Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan statelessness bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia internasional. Permasalahan ini mulai banyak dibahas semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-I dan terus berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia ke-2. Penanganan terhadap permasalahan statelessness pada dunia internasional pun telah diserahkan PBB terhadap UNHCR. Mandat tersebut telah tertuang jelas dalam Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Namun, ketika mandat ini telah ditetapkan hal yang ditemukan justru semakin banyaknya jumlah orang-orang yang masuk dalam kondisi statelessness ini. UNHCR memperkirakan terdapat sekitar 12 juta orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tersebar luas di dunia ini di tahun 2011. Hal ini tentunya menarik perhatian penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya tanggapan dari dunia internasional terhadap isu statelessness ini pasca penerapan mandat UNHCR dalam Convention on the reduction of Statelessness. Dalam tulisan ini, juga akan menyinggung mengenai perkembangan definisi dn ragam penyebab statelessness di berbagai kawasan.

---

Statelessness is not a new phenomenon in international world. Statelessness has been discussed since its first appearance in the end of First World War until Second World War. United Nations has given its mandate to UNHCR to overcome the rising of statelessness in the world. Its mandate is based on Convention on the Reduction of Statelessness 1961. However, since this mandate had been set, what we can find is the total amount of stateless person is increasing. UNHCR predicted that there are up to 12 million of stateless people worldwide. Considering this fact, it caught the author attention to develop further discussion about how international response to statelessness after the creation of Convention on the reduction of statelessness 1961. In this writing, the author will also mention about the progress definition of statelessness and various causes of statelessness."

"Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.

---

The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme."

"Pasca Perang Dunia II, banyak negara yang sebelumnya mengalami penjajahan mendapatkan kemerdekaan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kemudian proses yang terjadi pada negara-negara yang baru merdeka tersebut, yang kemudian dikenal dengan proses nation-formation. Berangkat dari kritik postmodern terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait konsep nation state sebagai sesuatu yang given, tulisan ini menggunakan pendekatan postcolonialism dalam melihat proses nation-formation di negara yang baru merdeka. Negara yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Indonesia dengan unit analisis Sukarno. Dalam analisis akan digunakan konsep postcolonial anxiety dari Sankaran Khrisna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Sukarno dalam proses di atas.

---

After the World War II, there are many countries that previously experienced colonialism that gained their independence. This writing attempts to see how the process occurred in those newly independent countries, that known as process of nation formation. Starts from postmodern criticsm to International Relations study especially the concept of nation-state, this writing uses postcolonialism approach in analyzing the nation-formation process. The country that will be analyzed in this writing is Indonesia, with Sukarno as the unit of analysis. Sankaran Khrisna?s postcolonial anxiety will be used to understand what factors that influenced Sukarno in the process explained earlier."

"Perdebatan mengenai remitansi dan pembangunan terbagi menjadi dua, optimis dan pesimis. Pandangan optimis percaya bahwa remitansi yang memiliki stabilitas dan daya tahan terhadap krisis dapat membawa dampak positif seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi asuransi sosial. Sedangkan pandangan pesimis menganggap remitansi hanya membawa dampak buruk seperti perilaku konsumtif, ketergantungan, mempengaruhi dinamika keluarga dan ketidaksetaraan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keterkaitan remitansi dengan pembangunan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implikasi remitansi bagi pembangunan di suatu negara.

---

The debate on remittances and development are divided into two views, optimistic and pessimistic. Optimistic view explained that remittances have stability and resist upon crisis. Remittances can reduce the poverty, improve the life, and provide a social insurance. On the other hand, pessimistic view explained that remittances only have adverse effects such as excessive consumption, dependency, affect to family, and inequality. This paper aims to examine the correlation between remittances and development and also determine the factors that affect the remittances impact for country development."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."

"

 

ASEAN merupakan organisasi regional yang mempunyai kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan serta sosial budaya. Salah satu fokus utama dalam kerja sama sosial budaya adalah pada bidang ketenagakerjaan khususnya permasalahan pekerja migran. Negara di kawasan Asia Tenggara menyadari bahwa permasalahan migrasi tenaga kerja merupakan salah satu prioritas yang harus segara ditangani sebelum integrasi ASEAN dapat diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang diikuti dengan adanya ASEAN Consensus on Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menggunakan pendekatan kualitatif analisis wacana yang berkaitan dengan perspektif konstruktivisme. Analisis wacana digunakan untuk menelaah perkembangan wacana perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, maka penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Consensus on Protection dan Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dihasilkan melalui sebuah proses sosialisasi norma oleh norm entrepreneur yang melewati tahapan norm translation. Dengan demikian, pembentukan instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN mempunyai keterkaitan dengan dinamika wacana perlindungan hak asasi manusia pada level global.

---

ASEAN is a regional organization that has cooperation in the fields of economy, politics and security and socio-culture. One of the main focuses in socio-cultural cooperation is in the field of employment, especially the problem of migrant workers. ASEAN member states realize that the problem of labor migration is one of the priorities that must be immediately addressed before ASEAN integration can be realized. This commitment is manifested by the Declaration of Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, followed by the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as an instrument for the protection of migrant workers in ASEAN. This study aims to analyze how the process of establishing the ASEAN Consensuson Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers uses a qualitative approach to discourse analysis related to the perspective of constructivism. Discourse analysis is used to examine the development of discourse on the protection of migrant workers in the Southeast Asia region. By using a constructivism perspective, this study shows that the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of Rights of Migrant Workers as an instrument of protection for migrant workers in Southeast Asia is produced through a normalization process by entrepreneur norms that go through the norm translation stage. Thus, the establishment of instruments for the protection of migrant workers in ASEAN has to do with the dynamics of the discourse on the protection of human rights at the global level.

"

"Strukturalisme merupakan salah satu perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional yang memiliki kontribusi serta pengaruh yang masif dalam wacana pembangunan dan hubungan internasional. Sayangnya, hingga kini pembahasan dari perspektif strukturalisme masih bersifat sporadis dan terpisah-pisah, upaya akademisi untuk memberikan sintesis terhadapnya sudah ada namun tidak menyeluruh. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis berupaya untuk mengisi kekosongan ini dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesiskan 64 literatur-literatur strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. Lebih lanjut tulisan-tulisan tersebut penulis klasifikasikan ke dalam tiga bahasan tematik yaitu: (1) pemahaman terhadap strukturalisme yang membahas soal definisi, argumen utama, serta sejarah keilmuan strukturalisme; (2) pembahasan terhadap teori-teori strukturalisme yaitu Teori Sistem Dunia dan Teori Dependensi; serta (3) strukturalisme dan topik pembahasan kajian ekonomi politik internasional yaitu isu rantai komoditas global, perdagangan internasional, bantuan luar negeri serta investasi asing langsung. Tinjauan pustaka ini menganalisis kesepakatan, debat, dan kesenjangan literatur dan berhasil menemukan beberapa sintesis kunci, yaitu: (1) strukturalisme merupakan salah satu paradigma dalam studi ekonomi politik internasional; (2) seiring waktu terdapat diversifikasi topik riset strukturalisme; (3) tulisan didominasi oleh akademisi Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin sementara fokus pembahasan didominasi oleh kajian terhadap Amerika Latin; (4) masih terdapat senjang dalam literatur strukturalisme khususnya literatur-literatur yang: berorientasi kebijakan, memperhitungkan struktur nonmateril, menggunakan perspektif pascakolonialisme, dan memberikan inovasi kajian.

---

Structuralism is one of the international political economy perspectives that has a massive contribution and influence in the discourse of development and international relations. Unfortunately, until now the available academic discussion about structuralism is still sporadic and fragmented, several efforts has been made to provide a synthesis of it yet it’s comprehensive nor holistic. Through this literature review, the author attempts to fill this academic gap by reviewing, analyzing, and synthesizing 64 structuralism literatures in international political economy. Furthermore, the authors classify these writings into three thematic topics, namely: (1) understanding of structuralism which discusses the definition, main arguments, and scientific history of structuralism; (2) discussion of structuralism theories, namely World System Theory and Dependency Theory; and (3) structuralism and international political economy issues, which discusses the issue of global commodity chains, international trade, foreign aid and foreign direct investment. This literature review and analyzes the agreement, debate, and gaps in the literature and finds several key syntheses, namely: (1) structuralism is one of the paradigms in the study of international relations; (2) over time there has been a diversification of structuralism research topics; (3) structuralist writings are dominated by academics from the United States, Europe, and Latin America while the focus of the discussion is dominated by studies on Latin America; (4) there are still gaps in the structuralism literature, especially the literature that: more policy-oriented, takes into account non-material structures, uses a post-colonial perspective, and provides research innovations."