Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya-karya tulis Widyaiswara dilingkungan kementerian saat ini banyak dipakai dalam e-modul, namun pencantuman namanya tidak ada. e-Modul sebagai suatu karya cipta digital hasil reproduksi dari modul buku, kehadirannya bersinggungan dengan hak moral pencipta aslinya. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 suatu informasi sebagai suatu hasil kreasi intelektual baik aspek subtansi maupun format fiksasinya adalah suatu ciptaan yang dilindungi (protected works) baik hak moral maupun hak ekonomisnya. Hak ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan dalam upaya perlindungan suatu karya cipta, karena yang tidak kalah pentingnya adalah perolehan pengakuan secara layak atas hasil karya intelektual widyaiswara sebagai penulis modul original oleh orang lain. E-Modul sebagai digital works memiliki karakteristik yaitu mudah digandakan dan untuk penyimpanannya tidak membutuhkan tempat yang besar sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Untuk itu DRM (Digital Right Management) hadir sebagai salah satu solusi perlindungan karya e-modul. Penelitian ini mengajukan Permasalah: (1) Bagaimana perlindungan karya cipta e-Modul dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?; (2) Bagaimanakah Perlindungan Hak Moral dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan dibeberapa negara?; (3) Bagaimanakah pengaturan DRM sebagai salah satu solusi perlindungan e-modul dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? Penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif analitis yang dilakukan selama hampir empat bulan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Dengan penelitian tersebut penulis, memberikan simpulan penelitian ini, (1) Multimedia e-modul sebagai karya hasil pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya; (2) Seorang Widyaiswara mempunyai hak moral untuk mencantumkan namanya atau nama samarannya kedalam e-modul yang merupakan karya turunan dari modul diklat tulisannya. Kecuali bila yang bersangkutan tidak menghendaki dicantumkan namanya; (3) DRM mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi emodul sebagai ciptaan digital. ......In e-module, but the inclusion of his name does not exist. e-Module as a result of reproduction of digital copyrighted works from book modules, its presence is tangent to the original creator of moral rights. Under the Copyright Act No. 19 of 2002 of an information as a result of both aspects of intellectual creations subtance fiksation format is a creation of protected (protected works) both moral rights and economic rights. Economic rights is not the only goal in an efforts to protect a copyrighted works, because it is no less important is the acquisition of a proper recognition of results of intellectual work Widyaiswara as the author of the original module by others. E-Module as digital works has a characteristic that is easily duplicated and for storage does not need a big place so it is very vulnerable to copyright infringement. For that DRM (Digital Right Management) is present as one solution to the protection work of the e-module. This study proposed problems: (1) How to protect copyrighted works of e-module in UUHC 2002? (2) How to protection of moral rights in UUHC 2002? (3) How is the DRM settings as one of the e-module protection solutions in UUHC 2002? This research uses descriptive analytical procedures performed with th Statute approach, the conceptual approach and the comparative approach. By the author of the study, draws conclusions of this study, (1) Multimedia emodules as protected as works resulting from its own creation by not reducing the Copyright for the original creation, (2) A Widyaiswara has the moral right to put their name or pseudonym into e -module which is a derivative work of writing training modules. Unless the concerned did not want his name attached, (3) DRM has a very important role in protecting the e-module as a digital creation.

Abstrak :
Penelitian ini disusun dalam rangka melakukan analisis terhadap Undang Undang 14 Tahun 2001 tentang Paten khususnya pengaturan mengenai ruang lingkup invensi dan syarat patentabilitas ketika diterapkan pada permohonan klaim paten terhadap sel punca Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama bahwa sel punca yang telah dimodifikasi dan atau dikeluarkan dari lingkungan alamiahnya memenuhi ruang lingkup suatu invensi Kedua sel punca merupakan invensi yang dapat dipatenkan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ketika memenuhi syarat kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri dengan catatan bahwa sel punca tersebut bukan merupakan sel punca yang berasal dari embrio manusia Kata kunci Paten Terhadap Sel Punca Invensi dan Discovery Product of Nature Product Derived from Nature Kebaruan Langkah Inventif Dapat Diterapkan Dalam Industri Ordre Public dan Moralitas

---

This research was arranged in order to conduct an analysis on Law Number 14 of 2001 Regarding Patents specifically for the regulation on the scope of the invention and the patentability requirements when applied to the claims of the patent application for stem cells Firstly this research found that stem cells that have been modified and or removed from their natural environment meet the scope of an invention Secondly stem cells are patentable invention if the stem cells are novel involve an inventive step and susceptible of industrial application based on Law Number 14 Of 2001 Regarding Patents as long as the stem cells are not derived from human embryos Keywords Stem Cells Patent Invention and Discovery Product of Nature Product Derived from Nature Novelty Inventive Step Industrial Applicable Ordre Public and Morality

Abstrak :
Kegiatan perdagangan internasional yang timbul akibat adanya globalisasi tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan negara namunnya juga berdampak pada timbulnya sengketa ketika terjadi benturan kepentingan antara negara yang melakukan hubungan perdagangan. Untuk itu World Trade Organization (WTO) telah mengakomodasi dalam hal terjadinya sengketa perdagangan internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Disputes (DSU). Salah satu ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU adalah mengenai retaliasi. Retaliasi yang secara khusus diatur dalam Pasal 22 DSU adalah hak bagi negara yang dimenangkan oleh putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara yang dinyatakan kalah oleh putusan Panel DSB dalam hal tidak adanya implementasi putusan Panel DSB dalam jangka waktu yang wajar. Terdapat beberapa pandangan negatif terhadap ketentuan retaliasi, salah satunya mengenai ketidakefektivitasan retaliasi apabila dilaksanakan oleh negara berkembang dan negara terbelakang yang bersengketa melawan negara maju. Namun dalam praktiknya, terdapat negara berkembang yang berhasil melaksanakan retaliasi terhadap negara berkembang, yaitu dalam kasus Byrd Amendment. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang tergolong negara berkembang juga pernah terlibat sengketa perdagangan internasional dengan negara maju, yaitu Korea Selatan dalam kasus tuduhan dumping terhadap produk kertas Indonesia (Kasus DS312). Panel DSB dalam putusannya memenangkan Indonesia dan oleh karena itu Korea Selatan harus menyesuaikan ketentuan anti dumping dengan Anti Dumping Agreement (ADA). Terhadap putusan Panel DSB tersebut, Korea Selatan tidak melaksanakannya sampai jangka waktu yang wajar. Dari kasus di atas, skripsi ini akan menganalisis mengenai legalitas Indonesia berkaitan dengan hak retaliasi yang diatur dalam Pasal 22 DSU serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil Indonesia dalam hal tidak dilaksanakannya retaliasi dalam Kasus DS312.

---

International trade arising from globalization is not is beneficial only to fulfill needs of the country but also have an impact on the possibility of disputes when there is a conflict of interest between countries that conduct trading activities. Hence the World Trade Organization (WTO) has been accommodating in terms of international trade disputes through the dispute settlement mechanism set out in the Understanding On Rules And Procedures Governing the Settlement Of Disputes (DSU). One of the provisions on dispute settlement mechanism set out in the DSU is about retaliation. Retaliation which specifically provided for in Article 22 DSU is right for the country, which was won by decision of the Dispute Settlement Panel Body (DSB) to retaliate against countries that lost by decision of the DSB panel in the absence of implementation of the DSB panel decision in a reasonable time period . There are some negative opinions against retaliation provisions, one of the less effectiveness of retaliation if implemented by developing countries and least developed countries in the dispute against developed countries. However, in practice, there is a developing country that successfully implement retaliation against developing countries, ie in the case of the Byrd Amendment. Indonesia as one of the WTO member countries classified as the developing countries has also been involved in international trade disputes with developed countries, ie South Korea in case of dumping charges against Indonesian paper products (Case DS312). DSB panel in its decision won Indonesia and therefore South Korea should adjust the anti-dumping provisions of the Anti-Dumping Agreement (ADA). In practice, South Korea did not implement the decision of the DSB panel until a reasonable time period. From the above case, this thesis will analyze the legality of Indonesia with regard to the rights of retaliation under Article 22 DSU and the considerations taken by Indonesia in terms of non-performance of retaliation in case DS312.

Abstrak :
Perkembangan teknologi telah mendorong semakin luasnya kemungkinan modusmodus pencucian uang di berbagai sektor penyedia jasa keuangan dan barang dan jasa. Salah satu penyedia jasa keuangan yang turut rawan akan modus pencucian uang ialah perasuransian. Pembelian polis-polis asuransi kerap kali digunakan sebagai sarana pemutihan uang yang didapat dari berbagai hasil kejahatan pidana.Untuk mengatasi dan mencegah upaya pencucian uang di perasuransian kemudian diperlukan peraturan yang diharapkan dapat efektif mencegah dan memberantas usaha pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas modus-modus pencucian uang di perasuransian serta harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hasil penelitian dalam skripsi ini turut akan mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam lingkup usaha perasuransian. ......Technological developments have led a growing breadth of possibilities modes of money laundering in various sectors of financial services providers and goods and services providers. One financial services provider that also vulnerable to money laundering mode is insurance. Purchasing insurance policies often used as a means of money laundering obtained from various criminal offenses result. To overcome and prevent money laundering efforts in the insurance required regulations which are expected to be effective in preventing and efforts to combat money laundering. Therefore, in this thesis will be discussed modes of money laundering in insurance as well as the harmonization of the various laws and regulations that exist with regard to the prevention and combating of money laundering in the area of insurance. The method used is based on the normative juridical literature which are based on the applicable regulations. The results of the research in this thesis also will reveal whether or not related to the effect of harmonization of legislation in preventing and combating money laundering within the scope of the insurance business.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria atau etiket merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan sehingga berakibat pada dilakukannya penghapusan merek oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai etiket merek ada pada pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ke tidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Tulisan "Agar-Agar Powder" dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan Kanzi, yang artinya : "Agar-Agar" adalah bukan termasuk pengertian merek dikarenakan sesuai dengan pasal Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001 Unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek. Permasalahan yang dibahas dalam kasus ini adalah Bagaimanakah kriteria untuk menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan mengenai kedudukan Putusan Hakim dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek yang penulis berpendapat kurang tepat dalam putusannya. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim hakim pengadilan niaga sampai pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga cenderung tidak menjalankan prinsip keadilan dalam mempertimbangkan putusannya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang jelas-jelas sebagai pemegang merek terdaftar yang wajib dilindungi secara hukum. Tulisan ini dibuat berdasarkan dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya unsur kemasan dengan warna kemasan dimasukkan dalam menentukan kriteria merek atau memang dilakukan penegasan dalam undang-undang merek ke dapan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dalam menentukan etiket merek. Sehingga keberadaan warna yang melekat pada kemasan memang tidak menjadi persoalan lagi. Selain itu, sebaiknya para hakim berpedoman pada Undang-Undang Merek dalam memutuskan perkara. Hal ini penting, mengingat keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan. Selanjutnya Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris dari World Intellectual Property Organization (WIPO) seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut, khususnya Pasal 10 bis Konvensi Paris terhadap tindakantindakan unfair competition yang dapat menimbulkan persaingan curang. ......This thesis discusses about how the criteria used or brand labels do not match those registered to do so resulted in the elimination of brands by the Central Jakarta Commercial Court. Provisions on the brand label is on Article 61 paragraph (2) letter b of Law Number 15 Year 2001 About the Brand. Incompatibility in use include mismatches in the form of writing words or letters or to the inappropriate use of a different color. Agar-Agar writings Powder "with the image plate of Agar-Agar colors accompanied by a written Kanzi, which means:" Ager-Ager is not included due to the understanding of the brand in accordance with clause d of Article 5 of Law No. 15 Year in 2001. Element is a description of the goods or services, can not be used as a trademark. The topic is related also to the legal protection of registered trademark holders as part of the implementation of the provisions of Article 3 of Law Number 15 Year 2001 about The Brand in order to provide legal l certainty in relation to the obligation to protect trademark holders in one of two rights his base deed of grant or contract based on brand usage. Issue to be discussed in this case is How criteria used to assess the brand does not match that registered according to Law Number 15 Year 2001 About the Brand and of the position of Justice ruling in Case of Removal Trademark Lawsuit authors argue that less accurate in their decision. In this case, the judge considered the commercial court judges to courts of appeal and judicial review also tend not to follow the principle of fairness in considering the decision relating to the evidence submitted by the Party Defendants clearly as the holder of a registered mark shall be protected by law. This paper is based on library research methods was made with the character of juridical normative.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebutuhan akan asuransi pertanian di Indonesia, khususnya asuransi pertanian untuk usahatani padi, yang belum memiliki payung hukum khusus dalam mengatur ganti kerugian apabila terjadi gagal panen. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan dan apakah Pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk mengahadapi risiko gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam usahatani padi, asuransi pertanian untuk usahatani padi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usahatani padi untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Kemudian asuransi pertanian untuk usahatani padi diperlukannya suatu proyek rintisan (pilot project) yang merupakan 'tempat belajar' bagi para pembuat kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan serta informasi yang berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Terkait dengan hal ini maka Pemerintah harus mewajibkan asuransi wajib untuk gagal panen pada usahatani padi. Di samping itu diperlukan adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkan dan prioritas inisiasi pengembangan kelembagaan terutama bagi wilayah-wilayah yang dinilai mendesak dibangunnya sistem asuransi pertanian.

---

Abstract
This research discusses the need for agricultural insurance in Indonesia, especially agricultural insurance for rice farming, which do not yet have specific legal protection in regulating the compensation in case of crop failure. Furthermore, the problems in this study is whether the risk of crop failure in rice farming can be insured and whether the government should require insurance of agricultural products in the rice farmers to confront the risk of crop failure. This research using a normative juridical research method, while data analysis is a qualitative method. From the results of this study can be concluded that agricultural insurance is a strategy in anticipation of the risk of loss in rice farming, rice farming for agricultural insurance can be exploited by the perpetrators of rice farming to transfer risks, especially agricultural potential risk of crop failure. Then the agricultural insurance for rice farming need for a pilot project (pilot project) which is a "learning place" for policymakers. Of the project is expected to be acquired experience and knowledge as well as useful information about the ins and outs of the agricultural insurance system. Related to this is the nature of insurance participation to farm rice farming is more in line with the current state of Indonesian society is compulsory insurance. In addition it is necessary to the determination of priority areas to be developed and priorities for the initiation of institutional development, especially for areas that are considered urgent construction of the agricultural insurance system.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia. ......This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services. Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations. In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions. Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian tentang perlindungan hak cipta di bidang lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan. Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia cukup besar. Kedua, menurut laporan tahunan Special 301 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR – United States Trade Representative), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (World Trade Organization). Keempat, Bargaining Position Produser Rekaman terhadap Pencipta Lagu. Alasan keempat inilah yang menjadi latar belakang Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Mengumumkan (Performing Right) Di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Penulis mengkaitkan permasalahan tersebut dengan kasus Ring Back Tone Telkomsel agar penjelasan mengenai pembahasan tersebut menjadi lebih konkret. Pokok permasalahan skripsi Penulis adalah untuk membahas mengenai hal-hal berikut, yaitu menjelaskan mengenai alasan tidak dapat dibenarkannya pengalihan hak cipta seluruhnya dari Pencipta lagu kepada Produser Rekaman menurut Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu dalam penggunaan karya ciptanya terhadap ring back tone Telkomsel, dan menjelaskan mengenai alasan tidak berhaknya Produser Rekaman memberikan lisensi hak mengumumkan atas ring back tone terhadap Telkomsel. Pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan, dan dilakukan pula wawancara dengan berbagai pihak untuk untuk lebih memahami norma-norma yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi Penulis, dalam hal ini Board of Directors YKCI (Tedjo Baskoro), Advokat PRISM Law Office (Dani Setyonugroho), dan General Manager ASIRI (Michael Edwin).