Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ranti Yustisia
"Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah muncul sebagai koreksi terhadap hukum adat yang selama ini berlaku di masyarakat, dimana jika seorang ayah meninggal dunia anak-anaknya tidak akan mewarisi harta ayahnya, yang akan mewarisinya adalah kamanakannya. Untuk itulah agar anak-anaknya dapat menikmati harta ayahnya dilakukan dengan cara menghibahkan hartanya, namun yang dapat dihibahkan hanyalah harta pusako randah/harta pencarian.
Harta pusako tinggi tidak dapat dihibahkan karena pengguasaan harto pusako tinggi dilakukan secara bergiliran oleh Mamak dalam suatu kaum, namun hibah dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh kaum atau bila semua keturunan sudah habis. Ada kalanya hibah dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya tanpa persetujuan dari kaum, hal inilah yang dapat menimbulkan sengketa dalam suatu kaum. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah tersebut diselesaikan dan bagaimana peran Mamak Kepala Waris untuk menyelesaikan sengketa tersebut serta bagaimana bila Mamak Kepala Waris itu yang melakukan hibah harta pusako tinggi tersebut merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.
Bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan sumbersumber tertulis dan juga dilakukan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, sedangkan data primer penulis peroleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber secara langsung, yaitu dengan Datuk/Kepala Adat.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan Mamak Kepala Waris bertindak sebagai penengah dan membantu menyelesaikan masalah. Terhadap Mamak Kepala Waris yang melakukah hibah harta pusako tinggi maka ia dianggap melanggar adat dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan sidang yang dilakukan oleh para Pemangku adat.

A grant is something that is given by someone to another person while that someone is still alive. A grant is considered as a correction of traditional law that has stayed in the society for many years. The traditional law stated that when father dies then the children will not inherit his wealth but instead his kamanakan will. Therefore, in order for the children to inherit their father wealth one of the ways is by granting the wealth itself, but the only wealth that can be granted are only the wealth that considered in the lower ranks. In another words harta pusako randah or wealth that comes from income.
High rank inherited wealth cannot be granted because it is being controlled in turns by Mamak in the family clan. But nevertheless a grant still can be given only if all the member of the clan has agreed or if there are no more heir or heiress left. There comes a time when a grant can be given by a father to his child without agreement from the clan, if this happen then it can cause a dispute or conflict inside the family clan. What is the best sollution for such dispute or conflicts and what are the roles of Mamak Kepala Waris in order to settle the dispute and what if Mamak Kepala Waris are the ones that are giving the high inherited wealth, these are the problems that will be discussed in this thesis.
The method of research used in this thesis are normatif and empirical. This research is written with the help from various written sources and also being conducted. The sources of data comes by using secondary data which is librarian study and the primary data is collected by the writer from interviewing the chief of the tribe or commonly known as Datuk.
From this research it can be concluded that the settlement in the family clan is conducted by having a discussion that will lead to agreement with Mamak Kepala Waris playing the role as a middle person between two sides in order to solve the dispute. To Mamak Kepala Waris that grants the high inherited wealth without an agreement, then this is considered as a violation to the culture law. The person that conducts this violation will get the proper sanction or punishment that has been decided in a meeting with Pemangku Adat
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T38074
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Prisa Eko Pratama
"Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam. Tetapi sering terjadi pertentangan antara mengikuti adat atau agama dalam hal perkawinan ini, seperti dilarangnya kawin sesuku dan sekaum di Minangkabau. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dilarang melangsungkan perkawinan antara Anak Nagari tersebut. Larangan ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun larangan perkawinan ini tidak ada dalam Islam tetapi masyarakat meyakini dan menjalankan aturan tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ternyata larangan perkawinan tersebut tidak diatur dalam Hukum Islam, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan.

Marriage in Minangkabau is held under customary law and islamic law. But, there is often contradiction between following custom or religion in matters of marriage, such as prohibiting marriage and sekaum in Minangkabau tribe. According to the customary law prevailing at the Nagari Singkarak and the Nagari Saniangbaka is forbidden to establish a marriage between the son of the Nagari. This prohibition has been going on since long time and become a habit. Although, there is no prohibition of marriage in Islam, but the community believes and run the rule. This study is analyzed by using descriptive analytical approach to juridical sociology. From the research, it turns out the prohibition of marriage is not ruled for in Islamic Lawwhile according to the Marriage Law is not contradictory."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28622
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ririn Saswita
"Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25152
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Natassa Putri
"Tesis ini membahas mengenai masyarakat Lampung Pepadun yang termasuk kedalam kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun dilangsungkan dengan perkawinan jujur. Harta warisan menurut hukum adat masyarakat Lampung Pepadun dibedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sistem pembagian warisan menurut hukum adat Lampung Pepadun dilakukan dengan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun tidak terhitung sebagai ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya dan bagian yang diterima oleh anak perempuan hanya bersifat pemberian yang merupakan tanda kasih sayang, hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian warisan.

This thesis discusses about Pepadun Lampung society into groups which include people who embrace patrilineal kinship system. The results of this study indicate that the marriage in community of Lampung Pepadun held with jujur marriage. Inheritance under customary law society Lampung Pepadun distinguished between inheritance of high and low inheritance. System of inheritance under customary law Lampung Pepadun done with inheritance system mayorat men. The position of girls in Lampung Pepadun customary inheritance law does not count as an heir of her parents and the inheritance received by girls are only a sign of affection, this is contrary to Islamic Law which states that girls get a share of inheritance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28163
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rami Putri Redani
"[Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, serta bagaimana perkembangan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan
data primer berupa wawancara dan observasi dan juga data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal/internet. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Pauh Terenja, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan pada hukum Adat kebiasaan perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan.
Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak membuat perubahan besar dan mendasar pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Pauh Terenja, karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton, tingkat pendidikan yang masih rendah dan faktor budaya yang sangat melekat kuat, masyarakat lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat kebiasaan.;This thesis deals with the implementation of the agreement system of farmland sharing holder applied in the village of Terenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province, as well as how the development of the implementation of the
Treaty for those results after the enactment of Act No. 2 of 1960 about Agreement of Farmland Sharing Holder. Research methods used by using the juridical sociological approach method and also descriptive qualitative. This research use primary data which is interview and observation, and also use secondary data that is books, regulations and journal/internet. From the results obtained that the implementation Agreement For the results of the agricultural land in the village of
Terenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province was conducted based on the law of the Customs Treaty based on the agreement between the parties conducted orally on the basis of trust. The enactment of Act No. 2 of 1960 did not make big and fundamental changes on the implementation of the agreement for farmland sharing holder in the village of Pauh Terenja, it’s due to mindset and a
monotonous life patterns, the level of education is still low and the cultural factors of helping each other is stick strong with the community, they prefer to implement the agreement system of farmland sharing holder with their custom., This thesis deals with the implementation of the agreement system of farmland
sharing holder applied in the village of Terenja, Pauh Mukomuko Regency of
Bengkulu province, as well as how the development of the implementation of the
Treaty for those results after the enactment of Act No. 2 of 1960 about Agreement
of Farmland Sharing Holder. Research methods used by using the juridical
sociological approach method and also descriptive qualitative. This research use
primary data which is interview and observation, and also use secondary data that
is books, regulations and journal/internet. From the results obtained that the
implementation Agreement For the results of the agricultural land in the village of
Terenja, Pauh Mukomuko Regency of Bengkulu province was conducted based
on the law of the Customs Treaty based on the agreement between the parties
conducted orally on the basis of trust. The enactment of Act No. 2 of 1960 did not
make big and fundamental changes on the implementation of the agreement for
farmland sharing holder in the village of Pauh Terenja, it’s due to mindset and a
monotonous life patterns, the level of education is still low and the cultural factors
of helping each other is stick strong with the community, they prefer to implement
the agreement system of farmland sharing holder with their custom.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44564
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Afriyuliany
"Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan nasional di bidang pembangunan. Salah satunya memanfaatk:an tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah ulayat memiliki sifat kolektif, dimana peruntukkaffi.?ya ditujukan bagi kesejahteraan komunitas pemilik tanah ulayat. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh pemilik tanah ulayat, pemerintah maupun pihak investor/pengusaha. Bagi pihak investor yang melakukan pemanfaatan tanah ulayat di "Ranah Minang" ini, harus melewati prosedur sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yaitu meminta kesepakatan seluruh anggota pemilik tanah ulayat dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian pemanfaatan.

The rapidly of economic development is the reason for government to have increase the national income. One of the act is using ulayat land that basically prescriptive law society as the owner. According to the Minangkabau prescriptive law society, ulayat land has collectiveness at ownership, that is priority to fullfil needed of community ulayat land owner. The owner of ulayat land, government and investor can do utilizing the ulayat land. For investor who utilize ulayat land in "Ranah Minang", have to performed by all procedures according to Minangkabau prescriptive law. That is ask all of community who authorized the ulayat land with a pattern of utilization agreement.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T44112
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vincent
"Skripsi ini membahas mengenai hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan kemudian dianalisis keberlakuannya menurut undang-undang perkawinan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan studi kepustakaan data sekunder lalu diikuti dengan penyajian dengan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum perkawinan adat masih dijalankan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Selain itu, hukum perkawinan adat masih memiliki beberapa peranan dalam undang-undang perkawinan nasional.

This thesis describes adat marriage law practiced by Chinese people in Indonesia, particulary Chinese people living in Medan. The enforcability of the aforementioned Chinese adat marriage law is then being analyzed using the national marriage law. This research uses empirical-juridical apporach, which is done through studying secondary data, then presenting and analyzing the field data. The results of the research shows that adat marriage law are still practiced by Chinese people living in Medan. However, the adat marriage law practiced by the Chinese people living in Medan isn?t legally recognized by national marriage law, although the national marriage law only acknowledge several parts of adat marriage law."
Universitas Indonesia, 2016
S61759
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Enda Yuliana
"ABSTRAK
Pembentukan UUPA dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat yang ketika zaman kolonial Belanda selalu dikesampingkan. Ketika UUPA diundangkan, hukum adat dinyatakan sebagai dasar penyusunannya tetapi pengaturan tentang hukum adat sendiri tidak diatur secara tegas didalam UUPA tetapi hanya disinggung mengenai pengakuan hak
ulayat yang bersyarat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat konflik pertanahan salah satunya dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan perusahaan pelaksana yang di fasilitasi oleh negara

ABSTRACT
UUPA formation intended for the purpose of guaranteeing the rights of society when the Dutch colonial era has always ruled out. When UUPA legislation, customary law is expressed as the basic formulation but the setting of customary law itself is not set explicitly in the UUPA but only mentioned about the unconditional recognition of customary rights. This resulted in many there is a conflict over land one of them in the program Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) which occurs between the indigenous people and their implementing enterprise which was facilitated by the state"
2016
T45413
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Grace Delima S
"Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki.

This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55543
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Puspitasari
"Tesis ini membahas mengenai ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilannya dengan kejadian kematian neonatal. Angka kematian neonatal di suatu daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan. Selain faktor penyebab langsung, juga terdapat berbagai faktor pemicu terjadinya kematian neonatal. Faktor tersebut meliputi faktor sosial ekonomi, faktor ibu, faktor pelayanan kesehatan, faktor neonatal, faktor persalinan dan pelayanan postnatal. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan menggunakan analisis regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kematian neonatal adalah kelengkapan kunjungan ANC, kunjungan neonatal, usia ibu, penolong persalinan, pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan tempat persalinan. Responden yang mengalami komplikasi kehamilan mulas sebelum 9 bulan memiliki peluang sebesar 1,021 untuk mengalami kematian neonatal, responden yang mengalami komplikasi kehamilan perdarahan berlebihan memiliki peluang sebesar 1,170 kali untuk mengalami kematian neonatal, responden yang mengalami kommplikasi kehamilan demam memiliki peluang sebesar 1,153 kali untuk mengalami kematian neonatal, , responden yang mengalami komplikasi kehamilan kejang memiliki peluang sebesar 1,036 kali untuk mengalami kematian neonatal, responden yang mengalami komplikasi kehamilan dengan tanda bahaya lebih dari satu jenistanda bahaya seperti hipertensi, kepala pusing, posisi janin sungsang, dan oedema memiliki peluang sebesar 1,276 kali untuk mengalami kematian neonatal. Dan yang berkaitan dengan komplikasi kehamilan, diharapkan pemerintah melakukan upaya deteksi dini terhadapa komplikasi pada kehamilan dan perlu diikuti dengan pemantauan yang berkelanjutan pada kepatuhan ibu terhadap anjuran dari petugas kesehatan

This thesis discusses the pregnant women who experience complications during pregnancy with the incidence of neonatal mortality. Neonatal mortality rate in an area can be used as an indicator of the success of health care and health development programs. In addition to the direct causes, there are also many factors triggering the occurrence of neonatal mortality. These factors include socioeconomic factors, maternal factors, health service factors, neonatal factors, factors childbirth and postnatal care. This study used cross sectional design by using multiple logistic regression analysis. The results of this study indicate that the cause of neonatal mortality is completeness ANC, visit neonatal, maternal age, birth attendants, maternal education, maternal employment and the place of delivery. Respondents who experienced pregnancy complications heartburn before 9 months have a chance at 1,021 to experience neonatal death, respondents who experienced pregnancy complications excessive bleeding have a chance at 1,170 times to experience neonatal death, respondents who experienced kommplikasi pregnancy fever has the opportunity for 1,153 times to experience neonatal deaths , respondents who experienced pregnancy complications seizures have a chance at 1,036 times to experience neonatal death, respondents who experienced pregnancy complications with danger signs of more than one jenistanda hazards such as hypertension, headache, fetal position, breech presentation, and edema have a chance at 1,276 times to experience neonatal death. And associated with complications of pregnancy, it is expected the government to make efforts terhadapa early detection of complications in pregnancy and should be followed by continuous monitoring on compliance mother against the advice of health officials."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
T45960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>