Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor penarik investasi asing langsung dari negara anggota ASEAN (disingkat ASEAN-9) dengan periode antara 1990 dan 2017 dengan menggunakan Pooled Least Square sebagai model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pasar, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, penelitian & pengembangan, serta menjadi faktor penarik positif atas investasi asing langsung. Namun, sumber daya manusia dan suku bunga riil menunjukkan efek tanda negative atas investasi langsung. Hal lain yang dibahas dalam studi ini ialah terkait dengan tren FDI setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 yang menunjukkan trend positif untuk periode setelah tahun 2008. Hal ini menandakan bahwa krisis keuangan global tahun 2008 tidak mempengaruhi aliran masuk FDI. Berdasarkan hasil, PDB, infrastruktur, dan keterbukaan perdagangan menjadi faktor penting untuk menarik investor asing. Oleh karena itu, pemerintah dapat meningkatkan melalui kebijakan, seperti pelonggaran prosedur perdagangan, atau meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur mereka. Sedangkan efek modal manusia pada FDI ialah negatif. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena dapat mendukung negara dengan teknologi rendah menjadi negara tujuan FDI berteknologi tinggi.

---

ABSTRACTThe goal of this study is to identify the determinants of foreign direct investment in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Phillipines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which are termed the ASEAN-9 countries in this study. The study uses a combination of data for the period between 1990 and 2017. The model of this study is Pooled Least Square because of the limitations of the data. The results show that market size, trade openness, infrastructure, research & development, and inflation have a positive effect on inward FDI into ASEAN-9 countries at a 1 percent significance level, except for inflation. Then, it can be said that those variables remain important to attract foreign investors into ASEAN-9 countries. On the other hand, human capital and real interest rates show a negative sign, as most of the studies suggest that human capital has a positive effect on inward FDI. Moreover, this study also investigates the trends for FDI after the global finance crisis in 2008. The results show that the annual trend for FDI after 2008 is positive, which means there is no big impact from the global financial crisis of 2008 on FDI inflows into ASEAN-9. Based on the results, the ASEAN countries should focus on increasing their GDP, infrastructure, and trade openness. This means that the governments should create more policies which support international trade between ASEAN and the other countries by easing trade procedures, diversifying export products, and improving the quantity and quality of their infrastructure. Even though the effect of human capital on inward FDI showed a negative relationship, ASEAN countries still need to improve the quality of their human resources because higher quality human resources can take countries from being low-technology FDI destinations to becoming higher- technology FDI destination countries. Furthermore, even though the effect of inflation on FDI was positive, it is possible to assert that even where there is an increase in the inflation rate, ASEAN countries can still become attractive destination countries for foreign investors."

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan.

---

Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation."