Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflikdan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations.

The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo."

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi Annan Plan 2012 di Suriah. Annan Plan mengemban mandat untuk menormalisasi kondisi di Suriah sebagai modal untuk melaksanakan reformasi politik. Hingga setahun setelah dimulainya aksi protes di Suriah, pelanggaran HAM dan jumlah sudah begitu tinggi. Annan Plan yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik akhirnya harus mengalami kegagalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode process tracing yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Penelitian ini berfokus dalam periode penugasan Annan sebagai Utusan Khusus, yaitu mulai Februari 2012 hingga pengunduran dirinya pada Agustus 2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor kehadiran Rusia dan China sebagai aliansi Suriah dan isi Annan Plan yang tidak tegas menjadi faktor utama dalam penyebab kegagalan implementasi Annan Plan.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Annan Plan in Syria. The mandate of Annan Plan is to restore peace and facilitate a Syrian-led political transition. After a year since the first protest erupted, human rights abuse and casualties are reported very high. In the end, Annan Plan failed to stop violence and atrocities in Syria. This research is done in a process tracing method, using literatures and documents as resources. This research shows that Russia and China as Syria’s alliance and the weak clauses of Annan Plan are the main factors in the failed implementation of Annan Plan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Industri Pertahanan Israel. Analisis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) konsep dasar. Pertama yang dikemukakan oleh Schweller mengenai negara Bandwagoning, kemudian Arms Dynamic yang dikemukakan oleh Buzan dan yang terakhir ialah mengenai Military Defence Industry. Berdasarkan konsep tersebut diketahui bahwa suatu negara Bandwagoning biasanya akan memiliki tingkah laku untuk melakukan upaya Arms Reduction atau pola dinamika persenjataan yang paling sederhana karena negara bandwagoning dalam sistem Military Defence Industry akan bersikap lebih dependent terhadap negara super powernya. Peneitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan membuktikan apakah pola perilaku Israel akan sesuai dengan situasi normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Israeel tidak berperilaku seperti bagaimana sebuah negara Bandwagoning yang total surrender. Kemudian menjelaskan bagaimana proses yang mempengaruhi terbentuknya Industri Pertahanan di Israel tersebut. Hal yang kemudian menarik untuk dibaca lebih lanjut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Israel Defense Industries. The analysis in this thesis using three (3) basic concepts. First proposed by the state Bandwagoning Schweller, then Arms Dynamic proposed by Buzan and the last one is the Military Defence Industry. Based on the concept that a country known Bandwagoning behavior will usually have to make an effort Arms Reduction or pattern dynamics of the simplest weapons because the state bandwagoning Military Defence Industry in the system will be more dependent on the state super power. This fieldwork is a quantitative study that will prove whether the pattern of Israeli behavior will conform to the normative situation. The research concludes that Israel not behave like how a country Bandwagoning that should be total surrender. Then explain how the process affects the formation of the Israel defense industry. It is then interesting to read further.."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Ma Ying-jeou pada masa kepresidenannya yang pertama dari tahun 2008-2012 dalam hubungan antar selat Taiwan dan Cina. Secara spesifik, kebijakan luar negeri yang dibahas merupakan kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan identitas. Di bawah Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berusaha memperbaiki hubungan antar-selat yang memburuk ketika Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui-bian. Beberapa kebijakannya, seperti pengakuan kembali Konsensus 1992, dimulainya kembali dialog antara SEF dan ARATS, serta pembentukan ECFA merupakan contoh bagaimana Taiwan mencoba memperbaiki hubungan antar-selat. Menggunakan kerangka konsep Realisme Defensif di bidang keamanan, Neoliberal Institusionalisme di bidang ekonomi, dan konsep Identitas di bidang identitas, tugas karya akhir ini mencoba mencari mengapa Presiden Ma Ying-jeou mengambil kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-selat tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di bidang keamanan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di level sistem, terutama dari reaksi Cina terhadap inisiatif yang diberikan oleh Taiwan. Pada bidang identitas, faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar, dan dilengkapi oleh faktor-faktor dalam negeri, ikut membentuk kebijakan di bidang identitas.

---

This final assignment discusses the foreign policy of Taiwan under President Ma Ying-jeou under his first term (2008-2012) in Cross-strait Relation between Taiwan and China. Specifically, the policies discussed are those in the aspect of security, economic, and identity. Under President Ma, Taiwan tries to repair the cross-strait relation that was worsening under the previous Taiwan President, President Chen Shui-bian. Some of President Ma's policies, such as the official recognition of 1992 Consensus, the resumption of SEF-ARATS dialogue, and the creation of ECFA, are examples of the effort Taiwan made to repair the relation between Taiwan and China.

Using three theoretical frameworks, which are Defensive Realism in security, Neoliberal Institutionalism in economy, and Identity Concept in identity, this final assignment tries to find why President Ma created foreign policy that tries to repair the cross-strait relation.

The discussion concludes that foreign policy of Taiwan in Security and Economic aspect is shaped by factors in systemic level, especially from the reaction of China to initiatives given by Taiwan. In identity aspect, external factors play a big role, and complemented by domestic factors, in shaping the policy in identity aspect."

"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."

"Tugas karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis kawasan Asia Tengah, dilihat dari perspektif Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme, melalui teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori ini hendak menunjukkan keamanan regional berdasarkan interdependensi antar unit dalam kawasan dilihat dari struktur power dan proses sekuritisasi di dalamnya, demikian pola hubungan keamanan dalam kawasan Asia Tengah berusaha dijelaskan dengan elemen-elemen dari ketiga paradigma yang terdapat dalam teori tersebut. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa Asia Tengah dipandang sebagai bentuk insecurity interdependence by external forces dari perspektif Realis, security interdependence by interest dari perspektif Liberalis dan securitization interdependence by understanding of threat/security dari perspektif Konstruktivis. Kompleks keamanan Asia Tengah termasuk dalam tipe kompleks keamanan Great Power, terlihat dari peran besar kekuatan-kekuatan eksternal terutama Rusia dan Cina dalam kawasan tersebut; baik dalam pembentukan pola pertemanan dengan kerjasama, pola permusuhan dengan persaingan dan ketakutan, juga proses sekuritisasi isu separatisme, ekstremisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan regional.

---

This final project aims to analyze the Central Asian region viewed from the perspectives of Realism, Liberalism and Constructivism, through Barry Buzan and Ole Waever's Regional Security Complex theory. As the theory implies the content of regional security by the interdependence between units within the region by power structure and securitization processes, the three paradigms emphasized on different elements in the theory to explain the pattern of security relations in Central Asia.

The result of the analysis shows that Central Asia is viewed as a form of insecurity interdependence by external forces from the Realist perspective, security interdependence by interest from the Liberalist perspective and securitization interdependence by understanding of threat/security from the Constructivist perspective. The Central Asian security complex is categorized as a Great Power Security Complex, seen from the major roles of external powers in the region, especially Russia and China, be it in shaping patterns of amity by cooperation, enmity by rivalry and fear, also in process of securitization of separatism, extremism and terrorism as threats to regional security."

"Teroris memberikan puzzle baru dalam penggentaran karena sifatnya yang berbeda dengan negara. Teoris penggentaran arus keempat membuat inovasi baru dengan menggunakan tiga pendekatan dan dua cara dalam penggentaran. Tiga pendekatan dalam penggentaran arus keempat adalah pendekatan neoklasik, pendekatan intepretif, dan pendekatan pemecahan. Dua cara dalam penggentaran adalah penangkalan dan hukuman. Kajian literatur ini akan membahas preskripsi yang diberikan oleh teoris penggentaran arus keempat dengan mengelompokannya sesuai dengan pendekatan dan cara.

---

Terrorists puzzle deterrence theorist because their characteristics are different from state's characteristics. Fourth wave deterrence theorist invented new innovation using three approaches and two means in deterrence. The three approaches are neoclassic approach, interpretive approach, and decomposing approach. The two means in deterrence are deterrence by denial and deterrence by punishment. This literature review will elaborate various fourth wave deterrence theorists prescriptions and categorizing it by the approaches and means"

"Perubahan dalam dinamika keamanan internasional sejak akhir abad ke-20 memicu kemunculan aktor baru dalam sektor keamanan dan pertahanan yang berbentuk perusahaan. Aktor yang dikenal dengan nama Private Military Company (PMC) ini menyediakan jasa kekuatan dan keahlian militer serta komponen pendukung dalam operasi militer. Kemunculan aktor ini kemudian menantang monopoli negara dalam sektor militer, dan melalui kerjasama yang dilakukan dengan negara, juga dapat mempengaruhi otoritas negara. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis sejauh mana PMC dapat mempengaruhi otoritas negara, melalui kajian terhadap literatur-literatur yang membahas mengenai dampak penggunaan PMC oleh negara.

---

The transformation on global security environment after the end of Cold War and the 9/11 attack on World Trade Center spur the growth of a new actor that works in security and defense sectors. These actors are companies that generate profit by providing military-grade security and defense power and expertise to the market, known as Private Military Companies. These companies possess the ability to affect state?s authority through their interaction. This paper intends to examine and analyze how far these PMCs able to affect state's authority by analyzing literatures that explain the impact of PMC growth and usage by state."

"Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang dilakukan India sebagai bentuk kerjasama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan menimbulkan sikap oposisi dari Cina, hingga kemudian untuk menghargai sikap Cina tersebut, India memutuskan untuk menunda proses eksplorasi di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012, setelah Vietnam melakukan renegosiasi India berkenan untuk melanjutkan eksplorasi kembali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi yang India kejar lewat proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada paradigma struktural realisme dalam memfokuskan objek penelitian menurut kerangka pemikiran Foreign Policy Behaviour milik Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester. Hasil temuan yang penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kebijakan India untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan adalah bentuk dari implementasi “Look East Policy” sekarang yang mendorong India untuk lebih proaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan upaya India untuk dapat mengimbangi pengaruh Cina di kawasan.

---

Oil exploration and exploitation projects is one of cooperation between India and Vietnam in the South China Sea that raises opposition gesture from China. To show some respect with China‟s oposition toward the project, India halt the project in 2011. Then in 2012, Vietnam offered new proposal and new offering in this project, after some negotiation between two countries, India agreed to continue the exploration project. This thesis aimed to study the motivation of India‟s pursue through exploration and exploitation of oil projects by using a qualitative approach. Structural realism paradigm used to focus Foreign Policy Behaviour‟s Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester as framework. The finding in this study shows that India‟s policy to continue the exploration and exploitation of oil in the contested area South China Sea as a form of new Look East Policy that encouraging India to be more proactive towards developing issue that raises in Southeast Asia Region and India‟s intention to balance China‟s influence in the region.;"

"Studi ini menganalisis tindakan Turki yang tidak menunjukkan komitmen kuat dalam aliansinya dengan NATO melalui kebijakan pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2016. Studi ini mengaplikasikan teori dilema aliansi dari Glenn Snyder untuk menganalisis dilema keamanan negara terhadap aliansinya yang mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis memberikan hasil bahwa komitmen Turki yang melemah terhadap NATO dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Turki. Faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang mencakup empat hal, yaitu, pertama perbandingan kapabilitas militer Turki dengan negara ancaman, yakni Suriah; kedua, kemampuan militer NATO dalam memberikan bantuan; ketiga, tingkat tensi dan konflik Turki dengan Suriah; dan keempat, pilihan Turki untuk melakukan re-aliansi. Sedangkan, ketergantungan tidak langsung meliputi kepentingan strategis antara Turki dan NATO. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung rendah, sehingga Turki lebih takut akan risiko ditinggalkan (abandonment) di dalam aliansinya dengan NATO. Untuk menghindari hal tersebut Turki memilih strategi membelot (defect) dengan cara memperlemah komitmen atau mencari aliansi baru melalui pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia.

---

This study analyzes Turkey's behavior which indicates wavering commitment towards its alliance with NATO, as seen through its purchase of S-400 air defense missile system from Russia in 2016. The alliance dilemma theory by Glenn Snyder is applied to analyze the state's security dilemma of its alliance that influences state behavior, which in turn will affect the state commitment towards its alliance. This research is a qualitative study using causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature study. The analysis denotes Turkey's weakened commitment is influenced by the dilemma of alliance undergone by Turkey. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence includes four points; first, the comparison of Turkey's military capabilities with the country considered as a threat, Syria; second, NATO's military capability in providing assistance; third, the level of tension and conflict between Turkey and Syria; and fourth, Turkey's option to re-alliance. Indirect dependency covers the strategic interests between Turkey and NATO. The research analysis shows that Turkey has low direct and indirect dependence to NATO, which as a result Turkey is more apprehensive of abandonment risk in its alliance with NATO. To avoid this outcome, Turkey chose the strategy to defect by weakening commitment or seeking new alliance through the purchase of S-400 air defense missile system from Russia."