Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahanan di dalam Rutan sebenarnya sama seperti orang yang berada di luar Rutan, hanya saja mereka kehilangan kemerdekaan bergerak sehingga perlakuan terhadap mereka harus sama seperti perlakuan orang yang tidak bersalah tanpa membedakan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Apapun kondisinya penahanan didalam Rutan secara langsung maupun tidak langsung memiliki tekanan tersendiri bagi tahanan yang bersangkutan. Perlakuan-perlakuan ketika mereka memasuki Rutan sudah menunjukkan kondisi dimana mereka akan menjalani sebagian dari hidup mereka di dalam tahanan hingga proses persidangan berakhir yang menentukan status mereka apakah akan dibebaskan atau divonis bersalah dan menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana pola tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap tahanan baru serta bagaimana upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur agar tidak terjadi tindak kekerasan oleh narapidana/tahanan terhadap tahanan baru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas sebanyak 3 orang, tahanan 2 orang dan narapidana sebanyak 2 orang, dengan lokasi penelitian di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola kekerasan terhadap tahanan baru terjadi pada saat proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan dimana pelakunya adalah petugas dan di blok hunian dimana pelakunya adalah tahanan lama dan narapidana. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari kekerasan fisik dan psikis, jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan langsung dan bersifat kolektif primitif. Faktur penyebab terjadinya tindak kekerasan adalah minimnya sumber daya manusia petugas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana yang belum optimal serta adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara petugas dan tahanan lama/narapidana. Strategi pencegahan tindak kekerasan terhadap tahanan baru di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dilakukan melalui pendekatan keamanan namun minim pendeketan HAM sehingga strategi ini kurang disukai oleh tahanan dan narapidana."

"[ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, serta bagaimana potensi pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah FKPM yang terdapat di wilayah Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemolisian komunitas. Oleh karena itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua FKPM tingkat kelurahan (2 orang), Ketua FKPM tingkat kecamatan (1 orang), Babinkamtibmas (3 orang), Lurah (1 orang), Camat (1 orang) dan Kasat Binmas Polres Bogor Kota. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Polri yang terdapat di Sat Binmas Polres Bogor Kota.br>Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saat wawancara berlangsung. Sebagai upaya uji validitas, penulis melakukan konfirmasi data hasil lapangan dengan melakuan wawancara ulang kepada semua informan tentang semua jawaban yang sudah diberikan. Adapun yang menjadi hambatan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang selama ini dilaksanakan di wilayah Kota Bogor tidak nampak dalam rancangan FKPM, namun lebih terlihat di luar FKPM. Demikian pula mekanisme pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas lebih terlihat di luar rancangan FKPM.

---

ABSTRACTThis study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM., This study tries to find out how the realization of public participation in the context of community policing which was held in Bogor City area, as well as how the potential for civilian oversight in the context of community policing which was held in Bogor City area.This study used a qualitative approach with case study method. As for who becomes the object of this research is FKPM contained in the Bogor region associated with the implementation of community policing activities. Therefore the source of primary data in this study is the Chairman FKPM village level (2 people), Chairman FKPM district level (1 person), Babinkamtibmas (3 persons), Village Chief (1 person), Head (1 person), and Binmas Chief of Bogor City Police. In addition, this study also used secondary data derived from police documents contained on Sat Binmas Bogor City Police.Primary data gathering technique conducted by interview is not structured. Therefore, this research instruments are guidelines that are not structured interview, that can be developed as needed during the interview. In an effort to test the validity, the authors confirm the results of field data to enter into re¬interviewing all the informants about all the answers already given. As for which a major obstacle in this research is limited time.From the research found that the realization of public participation in the context of community policing that had been held in Bogor City area does not appear in the draft FKPM, but more visible on the outside FKPM. Similarly, civilian oversight mechanisms within the context of community policing is more visible outside the draft FKPM.]"