Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi sistem ERP merupakan satu dari tiga COTS yang menjadi program strategis Bank Indonesia. Sistem ERP akan menggantikan beberapa aplikasi yang saat ini digunakan untuk mendukung proses bisnis. Horizontal silo pada proses bisnis dan aplikasi serta keragaman infrastruktur pendukung menjadi permasalahan dalam layanan sistem informasi. Tujuan implementasi sistem ERP adalah adopsi praktek terbaik dalam proses bisnis.Implementasi ERP dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi data, namun memiliki berbagai risiko dalam proses akuisisinya. Tingkat utilisasi sistem informasi pada organisasi berpeluang meningkatkan risiko, sehingga penting untuk menjalankan manajemen risiko. Tujuan organisasi menjalankan manajemen risiko adalah menjaga organisasi tetap dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara.Tujuan dari karya akhir ini adalah menyusun profil risiko dan rekomendasi pengendalian pada implementasi sistem ERP. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah kerangka kerja manajemen risiko enterprise ISO 31000:2018.Data yang digunakan dalam analisis risiko didapat dari Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan dokumen pelaksanaan proyek. Hasil analisis terhadap daftar risiko menyatakan bahwa terdapat 19 risiko, diataranya 17 dapat diterima, satu risiko dihindari dan satu risiko dialihkan ke pihak ketiga. Dari 19 risiko tersebut, dukungan satuan kerja bisnis, kebijakan adopsi best practice, komunikasi internal dan eksternal, sistem ERP sesuai kebutuhan bisnis, system implementor yang kompeten merupakan pengendalian yang memiliki nilai signifikan terhadap penurunan tingkat risiko implementasi sistem ERP.

---

ABSTRACTThe implementation of an ERP system is one of the three COTS that are Bank Indonesias strategic programs. The ERP system will replace several applications that are currently used to support business processes. Horizontal silos in business processes and applications and the diversity of supporting infrastructure are problems in information system services. The purpose of implementing an ERP system is the adoption of best practices in business processes.ERP implementation can improve the accuracy and consistency of data, but has various risks in the acquisition process. The level of information system utilization in organizations has the opportunity to increase risk, so it is important to run risk management. The aim of the organization to run risk management is to keep the organization able to contribute to the nation and the country.The purpose of this final paper is to develop a risk profile and control recommendations on the implementation of an ERP system. The framework used in this study is the ISO 31000: 2018 Enterprise Risk Management.The data used in risk analysis is obtained from Focus Group Discussion (FGD), interviews and project implementation documents. The results of the analysis of the risk register state that there are 19 risks, 17 can be accepted, one risk is avoided and one risk is transferred to a third party. Of the 19 risks, the support of business units, best practice adoption policies, internal and external communications, ERP systems according to business needs, competent implementor systems are controls that have a significant value in reducing the risk level of ERP system implementation."

"Berawal pada pemodelan sederhana dari jaringan otak manusia, arsitektur jaringan saraf tiruan terbentuk dengan model matematika sel otak biologis atau neuron yang saling berhubungan membentuk sebuah jaringan. Dalam jaringan saraf tiruan ini, keterkaitan antar neuron diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lapisan-lapisan, yakni lapis masukan, lapis tersembunyi dan lapis keluaran. Penelitian ini memperkenalkan sistem pengenalan objek tiga dimensi (3D). Data yang digunakan sebagai masukan adalah data image 2D serta memasukkan bobot tambahan yang nilainya berdasarkan pada sudut pandang. Sistem yang diperkenalkan berdasarkan pada MLP dengan pembelajaran propagasi balik. Karena sistem ini mengakomadasi sudut pandang pada pengenalan, maka perlu penyesuaian terhadap struktur lapis tersembunyi dengan melakukan modifikasi dari bentuk konvensional ke bentuk silindris (Cylindrical Hidden MLP-BP, atau CHMLP-BP). Pada penelitian ini dilakukan desain eksperimen yang dibedakan menurut perbandingan (ratio) antara data pelatihan dan data pengujian (NI/Np). Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dengan hanya menggunakan rasio NI/Np = 50%:50%, performansi sistem untuk pengenalan objek-objek 3D yang sederhana mendekati 87%."

"Pertumbuhan Online Gig Economy (OGE) yang pesat di dunia berpotensi menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena sistem kerja dan rekrutmen yang bebas sertalapangan kerja yang melimpah tanpa memperhatikan batas negara. Dengan jam kerja dan sistem yang fleksibel, OGE juga dapat menjadi alternatif bagi pekerja dengan tempatkerja yang jauh dan aturan yang mengekang. Namun disamping itu, pertumbuhan ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif baik pada pelaku OGE sendiri maupun masyarakat secara luas. Dengan ini eksistensi OGE perlu diukur keberadaannya agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Sayangnya, sistem pengukuran ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini masih belum memadai untuk mendeteksi sebaran OGE di Indonesia, khususnya pekerja digital. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengumpulkan data pekerja digital dari situs-situs yang merupakan platform OGE dan melakukan klasifikasi berdasarkan bidang pekerjaannya. Teknik web crawling andscraping digunakan untuk mengumpulkan data serta teknik cosine similarity digunakan untuk klasifikasi data. Dengan sistem ini, data tentang pekerja dapat direkam dengancepat tanpa melakukan survei lapangan. Kebutuhan data pekerja digital disesuaikan berdasarkan atribut pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Secara rata-rata, rancangan sistem dapat mengumpulkan data pekerja sebanyak dua crawl per detik dan melakukan klasifikasi dengan akurasi 83,8%. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja digital Indonesia bekerja di bidang creative and multimedia, terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan memiliki latar belakang pendidikan S1. Selain itu juga dapat ditaksir bahwa pekerja digital Indonesia memiliki penghasilan rata-rata Rp 3,43 juta per bulan. Kontribusi OGE dalam perekonomian nasional juga ditaksir bahwa nilainya masih belum signifikan.Having a rapid growth accross the world, Online Gig Economy (OGE) has the potential to reduce unemployment in Indonesia, due to flexible working arragement, flexiblerecruitment and lots of job types offered without considering national boundaries. Having flexible working time dan rules, OGE could be an alternative for workers who have a long way to office and tight job regulations. On the other hand, OGE growth has negative impacts on workers themselves and society at large. Therefore, the size of OGE needs to be measured so that easy for decision makers to create policies faster. Unfortunately, current existing economic and labour measurement systems are still not suitable to measure OGE distribution in Indonesia, especially for digital workers. This study produces a system to collect data automatically from sites that were known as OGE platforms and making classification based on occupation class. The methods used for collecting data are web crawling and scraping, and cosine similarity is for data classification. By this way, distribution of workers data could be recorded without any survey on the field. The needs of workers data are adjusted based on Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). On average, the prototype can collect worker data two crawls per second and has 83,8% accuracy in classification. The research founds that the trends of Indonesian digital workers are taking creative and multimedia jobs, concentrated at Java island, and having a bachelor degree. From data collection, result can be estimated that Indonesian digital workers paid about IDR 3,43 million in a month. It can also be estimated that the existence of OGE in the national economy is still less significant."

"PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan digital terkemuka di bidang logistik dan maritim. Salah satu misinya adalah menghubungkan komunitas logistik melalui platform dan proses digital yang terpercaya. Oleh karena itu, ILCS mengembangkan myCargo sebagai platform yang terintegrasi dengan semua Sistem Informasi yang dimiliki masing-masing entitas komunitas logistik. Banyaknya entitas yang terkait menyebabkan proses integrasi antar SI menjadi lebih kompleks. Proses pengembangan setiap modul myCargo saat ini hanya memikirkan bagaimana modul tersebut berjalan tanpa memperhatikan proses keberlanjutan bisnis dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur enterprise myCargo sehingga proses pengembangan setiap modul di dalamnya berjalan sesuai dengan strategi bisnis dan memiliki standarisasi baik. Arsitektur enterprise dibangun dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF. Hasil akhir dari penelitian ini adalah desain arsitektur enterprise yang dapat menggambarkan kesenjangan yang dimiliki oleh ILCS saat ini sebagai evaluasi untuk merencanakan dan menetapkan sasaran kerja selanjutnya.

---

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) has a vision to become a leading digital service provider in the field of logistics and maritime. One of its missions is to connect the logistics community through trusted digital platforms and processes. Therefore, ILCS developed myCargo as an integrated platform with all Information Systems owned by each logistics community entity. The number of related entities causes the integration process between IS to be more complex. The development process for each of myCargo modules is only thinking about how the module works without paying attention to the business sustainability process in the future.

This study aims to design the enterprise myCargo architecture so that the development process of each module in it runs in accordance with the business strategy and has good standardization. Enterprise architecture is built using the TOGAF framework. The final result of this study is an enterprise architecture design that can describe the gap that the ILCS currently has as an evaluation for planning and setting the next works."

"ABSTRAK Data administrasi kependudukan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeritah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan akurat. Selain itu data administrasi kependudukan juga dibutuhkan dalam verifikasi dan validasi pelayanan publik. Saat ini data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD dan instansi, dimana sebagian sudah memeberikan feedback data yang dapat memeperkaya data kependudukan, namun data ini belum dimanfaatkan. Saat ini pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum didukung oleh data yang terintegrasi, update dan mudah didapat, hal ini disebabkan karena saat ini belum tersedia sebuah basis data yang terintegrasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan ini, maka diperlukan membangun sebuah data warehouse yang dapat membuat proses penyajian dan pemanfaatan data kependudukan efektif dan efisien, terintegrasi, tanpa mengganggu proses operasional layanan administrasi kependudukan. Perancangan data warehouse pada penelitian ini menggunakan teknik pemodelan dimensional 4 langkah menurut Kimball & Ross yaitu dengan pemilihan proses bisnis, deklarasi grain, identifikasi dimensi, dan identifikasi fakta. Perancangan data warehouse menghasilkan 44 tabel dimensi, dan 24 tabel fakta, dirancang dengan model constellation schema. Hasil perancangan dan implementasi data warehouse dapat memeberikan informasi yang berguna bagi Dinas Dukcapil dan bagi OPD yang memanfaatkan data kependudukan agar pelayanannya dapat berjalan optimal dan akurat.

---

ABSTRACT

Population administration data is needed in the planning and implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program. Population administration data is also needed in the verification and validation of public services. Currently some OPDs and agencies using population data, some provided feedback data that can enrich population data, but this data has not been utilized. At present the implementation of population data utilization has not been supported by integrated, updated and easily available data, this is because there is no integrated database available to be utilized in public services. To overcome the problem, it is necessary to build a data warehouse that can make the process of presentation and utilization of population data effective and efficient, integrated, without disrupting the operational process of population administration services. The design of the data warehouse in this study uses 4-step dimensional modeling techniques by selecting business processes, grain declarations, dimension identification, and fact identification. The design of the data warehouse produces 44 dimensional tables, and 24 fact tables, designed with constellation schema model. The results of the data warehouse design and implementation can provide useful information for the Dukcapil Office and for OPDs who utilize population data so that their services can run optimally and accurately."

"Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie adalah salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Jakarta Utara yang memiliki visi untuk menjadi salah satu School of Business terkemuka di Indonesia yang berwawasan regional dan internasional, dengan kualitas unggul berdasarkan standar World Class University. Untuk mendukung visinya tersebut, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie bermaksud selalu mengupayakan agar pemanfaatan TI dapat berlangsung secara maksimal dan tetap sesuai dengan visi dan misi institusi. Kenyataannya, pemanfaatan TI pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dinilai tidak sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah sistem yang tidak terintegrasi, investasi SI/TI yang tidak mendukung tujuan bisnis (misalnya pengadaan videotron), tidak adanya mekanisme prioritas SI/TI yang jelas, manajemen informasi yang buruk (data yang tidak konsisten dan akses yang lambat), justifikasi proyek berdasarkan aspek finansial semata, dan lainnya. Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan sebuah perencanaan strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rumusan perencanaan strategis sistem informasi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie berdasarkan metodologi Ward dan Peppard. Seluruh data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara, observasi, kuesioner, studi dokumen organisasi, dan studi literatur. Analisis yang dilakukan adalah analisis internal bisnis (value chain, critical success factor, analisis SWOT), analisis eksternal bisnis (analisis PESTEL dan analisis five competitive forces), analisis internal SI/TI, dan analisis eksternal SI/TI. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah perencanaan strategis SI/TI (yang terdiri dari strategi SI yang mengatur bagaimana setiap unit organisasi menggunakan SI, strategi TI yang mengatur bagaimana investasi TI dan perencanaan layanan TI, dan strategi manajemen SI/TI yang mengatur mekanisme tata kelola untuk mendukung kesuksesan implementasi strategi dan pencapaian tujuan bisnis); pemetaan 28 sistem informasi masa depan ke dalam McFarlans application portfolio; dan implementasi pengadaannya selama tiga tahun ke depan dalam bentuk roadmap aplikasi.

---

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie is one of the higher education located in North Jakarta with a vision to become one of the leading School of Business in Indonesia with regional and international insight, with superior quality based on World Class University standard. In support of its vision, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie intends to strive for maximum utilization of IT and remain in line with the vision and mission of the institution. In fact, the use of IT at the Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie considered not in accordance with the vision and mission. Some of the problems that occur are unintegrated systems, IS / IT investments that do not support business objectives (e.g. videotron procurement), lack of clear IS / IT priority mechanisms, poor information management (inconsistent data and slow access), justification of the project on the basis of mere financial aspect, and several others. To solve this problem, a strategic planning of information system is needed. This study aims to create a strategic information system formulation at Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie based on Ward and Peppard methodology. All data used in this research is obtained through interview process, observation, questionnaire, organization document study, and literature study. The analysis conducted by the researcher consisted of internal business analysis (value chain, critical success factor, SWOT analysis), external business analysis (PESTEL analysis and five competitive forces analysis), internal analysis of SI / TI, and external analysis of SI / TI. The result of this research is an information system strategic planning (consisting of an SI strategy that regulates how each organizational unit uses IS, an IT strategy that governs how IT investments and IT service planning, and an IS / IT management strategy that governs governance mechanisms supporting the success of strategy implementation and achieving business objectives); map of 28 future information systems in form of McFarlans application portfolio; and implementation plan over the next three years in the form of application roadmap."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Salah satu tantangan Pemerintah Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah tidak meratanya pengetahuan mengenai pengelolaan aplikasi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah juga belum menyediakan arsitektur SPBE nasional sebagai model referensi arsitektur. Hal ini menyebabkan sering ditemukan duplikasi maupun tumpang tindih beragam aplikasi, baik di dalam internal maupun eksternal lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah knowledge sharing system berbasis ontology untuk berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan sistem dan aplikasi yang telah dimiliki setiap instansi pemerintah. Penulis menggunakan metode Zack Framework, CommonKADS dan Methontology sebagai pendukung dalam mengembangkan KSS. Penggunaan model ontology pada penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam mempelajari pengetahuan karena tersimpan taksonomi dan relasinya. Metode Zack Framework digunakan untuk menentukan knowledge gap yang dibutuhkan, CommonKADS digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang terlibat dan Methontology digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan model ontology. Selain pengetahuan yang bersifat teknis (fitur, bahasa pemrograman, database, infrastruktur), KSS juga memberikan pengetahuan administratif mengenai struktur organisasi unit pengelola terkait (unit yang terlibat, pemberi tugas, penerima tugas, developer yang terlibat, informasi lelang jika ada, dll). Semua unit pengelola aplikasi di lingkungan pemerintah dapat terlibat aktif sehingga memperoleh manfaat dari pengetahuan pengelolaan aplikasi yang telah dibangun oleh instansi lain. Dengan berbagi pengetahuan tersebut, duplikasi maupun tumpang tindih aplikasi yang biasanya terjadi akan berkurang bahkan dapat dihilangkan. Untuk mengukur tingkat kegunaan dalam implementasi knowledge management rancangan KSS, penulis menggunakan System Usability Sclae. Hasil evaluasi menunjukkan sistem masuk dalam kategori Good. Sedangkan untuk mengevaluasi model ontology, penulis menggunakan alat bantu OntoVal yang dapat digunakan oleh non-technical domain specialist karena perhitungan metriks dilakukan secara otomatis. Hasil evaluasi ini juga memperoleh penerimaan taksonomi dan definisi ontology di atas 90% oleh expert.

---

One of the challenges for the Government of Indonesia in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) is the unequal knowledge of application management in both the central and regional governments. In addition, the government has not provided the national SPBE architecture as an architectural reference model. This has resulted in frequent duplication and overlap of various applications, both internally and externally by government agencies. This study aims to design an ontology-based knowledge sharing system to share knowledge about system management and applications that each government agency has. The author uses the Zack Framework, CommonKADS and Methodology methods as a supporter in developing KSS. The use of the ontology model in this study is expected to make it easier to learn knowledge because the taxonomy and its relations are stored. The Zack Framework method is used to determine the required knowledge gap, CommonKADS is used to model the business processes involved and Methodology is used as a tool in the preparation of the ontology model. In addition to technical knowledge (features, programming languages, databases, infrastructure), KSS also provides administrative knowledge regarding the organizational structure of the related management units (units involved, assignors, assignees, developers involved, auction information if any, etc.). All application management units in the government environment can be actively involved so that they can benefit from the knowledge of application management that has been developed by other agencies. By sharing this knowledge, duplication and overlapping of applications that usually occur will be reduced or even eliminated. To measure the level of usability in implementing KSS design knowledge management, the authors use the System Usability Sclae. The evaluation results show that the system is in the Good category. Meanwhile, to evaluate the ontology model, the authors use the OntoVal tool which can be used by non-technical domain specialists because the metric calculations are done automatically. The results of this evaluation also obtained a taxonomy and ontology definition of over 90% acceptance by the expert."

"ABSTRAKBadan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga non kementrian yang melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu sasaran strategisnya adalah meningkatkan jumlah pemasukan dokumen (response rate). Pada tahun 2017, harapannya response rate dari setiap kegiatan sensus dan survei tahun 2017 tercapai 100% dari berbagai metode pengumpulan data baik menggunakan kertas maupun internet. Kenyataannya hanya 62 dari 104 kegiatan sensus dan survei (59,61%) mencapai target. Masalah muncul dari gap antara kenyataan dan harapan, yaitu terdapat 40,39% kegiatan sensus dan survei yang tidak mencapai target. Salah satu akar permasalahan target response rate tidak tercapai karena metode pengumpulan data dengan teknologi e-survey tidak mencapai target response rate yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi response rate dari e-survey di BPS serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan kuantitatif melalui survei dan kualitatif untuk penyusunan rekomendasi. Daftar variabel dan indikator didapat dari hasil literatur yaitu berdasarkan Theory of Planned Behavior, Cognitive Dissonance Theory, Gamification Theory, Social Exchange Theory dan Preference of Device. Daftar variabel dan indikator kemudian divalidasi oleh expert menggunakan Delphi Technique. Pengumpulan data dilakukan kepada perusahaan yang terdaftar memiliki email di Sensus Ekonomi 2016 dan rumah tangga di wilayah rural dan urban Kabupaten Bogor. Hasil pengumpulan data didapat 41 respon perusahaan dan 106 respon rumah tangga yang valid. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan faktor yang signifikan berpengaruh secara positif pada responden rumah tangga adalah attitude, legal punishment dan trust, sedangkan faktor yang signifikan berpengaruh secara positif pada responden perusahaan adalah preference of device dan trust.

---

ABSTRACT

Central Bureau of Statistics is a non-ministerial institution that carries out statistical activities. One of the strategic objectives set is to increase in the number of document submissions (response rates). In 2017, it is expected that the response rate of each 2017 census and survey activity will be 100% from various methods of data collection both using paper and the internet. In fact only 62 out of 104 census and survey activities (59.61%) reached the target. The problem arises from the gap between reality and expectations, where there are 40.39% of census and survey activities that do not reach the target. One of the root causes of the target response rate is not achieved because the method of data collection using e-survey technology has not reached the expected target response rate. This study aims to analyze the factors that affect the response rate of e-surveys at Central Bureau of Statistics and provide recommendations for raising it. The method used in this research is a quantitative case study through surveys and qualitative for give recommendations. The list of variables and indicators is obtained from the literature results which are based on Theory of Planned Behavior, Cognitive Dissonance Theory, Gamification Theory, Social Exchange Theory and Preference of Device. The list of variables and indicators is then validated by the expert using Delphi Technique. Data collection was conducted for companies registered with e-mail at the 2016 Economic Census and households in rural and urban areas of Bogor District. The results of data collection obtained 41 company responses and 106 valid household responses. Data analysis in this study used the Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM). The results showed that the factors that have a significant positive effect on household respondents are attitude, legal punishment and trust, while factors that have a significant positive effect on company respondents are preference of devices and trust."