Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Dalam situasi transisi politik tahun 1999, munculnya kebebasan berpolitik yang ditandai dengan berdirinya banyak partai, di satu sisi, memicu munculnya kembali aliran-aliran ideologi partai seperti ketika Indonesia menganut sistem liberal 1955-1959. Kebebasan pers yang hampir tanpa batas pasca reformasi, di sisi lain, menghidupkan lagi "panggilan sejarah" media massa Indonesia yang telah memasuki era industri. Pertautan antara keduanya --pers dan partai politik--dalam situasi transisional itu tentu menjadi sangat khas. Bagi pers, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam meliput partai partai politik : lebih berorientasi pada semangat ideologis, idealis, politik ataukah lebih mementingkan ekonomi ---hal-hal mana yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode pembacaan terhadap berita-berita sembilan parpol selama kampanye Pemilu 1999, ternyata 10 koran yang diteliti menunjukkan pencitraan dan orientasi pemberitaan yang berbedabeda di antara mereka. Mereka memanfaatkan tanda-tanda Bahasa (membangun wacana) dalam mengembangkan pencitraan tersebut tempat dimana motif yang mereka miliki bersembunyi : motif ideologis, idealis, politis dan ekonomi tadi. Untuk pengembangan politik yang sehat (demokratis) pola pengkosntruksian parpol yang terlalu berorientasi pada kepentingan kelompok sealiran saja maupun yang sangat mengutamakan nilai jual berita, jelas bukan isyarat yang balk Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi pers Indonesia untuk peliputan-peliputan parpol di masa yang akan datang. Untuk para pengkritisi pers, penelitian seperti ini dapat diperkaya untuk memastikan dijalankannya tanggung-jawab sosial oleh pers atau pelaku komunikasi lainnya (pangiklan, humas, politisi, dan sebagainya). "

"Dakwah Islam merupakan fenomena baru, yang makin marak dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun terakhir mi terutama dengan tumbuhnya stasiun televisi swasta. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 180 juta yang beragama Islam, acara dakwah di televisi mernperoleh perhatian yang cukup baik dari para pemirsa di Indonesia. Kenyataan mi membuat para pengelola stasiun televisi menyadani bahwa dakwah Islam merupakan acara yang dibutuhkan Pemirsa. Semua stasiun televisi swasta menyajikan acara dakwah Islam setiap pagi, sebelum memulai acara-acara unggulannya pada hari itu sehingga Pemirsa mempunyai ragam pilihan acara dakwah Islam. Adanya acara dakwah di televisi setiap hari memerlukan para pengisi acara sebagai Ulama ataU Narasumber, yang jumlahnya cukup banyak untuk kebutuhan lima stasiun televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan komunikasi dakwah yang disampaikan di RCTI dan TPI, umumnya sangat sesuai dengan kerangká pemikiran atau teori-tebri komunikasi yang ada. Hal mi disebabkan karena para Ulama/Narasumber sudah terbiasa mengikuti metode, teknik dan sistematika yang ada dalam Kitab Suci Al Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Namun demikian dalam dakwah yang dilakukan melalui media televisi, penggunaan teknik rekaman dan editing yang baik belum banyak digunakan sebagai suatu produk acara televisi yang menarik. Bagaimanapun juga, acara dakwah di televisi merupakan upaya dari stasiun televisi untuk lebih mendekati pemirsanya secara spiritual. Sehingga upaya-upaya peningkatan mutu acara dakwah dalam hal materi bahasan, teknik siaran, editing dan pemanfaatan teknologi televisi perlu terus dilakukan agar acara dakwah juga merupakan tontonan yang tetap disukai pemirsa Penggunaan Retorika dan Komunikasi oleh Ulama Narasumber merupakan suatu keharusan, karena dakwah bertujuan agar pesan-pesan agama dapat diresapi pemirsa dan diharapkan untuk dapat diamalkan. Pesan-pesan agama tidak lepas dari aplikasi struktur pesan dan daya tank pesan, agar dakwah agama juga menarikbagi pemirsa sebagai suatu tontonan yang menghibur. Sedangkan teknik argumentasi merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan pemirsa, bahwa pesan agama yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan layak di-imani."

"Kajian tentang kebebasan pers adalah studi yang tak hentihentinya. Bukan saja disebabkan pemahaman kebebasan pers itu berbeda-beda di tiap-tiap masyarakat, tetapi makna kebebasan pers itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat. Sementara itu, konsep tentang kebebasan pers lebih statis karena mengikuti struktur sosial dan sistem politik yang sudah ada (structural-functionalism) yang sifatnya impersonal dan terlembaga. Proses interaksi (interactionism) antara perkembangan masyarakat dengan konsep kebebasan pers yang statis itu yang kemudian menghasilkan bentuk "peran pers" dalam kurun waktu tertentu. Jadi, peran pers dapat dikatakan sebagai hasil interaksi yang bersifat impersonal dan sekaligus personal. Disebut personal karena terdapat sifat subyektif di dalamnya, yaitu dari kalangan yang terlibat dalam proses interaksi itu: wartawan (pers), pejabat (pemerintah) dan anggota (masyarakat). Dengan kata lain, ketiga unsur tadi, pers, pemerintah dan masyarakat selalu mempunyai persepsi masing-masing tentang makna kebebasan pers. Bagaimana mereka memandang, menerjemahkan atau mengartikan peran pars itulah yang dalam konteks ini disebut sebagai "realitas subyektif." Dalam penelitian kali ini, bukanlah kajian sekali, gus tentang persepsi ketiga kalangan itu, tetapi hanya dari sudut pandang kalangan pers saja. Alasannya adalah, pertama, pers adalah pelaku utama dalam menciptakan kebebasan pers, kedua, pers semakin dibebani peran dan tanggungjawabnya diantara inelemahnya fungsi lembaga penyampai aspirasi masyarakat yang ada, seperti DPR. Ketiga, dalam kondisi dan situasi seperti di atas, pers kadangkala berada pada posisi terpojok yang sebagian disebabkan karena ketidaktahuan kalangan non-pers terhadap realitas yang dihadapi pers, dan sebagian lagi terdapatnya pergeseran persepsi kalangan pers sendiri dalam membawakan peran mereka. Dengan menggunakan metode wawancara dan pendekatan kualitatif, penulis berusaha mendapatkan persepsi kalangan wartawan terhadap kebebasan pers dewasa ini dengan bertitik tolak pada kasus pembredelan tiga media tahun 1994: Tempo, Detik dan Editor. Mereka yang diwawancarai adalah wartawan senior termasuk wartawan dari ketiga yang dibredel itu. Dari data yang diperoleh menunjukkan terdapatnya perbedaan persepsi kalangan pers terhadap kebebasan pers, terutama dalam mengaktualisasikan peran mereka dalam masyarakat. Yang menarik adalah, mereka tetap menganggap masih ada kebebasan pers di Indonesia meskipun dengan cara menciptakan "jalan tikus" agar terbebas dari rambu-rambu pembredelan. Mereka pun meyakini, kalau pemerintahan berganti kehidupan pers akan lebih baik dari pada sekarang. Selain itu, ditemukan pula bahwa kalangan pers sudah cukup siap dan mempunyai kiat sendiri dalam menghadapi tekanan baik dari kalangan pemilik modal(owner) atau dari pemodal besar dalam menjaiankan perannya. Caranya, antara lain, membuat rubrik khusus untuk publikasi bisnis, memperkuat profesionalisme dan solidaritas internal. Dari penelitian ini pun dapat disimpulkan bahwa pers jauh lebih siap dibandingkan pemerintah (termasuk birokrasi) dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Tidak transparannya alasan-alasan pembredelan terhadap tiga media di pertengahan 1994 itu salah satu bukti pula bahwa pemerintah telah menempakan dirinya sebagai penguasa yang sesungguhnya."

"Penelitian ini mengkaji fenomena politik media yang berkembang di Indonesia saat ini. Politik Media merupakan pendekatan baru bagi para politisi yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Menurut prespektif politik media, jalinan ketiga aktor yaitu partai politik/politisi, media massa/pers dan publik terjalin erat dan mempunyai goal-oriented behavior masing-masing. Media membentuk realitasnya sendiri, media mempunyai sejumlah nilai dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik.Namun ditengah dinamika goal-oriented behavior ketiga aktor tersebut, terutama interaksi antara aktor politk dan jumalis, kita dapat mencermati bahwa berita-berita politik tentang Partai Golkar tetap eksis di media massa. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi politik media Partai Golkar dalam pengelolaan political news tersebut? Sedangkan tujuan penelitian, terkait dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji strategi politik media politik Partai Golkar di dalam sebuah setting agenda politik yaitu kegiatan Rapim pada tahun 2005 dan 2006.Paradigma yang digunakan dalam peneiitian ini adalah konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif deskritif analisis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan unit observasi adalah Partai Goikar dan unit analisis adalah individu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode indepth interview kepada narasumber yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik media Partai Golkar pada agenda politik Rapim tahun 2005 8¢ 2006 adalah konsisten, dalam arti kata Partai Golkar tetap mempergunakan issu-issu politik sebgai alat untuk menarik minat media massa meliput, ditunjang pula dengan kegiatan-kegiatan yang spektakuler sehingga tercapai suatu political news magement dalam strategi politik media yang apik. Tingkat kesadaran terhadap prespektif politik media di partai politik Golkar, khususnya didiri politisi partai telah cukup baik, artinya para politisi tersebut telah menyadari bahwa iidak ada gunanya mengadakan suatu agenda politik apabila tidak diliput oleh media massa. Bagi media massa, dalam melakukan proses penyampaian pesan politik kepada publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa professional jugdment, source credibility, independensi menjadi faktor utama untuk dijadikan kelayakan berita. Agenda politik tidak bisa diarahkan secara langsung menjadi sebuah agenda media oleh para politisi partai. Agenda politik partai tidak selalu menjadi agenda media.

---

The research studies media political phenomena growing in Indonesia nowadays Media politics is a new approach for politicians, whose actions always think the press for it to be willing to cover their activities. According to the perspectives of media politics, interrelationships among three actors, namely, political parties/potiticians, mass media/press and public, are close and have their own goal-oriented behavior. Media shapes their own reality; media has a number of values and rules of their own in covering a political event.However, from goal-oriented behavior dynamics of those three actors, especially interaction between political actors and joumalists, it is evident that political news on Golkar Party still existed in Media. Therefore, the problem of the research is, how is the politics media strategy of Golkar Party in managing such political news? Whereas, the goal of the research, in connection with the above problem, is to study Golkar Party?s politics media strategy in a political agenda setting, namely, leaders meeting (Rapat Pimpinan/Rapim) of 2005 and 2006.The paradigm of the research is constructivist through a descriptive qualitative analysis approach. The research uses a case study method, with observational unit being Golkar Party and analysis unit individual. Data collection technique was undertaken through in-depth interviews with resource persons chosen purposively.The research findings indicate that Golkar Party's media political strategy in political agenda of Rapim for 2005 8. 2006 was consistent; in other words, Golkar Party still used political issues as a means of attracting mass media to cover them that supported also by spectacular activities so that political news management were attainable in an elegant media politics strategy. The level awareness of media political perspectives in Golkar Party, especially in their politicians themselves was relatively good; it means that those politicians realized that it was useless to make political agenda if the mass media did not cover them. For mass media, in bringing political messages into the public, these research results show that professional judgment, source credibility, and independence were the main actors for news feasibility. lt is uneasy for politicians of the Party to direct their political agenda in someway toward the media agenda. Political agenda of a party are not always media agenda."

"ABSTRAKDisertasi ini menjelaskan studi tentang gerakan politik mahasiswa. Disertasi ini menggunakan studi kasus untuk menganalisa dua tipe polarisasi gerakan mahasiswa. Pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa pada pemerintahan Abdurahman Wahid. Lebih jauh lagi, studi ini menjelaskan gerakan politik mahasiswa yang menggunakan pernyataan politik moral force sebagai kekuatan politik. Penelitian dari disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa deskriptif. Data dari studi ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan sumber data sekunder. Beberapa teori digunakan sebagai kerangka analisa.Pertama, teori demokrasi dari Maswadi Rauf dan Larry Diamond. Kedua, teori konflik dari Maswadi Rauf. Ketiga, teori gerakan massa dari Eric Hoffer. Keempat, teori elit dari Suzane Keller. Disertasi ini juga menggunakan tipologi gerakan politik mahasiswa dari Philip G. Altbach dan Burhan D. Magenda untuk memperkaya kajian gerakan mahasiswa di Indonesia. Kerangka teori ini sangat berguna untuk menganalisa gerakan politik mahasiswa dalam disertasi ini.Beberapa penemuan dari disertasi ini adalah pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah antara HMI, KAMMI kontra FORKOT, FKSMJ. Gerakan mahasiswa ini dapat dikategorikan sebagai gerakan politik mahasiswa ekstra universiter. Sementara itu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid polarisasi gerakan mahasiswa adalah antara BEMI kontra BEMSI yang dapat disebut sebagai gerakan politik mahasiswa intra universiter. HMI, KAMMI dan FORKOT, FKSMJ pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berada dalam payung organisasi BEMI dan BEMSI. Dengan demikian polarisasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah organisasi ekstra vs ekstra universiter sementara pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah organisasi intra universiter vs intra universiter. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap figur kepemimpinan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Di satu sisi, HMI, KAMMI percaya bahwa B.J. Habibie adalah tokoh muslim dan telah memenuhi tuntutan reformasi. Sementara itu FORKOT, FKSMJ berpendapat bahwa B.J. Habibie merupakan kroni Soeharto. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, BEMI pendukung Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid bukan hanya sukses menyelesaikan agenda reformasi, tetapi adalah tokoh reformis dan pemimpin pluralis. Sementara BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, selain menganggap Abdurrahman Wahid terlibat dalam Buloggate dan Brunaigate, juga menganggap tidak serius menyelesaikan agenda reformasi yaitu memberantas KKN dan menganggap Abdurrahman Wahid sebagai anti demokrasi dan anti Islam. Ketiga, disertasi ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI merupakan gerakan politik. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik. Dengan demikian gerakan mahasiswa memiliki kesamaan kepentingan dengan elit politik baik secara politik dan ideologis.Studi ini mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks gerakan politik mahasiswa, yaitu: (1) polarisasi gerakan mahasiswa tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi di antara aktivis mahasiswa. (2) Gerakan mahasiswa di Indonesia selalu menggunakan pernyataan politik moral force, sehingga moral force ini dijadikan dasar legitimasi politik mahasiswa untuk memperluas dukungan politiknya. (3) Relasi kekuasaan elit politik dengan gerakan mahasiswa karena keduanya memiliki kepentingan ideologi dan politik yang sama. (4) Polarisasi gerakan mahasiswa diakibatkan oleh dasar legitimasi moral dan dukungan elit politik.Studi ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral harus dibebaskan dari ketergantungan finansial dari elit politik walaupun secara ideologi dan psikologi antara aktivis mahasiswa dan elit tidak dapat dipisahkan.

---

ABSTRACT

This disertation examines the study of the students political movements. This disertation uses case study to analysis two types of polarization of the students movements. First, polarization of student movements during B.J. Habibie government. Second, the polarization of student movements during Abdurahman Wahid government.

Furthermore, this study explains the trends of the students movements from political statement of moral force into a real political force.

The research of this disertation uses qualitative approach and discriptive analysis. The data for this study collected by indepth interview and secondary resources. Some theories are used as analytical framework. First, theory of democracy from Maswadi Rauf, Larry Diamond, Juan J. Linz and Alfred Stepan. Second, Theory of conflict from Maswadi Rauf. Third, social movement theory from Eric Hoffer. Fourth, elite theory of Gaetano Mosca and Suzane Keller, Harold D. Laswell, Gabriel A Almond and Roberth Dahl. This thesis is also used the study of students movement from Philip G. Altbach, Arbi Sanit, Suwondo and Muridan to enrich the analysis on student movements in Indonesia. This theoretical framework are valuable for analysing the student movements in this disertation. Several findings of this disertation are firstly, the polarization of student movement in B.J. Habibie era was between HMI, KAMMI vs FORKOT, FKSMJ. This students organization is categorise as the extra-universiter organization. While in Abdurrahman Wahid government, polarization of student movements was between BEMI and BEMSI which called the intra universiter student governments. HMI, KAMMI and FORKOT, FKSMJ in Abdurrahman Wahid government were under the the umbrella of BEMI and BEMSI category. In other words, the polarization of student movements in Abdurrahman Wahid government was using the intra-universiter organisation such as BEMI. Therefore, the polarization of student movements during the B.J. Habibie government was extra organization and during Abdurrahman Wahid government was intra organization. Secondly, the polarizations of students movements are caused by the perception towards the leadership figure of B.J. Habibie and Abdurahman wahid. In one hand, HMI, KAMMI believe that B.J. Habibie as Muslim leader and already tackle the reformation demands. However, on the other hand, FORKOT, FKSMJ considered B.J. Habibie as a cronie of President Soeharto. While in Abdurrahman Wahid Era, BEMI as supporter of Abdurrahman Wahid believe that his government has been succeded to comply with most of the reformation agenda. He was also consider as a reformist and pluralist leader. However, BEMSI found that Abdurrahman Wahid was involved in the Bullogate and Brunaigate. He was also not seriously tackling the KKN, consider as anti democracy and anti Islam. Thirdly, the study is also suggested that students movements moved from moral force into the political movement. the students movements supported by political elites through the logistic support, financial and psychological support. Therefore, the political elites have the similar interests politically and ideologically.

This study is also propose a new theoretical perspective in the student political movement, that are: (1) polarization of student movement can not ovoid it because of the differences of the political and ideological interest among students activist.(2) Student movements in Indonesia always use political moral force, so that moral force is used as legimaticy basis of the students to enlarge their political support. (3) the power relation between political elite and student movement because of both of them have a similar ideological and political interests.(4) the polarization of students movement are caused by moral legitimacy basis and the support from political elites.

This study suggested that to maintain the moral force of the students movements have to liberated from the financial dependency from the political elites. Even though ideologically and psychologically between the students activist and the elites cannot be separated."