Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabil mengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan di dalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang sejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat. Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang- undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan dengan administrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran, mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjek dan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajak sehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_ Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (random sampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukan bahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memiliki hubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikator kewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubungan pendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah. Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanan kebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalam pelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga Pengusaha Kena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan dapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_ Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikan dengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsi yang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan. lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajak nendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhan perpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_ Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah, pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang- undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberi kepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang sejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentang tata cara penerapan lebih lanjut.

Abstrak :
Perkembangan sistem perpajakan Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan netralitas perpajakan. Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah menentukan batas waktu pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan konsistensi yuridis serta dampak permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan mengakhiri fasilitas penundaan pembayaran PPN terhadap Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama oleh pihak Fiskus dengan pertimbangan meningkatkan penerimaan pajak, pada kenyataannya menimbulkan persengketaan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya sengketa pajak antara Fiskus dengan Kontraktor Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama sehubungan dengan berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran PPN, usaha-usaha penyelesaian yang telah dilakukan, serta pengaruh persengketaan tersebut terhadap minat para kontraktor untuk melakukan investasi baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN bagi Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama, sehingga menimbulkan persengketaan dalam penerapannya. Inkonsistensi kebijakan perpajakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dimana mengakibatkan wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai upaya menyelesaikan persengketaan pajak yang terjadi, para kontraktor mengajukan keberatan dan banding. Usaha Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan penerimaan negara dengan menerbitkan SKPKB PPN ditunda yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak pada industri minyak, gas bumi dan panas bumi, tampaknya secara ekonomi makro perlu dikaji Iebih mendalam. Dalam menerbitkan SKPKB kepada wajib pajak, disarankan kepada pihak Fiskus hendaknya senantiasa memperhatikan pemenuhan aspek yuridisnya. Penerbitan SKPKB yang hanya bertumpu pada kepentingan penerimaan pajak semata, pada akhirnya hanya menimbulkan sengketa pajak dengan pihak wajib pajak, dimana sepatutnya dihindari.

Abstrak :
Perkembangan Teknologi Informasi seperti hardware, software dan komunikasi data telah berkembang pesat dengan kemampuan dan kecepatan yang tinggi sedangkan harganya semakin murah, telah berdampak pada administrasi dari manual kearah komputerisasi, sehingga data yang berjumlah besar dapat diolah dan diproses dengan cepat. Data yang berjumlah besar ini termasuk data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pentingnya penyandingan (cross-matching) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pembeli dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pembeli, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyandingan tersebut. Karena penyandingan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak menggunakan metode konfirmasi Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya memiliki beberapa kelemahan, maka kelayakan penyandingan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarannya secara elektronis perlu diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan memberikan kuesioner pada karyawan yang bertugas di Seksi PPN di 4 Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta yang berada dibawah 3 Kantor Wilayah. Disertai dengan studi kepustakaan, mempelajari peraturan perpajakan, laporan dan data elektronis hasil perekaman. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran sangat panting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pengkreditan Pajak Masukan oleh pembeli dan kebenaran pemungutan Pajak Keluaran oleh penjual. Penyandingan dilakukan secara selektif terhadap Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa dengan menggunakan metode konfirmasi, mempunyai potensi penyelundupan pajak. Dengan kemajuan teknologi penyandingan Pajak Masukan-Pajak Keluaran secara elektronis dapat dilaksanakan untuk menutup loophole dari metode konfirmasi. Faktor yang mempengaruhi penyandingan adalah sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas Pengusaha Kena Pajak, perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran, pemeriksaan. Disarankan untuk menghemat tenaga operator dalam jangka pendek, sebaiknya merekam data Pajak Masukan-Pajak Keluaran bernilai PPN diatas Rp 2 juta sesuai dengan batasan wajib konfirmasi dan data yang disandingkan saja yaitu pada lampiran 1195-Al dan 1195-B1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perekaman Pajak Masukan-Pajak Keluaran dapat dilakukan dengan pembuatan "Program Perekaman Surat Pemberitahuan Masa PPN" untuk para Pengusaha Kena Pajak agar datanya dapat disampaikan melalui media komputer.

Abstrak :
Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an.

Abstrak :
Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak.

Abstrak :
Manufaktur baterai nikel metal hidrida (NiMH) mencapai titik tertinggi demi memenuhi peningkatan pasar kendaraan elektronik. Hal ini dapat menjadi masalah besar terhadap lingkungan, dikarenakan NiMH mengandung banyak logam kritis dan elemen tanah jarang yang aktif ditambang, yang menyebabkan kelangkaan pasokan. Pemulihan limbah baterai masih dalam tahap perkembangan dan pelindian hidrometalurgi adalah salah satu kunci dari proses pemulihan logam. Studi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan proses dengan mengembangkan pelindian hidrometalurgi yang efektif dan ramah lingkungan melalui eksperimental laboratory dan mengevaluasi pengaruh variabel proses pada efisiensi pelindian. Eksperimen dilakukan untuk baterai NiMH terhadap asam sitrat dan asam asetat sebagai agen pelindian. Sampel NiMH diuji pada 200 RPM dan 20 g/L S/L rasio dalam variasi interval waktu, konsentrasi (0,5M, 2M, 4M), dan suhu (30°C, 60°C, 90°C) dan diujikan pada ICP- MS untuk sampel cair dan SEM untuk sampel padat untuk mendapatkan jumlah logam dan unsur yang terkandung. Hasil ICP-MS menunjukkan bahwa peningkatan waktu pelindian, konsentrasi asam, dan suhu larutan meningkatkan ekstraksi sebagian besar logam/elemen. SEM menemukan bahwa konsentrasi dan suhu yang lebih tinggi menghasilkan lebih sedikit logam yang tersisa, yang berarti mereka telah terekstrak selama proses. Disimpulkan bahwa kondisi leaching yang paling optimum untuk ekstraksi logam adalah pada konsentrasi asam 4M, suhu 90 °C, dan waktu pelindian terlama......Nickel metal hydride (NiMH) battery manufacturing is reaching its all-time high to fulfil the rise in demand for the electronic vehicle market. This proves to be a major environmental issue, as NiMH contains an abundance of critical metals and rare earth elements which actively mined, leading to supply scarcity. Recovery of battery waste is a growing technological field and hydrometallurgy leaching is one of the key elements of the metal recovery process. This study aimed to aid the advancement of the process by developing a highly effective and environmentally sustainable hydrometallurgical leaching through experimental work and evaluating the effects of process variables on leaching efficiency. Experimental works were conducted for NiMH batteries for citric acid and acetic acid as leaching agents. NiMH samples were tested at 200 RPM and 20 g/L S/L ratios for different times, concentrations (0.5M, 2M, 4M), and temperatures (30°C, 60°C, 90°C) with the use of ICP-MS for liquid samples and SEM for solid samples to get the number of metals and elements contained. ICP-MS result shows that an increase in leaching time, acid concentration, and solution temperature enhances the extraction of most of the metal/elements. SEM found that higher concentration and temperature resulted in fewer metals left, meaning they had properly leached out during the process. It is concluded that the most optimum leaching condition for metal extraction was at an acid concentration of 4 M, a temperature of 90°C, and the longest leaching time.

Abstrak :
Pemanfaatan getaran mekanik yang dihasilkan oleh unit AC outdoor untuk memantau kinerja dan kondisi dari mesin tersebut dengan menggunakan sensor akselerometer adxl330 yang dihubungkan dengan Daq Card dengan sebuah pengolah sinyal yaitu software signal express, sehingga didapatkan akuisisi data yang bisa dimanfaatkan untuk menilai kondisi mesin itu secara realtime, hasil yang didapatkan berupa spektrum listrik, nilai respons frekuensi dalam bentuk domain frekuensi. Condition monitoring (Pemantauan Kondisia) yang dilakukan merupakan langkah-langkah pencegahan dari kerusakan, mengurangi biaya pemelihaaran, dan memperpanjang usia pakai serta memantau agar kerusakan total dari mesin outdoor tersebut tidak terjadi sebelum masa berlakunya habis. ......Utilization of mechanical vibrations generated by the outdoor AC unit to monitor the performance and condition of the machine using an accelerometer sensor connected to adxl330 Daq Card with a signal conditioning which is a software signal express, so we get the data acquisition that can be used to assess the condition of the machine in realtime, the results obtained in the form of power spectrum, magnitude frequency response in the form of the frequency domain. Condition monitoring is carried out prevention measures from damage, reduce cost maintenance, and prolong the life and monitor so that the total damage from outdoor machinery does not occur before lifetimenya exhausted.