Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yang ditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semua jenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecuali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas dan fungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompeten merupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukan solusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksana teknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapat dirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalam masyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana mengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuh tentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkat permintaan yang bervariasi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktor terhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apa pelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACT
Public Law service is one of the public service that provide by The Ministry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law service division delegate every services was given by Directorate Generals under the Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside Directorate General of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions. Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as the delegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia held the responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rights services. The increasing of the territory and high demand for services are some of the constrains which has been facing nowadays. The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service by increasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing the existence of technical execution unit for Public Law and Human Rights services directorate, both in central and region. In general, society will be able to take advantage of the services. In order to get ideal description about The Law and Human Rights service, the quatitative research is execute to define Law service which given by Ministry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesent the big picture of Law service in the province area with a larger scale and variative demands level. The objective aim of the research is to ensure what factors that become the obstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal form of services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in west Java area.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan. ......This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories. From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system.