Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah kejahatan perdagangan orang. Pelaku dalam kejahatan perdagangan orang tidak selalu berkaitan dengan organisasi kejahatan. Konsep criminal network dipakai untuk menganalisis tulisan ini. Criminal network dalam tulisan ini menjelaskan bahwa didalam suatu kejahatan perdagangan orang terdapat peran individual yang terbagi menjadi directed network dan transaction network, yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan terorganisir.

---

One of the most common transnational crimes in Indonesian society is the crime of trafficking in persons. The perpetrators are not always related to criminal organizations nor group. In this paper, I examine the event of human trafficking by borrowing the concept of Criminal Network. I argue that in a trafficking in persons, there is an individual role that is divided into directed network and transaction network, which makes the crime as organized crime."

"ABSTRAKFenomena kejahatan tidak hanya terjadi di wilayah daratan, namun udara dan laut pun dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan. Fenomena kejahatan juga tidak hanya terjadi pada cakupan wilayah lokal suatu negara, tetapi juga dapat dilakukan dalam wilayah internasional. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan fenomena kejahatan di wilayah laut, seperti halnya fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut yang terjadi di wilayah perairan provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini masih terjadi. Penyelundupan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab penyelundupan seperti kondisi geografis, lemahnya pengawasan, adanya keterlibatan warga lokal serta kemampuan pelaku terhadap melakukan kejahatan penyelundupan. Keempat faktor tersebut dibangun berdasarkan studi literatur serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai terjadinya aktvitas penyelundupan melalui jalur laut. Hal ini mengakibatkan fenomena kejahatan penyelundupan melalui jalur laut masih terus terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

---

ABSTRACT

Crime phenomenon occurs not only on land, but air and sea area can also be a subject to crime space. Transnational regions are susceptible to crimes, not limited to the local region of a country. In this thesis, the author attepts to describe the criminal phenomenon on sea sector, such as smuggling through sea terrains that happened in Riau Islands territorial waters that still exist to this day. Smuggling is common and interminable due to several factors, such as geographical conditions, lack of supervision, the involvement of the local citizens, and the capability of the perpetrators towards the act. These factors are built based on literature studies and previous researches regarding smuggling activities through the oceanic track. This causes the status of smuggling through the sea is still ceaseless and ongoing to this date in Riau Islands."

"Karya Akhir ini membahas mengenai pencegahan illegal fishing melalui vessel monitoring system yang di fokuskan di Kepulauan Natuna. Kasus illegal fishing di wilayah Kepulauan Natuna merupakan salah satu yang tertinggi di indonesia dan berdampak pada rusaknya sumber daya perikanan dan kelautan. Studi ini akan menjelaskan illegal fishing sebagai bagian dari kejahatan lingkungan yang dicegah dengan menggunakan vessel monitoring system yang termasuk ke dalam bentuk pendekatan regulasi sosial yang merupakan bagian dari pencegahan kejahatan lingkungan. Pencegahan kejahatan illegal fishing melalui vessel monitoring system akan dianalisis dengan menggunakan konsep situational crime prevention dan teori pilihan rasional.

---

This Thesis is about crime prevention against illegal fishing through Vessel Monitoring System which focused on Natuna Islands. The case of illegal fishing in the Natuna Islands region is one of the highest in Indonesia and has an impact on the destruction of fishery and marine resources. This study will explain illegal fishing as part of environmental crime that is prevented by using vessel monitoring system that is included in the form of social regulation approach is part of a neighborhood crime prevention. Crime prevention against illegal fishing through vessel monitoring system will be analyzed by using concept of the situational of crime prevention and theory of rational choice."

"Perluasan ruang lingkup studi keamanan yang keluar dari konsepsi keamanan tradisional memungkinkan pembahasan terhadap ancaman yang terjadi di level individu mendorong naiknya pembahasan terkait perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu ragam isu dalam payung besar kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini, anak menjadi suatu komoditas yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi. Kejahatan perdagangan anak terjadi secara universal dan dapat terjadi secara transnasional maupun di dalam internal negara. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama pada level internasional, regional, maupun domestik dalam upaya penanganannya. Kendati demikian, pembahasan perdagangan anak sebagai suatu isu tersendiri masih relatif kurang dieksplorasi lebih jauh. Penulis berusaha untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap isu perdagangan anak melihat tingginya profitabilitas dan angka perkiraan korban. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode pengorganisasian taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan pada 46 literatur menjadi empat tema besar, yaitu instrumen hukum, karakteristik, permasalahan, dan peranan Transnational Advocacy Network (TAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada isu perdagangan anak. Penulis mendapatkan beberapa temuan yang sentral terhadap pembahasan perdagangan anak: (1) kemiskinan struktural merupakan faktor pendorong utama dari perdagangan anak; (2) kejahatan perdagangan anak lebih didominasi oleh peranan kelompok kejahatan berskala kecil daripada kelompok kejahatan terorganisir transnasional; (3) aktor non-negara seperti LSM dan TAN memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan isu perdagangan anak, terlebih pada negara dengan pemerintah yang cenderung abai terhadap isu tersebut; (4) instrumen hukum perdagangan anak masih didominasi oleh diskursus proteksionisme yang mencegah anak untuk bermigrasi sebab melihat anak sebagai kelompok yang rentan, pasif, dan belum dapat membuat keputusannya sendiri.

---

The expansion of the scope of security studies beyond the traditional conception of security allows discussion of threats that occur at the individual level to encourage increased discussion of child trafficking. Trafficking in children is one of the various issues in the big umbrella of human trafficking crimes. In this case, children become a commodity that is traded for various forms of exploitation. The crime of trafficking in children occurs universally and can occur transnationally or within a country. Thus, cooperation at the international, regional, and domestic levels is needed in efforts to handle it. Nevertheless, the discussion of child trafficking as a separate issue is still relatively under-explored. The author tries to conduct a further discussion on the issue of child trafficking in view of its high profitability and estimated number of victims. This literature review was made using a taxonomic organizing method that categorizes the topics of discussion in 46 literatures into four major themes: legal instruments, characteristics, problems, and the role of the Transnational Advocacy Network (TAN) and Non-Governmental Organizations (NGOs) on the issue of child trafficking. The author obtains several findings that are central to the discussion of child trafficking: (1) structural poverty is the main driving factor of child trafficking; (2) the crime of trafficking in children is dominated by the role of small-scale crime groups rather than transnational organized crime groups; (3) non-state actors such as NGOs and TAN have a significant role in handling the issue of child trafficking, especially in countries with governments that tend to be ignorant of the issue; (4) the legal instruments for trafficking in children are still dominated by protectionist discourses that prevent children from migrating because they see children as a group that is vulnerable, passive, and unable to make their own decisions."

"Perdagangan narkotika merupakan salah satu ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional. Di tingkat internasional, perdagangan narkotika telah disetujui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Walaupun begitu, akademisi memiliki fokus pembahasan yang beragam mengenai perdagangan narkotika. Berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis perdagangan narkotika dengan lebih kritis. Para akademisi tidak berhenti pada anggapan mengenai pengedar narkotika sebagai kriminal. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memetakan perkembangan pendekatan dan pandangan para akademisi terhadap perdagangan narkotika di tingkat internasional. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan 50 literatur akademik yang dibagi dalam lima tema utama, 1) konseptualisasi, 2) agenda institusi dan negara, 3) kritik dan perspektif alternatif, 4) komponen perdagangan narkotika, dan 5) relasi antara pengedar dengan kelompok kriminal lain. Penulis menemukan bahwa akademisi mulai mengadopsi pandangan yang lebih toleran terhadap perdagangan narkotika. Analisis menjadi semakin kritis, mempertanyakan aktor yang bertanggungjawab atas perdagangan narkotika dan mengusung kebijakan rehabilitatif.

---

The non-traditional security concept has considered drug trafficking as a threat. The international world has agreed to view drug trafficking as a transnational organized crime. In reality, analysis regarding drug trafficking has had a variety of focuses. Researchers have been adopting a deeper understanding of drug trafficking. Therefore, they have a more critical view of drug traffickers, not only branding them as criminals. This literature review uses taxonomy method with the aim to give a bigger picture of approach and opinion derived from 50 academic literature, divided into five main themes, 1) conceptualization, 2) institution and countries agenda, 3) critics and alternative perspective, 4) components of drug trafficking, and 5) drug trafficker relations with other criminal groups. The writer found that researchers have adopted a more tolerant view of drug trafficking. It builds a more in-depth analysis, questioning actors deemed responsible and proposing a rehabilitative approach."

"Aksi terorisme di Indonesia merupakan suatu bentuk extra-ordinary crime yang masih terus terjadi meskipun telah berusaha ditangani menggunakan berbagai upaya. Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak lepas dari usaha untuk menangani tindak pidana terorisme. Salah satu cara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pendataan yang mendetail terhadap narapidana terorisme yang berada dalam sistem mereka. Tulisan ini berisikan analisis terhadap data napidana terorisme oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2018. Analisis menggunakan tabulasi silang antara motivasi narapidana terorisme dan cara mereka masuk jaringan dengan containment theory. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa inner dan outer containment seseorang sangat memengaruhi bagaimana mereka bisa terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dari temuan data dan analisis diatas dapat diketahui bahwa kondisi outer dan inner yang lemah cenderung lebih mudah untuk terlibat dalam aksi terorisme.

---

Acts of terrorism in Indonesia are a form of extra-ordinary crime that continues to occur despite efforts to be dealt with using various efforts. Correctional Institutions become part of the criminal justice system that can not be separated from efforts to deal with criminal acts of terrorism. One of the methods carried out by the Correntional Institution is to conduct detailed data collection on terrorism prisoners who are in their system. This paper contains an analysis of data on terrorism convicts by the Directorate General of Corrections in 2018. The analysis uses a cross-tabulation between the motivations of terrorism prisoners and how they enter the network with containment theory. The results of this paper indicate that the inner and outer containment of a person greatly influences how they can be involved in criminal acts of terrorism. From the data findings and analysis above it can be seen that weak outer and inner conditions tend to be easier to engage in acts of terrorism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penolakan masyarakat Padarincang terhadap rencana pembangunan pabrik AQUA Danone. Penolakan masyarakat yang telah berlangsung lama dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian menuntun masyarakat kepada pembentukan suatu gerakan sosial bernama GRAPPAD Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone . Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan gerakan sosial, skripsi ini berupaya melihat serta mengidentifikasi penolakan masyarakat yang tertuang di dalam GRAPPAD. Tentang bagaimana masyarakat Padarincang berusaha mempertahankan wilayah mereka dari potensi kejahatan lingkungan, dengan mengoptimalkan suatu gerakan sosial.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about Padarincang rsquo s rejection over AQUA Danone development plan. How the society rsquo s rejection has been ignored for a long time, and then lead the society for guidance to Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone GRAPPAD rsquo s forming. The Thesis draws on collective behavior and social movement theories to argue the society rsquo s rejection over AQUA Danone, which is contained on GRAPPAD. Furthermore its pertaining how Padarincang society contrive to protect their territory from environmental crime, by using and optimizing social movement."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas pola pembajakan pesawat udara aircraft hijacking dalam penerbangan sipil yang terjadi dalam periode 15 tahun 2002 hingga 2016. Pola tersebut dilihat melalui motif, modus operandi, jenis perjalanan, posisi pesawat, permintaan pelaku, jumlah pelaku, usia pelaku, dan tipe aircraft hijacking yang dilakukan. Pada tulisan ini, ditemukan 49 kasus aircraft hijacking dalam penerbangan sipil di seluruh dunia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, aircraft hijacking tersebut memiliki kecenderungan-kecenderungan membentuk sebuah pola yang dapat dikaji secara kriminologis. Pemahaman mengenai pola kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang ada di Indonesia untuk melakukan evaluasi dalam bidang keamanan penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the patterns of aircraft hijacking in civil aviation which occured in the period of 2002 to 2016 15 years. The pattern is seen through motives, modus operandi, types of flight, position of the aircraft, hijacker s demands, and the types of aircraft hijacking conducted by hijacker`s. In this thesis, 49 cases of aircraft hijacking were found in civil aviation aircraft around the world. As a form of transnational crime, these aircraft hijackings has tendencies that create some patterns which can be analyzed criminologically. Understanding the patterns of these cases is expected to be a consideration for Indonesia`s related stakeholders to evaluate its aviation security."