Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari penandatanganan Piagam ASEAN pada tahun 2007 terhadap dinamika politik di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan perilaku aktor-aktor politik pada proses penandatanganan dan berlakunya Piagam ASEAN dalam konteks dinamika politik di Myanmar. Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2007 mencantumkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai identitas dan tanggung jawab setiap negara anggota, sedangkan di sisi lain tidak keseluruhan negara anggota, terutama Myanmar, memiliki pandangan yang seragam mengenai kedua nilai tersebut. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa Piagam ASEAN telah memberi ruang yang terbatas dalam mendesak pemerintahan junta militer Myanmar dalam melakukan liberalisasi politik. Lewat Piagam ASEAN, legitimasi internasional dan stabilitas dari proses liberalisasi politik di Myanmar dapat terlaksana secara terbatas. ......This thesis discusses the influence of the ASEAN Charter signing in 2007, the political dynamics in Myanmar. This study used qualitative methods to explain the behavior of political actors in the process of signing and entry into force of the ASEAN Charter in the context of the political dynamics in Myanmar. ASEAN Charter signed in 2007 include the values of democracy and human rights as the identity and responsibility of each member state, while on the other hand not all member countries, particularly Myanmar, has a unified view of the two values. This study has found that the Charter has given the limited space in urging Myanmar's military junta government in conducting political liberalization. Through the ASEAN Charter, international legitimacy and stability of the process of political liberalization in Myanmar can be implemented on a limited basis.

Abstrak :
Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pembentukan koalisi partai politik Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan dan Herman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015. Kasus yang diteliti tersebut menarik untuk diangkat karena pembentukan partai koalisi umumnya dilakukan sebanyak mungkin partai pendukung yang terlibat di dalamnya. Pembentukan koalisi partai politik studi kasus koalisi Pemilihan Kepala Daerah cenderung lebih mengedepankan kondisi proses dibanding kuantitas jumlah partai pendukung, dan hasilnya adalah kemenangan. Kondisi proses yang akan dilihat dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, latar belakang yang mendorong terbentuknya partai koalisi. Kedua, intensitas komunikasi berdasarkan elektabilitas kandidat partai koalisi. Ketiga, pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya di Kabupaten Cianjur. Keempat, kontrol eksternal koalisi sebagai penentu akhir. Kerangka teori dan kosep yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat adalah koalisi dan pembentukan koalisi. Analisis deskripsi proses pembentukan koalisi partai dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menggambarkan bagaimana proses politik berlangsung dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur yang relevan. ...... This study will describe the process of forming a coalition of Golkar, PKB and PBB political parties supporting the Irvan and Herman pair in the 2015 Cianjur District Head Election. The case studied was interesting to appoint because the formation of coalition parties was generally carried out as much as possible the supporting parties involved. The formation of a political party coalition coalition case study of Regional Head Elections tends to prioritize quality over the quantity of supporting parties, and the result is victory. The quality of the process to be seen is divided into several factors. First, the background that drives the formation of a coalition party. Second, the intensity of internal communication based on the electability of the survey results of coalition party candidates. Third, the experience of the previous regional head elections in Cianjur Regency. Fourth, the external control of the coalition determines the final victory. The theoretical framework and concept used in analyzing the cases raised are coalitions and coalition formation. Analysis of the description of the party coalition formation process in this study is expected to be able to describe how the political process takes place in a political contestation at the local level. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. Primary and secondary data collection techniques through in-depth interviews and relevant literature sources.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peran tiga lembaga yakni PA, CCC dan RC terhadap dominasi PAP dalam pemerintahan.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PAP menggunakan ketiga lembaga tersebu tsebagai sarana untuk mengawasi, memobilisasi dan mengontrol masyaraka tdari tingkat atas hingga bawah. Kedekatan antara ketiga lembaga tersebut dengan partai berkuasa PAP menciptakan keraguan mengenai tujuan sebenarnya dari pendirian ketiga lembaga akar rumput tersebut. Ide mengenai pendirian ketiga organisasi akar rumput tersebut merupakan inisiatif dari pemerintahan PAP yang digunakan untuk menjaga dominasi pemerintahan dan sebagai sarana untuk menyebarluaska nhegemoni ideologi partai yang akhirnya memungkinkan PAP untuk memobilisasi dukungan politik dalam situasi kritis yang sejalan dengan pemerintahan PAP yang efektif disamping mampu memfasilitasi dan menciptakan hubungan harmonis antar ras di Singapura, yang memiliki masyarakat plural. ...... This thesis discusses about the role of the three institutions namely PA, CCC and RC toward PAP dominance in government.The results reveal that the PAP using three institutions to control, mobilize and surveilance to people from the upper to the lower sector in society. Their close association with the ruling PAP government can create doubts about their actual relevance and aims. The initiation of grassroots organisations is initiative of the PAP government to helped maintain its political dominance and to extend the party's ideological hegemony. Additionally, it enabled the PAP to mobilise political support at critical moments and indirectly project the PAP government's effectiveness and thereby facilitated and created social harmony amongst race in Singapore plural societies.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Andal Ampatuan sebagai bos lokal di Provinsi Maguindanao yang mampu bertahan sebagai Gubernur Provinsi Maguindanao tahun 2001-2010 di era demokrasi Filipina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai bossisme lokal, konsep kekuasaan dan teori pork barrel. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Bos lokal merupakan broker kekuasaan melalui kepemilikan monopoli atas sumber daya kekerasan dan ekonomi dalam satu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Kemunculan bos lokal di Filipina berkaitan erat dengan budaya bossisme yang telah terbentuk sejak era kolonial Spanyol dan Amerika Serikat serta terus bertahan hingga sekarang, di mana para keluarga kaya yang sebelumnya menjadi tuan tanah dan elit lokal tersebut kemudian terlibat dalam konteks politik. Dalam praktiknya, para bos lokal tersebut berupaya untuk menguasai politik di tingkat lokal dengan terlibat dalam pemilihan umum dan menjabat sebagai kepala pemerintahan di tingkat lokal seperti menjadi walikota atau gubernur. Andal Ampatuan merupakan bos lokal di Maguindanao. Andal Ampatuan menjadi Gubernur Provinsi Maguindanao tahun 2001-2010. Faktor-faktor bertahannya kekuasaan Andal Ampatuan sebagai Gubernur Provinsi Maguindanao adalah politik uang, kekerasan politik dan membangun dinasti politik. Keberadaan bos lokal menjadi tantangan bagi berlangsungnya demokrasi di Filipina.

---

ABSTRACT This thesis aim to explore about Andal Ampatuan rsquo s role as a local boss in Maguindanao Province in the era of Philippines democracy. The theory used in this thesis are the theory of local bossism, the concept of power and theory of pork barrel. Furthermore, this thesis also use qualitative research method. The local boss is a power broker through the possession of a monopoly over the resources of violence and the economy in a territory under his control. The appearance of local bosses in Philippines is closely related to the culture of bossism that has been formed since the colonial era of Spain and the United States that continuesly survive until now, where the rich families who previously occupied the land and local elites are then involved in the political context. In practice, the local bosses seek to dominate politics at the local level by engaging in elections and serving as heads of government at the local level such as the mayor or governor. Andal Ampatuan is a local boss in Maguindanao. Andal Ampatuan became Governor of Maguindanao Province in 2001 2010. Thus, the survival factors of Andal Ampatuan as a Governor of Maguindanao for nine years are money politics, political violence and political dynasties. In another words, The presence of local bosses poses a challenge to democracy in Philippines.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

---

ABSTRACT This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha menjelaskan kekuatan struktural yang dimiliki oleh modal asing terhadap negara yang membentuk kebijakan ekonomi makro, terutama regulasi terkait investasi asing. Fenomena ini ditemukan pada sejumlah negara yang mengalami ketergantungan atas investasi asing sebagai sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi Malaysia yang bersifat orientasi ekspor menyebabkan promosi penarikan investasi asing yang ditandai dengan deregulasi restriksi secara bertahap. Meskipun begitu, kepemilikan oleh asing dibatasi untuk memberikan proteksi terhadap bumiputera dalam upaya meningkatkan kepemilikan Melayu. Langkah ini merupakan bentuk penerapan dari New Economic policy (NEP) yang melihat bahwa ketimpangan  ekonomi dari Melayu dan non-Melayu sebagai sumber konflik antar-etnis. Menariknya pasca Krisis Global 2008, Perdana Menteri Najib Razak menghapuskan pembatasan sistem kuota serta badan sentral yang menahan izin investasi, Foreign Investment Committee (FIC). Meluncurkan dasar kebijakan ekonomi nasional baru yang disebut New Economic Model (NEM) yang mengisyaratkan untuk Liberalisasi terhadap batasan regulasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan struktural modal asing yang bertujuan untuk membuat iklim investasi di Malaysia menjadi lebih ramah terhadap investor. Kekuatan ini berasal dari kapabilitas modal untuk berpindah menuju negara lain, meningkatkan tekanan untuk persaingan dalam menarik dan mempertahankan investasi.

---

ABSTRACT
This research seeks to explain the structural power possessed by foreign capital towards the state that shapes macroeconomic policies, especially regulations related to foreign investment. Found in a number of countries that experience dependence on foreign investment as a resource to encourage economic growth. Malaysias export-oriented economic strategy led to the promotion of the foreign investment which was marked by gradual deregulation of restrictions. Nevertheless, foreign equity is limited as protection against bumiputera in an effort to increase Malay ownership. This practice is a form of implementation of the New Economic Policy (NEP) which concluded that economic inequality between Malays and non-Malays is the main source of ethnic conflict. In the aftermath of the 2008 Global Crisis, Prime Minister Najib Razak abolished the restrictions on the quota system as well as the central body that held investment licenses, the Foreign Investment Committee (FIC). Replacing NEP with a new national economic platform called the New Economic Model (NEM) which implies relaxation of regulatory constraints. The change is influenced by foreign capital which aims to make the investment climate in Malaysia more friendly to investors. Structural power derives from capital capabilities to move to other countries, increasing pressure for competition in attracting and maintaining investment.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tindakan ketanggapan anggota dewan perwakilan rakyat (congressman) yang mewakili Kota Tacloban (Distrik 1 Provinsi Leyte) pada pasca-bencana Taifun Haiyan (2013-2015). Dengan menggunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang menjelaskan tentang empat pola representasi yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif serta Konsep Politik Distributif, skripsi ini mengidentifikasi implikasi pola representasi terhadap tindakan ketanggapan Martin Romualdez kepada konstituennya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus. Temuan skripsi ini adalah tindakan ketanggapan Martin Romualdez ini meliputi (1) pelayanan terhadap konstituen, (2) responsifitas kebijakan dan (3) alokasi bantuan bencana alam. Skripsi ini menegaskan bahwa pola representasi politik Martin Romualdez berimplikasi terhadap tindakan ketanggapan dirinya dan menghasilkan penguatan fungsi representasi pada kasus pasca-bencana Taifun Haiyan.

---

This thesis examines the responsiveness action of Martin Romualdez as Tacloban City, First District of Leyte's Representative on post Typhoon Haiyan (2013-2015). By using Hanna Pitkin's Theory of Political Representation which pointed out four patterns of representation: formal representation, descriptive representation, symbolic representation and substantive representation and the Concept of Political Distributive, this paper identifies the implications of pattern representation to the responsiveness Martin Romualdez to his constituents. This research used qualitative approach and used the case study strategy. This responsiveness actions includes (1) service to constituents, (2) the responsiveness of policy and (3) the allocation of disaster relief. This thesis confirms that the pattern of Martin Romualdez representation has implications for his responsiveness action and resulting the strengthening of political representation functions in the case of post-Typhoon Haiyan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penggabungan partai antara Arakan League For Democracy (ALD) dan Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) menjadi Arakan National Party (ANP) di Myanmar pada Tahun 2014. Negara bagian Rakhine yang memiliki etnis mayoritas Arakan, dalam sejarahnya selalu memiliki partai berbasis etnis sejak diadakannya Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Arakan League for Democracy dan kemudian berlanjut pada Pemilu 2010 yang dimenangkan Rakhine Nationalities Development Party. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis etnis cukup dipercaya masyarakat etnis Arakan. Kemudian, kembalinya ALD ke panggung perpolitikan pada tahun 2012 setelah dibekukan pemerintah pada tahun 1990 menjadikan masyarakat etnis Arakan memiliki dua partai besar berbasis etnis Arakan menjelang Pemilu 2015. Hal tersebut membuat wacana penggabungan antara RNDP dan ALD muncul sebagai solusi untuk menarik basis massa etnis Arakan agar suara mereka tidak terpecah dalam memilih partai berbasis etnis pada Pemilu 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partai RNDP dan ALD untuk melakukan merger partai politik menjadi ANP. Penelitian ini menggunakan teori party merger yang dikembangkan oleh Hilde Coffé dan René Torenvlied yang menjelaskan bahwa penggabungan partai dapat terjadi sebagai kombinasi antara berbagai faktor kontekstual, intra-partai, dan inter-partai. Dengan model Pemilu elektoral, latar histori, kondisi sosio-ekonomi masyarakat etnis Arakan, identitas dari masing-masing partai, serta hubungan antar-partai yang relatif baik menjelang Pemilu 2015, wacana penggabungan partai RNDP dan ALD pada akhirnya terwujud dengan terbentuknya Arakan National Party (ANP) pada tahun 2014.

---

ABSTRACT
This paper discuss the merging of Arakan League For Democracy (ALD) and Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) into Arakan National Party (ANP) in Myanmar in 2014. Rakhine state, which has a majority ethnic Arakan, has historically had ethnic-based parties since the 1990 elections which were won by Arakan League for Democracy and then continued in the 2010 elections won by the Rakhine Nationalities Development Party. This shows that ethnic-based parties are fairly trusted by the Arakan ethnic community. Then, the return of ALD to the political stage in 2012 after being frozen by the government in 1990 made the Arakan ethnic group now have two major parties based on ethnic Arakan ahead of the 2015 election. This made the discourse of the merger between RNDP and ALD appear as a solution to attract the Arakan ethnic mass base so that their votes were not divided in choosing ethnic-based parties in the 2015 election. This research used  qualitative method by collecting data through literature studies to see various factors that affected the RNDP and ALD to merge themselves into ANP. This research used the party merger theory developed by Hilde Coffé and René Torenvlied which explained that party merging could occur as combination of multiple contextual, intra-party, and inter-party factors. With the electoral election model, historical setting, socio-economic conditions of the Arakan ethic community, identities from each political parties, as well as relatively good relations among each political parties towards the 2015 elections, the discourse of political party merging of RNDP and ALD became reality with the creation of Arakan National Party (ANP) in 2014.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil di Argentina yang difokuskan sampai pada tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder. Penelitian penulis akan perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara. ......This thesis examines struggles of Las Madres de la Plaza de Mayo focused in demanding accountability for civilian government that is focused in Argentina until 2007. The type of descriptive analytical research that used by the author is the study of documentation and literature so that every data of Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, and the accountability of the governments of Argentina after the military regime is obtained a secondary data. The research of Las Madres de la Plaza de Mayo focused until 2007. That year was a culmination of Las Madres de la Plaza de Mayo that occurred in the reign of Nestor and Cristina Filchner Filchner. Under their leadership, impunity laws were abolished, the perpetrators returned prosecuted, tried and sentenced to jail terms.