patrick Galbraith's idology. This research conclude that the nature of Indonesian people are suitable for Japanese public diplomacy to spread nicely."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T44925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Meizura
Relevansi Peran Negara dalam Globalisasi Finansial: Analisis Kegagalan Program Repatriasi Aset pada Kebijakan Tax Amnesty Indonesia Tahun 2016-2017 = The Role of the State in Financial Globalization: The Failure of Asset Repatriation Program in Indonesia's Tax Amnesty Policy 2016-2017
"Globalisasi finansial telah memungkinkan pergerakan modal lintas batas negara secara bebas (free movement of capital), sehingga fenomena aliran modal masuk dan keluar dari suatu negara baik secara legal maupun ilegal telah menjadi realitas perekonomian dunia. Pasca terungkapnya aset Warga Negara Indonesia di berbagai jurisdiksi tax havens melalui Panama Papers dan Paradise Papers, Pemerintahan Joko Widodo melihat bahwa terdapat potensi pajak dan investasi di luar jurisdiksi Indonesia yang luput dari pantauan pemerintah. Kebutuhan negara akan pendapatan pajak dan investasi demi merealisasikan program prioritas nasional berupa pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan Tax Amnesty dengan tujuan utama menghasilkan repatriasi. Repatriasi merupakan penarikan aset milik wajib pajak yang berada di luar jurisdiksi negara tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen di dalam negeri yang telah ditentukan oleh pemerintah. Repatriasi dalam kebijakan Tax Amnesty 2016-2017 yang diambil Indonesia di tengah realitas globalisasi finansial mengalami kegagalan pemenuhan target. Meskipun pada tingkat internasional didukung dengan adanya rencana penerapan Automatic Exchange of Information dan pada tingkat domestik terdapat kesiapan administratif yang matang, namun hasil repatriasi hanya memenuhi 14,7% dari target pemerintah. Tulisan ini kemudian berusaha mengidentifikasi sebab-sebab kegagalan kebijakan repatriasi dengan menggunakan kerangka Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy dan konsep Adaptive Partnership yang dikemukakan oleh Christopher Dent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan target repatriasi disebabkan oleh ketidakmampuan aktor negara untuk membentuk kerja sama yang baik dengan pemilik modal dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di era globalisasi.
Financial globalization has made free movement of capital across the boundaries possible, therefore the phenomenon of capital inflows and capital outflows - both legal and illegal - has become a normal reality of world economy. After the disclosure of Indonesian citizens` assets in various tax havens jurisdictions through the Panama Papers and Paradise Papers, Joko Widodo Government saw the potential of taxes and investments outside of Indonesia`s jurisdiction which escaped government monitoring. The country`s dire need for tax and investment to realize national priority program - infrastructure development - has prompted the government to develop a Tax Amnesty policy with the main objective of generating capital repatriation. Capital repatriation is defined as the withdrawal of capital owned by taxpayers and is located outside the jurisdiction of their country to be invested in domestic instruments previously determined by the government. However, repatriation in Tax Amnesty policy 2016-2017 taken by Indonesia in the midst of financial globalization had failed to fulfill government target. Although at the international level it is supported by the plan to implement the Automatic Exchange of Information and at the domestic level there is is sufficient administrative readiness, the result of repatriation only met 14,7% of the government target. This paper then attempts to identify the causes of the failure of repatriation policy using Macro-Framework Analysis of Foreign Economic Policy and the concept of Adaptive Partnership introduced by Christopher Dent. The result of this study indicates that the failure to fulfill repatriation target is caused by the inability of state actor to form good cooperation with capital actors in implementing economic policies at the era of globalization"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif Junisaf Ahmad
Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang di Sektor Perkeretaapian Indonesia Periode 2014-2017 = Japan's Foreign Economic Policy in Indonesian Railway Sector in 2014-2017
"ABSTRAK
Skripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.
ABSTRACT
This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novea Eka Candra Nuridha
Perspektif Jender dan Pembangunan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus SDGs 2 (Zero Hunger) Di Indonesia Tahun 2017-2021 = Gender And Development Perspective In The Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Case Study of SDGs 2 (zero hunger) in Indonesia, 2017 -2021
"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.
Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Lestari Purborini
Kepentingan Indonesia Menandatangani Kesepakatan Local Currency Settlement Periode 2016-2020 = The Interests of Indonesia in Signing the 2016-2020 Local Currency Settlement Agreement
"Dolar Amerika Serikat (USD) merupakan mata uang yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Perjanjian penggunaan mata uang lokal (non-USD) dalam transaksi perdagangan bilateral, atau Local Currency Settlement (LCS) merupakan sebuah anomali dalam konteks aktivitas perdagangan internasional. Dalam kurun waktu 2016-2020, Bank Indonesia (BI) menandatangani kesepakatan LCS dengan otoritas moneter Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, dan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan Indonesia menandatangani kesepakatan LCS tersebut, baik kepentingan material maupun nonmaterial, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara secara tertulis dengan pihak BI dan studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita dan laman resmi sejumlah lembaga yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan material Indonesia meliputi indikasi awal menurunnya kebutuhan USD dan kebutuhan stabilisasi ekonomi makro di tingkat regional. Untuk kepentingan nonmaterial, kebijakan LCS yang diambil oleh bank sentral negara tidak terlepas dari agenda integrasi kawasan di bidang moneter dan keuangan serta menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan regional yang berada dalam satu koridor dengan ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform.
The United States Dollar (USD) is the currency commonly used in international trade transactions. The agreement on the use of local currency (non-USD) in bilateral trade transactions, hereinafter referred to as Local Currency Settlement (LCS), means an anomaly in the context of international trade activities. Within 2016-2020, Bank Indonesia (BI) signed the LCS memorandum with monetary authorities of Malaysia, Thailand, the Philippines, Japan and China that belong to the ASEAN Plus Three. This thesis aims to analyze interests of Indonesia signing the LCS, both material and nonmaterial interests, using qualitative descriptive analysis methods. Data were obtained from written interview with BI and literature studies collected from books, articles, news pages and official websites of several institutions relevant to the research. The results show that Indonesia’s material interests include early indications of declining USD demands and the actual needs of macroeconomic stabilization at the regional level. For non-material interests, the LCS policy made by the central bank is associated with the regional economic integration and part of strengthening regional resilience in the same corridor with the ASEAN Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irsyad Maulana Hidayat
Diplomasi Kopi Indonesia di Pasar Eropa: Studi Kasus Negara Jerman Tahun 2019-2023 = Indonesia Coffee Diplomacy in Europe Market: Study Case in German Market 2019-2023
"Tesis ini mengeksplorasi diplomasi kopi Indonesia di pasar Jerman dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada strategi yang digunakan untuk meningkatkan volume ekspor dan mengatasi tantangan di pasar yang kompetitif. Studi ini terletak dalam konteks diplomasi ekonomi yang lebih luas dan memanfaatkan konsep soft power melalui gastrodiplomasi. Ini menekankan peran kopi sebagai komoditas budaya dan alat untuk memupuk hubungan internasional yang positif. Indonesia, sebagai produsen kopi utama, telah menghadapi fluktuasi volume ekspor kopi ke Jerman, yang merupakan importir kopi terbesar kedua di dunia. Analisis ini mencakup data perdagangan historis, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya saing kopi Indonesia. Faktor-faktor ini termasuk tantangan internal seperti kualitas produksi kopi, dan tantangan eksternal seperti regulasi ketat Uni Eropa dan persaingan dari negara-negara penghasil kopi utama lainnya seperti Vietnam. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Konsulat Jenderal di Hamburg, dan eksportir kopi Indonesia di Jerman. Data sekunder dari literatur akademik, laporan perdagangan, dan analisis pasar memberikan konteks tambahan dan mendukung temuan. Tesis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi dan efektivitas diplomasi kopi Indonesia. Ini menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas kopi, mematuhi standar internasional, dan meningkatkan upaya pemasaran untuk meningkatkan penetrasi pasar di Jerman. Studi ini menyimpulkan dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan hubungan internasional negara tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi dalam mempromosikan kepentingan nasional dan potensi kopi sebagai alat diplomasi. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik tentang perdagangan internasional dan diplomasi, menawarkan wawasan praktis untuk meningkatkan strategi ekspor Indonesia di sektor kopi.
This thesis explores Indonesia's coffee diplomacy in the German market from 2019 to 2023, focusing on strategies employed to increase export volumes and overcome challenges in a competitive market. The study is situated within the broader context of economic diplomacy and leverages the concept of soft power through gastrodiplomacy. It emphasizes the role of coffee as a cultural commodity and a tool for fostering positive international relations. Indonesia, a major coffee producer, has faced fluctuations in coffee export volumes to Germany, which is the second-largest coffee importer globally. The analysis includes historical trade data, identifying key factors influencing the competitiveness of Indonesian coffee. These factors include internal challenges like the quality of coffee production, and external challenges such as stringent European Union regulations and competition from other major coffee-producing countries like Vietnam. The research methodology is qualitative, utilizing primary data collected through interviews with key stakeholders, including officials from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Consulate General in Hamburg, and Indonesian coffee exporters in Germany. Secondary data from academic literature, trade reports, and market analysis provide additional context and support the findings. This thesis aims to provide a comprehensive understanding of the strategies and effectiveness of Indonesia's coffee diplomacy. It highlights the importance of improving coffee quality, adhering to international standards, and enhancing marketing efforts to increase market penetration in Germany. The study concludes with recommendations for policymakers and industry stakeholders to enhance the competitiveness of Indonesian coffee in the global market, ultimately contributing to the country's economic growth and international relations. The findings underscore the significance of economic diplomacy in promoting national interests and the potential of coffee as a diplomatic tool. This research contributes to the academic discourse on international trade and diplomacy, offering practical insights for enhancing Indonesia's export strategies in the coffee sector."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febriandi
Kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 = The failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy on Qatar in 2017 / Febriandi
"ABSTRAK

Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Tuduhan akan keaktifan Qatar dalam mendukung terorisme berujung pada keputusan ini. Kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki juga menjadi salah satu faktor penyebab pemutusan diplomatik ini. Arab Saudi dan sekutu juga melakukan blokade darat, laut, dan udara lalu mengajukan 13 syarat kepada Qatar agar terbebas dari blokade. Qatar dengan tegas menolak untuk patuh terhadap tuntutan Arab Saudi. Umumnya negara kecil akan patuh terhadap negara besar terutama di kawasan. Akan tetapi Qatar sebagai negara kecil di wilayah Timur Tengah berani untuk menolak dan tunduk pada Arab Saudi. Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menghadirkan suatu elaborasi kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Peningkatan kemampuan militer dan ekonomi Qatar tampaknya menjadi faktor kegagalan tersebut. Pola aliansi yang dibangun dengan Iran dan Turki juga menguatkan Qatar dalam menghadapi tuntutan Arab Saudi ini. Adapun untuk mendukung analisis penulis, tulisan ini menggunakan konsep coercive diplomacy dari Alexander L. George melalui pendekatan kualitatif. Dalam konsep tersebut terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesuksesan diplomasi koersif, yaitu legitimasi tuntutan, tuntutan di masa depan, kredibilitas ancaman, kredibilitas tenggat waktu, dan motivasi pelaku. Konsep yang dikemukakan oleh George tersebut dinilai penulis sangat cocok untuk menjabarkan faktor-faktor kegagalan diplomasi koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Penulis menemukan bahwa Arab Saudi gagal memenuhi kriteria kesuksesan diplomasi koersif berdasarkan konsep George tersebut, sehingga membuat blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi sia-sia.

ABSTRACT

 

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of the activeness of Qatar in supporting terrorism motivated in this decision to be taken. The close relation between Qatar with Iran and Turkey is one of the factors causing the diplomatic termination. Saudi Arabia and allies also made a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar to follow. Qatar firmly refused to comply with Saudi demands. Generally small countries will obey large countries, especially in the region. However, Qatar as a small country in the Middle East region dares to reject and comply to Saudi Arabia. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. The purpose of writing this research is to present an elaboration of studies regarding the factors that influence the failure of Saudi Arabia's coercive diplomacy towards Qatar. Qatar`s military and economic capacity were the factors that made coercive diplomacy failed. The alliances with Iran and Turkey also strengthened Qatar in facing the demands of Saudi Arabia. This paper will examine the concept of coercive diplomacy by Alexander L. George with a qualitative approach. There are five factors that influence the success of coercive diplomacy: legitimacy of the demands, future demands, credibility of the threats, credibility of time pressures, and motivation of the coercer. The concept put forward by George is considered by the author to be very suitable to describe the factors of failure of Saudi Arabia`s coercive diplomacy towards Qatar. The author found that Saudi Arabia failed to meet the criteria of success of coercive diplomacy from George, so that the Saudi Arabia`s blockade made against Qatar was in vain.

 

"
2019
T54243
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>