Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Anak sebagai penerus cita-cita bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya.. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, seringkali terjadi pelanggaran hukum dan anak terpaksa hams berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Penempatan seorang anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan menghadapkan anak pada sejumlah masalah. Anak tidak hanya sekedar kehilngan kemerdekaan tetapi juga rentan terhadap berbagai eksploitasi dan stigmatisasi. Untuk itu selama berada di dal am Lapas, anak perlu mendapatkan perawatan rohani dan jasmani secara terns menerus agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. lingkungan sebaiknya tetap terjaga agar anak merasa tentram dan aman sehingga terwujud suatu kondisi Lapas Anak yang "Ramah Anak" Upaya-upaya pemenuhan perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas Anak Wanita Tangerang dilakukan melalui berbagai program pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Namun di dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi antara lain dalam bidang manajeman organisasi, keterbatan saran dan prasarana, Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat dan partisipasi anak. Pelaksanaan pemenuhan hak perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas anak Wanita belum maksimal, sehingga perlu peningkatan di berbagai bidang.

---

ABSTRACT
Child is the next generation for nation, that needs the building and protecting to guarantee the growth and development both physically and mentally. In building and protecting the child, it has been happened the law break frequently, so then it forces child stays in correction institution. It happens to anybody without considerating social or economic status. Placing a child in correction institution makes some problems occur. Child not only losses of freedom but also closes to any exploitation and stigma. For this reason, during staying in the correctional institution, child needs mental and physic care continuosly for growing and developing well. It hopes that environtment can keep the child feels comfort and safe, so the juvenile correctional institution condition that "Friendly for children" could be created. The effortsto fullfil the mental and physic care for juvenile in female juvenile correctional institution in Tangerang could be done by doing some building programs. They are character building program and independence building program. We face some obstacles in doing these, for example, problems in organization management, limited infrastructures, human resources problem, and the involvement of society and child participate. The program implementation to fullfil the juvenile rights for mental and physic care in Tangerang-Female Juvenile Correctional Institution does not maximize yet, so that it needs some improvements in all aspects.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Peranan Balai Pemasyarakatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Anak. Namun dalam melaksanakannya tugasnya masih banyak hambatan yang dihadapi baik oleh Balai Pemasyarakatan maupun oleh pihak Penyidik. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat dan Balai Pemasyarakatan Klas II Bogor sebagai perbandingan. Permasalahannya bagaimana Balai Pemasyarakatan menjalankan fungsinya dalam proses penyidikan tindak pidana anak, bagaimana hubungan antara Balai Pemasyarakatan dengan Penyidik dan apa saja hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan pendampingan tersangka yang masih anak-anak dalam proses penyidikan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam proses penyidikan sebenarnya Balai Pemasyarakatan selain memiliki tugas untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan tetapi juga mempunyai tugas dan fungsi lain. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa Dilihat dari hubungan kerjasama terutama dengan pihak kepolisian sebagai penyidik belum terlihat adanya kerjasama yang baik, karena dalam proses penyidikan Balai Pemasyarakatan dalam banyak kasus selalu dilibatkan setelah proses penyidikan selesai. Selain itu dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan menangani anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan hambatan yang dialami oleh Penyidik. ......This thesis discusses the role of Correctional Center in delinquency Investigation process. In carrying out these tasks, Correctional Center and Investigators are still facing many obstacles. This thesis research took place in Central Jakarta Class I Correctional Center and Bogor Class II Correctional Center as a comparison. The problem is how the Correctional Center perform its functions in the process of delinquency investigations, how the relationship between the Correctional center and the Investigator and what are the obstacles faced when assisting suspected delinquents who are still children in the process of investigation. The author uses the method of normative legal research, using secondary data. This study concludes that in the actual investigation process, Correctional Center in addition to its duty to make Social Research also has other duties and functions. The author also concludes that in the terms of cooperational relationship, especially with the police as the investigators, there has not been a good cooperation because the Correctional Center are included after the investigation is completed. Because in the process of investigation Correctional Center in many cases always involved after the investigation is completed. Furthermore, in carrying out its duty to assist and deal with children in conflict with the law, there are still many obstacles faced by the Center and the Correctional Investigator.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan proses diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berparadigma restorative justice, legalitas diversi sebagai bentuk diskresi kepolisian, dan pengaturan diversi pada hukum internasional, negara Australia, dan Belanda. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diversi menjadi salah satu jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak dan menyarankan untuk dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaan diversi. ......This thesis discusses some problems related to the settlement of diversion as a form of juvenile delinquency through restorative justice approach by investigators. This study focuses on three main issues, namely: diversion as an alternative dispute resolution through restorative justice paradigm, the legality of police discretion as a form of diversion and diversion arrangements on international law, Australia, and the Netherlands. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the diversion to be one of the best in the completion of the juvenile delinquency and advise children to undertake improvements in the implementation of the diversion.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dalam tahap peraturan pelaksana Undang-undang untuk mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai profesi konselor adiksi; penguatan organisasi profesi yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksana; serta penjelasan mengenai kompetensi konselor adiksi. ......This thesis discusses the professional addiction counselor in his role as an expert which give an information at criminal procedure in cases of drug abuse. Application of criminal rehabilitation for drug addicts need the expert evidence was given that the assessment process should be carried out by a team of experts and the expert recommendations of the Panel of Judges. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that it is necessary to revise the regulations implementing phase Legislation to set more clear and detailed information about professional addiction counselor; strengthening professional organizations that poured into the implementing regulations, as well as an explanation of the addiction counselor competencies.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindungan hukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya. Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun 1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikan keinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa hak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindak pidana. Sementara itu, pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981, UU No.15 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.26 Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2003, dan UU lainya, serta KUHAP dalam tataran hukum formil pada praktiknya tidak memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegas sehingga dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Adapun realita penanganan oleh pemerintah, pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materi dan immaterial kepada korban terorisme. Amanat pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 36 UU No. 15 tahun 2003 masih bias dan sulit diterapkan. Kondisi yang belum berpihak kepada korban ini menjadi bukti bagaimana pemerintah memandang anonim para korban terorisme.

---

ABSTRACT
The concept of the assistance and law protective which is stipulated in KUHAP, so far is not sufficient for base of the law crime. The concept is merely designated only for the suspects and the one who charged for crime act. It is also what so mentioned in UU No.18/2003 etc. Meanwhile, in the application of Human Rights, in reality and as a matter of fact, UU No.39/1999 (article 3 point (2), and article 5 point (2) and (3) is still not exactly as the requirement of constitution and UU Human Rights in which it is required that such rights for assistance/support and law protection for the all concerns including the victims of the crime act as well. In the meantime, the directive of the assistance and law protective stipulated in UU No.8/1981, UU No.15/2003, UU No.13/2006, UU No. 26/2000, UU No. 18/2003 etc, also KUHAP in application of formal law in its practice, even it does not give the law guarantee in formal and clear manner, so that it can weaken the struggle to fulfill the rights of victims. As a matter of facts, the government is not capable yet to perform such rights in forms of material and immatery for the victims of terrorism. The need of the compensation, restitution, rehabilitation can not be applied yet, because, the subjects which is stipulated in article 36 No. 15/2003 is still unclear and difficult to apply. This conditions which still not be along with the victims requirement, becoming the proof that the government just look the victims anonimly to the terrorism victims.