Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan merupakan tugas utama sebuah organisasi pemerintahan tidak terkecuali dengan Departemen Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi merupakan satuan kerja di bawah unit Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yaitu penyelesaian masalah-masalah kepegawaian. Dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, pengetahuan dan pengalaman seorang pegawai sangat dibutuhkan sehingga diperlukan sebuah knowledge management system untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan serta pengalaman tersebut kepada pegawai lainnya agar pelayanan prima pun dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan model knowledge management system yang sesuai dengan kondisi Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima melalui analisis dan perancangan prototipe dari model yang dikembangkan. Model knowledge management system dihasilkan dari analisis faktor-faktor kontingensi yang kemudian dipetakan ke dalam SECI model dari Nonaka dan Takeuchi. Model knowledge management system yang dikembangkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk ke dalam penangkapan pengetahuan yaitu melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Aplikasi dari model knowledge management system dapat digunakan untukmengevaluasi model tersebut serta diperlukan strategi dalam pengimplementasiannya. Database knowledge management system dapat.

---

The service was the main task of an organization of the government including with the Department of Communication and Informatics. The bureau of Employment and Organization is a part of Secretariat General in Department of Communication and Informatics. Based on Minister Communications and Informatics regulation number 25/P/M.KOMINFO/7/2008 about the Organization and managerial in Department of Communication and Informatics, one of the functions that was held by the Bureau of Employment and Organization that is solving the employment problems.In resolving the problem of the employment, knowledge and the experience of an employee really were needed so we needed Knowledge Management System to manage and distribute knowledge as well as this experience to the other employee so that the good service could be then realized. This research aim to getting model of Knowledge Management System according with condition at Bureau of Employment and Organization in realizing good service through analysis and develop prototype from developed model. Knowledge Management System Model is yielded from contingency factor analysis and then mapped into Nonaka and Takeuchi SECI model.Knowledge management system model what is developed at Bureau of Employment and Organization as according to fundamental duty and its function representing in knowledge capture that is internalization and externalization process. Knowledge management system application from model can be used to evaluated that model and also strategy needed for implementing that knowledge - management. Knowledge management system database can applicable to helpdesk employment application."

"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recovery center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifan core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara meng- konsolidasi kan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa meng- mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimal kan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

---

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information and comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."

"Implementasi TIK merupakan suatu bentuk perubahan, yang membawa dampak kepada organisasi baik pada proses bisnis maupun sumber daya manusia. Perubahan sering kali menimbulkan resistensi pada individu-individu dalam organisasi. Oleh karena itu manajemen perubahan dalam setiap dalam implementasi TIK harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Sehingga implementasi TIK dapat dilakukan dengan baik, tepat waktu dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen perubahan implementasi TIK pada lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN RI dengan mengambil studi kasus implementasi Komputerisasi Kantor Pertanahan. Perumusan strategi dilakukan dengan mengacu pada Enteprise Wide Change sebagai kerangka kerja manajemen perubahan dengan menggunakan pendekatan Systems Thinking. Strategi manajemen perubahan yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada BPN RI yang sedang mengimplementasikan agenda yang ada dalam Grand Desain TIK.

---

ICT (Information and Communication Technology) implementation represent a change, bringing impact to organization at process business and also human resource. Change is always generate resistent of individuals in organization. Therefore management of change in ICT implementation must be conducted with good planning. So that ICT implementation can be accomplished, on schedule and utilized as according to its function.

This research, aimed to developed change management strategy of ICT implementation at government agency that is BPN RI, for Land Office Computerization. Strategy Formulation was conducted by reffering to Enteprise Wide Change framework that use Systems Thinking approach. Change management strategies proposed to be expected can give contribution at BPN RI which is implementing agenda in ICT Grand Desain."

"Knowledge organisasi paling banyak berbentuk knowledge tersirat yang tersimpan di pemikiran (otak) pegawai dan diperlukan dalam aktivitas-aktivitas organisasi, karenanya knowledge tersirat pegawai sebuah organisasi / perusahaan adalah aset yang berharga. Namun, banyak perusahaan yang tidak mengetahui potensi knowledge ter- sembunyi pegawainya. Akibatnya, ketika seorang pegawai yang memiliki knowledge meninggalkan perusahaan maka perusahaan akan kehilangan knowledge pegawai tersebut. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat mengidentifikasi pegawai yang memiliki kompetensi teknikal yaitu pegawai yang memiliki knowledge dan menjadi referensi knowledge bagi pegawai lainnya, sehingga potensi pengetahuan dan keahlian pegawai tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh pada karir pegawai tersebut yang cenderung tidak meningkat. Keadaan tersebut kini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi (Rowai) Departemen Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, Rowai harus dapat mengetahui siapa saja pegawai nya yang memiliki knowledge tersirat. Knowledge tersirat yang dimiliki oleh pegawai dan masih berada di kepala masing-masing dapat terlihat jika mereka secara bersama-sama melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses knowledge sharing. Knowledge sharing itu sendiri dianggap sebagai hubungan sosial antar orang dan dapat dimodelkan sebagai hubungan jejaring. Model jejaring knowledge sharing dapat ditemukan dengan cara memeriksa struktur dari relasi sosial knowledge sharing di dalam perusahaan dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA). SNA dapat mendukung knowledge sharing dengan fokus pada berbagai penggunaan inti dari pengelolaan knowledge, salah satunya adalah mengidentifikasi kepakaran dan knowledge pribadi. Penelitian ini menggunakan SNA untuk mengidentifikasi model knowledge sharing berbasis kompetensi di Rowai. Berdasarkan model knowledge sharing yang dihasilkan dan dengan menggunakan hasil perhitungan kuantitatif beberapa fungsi SNA dan statistik, keadaan jejaring knowledge dan knowledge sharing di Rowai dapat diketahui, di mana kedua-duanya dalam keadaan cukup baik. Selain itu, pegawai Rowai yang kompeten yaitu pegawai yang memiliki knowledge dan menjadi referensi knowledge bagi banyak pegawai, juga dapat diketahui. Hasil- hasil tersebut dapat membantu Rowai untuk mengelola knowledge pegawainya, memberdayakan karir pegawai yang kompeten, dan meningkatkan komitmen terhadap kegiatan knowledge sharing di Rowai.

---

Organizational knowledge is in the form of most of tacit knowledge stored in the minds of employees and required by the activities in the organization, so tacit knowledge owned by an organization or company employee is a valuable asset. However, many companies do not know the potential of hidden knowledge of employees. As a result, when an employee who has knowledge leaves the company then the company will lose the employee?s knowledge. Besides, company officials can not identify the employees who have technical competency, in other words employees who have knowledge and become a knowledge reference for other employees, so that the potential of knowledge and expertise these employees can not be utilized maximally by the company. It eventually will affect the employee careers that are not likely to increase. That situation is now becoming a problem that must be solved by Bureau of Employment and Organization (Rowai) of the Ministry of Communi-cation and Informatics. Therefore, Rowai has to be able to know the employees who have tacit knowledge. Tacit knowledge held by employees and is in the heads of each can be seen if they are jointly doing a job or activity in which there is the process of knowledge sharing. Knowledge sharing itself is considered as social relationships between people and can be modeled as network of relationships. Model of knowledge sharing network can be found by checking the structure of social relations of knowledge sharing in the company by using Social Network Analysis (SNA). SNA can help in supporting knowledge sharing by focusing on various core applications of knowledge management, one of which is identification of personal expertise and knowledge. This research uses SNA to identify competency-based knowledge sharing model in Rowai. Based on the model of knowledge sharing that resulted from this research and using the results of quantitative calculation of some functions of SNA and statistics, the circumstance of knowledge network and knowledge sharing in Rowai can be known, where both are in reasonably good condition. In addition, competent employees who have knowledge and become a knowledge reference for other employees also can be known. These results can help Rowai manage employee?s knowledge, empower employee career, and improve the commitment to knowledge sharing activities in Rowai."

"Perguruan tinggi harus mampu melakukan proses evaluasi, perencanaan dan pengelolaan secara baik untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini. Guna menunjang hal tersebut maka dibutuhkan dukungan informasi yang cukup dan berkualitas sehingga perguruan tinggi tersebut dapat menggali dan memprediksi potensi-potensi yang ada. Pembangunan data warehouse dan data mining adalah alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk membantu organisasi mencari dan memahami pola-pola tersembunyi (hidden pattern) dari data yang dimiliki. Data warehouse adalah kumpulan basis data terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sedangkan data mining adalah analysis tools yang digunakan untuk mengekstrak informasi yang ada di data warehouse. Penelitian ini mengkaji masalah perancangan data warehouse dan penerapan data mining untuk mendukung bidang akademik IBI Darmajaya dalam menyajikan informasi-informasi potensial yang diperlukan guna memberikan layanan akademik yang lebih baik. Langkah awal yang dilakukan adalah membangun data warehouse IBI Darmajaya, kemudian menerapkan teknik data mining untuk manganalisis data yang ada. Hasil dari penelitian ini berupa data warehouse yang dapat menyajikan informasi guna mendukung proses evaluasi dan perencanaan promosi penerimaan mahasiswa baru ke daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang potensial, proses evaluasi dan perencanaan media promosi yang akan digunakan, proses pengamatan trend mahasiswa berdasarkan status akademiknya, proses evaluasi dan perencanaan studi mahasiswa, serta proses evaluasi kinerja program studi dari segi kualitas lulusan dan masa studinya. Selain itu hasil penelitian ini juga berupa penerapan data mining untuk mencari rule-rule yang digunakan dalam mengarahkan peminatan mahasiswa dan mengarahkan pemilihan program studi bagi calon mahasiswa baru.

---

Higher education institution must be able to well perform processes of evaluation, planning and management in order to win the competition in this globalization era. To support any effort of the aforementioned, the institution needs qualified and sufficient information supports so that it can probe and predict any potential strength which existed. Development data warehouse and data mining is kinds of solution alternatives which can be done to help organization in finding and understanding hidden patterns from the data provided. Data warehouse is a collection of integrated databases which is used to support the process of decision making. Data mining is a kind of analysis tool which is used to extract any information provided in the data warehouse.

The research discussed a problem in designing data warehouse and applying data mining to support the academic system at IBI Darmajaya in representing potential information required for better academic services to learners. The first executed steps was establishing the data warehouse of IBI Darmajaya, then an analysis was conducted towards all saved data in the data warehouse by using data mining techniques.

The results of this research is a data warehouse that can represent information to support the evaluation process and acceptance of new students campaign planning to the potential areas and school, advertising media that will be used, monitoring of students? academic status, evaluation and planning of students? study plans, and performance evaluation of study program within the aspects of alumni quality and length of study. In addition, this research also result the application of data mining for finding the rules that used to driving and directing the students enthusiast and study program selection for prospective new students."

"Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran TI untuk pencapaian tujuan bisnis organisasi. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa hanya 24% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 2 tahun. Penelitian lain menunjukkan 42% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan tidak semua proyek yang direncanakan dalam PSSI dapat terimplementasikan. Maturitas TI organisasi yang diukur menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1.Nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI diukur dan diturunkan dari nilai maturitas TI organisasi. Ditentukan 16 faktor yang mempengaruhi implementasi PSSI yang diturunkan dari tujuan TI. Diidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi PSSI di organisasi tempat studi kasus dan dipetakan ke dalam 16 faktor tersebut. Hasilnya teridentifikasi 7 faktor penghambat dan 8 faktor pendukung implementasi PSSI. 1 faktor diabaikan karena tidak relevan dengan organisasi tempat studi kasus. Faktor penghambat pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI kurang dari 1,5. Faktor pendukung pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI lebih dari 2,5. Representasi dari nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI antara antara 1,5 sampai dengan 2,5 tidak dapat ditentukan secara pasti termasuk faktor penghambat ataukahpendukung implementasi PSSI.

---

Strategic Information System Plan (SISP) developed to improve IT role in order to meet business goals of organization. But, researches show that only 24% projects planned had been implemented after 2 years. Other research shows that 42% projects planned had been implemen ted in 5 years. It means that not all projects planned in strategic information system planning could be implemented. Organization?s TI maturity level was measured by COBIT 4.1 framework. Capability level to meet IT goals were measured and derived from IT maturity level. 16 factors that influencing SISP implementation was defined that derived from IT goals. Inhibitor and enabler factors of SISP implementation in organization taken place as case study were defined and mapped into the 16 factors.In results, 7 inhibitor factors and 8 enabler factors of SISP implementation identified. 1 factor disregarded because it is irrelevant in the organization taken place as case study. Definite inhibitor factor of SISP implementation is IT goal which has below 1,5 point of capability level to meet it?s goal. Definite enabler factor of SISP implementation is IT goal which has above 2,5 point of capability level to meet it's goal. Points that represented the capability level to meet IT goal between 1,5 to 2,5 can't be determined definitely as inhibitor or as enabler factorsof SISP implementation."

"Hasil yang ingin dicapai pengguna merupakan alasan kenapa mereka membeli atau menggunakan suatu layanan. kondisi yang sama berlaku pada layanan TI . nilai dari suatu layanan TI kepada pengguna sangat bergantung pada seberapa bagus suatu layanan dapat memfasilitasi hasil ini. seiring dengan semakin tingginya tingkat dependensi organisasi kepada layanan TI maka semakin tinggi pula urgensi implementasi manajamen layanan TI. manajemen layanan TI merupakan komponen yang memungkinkan penyedia layanan untuk memahami layanan yang mereka sediakan, memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar memfasilitasi hasil yang akan dicapai oleh pengguna dan untuk mengelola biaya serta resiko yang berkaitan dengan layanan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model perencanaan implementasi manajemen layanan TI mengacu pada standard dan kerangka kerja manajemen layanan TI, ISO 20000 dan ITIL.hasil dari penelitian ini mendefinisikan proses-proses apa saja yang harusdilakukan untuk merencanakan manajemen layanan TI yang merupakan bagian dari siklus Plan-Do-Check-Act implementasi manajemen layanan TI.

---

Results that users want to achieve is the reason why they buy or use a service. The same conditions apply to the IT services. value of an IT service to the user depends on how good a service can facilitate this result. along with the increasing levels of dependency IT organizations to service the higher the urgency implementation of IT management services. IT service management is a component that allows service providers to understand the services they provide, ensuring that the service is actually facilitating the results will be achieved by the user and to manage cost and risk associated with the service. This research aims to formulate a planning model of IT service management implementation refer to the standard framework and IT service management, ISO 20000 and ITIL. the results of this research process-the process of defining what should be done to plan for IT service management as part of the cycle Plan-Do-Check-Act implementation of IT service management."

"Sekarang ini, perkembangan dunia tidak lepas dari perkembangan teknologi berbasis informasi. Hampir disemua sektor dunia usaha memerlukan teknologi informasi (TI) untuk mendukung proses bisnis masing-masing sektor. Dari semua sektor dunia usaha, yang paling terasa pengaruh teknologi informasinya didalam kehidupan kita adalahsektor perbankan. Teknologi informasi khususnya yang terkait dengan data merupakan hal yang paling kritis yang harus diselamatkan dari segala bentuk kerusakannya. Dikarenakan teknologi informasi itu sangat penting untuk menentukan hal-hal yang bersifat strategis disektor perbankan, maka diperlukan tata kelola TI (IT Governance)yang terarah, terstrukur serta optimal. Untuk itu, maka Indonesia khusus Bank Indonesia selaku Bank sentral yang memegang kekuasaan tertinggi disektor perbankan di Indonesia, memberlakukan peraturan-peraturan mengenai tata kelola TI yang harus dipatuhi (compliance) oleh Bank-Bank yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang telah yang telah dikeluarkan oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia taat pada kerangka tata kelola TI COBIT yang memang telah diakui sebagai salah satu standar internasional. Metoda utama yang digunakan adalah memetakan peraturan-peraturan tersebut ke 34 fokus proses COBIT.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: • Penyediaan kerangka kepatuhan TI disektor perbankan di Indonesia, • Sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT,• Apabila Bank-Bank yang ada di Indonesia ingin menerapkan kerangkakerja COBIT untuk tata kelola TI-nya, maka akan mempermudah Bank-Bank tersebut dalam mematuhi (compliance) peraturan yang berlakukhususnya peraturan dari Bank Indonesia • Memahami peraturan yang belum dibuat dan yang telah dibuat oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia disektor perbankan dilihat dari sudut pandang kerangka kerja COBIT.

---

Nowaday, our real world can not separate from information technology (IT). Almost all bussiness sector need information technology to support their process bussiness. From all bussiness sector which most influenced by information technology isBanking. Data is the most critical part of information technology that must be saved from any disaster. Because IT is strategic for making decision in Banking sector, therefore, required effective, structured, and optimum IT Governance. According to that character of IT, Indonesia Bank, which as central Bank that holds hegemony Banking in Indonesia, implement some regulations related IT Governance that must be obeyed by other Bank in Indonesia. This research’s purpose is to view how the regulations, that published by Indonesia especially Indonesia Bank, appropriate and comply to COBIT (one of IT Governance International Standar). Main Method that used is map theregulations to 34 processfocus COBIT. The required result from this research are: • Provide IT compliance framework for Indonesia’s Banking. • View how these regulations are obeyed COBIT framework.• If Bank in Indonesia desire to implement COBIT framework, then it would be simply for obeying the regulation especially the regulations ofIndonesia Bank.• Comprehend the regulations that have not been made by Indonesia espesially Indonesia Bank viewed from perspective process COBIT.Keywords: IT Governance, Regulation, Framework, COBIT"