Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tanggal 26 Juni 1988 di Paris ditandatangani suatu persetujuan tentang masa depan Kaledonia Baru, wilayah seberang lautan Perancis yang berupa gugusan pulau di kawasan Pasifik Barat Daya, di antara 19 dan 23 derajat Lintang Selatan, 163 dan 168 derajat Bujur Timur (lihat peta hal. 6-8). Nama resmi persetujuan itu adalah l'Accord sur l'avenir de la Nouvelle-Caledonia (Persetujuan tentang Masa Depan Kaledonia Baru) (Lampiran II, hal. 251), tetapi dalam pers Perancis persetujuan ini biasa disebut l'Accord de Matignon (Persetujuan Matignon), sesuai dengan nama kantor Perdana Menteri Perancis, l'Hotel (Wisma) Matignon, tempat persetujuan itu ditandatangani. Persetujuan itu pada hakikatnya adalah upaya menyelesaikan konflik di antara golongan-golongan penduduk yang menghendaki kemerdekaan dan yang menentangnya. Konflik itu begitu keras, sehingga untuk melukiskan keadaan, pada awal teks Persetujuan yang dirancang pemerintah Perancis itu digunakan kata-kata "nyaris perang saudara" (Accord: 2)."

"ABSTRAKTeka-teki sebagai salah satu jenis foklor hadir dalam khasanah tradisi lisan. Karena disampaikan secara lisan, belum banyak ahli bahasa maupun sastra yang tergerak untuk mengkajinya. Mencermati kenyataan tentang teka-teki yang ada dalam tiap masyarakat bahasa, beberapa peneliti terdahulu berupaya mengenali sifat keuniversalan teka-teki. Berbagai pendekatan dipakai dalam meneliti teka-teki itu untuk memahami dan mengklasifikasikan teka-teki. Dan para peneliti itu, muncul sejumlah definisi teka-teki yang berbeda-beda Namun, umumnya mereka sepakat bahwa teka-teki terdiri dari pertanyaan dan jawaban. Penelitian terhadap teka-teki bahasa Indonesia tergolong langka Sampai saat ini pembicaraan mengenai teka-teki masih dalam kerangka tradisi lisan, khususnya folklor. Belum ada ahli bahasa yang memperhatikan secara khusus mengenai teka-teki bahasa Indonesia. Hal ini membuka peluang untuk dilakukannya penelitian teka-teki dari segi kebahasaan, karena bagaimanapun teka-teki merupakan bentuk komunikasi verbal yang menggunakan bahasa. Sejumlah masalah yang dapat dilihat dalam teka-teki dari segi kebahasaan adalah secara garis besar, masalah pokok dalam penelitian ini adalah menganalisis struktur teka-teki dan ciri keambiguan yang tersirat dalam teka-teki berbahasa Indonesia. Hal lain yang menjadi masalah adalah berkenaan dengan istilah teka-teki dalam bahasa Indonesia. Selama ini istilah 'teka-teki' bersinonim dengan 'terkaan', 'tebakan'. Sementara di dalam bahasa Inggris setiap istilah yang mengacu pada 'riddles', yaitu 'pun', 'puzzle', dan 'riddle' jelas batasan dan ciri-cirinya, tetapi tidak demikian halnya di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan istilah dan ciri-ciri setiap teka-teki yang ada di Indonesia Secara khusus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) mengklasifikasikan teka-teki berbahasa Indonesia berdasarkan struktur dan ciri keambiguannya; 2) merumuskan istilah dan pengertian teka-teki berbahasa Indonesia; 3) melihat kaitan antara wit dan humor dalam masing-masing jenis teka-teki. Dalam hal ini jenis teka-teki mana saja yang mengandung wit dan humor, mana yang hanya humor saja tetapi tidak mengandung wit. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tipe wacana teka-teki dalam bahasa Indonesia dengan menganalisis ciri keambiguan yang membentuk teka-teki dan strukturnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi tentang adanya ciri keambiguan dalam masing-masing tipe teka-teki yang timbul akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama serta menimbuikan kelantipan dan humor. Untuk mencapai tujuan itu, yang dibahas di dalam penelitian ini mencakup pokok-pokok berikut: (1) analisis. struktur dan ciri keambiguan dalam teka-teki, (2) klasifikasi teka-teki, (3) teka-teki dan pelanggaran prinsip kerja sama, (4) kelantipan dan humor dalam teka-teki. Keistimewaan permainan bahasa, dalam teka-teki adalah suatu proposisi yang sering kali terasa aneh atau sulit dan menggelikan atau mengejutkan setelah dihubungkan dengan jawabannya. Salah satu unsur yang unikan dalam teka-teki adalah adanya keambiguan untuk menangkap pesan penutur, yaitu berupa unsur yang disengaja yang akan mengaburkan analog informasi. Keambiguan dalam informasi-informasi yang tidak sempurna itu ditunjukkan oleh hadirnya berbagai aspek kebahasaan selain aspek kontekstual. Keambiguan merupakan unsur terpenting dalam teka-teki, karena tanpa adanya kedua unsur tersebut, proposisi itu bukan teka-teki, melainkan pertanyaan biases Dengan demikian, dapat disebutkan di sini bahwa keberadaan keambiguan yang disebabkan melalui permainan bahasa (manipulasi informasi) merupakan unsur penting yang hams ada dalam teka-teki. Ciri keambiguan dalam teka-teki ditunjukkan melalui permainan bahasa, mulai dari segi fonologis sampai dengan segi wacana, maupun permainan kontekstual berdasarkan pengetahuan sosial budaya atau pengalaman sendiri (pertautan). Perrnainan atau manipulasi kebahasaan yang ada di dalam teka-teki juga dapat dipandang sebagai kecerdasan penutur dalam berbahasa. Hal itu merupakan wujud kemampuan seseorang dalam mengeksplorasi bahasa secara kreatif. Dengan demikian, dari segi kebahasaan dapat dikatakan bahwa teka-teki tidak saja menyangkut masalah verbal tetapi juga berhubungan dengan kemampuan manipulasi kebahasaan oleh penutur, yaitu munculnya kelantipan (wit) sebagai akibat adanya permainan atau manipulasi kebahasaan. Berdasarkan ciri keambiguitasan, diperoleh tipe teka- teki berbahasa Indonesia, yaitu 'teka-teki terkaan', 'teka-teki soalan', 'teka--teki permainan wacana', dan 'teka-teki plesetan'. Tipe-tipe ini sekaligus menunjukkan pula istilah teka-teki berbahasa Indonesia, sehingga tidaklah istilah 'teka-teki', 'terkaan', dan 'tebakan' sebagai bentuk sinonim"

"Sejak VOC menguasai wilayah Hindia Timur, banyak masalah tidak pernah ditangani secara tuntas oleh pemerintah. Masalah-masalah itu antara lain pemberantasan korupsi, penyuapan kepada penguasa dengan dalih pemberian hadiah, atau penyelewengan lain yang merugikan pemerintah. Masalah itu seakan telah mengakar dan "membudaya", sehingga sulit untuk diatasi. Upaya mengatasi penyelewengan itu pernah dilakukan. Namun, sejak kapan upaya untuk mengatasi masalah-masalah itu pernah dilakukan, merupakan pertanyaan yang dapat dijawab oleh sejarawan, khususnya yang mempelajari sejarah kolonial.Berkaitan dengan upaya menertibkan sistem administrasi pemerintahan pada masa kolonial, diketahui bahwa pembenahan itu pernah dilakukan dan dimulai pertama kali oleh Gubemur Jenderal Herman Willem Daendels (selanjutnya disebut Daendels) yang menjabat Gubernur Jenderal di wilayah koloni Hindia Timur dari tanggal 14 Januari 1808 hingga 16 Mei 1811 (3 tahun 4 bulan). Daendels melakukan upaya itu dalam rangka melaksanakan perintah yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte kepadanya, yang saat itu menguasai Belanda.Daendels disebut sebagai "orang asing" oleh orang Eropa yang bertugas di Batavia. Hal ini disebabkan karena sebelum kedatangannya di Jawa, ia belum pemah bekerja atau bahkan belum pernah mengunjungi wilayah koloni ini. Daendels tidak memiliki pengalaman karir kolonial. Padahal, telah menjadi kebiasaan di koloni Hindia Timur, yang menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Timur adalah para pejabat Eropa yang telah bertugas di wilayah ini, khususnya kelompok penguasa di Batavia. Mereka itu biasanya menjadi sumber bakal calon Gubernur Jenderal dan Gubernur.Selain disebut sebagai "orang asing", Daendels juga disebut sebagai seorang "revolusioner" oleh para sejarawan. Sebutan itu diberikan kepadanya karena sebelum ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal, ia menjadi bagian dari penganut paham Revolusi Prancis yang sangat dikaguminya. Ia adalah pemimpin patriot, bahkan bersama dengan pasukan Prancis, ia menyerbu Belanda dan berhasil menggulingkan Republik Belanda Bersatu (Republiek der Verenigde Nederlanden) yang dianggap bersekutu dengan pihak Inggris dan Prusia Daendels juga membantu upaya Prancis dalam mendirikan Republik Bataf di Belanda (Ong Hok Ham 1991:107)Ong Hok Ham juga menyatakan bahwa Republik Bataf memiliki ciri pemerintahan yang sentralistis dan birokratis. Dikatakan sentralistis karena semua hal yang berkaitan dengan kenegaraan diatur oleh pusat, sementara disebut birokratis karena pemerintahan dijalankan oleh pegawai pemerintah yang memiliki hirarki dan jenjang jabatan. Dengan pemerintahan seperti ini, Belanda dan Prancis dianggap sebagai dua negara pertama di Eropa yang menerapkan birokrasi modern. Belanda meniru Republik Prancis yang baru, khususnya setelah kemenangan kelompok Unitaris, yang menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistis dan demokratis.Pada tahun 1806, Republik Bataf dibubarkan. Sebagai gantinya, didirikan pemerintahan kerajaan di bawah kekuasaan Raja Belanda Louis Napoleon, adik kandung Napoleon Bonaparte. Ia menjadi Raja Belanda dari tahun 1806 hingga 1810. Setelah penandatangan kesepakatan Rembouillet (Juli 1810), negara Belanda dijadikan bagian dari kekaisaran Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte.Konflik antara Prancis dan Inggris tidak dapat dilepaskan dari sejarah kedua bangsa Eropa itu. Konflik yang sering diikuti dengan perang bermula dari abad XIV, sejak Prancis diperintah oleh raja Charles VII (1403-1461). Konflik antardua negara ini terus berlangsung sarnpai masa Napoleon Bonaparte berkuasa. Bahkan hingga akhir abad XX, hubungan kedua negara itu masih sering menemui kendala. Oleh karena itu, untuk memahami pembenahan yang dilakukan oleh Daendels dan kebijakannya di Hindia Timur dari tahun 1808-1811 hal itu hanya bisa dipahami dalam konteks sejarah Eropa pada awal abad MX."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti batu-batu nisan masa VOC di Museum Taman Prasasti, Museum Wayang, Gereja Sion, dan Pulau Onrust. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana memaknai pesan-pesan di batu nisan itu baik dalam bentuk ikonis maupun dalam bentuk verbal berupa teks dan bagaimana merekonstruksi temuan-temuan pada batu nisan sehingga dapat memberikan gambaran tentang struktur sosial komunitas Kristen di Batavia pada abad ke-17 dan ke-18. Hal ini mengingat bahwa VOC sebagai Serikat Badan Usaha Dagang di Asia lebih banyak berurusan dengan kepangkatan dalam komunitasnya. Pejabat-pejabat VOC pada umumnya diangkat dari para saudagar. Dari jumlah batu nisan yang ditemukan diseleksi sebanyak 50 buah batu nisan sebagai korpus data. Dari korpus data ini sebanyak 45 buah yang berdata ikonis dan verbal dan yang lima selebihnya tidak berdata ikonis. Keberadaan yang terakhir ini tidak dapat diabaikan dan menarik untuk dikaji sehingga mengundang berbagai interpreatasi karena dari representasinya ada eksepsi dibandingkan dengan kelompok pertama. Keseluruhan data dianalisis dengan menggunakan teori semiotik (untuk data ikonis) dan teori analisis teks (untuk data verbal). Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan hubungan antartanda. Absennya suatu tanda juga merupakan tanda yang dapat mengundang bermacam interprestasi. Teori analisis teks yang digunakan adalah CDA (Critical Discourse Analysis) atau analisis wacana kritis.Hasil analisis semiotik mikro dan makro pada data ikonis; analisis mikro dan makro pada data teks yang diperoleh berdasarkan metode penelitian teks analisis melalui pendekatan sosio-historis, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, struktur, sosio dan budaya masyarakat kompeni di Batavia sangat kompleks karena adanya percampuran budaya. Kedua, sistem pemerintahan dan institusi keagamaan kristiani yang diterapkan di Batavia persis sama seperti di Belanda. Ketiga, lambang-lambang heraldik pada batu nisan menunjukkan adanya mata rantai hubungan masyarakat kompeni dengan nenek moyang mereka di Eropa. Keempat, adanya perbedaan elemen lambang heraldik pada bangsawan Eropa dan non bangsawan di Batavia. Meskipun yang terakhir ini karena kekayaannya atau prestasinya dapat menyamai bangsa Eropa, dan dalam kesehariannya banyak mengikuti budaya Eropa tetapi ada perbedaan dalam lambang heraldik mereka karena mereka bukan dari golongan bangsawan. Kelima, pesan verbal para pejabat dalam batu nisan mereka nampak lebih singkat, jelas, dan tegas, dan mereka lebih banyak memaknai lambang. Orang kebanyakan sebaliknya tidak memakai lambang tetapi lebih banyak dengan ungkapan verbal. Keenam, batu nisan VOC di Batavia tidak dapat dianggap paganistis (kafir) karena banyak ungkapan-ungkapan religius kristiani dalam lambang-lambangnya. Komunitas kristiani di Batavia bukan pengikut ajaran Calvin murni karena pengaruh situasi dan kondisi Batavia yang multietnik dan multikultural. Semangat dari ajaran Calvin sangat nampak pada ketekunan, kerajinan, dan keuletan mereka dalam bekerja, sehingga hidup mereka sangat berkecukupan. Ini nampak pada uparan-upacara pemakaman yang megah dan batu-batu nisan mereka yang monumental dengan pahatan yang indah. Ketujuh, batu nisan komunitas Kristen tidak pernah berkembang menjadi benda yang dikultuskan. Kedelapan, berdasarkan analisis semiotik makro proksemik (proxemics) bahwa untuk pemakaman di luar gedung gereja tinggi rendahnya letak batu nisan melambangkan tinggi rendahnya status sosial orang yang dimakamkan. Besar atau kecilnya jasa mereka di dalam komunitas di gereja, nampak dari jauh atau dekatnya letak makam mereka dari gedung atau pintu masuk gereja. Pemakaman di dalam gereja hanya diperuntukkan bagi seseorang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakt, atau orang yang besar jasanya bagi komunitas gereja. Semakin besar jasa seseorang dalam gereka letak makamnya semakin dekat dengan mimbar gereja. Kesembilan, kesederhanaan representasi makam atau absennya nama atau lambang ikon dari batu nisan tidak merendahkan status sosial seseorang dalam masyarakat, karena degan dimakankannya seseorang dalam gereja sudah menunjukkan status sosial mereka. Yang terakhir ini mungkin adalah pengikut aliran Calvinisme garis keras.

---

ABSTRACT

This dissertation is entitled The Christian Community in Dutch East-Indies Period Regardedjirom its Tombstones: of study of the history through the semiotics view point and textual analysis. Those examined are the East lndies Company?s tombstones in Jakarta`s Taman Prasasti Museum, the Wayang Museum, the Sion Church, and Onrust Island. The principal problem in this research is how to elucidate the meaning of the messages on those tombstones both in the form of icons as well as in verbal textual expressions, and how to reconstruct the findings on the tombstones in such a manner that a notion can be formed of the social and cultural structure, ofthe community around the East Indies Company in Batavia in the l7th and the l8th centuries. Out of the entire number of the studied tombstones a total of 50 units was selected as the data corpus. From this data corpus a number of 45 units have iconic and verbal data- The live remaining units have only verbal data. These tive units cannot be neglected and are indeed interesting enough to be examined, so that these then call for various interpretations since from their representation an exception is noticeable when compared to the first group of 45 units. The whole data was analyzed with the semiotics theory (for the iconic data) and with the text analysis (for the verbal data) namely with the Critical Discourse Analysis.

The result of the micro and macro semiotics analysis in the iconic data; The result ofthe micro and macro data text analysis; obtained based upon the text analysis method have both been analyzed through the socio-historical approach, which resulted a number ofconclusions as follows: Firstly, the social and cultural structure of the east Indies Company society in Batavia was extremely complex because of the presence of a mixing ofthe culture of the rulers who were the minority with that of the various ethnic in Asia whose numbers were large. Secondly, the govemmental and the Christian religious institutional systems which were applied in Batavia were exactly the same as it was in Holland. at that time. Thirdly The heraldic emblems on the tombstones indicate the presence of a link in the social intercourse between the society of the East India Company and their ancestors in Europe, which is apparent ttom principal elements in their heraldic symbols, namely the summit ofthe emblem, the war-helmet, the suit of armour, the shield?s contents and the mantling. Fourthbt, there is a difference in the elements of the heraldic symbols of the European nobility and that of the non-nobility in Batavia. Even though the latter mentioned could with their wealth or their achievements equal the European race, and in their everyday life followed the European culture to a great extent, there still was a difference in tl1eir heraldic emblems because they did not belong to the nobility. Fifihbr, the verbal messages on the tombstones of functionaries appear shorten, clear, and firm, and they made more use of symbols. The majority of people on the other hand did not make use of symbols but used more verbal expressions. Sixthly, the East Indies Company?s tombstones cannot be regarded as paganistic (heathen) since there are quite a number of religious Christian expressions on their emblems. The community of the East Indies Company were not followers of the pure Calvin teachings on account ofthe situation and the condition of Batavia that was multiethnic and multicultural. The spirit of Calvin?s teachings could very clearly be perceived in their perseverance, industriousness a|1d ability to endure great hardship in their work such an extent that they could an existence of ample sufiiciency. This was obvious from the pompous burial ceremonies and their monumental tombstones with magniiicent carvings. Se'venthly: lt is possible to consider the usage of heraldic symbols of the east Indies Company?s tombstones as sacred so far as it is regarded individually or in family relationship, however as not sacred in so far as the general opinion goes. Therefore the East Indies Company?s tombstones have never developed into becoming a cult form of worship."

"ABSTRAKTulisan ini berfokus pada dunia bisnis Jepang, utamanya kelompok bisnis Keiretsu, yakni di mana banyak perusahaan saling menjalin hubungan bisnis satu dengan lainnya. Kelompok ini relatif dominan dengan delapan terbesar al Mitsubishi dan Mitsui, di tahun 1990 menyumbang 16,9% dari total penjualan perusahaan Jepang. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa Keiretsu penting dalam perkembangan ekonomi Jepang.Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan apa landasan bisnis Keiretsu sehingga mencapai kemajuan ini. Seberapa jauh `nlai-nilai' dalam perusahaan maupun masyarakat mempengaruhi perilaku bisnis. Apakah landasan bisnis ini, yakni budaya korporasi, bersifat `universal'. Tiga nilai budaya, `hirarki, kelompok dan jangka panjang' dipilih sebagai nilai mewakili budaya korporasi Jepang dan digunakan sebagai acuan.Terlihat bahwa Keiretsu merupakan kelompok bisnis yang bekerja sama berlandaskan kesamaan nilai budaya. Dengan demikian tidak tepat dikategorikan sebagai institusi bisnis ataupun institusi sosial budaya semata-mata namun lebih tepat melihatnya sebagai institusi bisnis yang pengelolaan dipengaruhi oleh budaya korporasi yang berasal dari budaya Jepang. Sistem ini tidak hanya diterapkan kelompok perusahaan yang menyandang nama "Keiretsu" tetapi juga oleh kelompok bisnis lainnya di Jepang.Budaya Jepang ini mempengaruhi bentuk budaya korporasi perusahaan di mana nilai-nilai budaya seperti kelompok, jangka panjang dan hirarki mewarnai berbagai aspek pengelolaan bisnis. Dengan demikian pengelolaan sumber daya manusia seperti shushin kayo (bekerja sampai dengan pensiun) dan nenko joretsu sei (sistem senoritas); maupun pengelolaan keuangan (sistem 'bank utama'), pemasaran (penguasaan pangsa pasar) dan produksi (kanban system, kaizen) merupakan implementasi ketiga variabel budaya korporasi Terlihat budaya korporasi sebagai fungsi dari perilaku bisnis Keiretsu.Namun dalam 1990-an, terjadi berbagai kemunduran besar pada berbagai kelompok Keiretsu yang mengalami stagnasi dan tekanan dari masalah realestate dan jatuhnya pasar modal. Sebagai contoh, Nissan diambil alih Renault dan Yamaichi Securities bangkrut. Peranan Keiretsu yang cukup signifikan dalam dunia bisnis, menyebabkan kesulitan yang menimpanya turut menekan perkembangan dunia bisnis Jepang secara keseluruhan.Kesulitan bisnis ini mengancam kelangsungan hidupnya, yang memaksa diadakannya berbagai langkah restrukturisasi, termasuk mengkaji ulang budaya korporasi yang dipunyai. Kelompok Keiretsu menghadapi masalah sulit, bisnisnya telah menggurita meliputi berbagai jenis industri di mana sebagian hanya dapat bertahan dengan memindahkan proses produksi ke negara yang lebih rendah ongkos produksinya. Upaya restrukturisasi mulai memasuki hal yang tabu selama ini yakni `memberhentikan para karyawan'.Saat ini mulai terjadi pergeseran perlahan dalam bentuk nilai-nilai budaya korporasi maupun strategi yang digunakan. Ada yang ingin melepaskan bentuk Keiretsu namun di lain pihak masih banyak yang ingin mempertahankannya. Sebagian lainnya memilih mengadakan perubahan secara perlahan untuk menyesuaikan dalam lingkungan yang berubah. Ketiga variabel nilai budaya kemungkinan mengalami perubahan secara perlahan, di mana pada tahap tertentu mulai menawarkan fleksibilitas."

"ABSTRAKDalam kajian ini telah dilakukan pembahasan mengenai kebijakan Gubernur Jenderal Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa tahun 1808-1811. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini. Untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini, yakni adakah kaitan antara sistem pemerintahan Napoleon Bonaparte dan pemerintahan Daendels di Jawa, berdasarkan penelitian arsip dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat"

"Dari hasil analisis bab-bab sebelum ini, dapat diinterpretasi secara umum bahwa fenomena program media berita The O'Reilly Factor dapat dilihat sehagai operasionalisasi sebuah upaya hegemoni balasan (counter hegemony). Dilihat dari popularitas program tersebut, herdasarkan realitas rating tertinggi yang dicapainya selama hampir satu dekade, dapat dikatakan bahwa gerakan hegemoni balasan tersehut merupakan suatu upaya yang berhasil."

"ABSTRAKIdentifikasi fase pacu tumbuh pubertas penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perawatan maloklusi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi kadar Bone-Specific Alkaline Phosphatase BALP saliva dan parameter klinis sebagai prediktor fase pacu tumbuh pubertas dengan memperhatikan berbagai faktor tumbuh kembang skeletal. Penelitian diagnostik dengan sampel 136 orang ini menggunakan metode Cervical Vertebrae Maturation System CVMS Bacceti sebagai baku emas. Melalui analisis regresi multinomial dihasilkan model prediksi dengan nilai sensitifitas 78 untuk fase pra-puncak dan 57,7 untuk fase puncak, sedangkan nilai spesifisitas fase pasca-puncak 81,4 . Fase pacu tumbuh pubertas terutama pra-puncak dan pasca-puncak dapat diprediksi menggunakan kadar BALP saliva dan parameter klinis.

---

ABSTRACTThe identification of growth spurt phase of puberty is important as it enhances the efficiency and effectiveness of malocclusion treatment. The objective of this study was to analyse the potential of the level of salivary Bone Specific Alkaline Phosphatase BALP and clinical parameters as a predictor of growth spurt phase of puberty by taking into account various factors affecting skeletal growth. The diagnostic test with the sample of 136 people was conducted by using the method of Cervical Vertebrae Maturation System CVMS from Bacceti as the gold standard. Multinomial regression analysis produced predictive models with 78 sensitivity at the pre peak phase and 57.7 at the peak phase, whereas the specificity of post peak phase was 81.4 . The growth spurt phase of puberty especially at the phases of pre peak and post peak can be predicted by using salivary BALP level and clinical parameters."

"Since the amendment of patent law (Law No. 47 Year 2003), there have been cases of employees' claim towards their companies regarding the intellectual property rights produced in the relationship. The occurrence of this case is because according to the constitution individual rights iss admitted. This is regulated in the article 32 of Nihon-Koku Kempoo (1947) that stipulated "No person shall be denied the right of access to the courts". Based on this constitution (kempoo), there is new rights to go to the court for each person-to have access in the court. Shuji Nakamura sued Nichia Corporation to the Tokyo District Court to claim the right of "reasonable remunerations" as a reward for his invention based on article 35 (3) (4) the Patent Law (Law No. 47 Year 2003). This prosecution as caused controversy in the public. The company has the opinion thaht the employees are their members and therefore the invention that they produced in the work relationship is the property of the company. On the contrary, the employees have the opinionthat even though the create the invention in the work relation, however, because their invention has provided great profit to the company, it is fair if the company share a reasonable remuncration part of the profit. In the past, the Japanese employees tend to have high work moral. They have the shido ethics (unlimited loyalty) towards the company. However, with the occurrence of the case of Nakamura we can say that there is a shifting of legal culture from unlimited loyalty in to "give and take" one or limited loyalty. SImilarly, with the sifting of shundonshugi or collectivism into kojinshugi namely individualism. Nakamura demanded the justice in terms of economy and ignored the company reward, ignored the Japanese cultural values. The Japanese employees lost their work moral because it is shaken by economic view. The case of Nakamura indicates that these is a change of culture which cause a controversy between law and work morale (culture)."