Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peristiwa 11 September 2001 adalah momentum yang sangat tepat bagi Amerika Serikat untuk memulai perang terhadap teroris internasional secara terbuka. Sejak saat itu, negara penguasa tunggal dunia ini mulai membuat kebijakan-kebijakan strategis di dalam negerinya untuk mempersempit dan memberangus gerak para teroris. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan menggunakan segala instrumen yang bisa dipakai, AS berusaha untuk menghentikan segala aksi teror yang masih mungkin terjadi. Bersamaan dengan itu, lewat kampanye War on Terrorisme global, AS menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk dengan semua negara di dunia. Lewat pedekatan slick and carrot dan penawaran dua pilihan, "bersama Amerika atau bersama teroris," membuat kampanye AS ini sukses besar, dalam arti mendapat dukungan mayoritas dari negara-negara di dunia. Dengan menggunakan instrumen-instrumen politik internasional, seperti penetrasi dan intervensi melalui sarana media massa dan militer membuat siapa saja yang dianggap AS sebagai teroris akan sangat mudah "ditaklukkan."Didakwanya Al-Qaedah, kelompok Islam garis keras sebagai pelaku aksi teror terhadap AS kembali membangkitkan wacana permusuhan Islam dan Barat, semacam perang antar peradaban yang diramalkan Samuel Huntington di awal tahun 90-an. Bersamaan dengan itu tuduhan dan kritikan terhadap Islam sebagai ideologi yang mendukung aksi kekerasan semakin menguat, terutama di negara-negara Barat yang tidak mengenal Islam secara proporsional, sehingga sampai ada yang berpikiran ideologi ini harus dihancurkan. Bahkan dibeberapa tempat, pasca terjadinya serangan 11 September 2001 warga muslim diperlakukan secara kasar bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik, khususnya di negara yang warga muslimnya minoritas.Pilihan-pilihan strategi yang digunakan Amerika terlihat sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling Presiden Bush yang cenderung beraliran konfrontasionalis, yang melihat setiap persoalan dengan kacamata permusuhan dan cenderung memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.Kebijakan Amerika memerangi teroris telah menimbulkan implikasi negatif bagi komunitas muslim di berbagai belahan dunia, termasuk bagi komunitas Islam Politik di Indonesia. Secara psikologis, instrumen penetrasi dan intervensi yang dijalankan Amerika telah menimbulkan ketakutan dan kengerian yang mendalam di kalangan komunitas Islam Politik dalam menghadapi aksi-aksi counter terrorism. Tindakan-tindakan represif yang diambil aparat keamanan di dalam negeri dalam upaya mencari dan menangkap para pelaku aksi teror yang tidak jarang menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan. Pada sisi lain, upaya memerangi teroris juga semakin memperkuat resistensi komunitas Islam Politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan Amerika baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi ketika langkah-langkah yang diambil terkesan sangat sejalan dengan apa yang diinginkan Amerika.

---

The 9/11-terror attack was a momentum for the United States to begin its war towards international terrorists openly. It was since this attack that the world super power began to re-formulate its domestic strategic policies in order to limit and diminish the movement of the terrorists. With all resources and instruments that it has, the United States attempted to avoid all possible terror attacks, which may happen in the future. Along with it, through its war on terror campaign, the U.S. organizes multilateral cooperation in any form with all countries around the world. Through its stick and carrot approach, it offers others with two choices that is either "to be with the U.S or with the terrorists". This approach has been successful in terms that it gains support from various countries. It uses international political instruments, such as penetrating and intervening others through media and military so that the U.S. can easily overcome those who are considered by the U.S as terrorists.

The charge over Al-Qaedah, a group of radical Muslims as the actor behind the deadly terrorist attack has awakened the old hatred between Islam and the West, as a clash of civilization, which was first emerged as a thesis formulated by Samuel Huntington in the early 1990s. The accusation and attack towards Islam as an ideology that supports violence acts is strengthening, especially in Western Countries, which do not really understand Islam. Therefore, it is unquestionable that many of them think that Islam has to be destroyed. In fact, in various places after the 9/11 attacks, many Muslims have been badly treated, especially for those who live as a minority groups.

All of these strategic policies have been very much influenced by those officials close to President George W. Bush who tends to be confrontative, meaning that he always try to see all problems in enmity and tend to use violence actions in solving every problems.

The U.S. policies to fight the terrorists have created negative impact to the Muslim community in various countries around the world, including those in Indonesia. Psychologically, the penetration and intervention policies that are adopted by the U.S. have created fear among the political Islam communities. Repressive actions that are taken by the state apparatus in many cases have formed new problems in the community, such as the security issues. On the other hand, the attempts to fight terrorists have also strengthened the Muslims' community resistance towards U.S. foreign or domestic policies. Worse still, those policies are taken in order to secure the U.S. interests."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang ada terhadap penanggulangan terorisme, termasuk bagi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror dalam keterlibatannya menanggulangi terorisme. Selain itu juga mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul dari berlarut-larutnya penanggulangan terorisme saat ini serta untuk mengkaji dan menganalisis peran efektif dari TNI dalam mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak terorisme tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai masalah terorisme apa adanya, atau sesuai kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung atau tidak langung dengan aksi terorisme yang terjadi dan berlarut-larut di Indonesia. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Terdapat permasalahan dalam penanggulangan terorisme saat ini, baik dari aspek perundang - undangan sebagai payung hukum, aspek kelembagaan yang menangani dan aspek kekuatan dan kemampuan instrumen yang menanggulangi terorisme. Kedua, TNI dalam menanggulangi terorisme mengambil peran efektif sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang maupun sesuai fungsinya untuk menangkal, menindak setiap ancaman yang timbul memulihkan keadaan akibat kekacauan keamanan. Ketiga, Upaya TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tahapan Operasi Pencegahan, Operasi Penindakan dan Operasi Pemulihan Keamanan. Keempat, Kontribusi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI (Sat - 81 1 Guitar, Denjaka, Denbravo) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari beberapa penugasan yang dilaksanakan sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak kelahirannya sampai sekarang.Hasil penelitian ini diharapkaii dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun sebagai bahan masukan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang peran TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam menanggulangi terorisme dan kajian stratejik lebih lanjut terhadap Ketahanan Nasional.

---

This research is designed to know and to study the existing problem of terrorism dealing, including for TNI with Terror Dealing Unit in his arrangement to deal with terrorism. Beside that, it also study and to analyze effective role of TNI in detecting, preventing, and suppressing given terrorism.

Research method used is qualitative method result in descriptive data on terrorism issue what it was, or pursuant to reality in the field through data source from informant, library and file. To collect data, it is used participative observation source directly or indirectly related to terrorism action occurred in Indonesia. it also used documentation technique by holding data finding which secondary data in nature.

The finding obtained in this research namely: First, there is a problem in terrorism dealing now, regulation aspect as law umbrella, institution aspect dealing with and power aspect and instrument capability dealing with terrorism. Second, TNI in dealing with terrorism take effective role as a tool of state in State Defense field, done on the basis of the State policy and political decision pursuant to his main task conducting non war Military Operation and pursuant to his function to prevent every threat arose from and to restore the situation resulted from security unrest. Third, TNI effort in dealing with terrorism is done through non Military Operation (OMSF), with the phases as follow: Preventing Operation, Suppressing Operation and Security Restore Operation. Fourth, TNI contribution with TNI Terror Dealing Unit (Sat-811Gultor, Denjaka, Denbravo) over National Defense, is seen from various assignment done as his service to nation and state since his birth until now.

The research result is expected may be useful as guidance and as input, particularly in policy making on TNI role with TNI Terror Dealing Unit in dealing with terrorism and further strategic study on National Resilience."

"Ada banyak jenis badan intelijen di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah negara dari berbagai ancarnan yang dapat mernbahayakan negara dan bangsa. Mereka hares menyelidiki fenomena ancaman sebelum ancaman tersebut mengancam keamanan nasional. Badan-badan intelijen tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BATS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK), Badan Intelijen Imigrasi (BIM1), Badan intelijen Bea Cukai (BIBC), dan Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA). Masing-masing badan intelijen tersebut hams melakukan tugas untuk menjaga keamanan nasional dari berbagai ancaman sesuai dengan fungsinya. Di antara badan-badan intelijen ini, BIN merupakan koordinator bagi semua badan intelijen di Indonesia. Akan tetapi, aktifitas mereka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur kewenangan mereka untuk menyelidiki suatu kasus, khususnya orang yang menjadi saksi.Di satu pihak, badan-badan intelijen tersebut tidak dapat menyelidiki fenomena dari orang yang dituduh sebagai penjahat Dalam melaksanakan penyelidikan, badan-badan tersebut perlu menahan orang tersebut yang dalam hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara penahanan yang dilakukan oleh badan-badan intelijen sangat berbeda dengan kewenangan untuk menahan yang dilakukan oleh polisi. Badan-badan intelijen tersebut perlu menahan seseorang untuk menyelidiki sejauh mans orang tersebut mempunyai hubungan dengan organisasi terorisme. Hal ini berarti bahwa badan-badan intelijen tersebut mencoba untuk menganalisis bahwa orang tersebut mempunyai jaringan komunikasi dengan anggotaangotanya di organisasi terorisme dalarn usaha mencegah orang tersebut dekat dengan jaringan mereka dan menyusun aktifitas teror. Sementara, polisi menahan orang untuk menyelidiki apakan orang tersebut bersalah dan rnengirinmya ke penjara.Di pihak lain, aktifitas organisasi terorisme terlalu samar karena mereka mempunyai jaringan maya bahwa mereka dapat menyusun setiap ak-tifitasnya secara online. Karena terorisme terrnasuk dalarn kejahatan non-tradisional, adalah sukar untuk mengenaii aktifitas mereka tanpa ada penyelidikan yang teliti. Akan tetapi, penyelidikan yang dibuat oleh Badanbadan Intelijen cenderung dituduh melanggar hak asasi manusia, seperti penahanan, memaksa orang untuk mengaku, mengancam, dan lain-lain upaya untuk mengumpulkan inforrnasi keberadaan organisasi mereka.Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi dasar dari aktifitas Badan Intelijen tersebut diperlukan. Selain itu, perlu untuk memperbaiki semua struktur badan intelijen yang kini ada Selama ini, snaktur badan intelijen cenderung menunjukkan kewenangan mereka sendiri. Contoh, Badan Intelijen Kepolisian dan Badan Intelijen Stratejik TNT. Struktur ideal hams tidak berfokus pada sektor yang khusus tetapi harus mencakup seluruh sektor. Lebih lanjut, struktur tersebut harus menunjukkan kewenangan tertinggi dan aktifitas intelijen untuk mengawasi tiap-tiap aktifitas dari semua aktifitas intelijen. Struktur ini harus ada dalam peraturan yang akan dibuat. Di masa mendatang, peraturan ini dapat menjadi perlindungan yuridis untuk aktifitas badan-badan intelijen di Indonesia dalam usaha pemberantasan kejahatan terorisme.

---

Many kind of intelligent agencies in Indonesia have main goal in prevent state from many kind of threats which can endanger the state and the nations. They should investigate phenomena of threats before it become threats for national safely. The agencies are Badan Intelijen Negara (BIN, State Intelligent Agency), Badan Intelijen Strategis TNT (BALS, Strategic Intelligent Agency Indonesian Armed Forces), Badan Intelijen Kepolisian (BIK, Police Intelligent Agency), Badan Intelijen Irnigrasi (BIMI, Immigration Intelligent Agency), Badan Intelijen Bea Cukai (BIBC, Custom Intelligent Agency), and Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA, Supreme Persecutory Intelligent Agency), Each agency should do the task to maintain national safety from many kind of threats according to their functions. Among these agencies, BIN is a coordinator for all intelligent agencies in Indonesia However, their activity could not be accomplished as it should. It is because there is no regulation to manage their authority to investigate the case, especially person who become witness.

In one hand, the agencies could not investigate the phenomena from person who have been alleged a criminal. In doing investigation, the agencies need to arrest those person and it against the human right, of course_ Actually, arresting which done by the intelligent agencies is quite different to arrest done by the police. The agencies need to arrest person to investigate that how far this person has relations to the terrorism organization. It means that the agencies try to analysis that the person has network to communicate to their members in terrorism organization in order to prevent the person close to their network and arrange the activity of terror. Meanwhile, the police arrest person to investigate whether this person is guilty and put them into detention.

On the other hand, the activity of terrorism organization is too vague because they have a virtual network that they can arrange every single activity by online. As terrorism is included in non-traditional crime, it is difficult to identify their activity without any precise investigation. However, the investigation which is made by the Intelligent Agencies tend to be alleged against human rights, such as arresting, pushing someone to confess, threatening, and so on in order to gather information of their existence. There are no regulation for the Intelligent Agencies to develop their authority for gathering information. They need regulation which can give them authority to do what they need to do.

The finding of the observation show that the regulation which become based of the activity of the Intelligent Agencies is needed. Besides that, it is needed to be fix all the structures of the Intelligent Agencies which now available. For long time, the structures of the Intelligent Agencies tended to show their own authority. For example, Police Intelligent Agency and Strategic Intelligent Agency of Indonesian Armed Forces. The ideal structures should be no to focus on specific sector but should cover all sector. Furthermore, the structures should show the highest authority of intelligent activity to control each activity from all the intelligent activity. This structure should be in the regulation that will be made. In the future, this regulation can be a legal protection for the activity of the intelligent agency in Indonesia in order to war against terrorism."

"ABSTRAK Paska Perang Dingin telah membawa era keterbukaan yang mendorong intelijen untuk lebih beratensi terhadap eksploitasi sumber data terbuka. Meskipun sebelumya, eksploitasi sumber data terbukayang dikenal sebagai OSINT sering digunakan dalam proses intelijen, namun nilainya masih dipandang rendah oleh komunitas intelijen. OSINT hanya sebagai bahan sekunder dan pelengkap bagi sumber tertutup. Pandangan tersebut muncul, sebab sumber data terbuka dinilai bukan sumber yang terklasifikasi. Agar menjadi informasi intelijen maka diperlukan validasi dan analisis terlebih dahulu. Pada penelitian ini, teknologi informasi melalui prosestext mining digunakan sebagai alat bantu dalam proses eksploitasi sumber data terbuka. Sedangkan pada proses analisisnya mengunakan pendekatan timeline analisis dan social network analisis (SNA). Pendekatan timeline analisis dilakukan untuk mengambarkaninteraksi antar aktor terhadap urutan waktu. Sedangkan pendekatan SNA dilakukan untuk memetakan siapa aktor penting pada interaksi antar aktor. Hasil eksploitasi sumber data terbukayang telah diolah digunakan untuk mendeteksi ancaman atau sebagai early warning dalam mendukung proses analisa intelijen. Deteksi ancaman tersebutdijelaskan dalam tiga sinyal: weak signal (emerging issues), strong signal dan wildcard. Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana melakukan eksploitasi sumber data terbuka untuk mendeteksi ancaman.

---

ABSTRAK The end of the Cold War has brought about an era of openness that subsequently pushed intelligence to devote more attention to the exploitation of open data sources. Although previously, the exploitation of open source data known as OSINT, is often used in the intelligence process, but the value is still considered inferior by the intelligence community. OSINT is only considered as a secondary and supplementary materials for closed sources. The opinion comes up because open data sources is not considered classified sources. To become intelligence information it needs validation and analysis beforehand. In this study, information technology through text mining process is used as a tool in the process of exploitation of open data sources, while in the process of analysis it uses a analysis timeline approach and social network analysis (SNA). The analysis timeline approach is taken to see the interaction between the actors of the time sequence, while the SNA approach is to map out who is the important actor in the interaction between actors. The exploitation of open data sources that have been processed is used to detect a threat or as an early warning in supporting the intelligence analysis process. Detection of these threats are described in the three signals: weak signal (emerging issues), strong signals and wildcards. The issue of Australian wiretapping against Indonesia is taken as a case study in this research to explain how to exploit open data sources to detect threats."

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Pelindungan data pribadi merupakan salah satu aspek yang disoroti kini terutama pasca terjadinya revolusi digital secara masif sejak era pandemi COVID-19. Kesiapan strategi sejatinya merupakan kunci dari keberhasilan upaya ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis untuk mengintegrasikan teori-teori yang digunakan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebocoran data pribadi di Indonesia masih marak terjadi pasca disahkannya Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menurut teori fishbone berkaitan dengan kebijakan pemerintah, prosedur, peralatan/infrastruktur serta faktor manusia. Demi mewujudkan ketahanan siber melalui pelindungan data pribadi yang lebih baik, pemerintah Indonesia harus segera mengadakan : 1) Regulasi turunan Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi, 2) Menetapkan Komisi Nasional Pelindungan Data Pribadi Secara Permanen, 3) Mengimplementasikan standar keamanan siber ISO 27001, 4) Melakukan pengujian sistem secara periodik, 5) Melakukan capacity building, 6) Membentuk pedoman strategi ketahanan siber, 7) Melakukan evaluasi tata kelola secara berkala.

---

Protection of personal or private data is one of the aspects that is being highlighted nowadays, especially after a massive digitalization revolution since the era of the COVID-19 pandemic. Strategic readiness is the key to successful cyber resilience efforts. This research uses qualitative descriptive-analytical methods to integrate the theories used with data obtained from interviews and document studies. In this research was found that personal data leaks in Indonesia are still widespread after the passing of the personal data protection law, due to several factors which according to fishbone theory are related to government policies, procedures, equipment/infrastructure, and human factors. To pursue better protection of personal data, the Indonesian government must immediately implement: 1) Regulations derived from the personal data protection law, 2) Establish a national commission for permanent personal data protection, 3) Implement the ISO 27001 cyber-security standard, 4) Conduct a periodic system testing, 5) Conduct a capacity building program, 6) Form a cyber resilience strategy guidelines, 7) Conduct a regular governance evaluations. "

"ABSTRAKKesehatan merupakan faklor paling utama dalam kehidupan. baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bioterorisme merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tanpa kesiapan yang memadai, dapat menimbulkan gangguan diberbagai bidang. Selain gangguan keamanan, juga berdampak pada industri perunggasan, peternakan, kegiatan pariwisata, tenaga kerja (meningkatnya jumlah pengangguran), sosial-ekonomi, politis, dan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia, terutama kesehatan. Merebaknya wabah penyakit menular di Indonesia erat kaitannya dengan praktik terorisme, seperti wabah flu burung ,wabah antraks maupun wabah polio(lumpuh layu)_ Penggunaan senjata biologi ini sangat mungkin dilakukan dan mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dijalarkan melalui kontaminasi, visibilitas rendah,daya kembang yang tinggi, mudah didapat, bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan penyebarannya cukup mudah serta tidak berakibat pada struktur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui peneliliaan kepustakaan dan survey lapangan serta wawancara dengan para pakar untuk mendapatkan datalinformasi. Dan sebagian menggunakan pendekatan kuanlitatif, yakni teknik Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi potensi ancaman senjata biologi sebagai upaya dalam menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa alternatif cara sebagai berikut:Alternatif pertama adalah Segera membuat Undang-undang secara khusus yang menangani akibal kejahatan senjata biologi. Alternatif kedua adalah Memperketat sistem keamanan terhadap laboratorium-laboratorium yang terindikasi dapat membuat senjata biologi. Alternatif ketiga adalah Kerja sama dengan seluruh instansi terkait di tingkat nasional dan mengadakan jaringan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

Health is the most important thing in human life, for our life, family, society, and our nation. Bioterrorism is the threat that to be anticipated by all countries including also Indonesia. With not enough preparedness will impact on various sector.In addition to security threat also will impact on the poultry husbandry, animal husbandry, tourism, labor force (increasing jobless quantity), socio economic, politics, and effect on unfulfilled the basic requirements, mainly on the health. The spread of disease (epidemic) in Indonesia is suspected link closely to terrorism threat, e.g. bird flue, anthrax also polio. Using biological weapon is possible implemented and will lead to worst condition because disseminate by contamination, low visibility, high potency, easy for delivery, developed with low cost and easy to spread and also will cause no damage to existing infrastructure. The method used for this research is analytical descriptive using library study, field survey and interviewing with expert to get the data and information. In addition also quantitative approach using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine alternative strategy and suggestion for facing the threat of biological weapon in order supporting Indonesian National Resilience. hence obtained several alternatives as follows : The first alternative is to make regulation or law urgently and specifically on the crime of biological weapon. The second alternative is to make strictly security system on the laboratories that potentially can be used for producing biological weapon. The third alternative is build cooperation of all the related institution on the national level and expanded further with internationally cooperation."

"Penggunaan aluminium sebagai pengganti material stainless steel pada pembangkit turbin ORC (Organic Rankine Cycle) yang dapat bekerja pada temperatur rendah yaitu sekitar 200 °C diharapkan mampu meningkatkan efisiensi turbin dan pembangkit secara keseluruhan. Paduan Al-Zn-Cu-Mg layak digunakan sebagai material sudu turbin karena kekuatan dan ketangguhannya yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanasan temperatur 200 °C terhadap sifat fatik dan mekanis pada paduan aluminium tuang Al-9.7Zn-5.5Cu-4.5Mg selama 200 jam. Muffle furnace digunakan untuk melakukan peleburan paduan aluminium yang dicetak menggunakan baja lunak. Produk cor lalu dibentuk menjadi sampel uji dan dipanaskan didalam dapur pemanas pada temperatur 200 °C selama 200 jam. Pengujian yang dilakukan adalah uji tarik, fatigue, keras, komposisi kimia, pengamatan metalografi ( OM dan SEM), uji kekasaran permukaan dan perpatahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada sampel dengan pemanasan terjadi penurunan umur fatik dan peningkatan nilai kekerasan yang diakibatkan terbentuknya fasa kedua Mg3Zn3Al2, MgZn2, CuAl2, CuMgAl2, dan Cu2FeAl7 pada butir dan batas butir.

---

The use of aluminium alloy as a subtitute material for stainless steel on ORC (Organic Rankine Cycle) turbine generator which is working at low temperature around 200 °C is expected to improve the efficiency of the turbine and generator as a whole. Al-Zn-Mg-Cu alloy is suitable to be used as turbine blades material because this seri of its a good strength and toughness. This research was conducted to study the effect of operating temperature of 200 °C for 200 hours on fatigue properties of cast Al-9.7Zn-5.5Cu-4.5Mg alloy.

Muffle furnace was used for melting the aluminium alloy and mild steel was used as the mold. Casting product was cut into test samples and then heated at the temperature of 200 °C for 200 hours. Testing included tensile, fatigue, hardness, chemical composition, metalographic observations (OM and SEM), surface roughness and fractography.

The results showed that fatigue life of the heated alloy decreased due to the formation of second phases such as Mg3Zn3Al2, CuAl2, CuMgAl2, and Cu2FeAl7, both within the grains and grain boudaries. "