Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUANLatar BelakangBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK menggunakan suatu Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Proses pemeriksaan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi harus sesuai dengan SAP dan PMP dengan harapan dihasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik.Kualitas pemeriksaan yang balk tentunya didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia, materialitas temuan dan proses pemeriksaan itu sendiri. Faktor kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian faktor materialitas dapat diwakiii oleh variabel nilai nominal temuan atau persentase penyimpangan terhadap total nilai yang diperiksa. Sedangkan variabel yang digunakan dalam faktor proses pemeriksaan adalah penerapan standarisasi pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan.Dari ketiga faktor tersebut, untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dibutuhkan data dari seluruh perwakilan BPK karenanya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membahasnya sedangkan bila melihat dari materialitas temuan, dibutuhkan data akurat dari hasil pemeriksaan yang jumlahnya juga banyak. Untuk proses pemeriksaan cukup dibutuhkan standar pemeriksaan yang digunakan BPK dan datanya dapat diperoleh di kantor pusat, karenanya akan lebih efisien bila melihat dari sudut pandang ini.Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor proses pemeriksaan karena melalui proses dapat diketahui apakah standar pemeriksaan yang digunakan BPK sudah dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Tahap-tahap yang ditetapkan dalam standar pemeriksaan seharusnya dilalui oleh setiap tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Apabila standar pemeriksaan diterapkan sebagaimana mestinya, kualitas pemeriksaan seharusnya baik.Dari sampel data Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2000 masih terdapat temuan yang tidak material, yaitu dengan persentase nilai nominal temuan terhadap total nilai yang diperiksa kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan masih belum maksimal.Untuk mengetahui penyebabnya dapat dilihat dari sudut pandang proses pemeriksaan. Berdasarkan data di atas, penerapan standar pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan kemungkinan masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut dapat terjadi pada tahap-tahap yang harus dilalui oleh tim pemeriksa. Dengan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan pemeriksaan diharapkan dapat diketahui dimana terdapat kelemahan tersebut sehingga dapat diperbaiki. ]uga melalui perbandingan dengan standar pemeriksaan beberapa negara dapat diperoleh masukan untuk menyempurnakan standar pemeriksaan BPK."

"Sejak 1 April 1997 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan sistem pengawasan on arrival dengan post audit. Dalam sistem pengawasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pelayanan dan pengawasan kepabeanan ke dalam dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Barang yang masuk jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen dan barang untuk bisa dikeluarkan dari pelabuhan, sedangkan barang yang masuk jalur merah selain dilakukan pemeriksaan dokumen juga dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah barang keluar dari pelabuhan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan pengawasan dalam bentuk post audit terhadap perusahaan importir secara periodik. Post audit dilakukan terhadap pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan impor barang untuk menguji kebenaran informasi dalam dokumen impor, terutama jenis, jumlah, dan nilai barang impor.Setelah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan berjalan kurang lebih lima tahun, berbagai pihak mulai mempertanyakan kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti nilai impor yang menurun drastis, membanjirnya barang-barang ilegal dari Cina, serta tudingan adanya praktek underinvoicing, yaitu praktek dimana importir memberitahukan nilai transaksi sebagai dasar penetapan bea masuk lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hal yang kontras terjadi pada hasil pelaksanaan audit kepabeanan yang ternyata menunjukkan penurunan hasil yang cukup tajam selama tahun 2002-2004 triwulan I. Hal ini menunjukkan pelaksanaan audit kepabeanan ternyata belum mampu menjawab permasalahan ini.Banyak hal yang bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara dari hasil audit. Berdasarkan pengamatan penulis, hal yang amat vital pada proses audit adalah tahap pemilihan obyek audit. Dengan sumber daya auditor yang terbatas, Ditjen Bea dan Cukai harus bisa memilih target yang tepat yang bisa memaksimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selama ini pemilihan obyek audit dilakukan secara sederhana berdasarkan data nilai impor, jenis importir, dan besar fasilitas kepabeanan yang diperoleh. Tidak pernah dilakukan studi dan evaluasi yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang dapat meningkatkan kemungkinan adanya temuan audit.Dalam rangka reformasi kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menerapkan kebijakan registrasi importir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko. Hasil registrasi importir berupa profil importir akan digunakan sebagai sumber data penentuan risiko importir yang akan menentukan sifat dan lingkup pelayanan dan pengawasan pihak pabean terhadap importir. Sehubungan dengan pelaksanaan program registrasi importir tersebut, Ditjen Bea dan Cukai akan memiliki sumber data berupa data wajib pajak (importir) yang apabila digabungkan dengan data importasi yang telah dimiliki selama ini akan bisa menjadi alat perencanaan yang kuat dan tepat yang bisa dijadikan dasar pemilihan obyek audit secara akurat.Untuk mengetahui bagaimana profil importir hasil registrasi importir dapat digunakan sebagai alat perencanaan audit maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis dengan teknik regresi logistik. Dengan menggunakan teknik ini, kemungkinan hasil temuan audit kepabeanan dapat diprediksi secara ilmiah."

"Penelitian bertujuan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peneiltian dlmulai dengan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menguji hipotesishipotesis tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat.Ditinjau dari maksud studi, sifat hubungan antar variabel pada penelitian ini merupakan hubungan causal, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat explanatory.Ditinjau dari cakupan topik, penelitian ini merupakan statistical study, dan berdasarkan dimensi waktu data yang akan dianalisis, peneitian ini menggabungkan analisis data cross sectional dan time series.Populasi sampel adalah seluruh BPR di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode proportional stratified random sampling karena sifat populasi yang heterogen. Jumlah sampel adalah 30 BPR atau sebesar 11% dari jumlah populasi.Hasil estimasi model memberikan informasi bahwa hasil Uji Serempak (Uji F) dan Uji Parsial (uji t) signifikan artinya semua variabel babas secara bersama-sama maupun secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan dari hasil Uji Asumsi Klasik memberikan informasi bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi yang tercermin dari pemanfaatan komputer di BPR signifikan berpengaruh terhadap pengembangan kredit BPR, modal dan kredit signifikan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba dan bunga serta insentif deposito signifikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah deposito."

"Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik, Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besardan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah disekitar zona yang terpilih. Dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB dan PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan mdalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

---

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatment in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in term of fiscal policy, especially tax. By these two change, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is instituional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city."

"Bank BBD merupakan salah satu bank pemerintah yang sejak tahun 1992 telah berbentuk badan hukum PT. Persero dan merupakan salah satu bank peninggalan jaman Belanda. Sebagai bank yang telah memiliki pengalaman cukup lama, bank BBD telah berhasil menjadi bank yang beroperasi dalam cakupan nasional dan bahkan telah memiliki cabang di beberapa manca negara. Berdasarkan jumlah dan luas operasinya maka bank BBD dikategorikan sebagai bank besar tingkat nasional.Perkembangan dan pertumbuhan bank BBD tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor perbankan melalui beberapa kebijakan perbankan dan moneter yang dikeluarkan. Sebagai contoh, sejak tahun 1988, saat dikeluarkannya deregulasi perbankan atau lebih dikenal sebagai era liberalisasi perbankan, Bank BBD menggunakan keleluasaan ini dengan melakukan ekspansi melalui pendirian sejumlah kantor cabang, dan bahkan melebarkan jenis dan cakupan operasi perbankannya. Bank ini yang sebelumnya hanya bergerak atau ditugaskan mengelola kegiatan agribisnis (khususnya perkebunan) kemudian melebarkan jenis usahanya kepada corporate banking lalu menuju pada retail banking.Penulis sangat tertarik dalam mengamati kondisi dan lebih jauh kesiapan Bank BBD menghadapi persaingan dari bank asing pada era global nanti karena banyak pengamat dan ahli perbankan menyatakan bahwa hampir seluruh bank umum di Indonesia beroperasi pada kapasitas inefficient dan bahkan rapuh.Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan lebih kepada mikro ekonomi perbankan untuk mengetahui kondisi dan kinerja Bank BBD, khususnya dilihat dari kinerja dan standar penilaian kesehatan perbankan nasional. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dari penelitian ini adalah konsepsi perbankan yang sehat yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Konsepsi demikian dilandasi oleh konsep Repelita yang mempersiapkan Indonesia dari negara berbasis ogroindustri menuju negara yang perekonomiannya berbasis industri modern.Berdasar kerangka pemikiran seperti demikian di atas maka langkah awal penelitian ini dimulai dengan pengamatan terhadap sejarah perbankan nasional. Tujuannya untuk membandingkan beberapa dampak dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dapat menunjang kinerja perbankan dalam mengembangkan strategi bersaingnya.Kemudian penelitian dilanjukan kepada pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja manajemen Bank BBD. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat analisa dari metode Manajemen Strategis yaitu Analisis S-W-O-T. Metode ini akan dengan jelas memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank BBD. Dari penelitian pada bagian ini terlihat Bank BBD masih memiliki banyak kelemahan dalam penerapan strategi bersaingnya namun disisi lain memiki sumber daya yang dapat dijadikan peluang.Analisis mengenai alternatif-alternatif strategi apa yang tepat yang dapat diajukan bagi Bank BBD, hal ini dilakukan dengan menggunakan Policy Analysis. Sedangkan untuk menentukan pilihan strategi mana yang paling tepat ataupun merupakan strategi prioritas dari alternatif yang ada, diterapkan dengan menggunakan metoda Analysis Hierarchy Process (AHP). Metoda ini sangat cocok diterapkan pada kasus yang dipilih bagi penelitian ini, di samping itu, AHP dapat lebih memberikan suatu pilihan yang lebih tepat dan lebih obyektif dari pilihan strategi yang ada. Namun, dalam penerapannya penggunaan Metode AHP harus diawali dengan menyusun suatu kuesioner khusus yang disebut Kuesioner AHP. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapat dari para ahli sehingga hasil pilihan yang keluar .nantinya lebih tepat.Namun, pada bagian akhir disadari bahwa keberhasilan Bank BBD dalam menerapkan strategi hasil pilihan tersebut belum akan sempurna, sehingga perlu ditopang oleh langkah strategi berikutnya sebagai penunjang. Lagi, ditentukan oleh berhasil tidaknya bank ini mengkikis budaya buruk yang ada, dan ketegasan pihak otoritas moneter mengawasi kinerja perbankan khususnya Bank BBD.

---

Based on its structural ownership, Bank BBD is a public bank with status of PT. Persero, meaning it is full government owned bank, which runs under the Department of Finance. The Bank was established to deal specifically with plantation or agribusiness. However, changes of conditions that occurred throughout the years have also influenced the Bank's intention and resulted to the expansion of its services into handling corporate banking as well.

Looking to its financial instruments and its annual report released by Bank Indonesia, as a Central Bank and monetary authority, Bank BBD has been regarded as one of the 10 largest national public banks. Unfortunately, further investigation revealed that the majority of national banks have been performing inefficiently.

By using banking micro economic approach with analysis of national and regional level, this research is generally intended to give an overall picture of conditions and opportunities that will surfaced by the future global trade in year 2003. In particular, this research will analyzed the capabilities and readiness of Bank BBD in facing the global competition.

The research will begin with observing aspects such as the company external environment and regulation involved with the banking sector. Specifically, examining the company's conditions, policies that have been affirmed, and strategies that have been implemented. The focus of the research is the management strategy and policy application method, which have contributed to the company's performance.

Management strategy method is used to observing internal aspects such as strength, weakness, opportunities, and threats, which have large influences on the bank's operational matter. The AHP method, on the other hand, is used as a supporting instrument in the strategy decision making or in selecting the right strategy from alternatives offered. To apply the method, a special questioner will be made called the AHP questioner.

Some important policies which have been applied in the Bank BBD are (a) service expansion development to corporate banking (b) changes in its structural organization particularly in its marketing management. All activities are intended as an enhancement of the bank's services and performance.

According to its financial indicator and banking healthiness appraisal instruments, the performance of Bank BBD is regarded as unsatisfactory. The indicator include (a) the bank is one of the oldest bank in Indonesia which is assumed to have experience in the banking sector (b) Bank BBD is a government bank that owns highly capable branches and human resources.

In order to find out what have been the cause and problems in the bank's internal matter, as well as the external obstacles and threats, a Strategy Management Analysis Method called the SWOT Analysis is appropriate to use. This method provides appropriate analysis on examining the opportunities and policies or alternatives policies applied.

To find the most suitable policy from alternative policies offered, the AHP method will be available at the end of this research. This method enable management team to determine the best choice from alternatives offered, involving the skill and opinion from experts, both for the company's internal and external matters.

Decision on the right policy applied, with some improvement on the system and organizational management performance, will contribute to the capability of its customers. Further more, this will solidify the conditions and enhance the Bank's competitiveness in facing the future global competition."

"Tesis ini membahas mengenai faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru pada angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2007. Penelitian ini merupakan studi observasional deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka mengeliminir berkembangnya penyakit tuberkulosis paru; pemerintah juga harus meningkatkan anggaran kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan.

---

This thesis concerns the relationship of risk factors of lung tuberculosis prevalence in Indonesian labor force at 2007. This research uses descriptive observation analysis with cross sectional design model. The recommendation are the government needs to increase the promotion and preventive effort for eliminating of spreading lung tuberculosis disease, and the government should to increase especially health budget for increasing the human resources quality."