Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif) ......This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya empat personel Polres Cianjur. Situasi unjuk rasa saat itu, terjadi pembakaran kardus dan ban bekas oleh peserta aksi kemudian ke-empat personel tersebut berinisiatif keluar dari ikatan pasukan untuk memadamkan api yang terbakar tanpa menggunakan alat pemadam api ringan, peralatan dan perlengkapan Dalmas. Seketika itu salah satu peserta aksi unjuk rasa melempar plastik yang berisi bensin kepada petugas hingga api menyambar kepercikan bensin dan membakar ke-empat personel Polres Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara secara mendalam terhadap dokumen dan pihak yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian massa aksi unjuk rasa tidak mendapat perhatian khusus dari pimpinan Polres Cianjur. Hal ini terlihat dari data yang telah penulis dapatkan bahwa hanya dua personel yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan pelatihan singkat dari 71 personel Sat. Sabhara. Pada penelitian ini teori manajemen digunakan untuk menggambarkan pengelolaan personel Polres Cianjur dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Sedangkan teori kompetensi digunakan untuk menganalisa kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, terdapat konsep HAM dan pengendalian massa digunakan untuk menganalisa pelaksanaan aksi unjuk rasa. Kendala yang dihadapi Polres Cianjur dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa terlihat pada kurangnya pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Dalmas. Oleh sebab itu, penulis melengkapi analisa dengan menggunakan konsep pembinaan pelatihan sehingga dapat memberikan gambaran dalam upaya perbaikan pengamanan aksi unjuk rasa yang damai. ......This research was motivated by a demonstration that resulted in the burning of four Cianjur Police Personnel. The demonstration situation at that time, there was burning of carboard and used tires by the participants of the action then the four personnel took the initiative to leave a troop bond to extinguish the burning fire without using light fire extinguishers and Dalmas equipment and supplies. Immediately, one of the protesters threw a plastic bag filled with gasoline at the officers until the fire grabbed sparks of gasoline and burned the four Cianjur Police personnel. This research uses a qualitative method with a case study approach with in-dept interviews of the documents and parties involved. This study found that the provision of knowledge and skills in controlling mass demonstrations did not receive special attention from the leadership of Cianjur District Police. This can be seen from data that the author has obtained that only two personnel have attended training and brief training from 71 of Patrol personnel. In this study, management theory is used to describe mass management control by Cianjur District Police. Meanwhile, competency theory is used to analyze the ability of personnel in carrying out the task of securing demonstration. In addition, there are concepts of human rights and mass control used to analyze the implementation of demonstrations. In fact, most of the Cianjur District peronnel did not have the knowledge and skill for mass control. Therefore, the author completes the analysis by using the concept of training development so that it can provide an overview in effort to improve the security of peaceful demonstrations.

Abstrak :
Penyidikan ialah tindakan penyidik guna mencari beserta menghimpun bukti, menerangkan terkait tindak.pidana yang terjadi serta untuk.menemukan tersangkanya. Seperti.yang diterangkan pada pasal 1 butir (1) serta pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang mampu dianggap sebagai.penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima kewenangan khusus dari Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana mekanisme.penyidikan tindak pidana.judi online yang penyidik.unit cyber crime Subdit.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan, hambatan apa yang penyidik unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hadapi pada pelaksanaan.penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana.judi online di wilayah.hukum Polda Metro Jaya, serta bagaimana strategi.penyidik cyber crime Polda Metro Jaya mengatasi hambatan ketika.menangani tindak pidana.perjudian online di Wilayah.Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif eksploratif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Informan pada penelitian ini ialah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya, serta anggota Ditreskrimum Polda Metro. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen perkara tindak pidana perjudian online yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mekanisme penyidikan.tindak pidana judi.online yang Penyidik Unit. Cyber crime Subdit DitreskrimsusaPolda Metro Jaya lakukan. Mekanisme ini melibatkan aparat kepolisian dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa. Penyidik menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya ketegasan aturan hukum terkait perjudian online, perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan negara penyedia server judi online, serta keterbatasan peraturan dan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana siber. Polda Metro Jaya telah mengadopsi serangkaian strategi efektif dalam menangani tindak pidana perjudian online. Strategi tersebut meliputi pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan penyidikan, penggunaan bukti permulaan yang cukup, dan fokus pada penggunaan alat bukti elektronik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Polda Metro Jaya berharap dapat mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan kegiatan perjudian ilegal dan melindungi masyarakat. ......The act of searching for and gathering evidence, shedding light on illegal activity, and locating the suspect is known as investigation. According to KUHAP's article 1 point (1) and article 6 paragraph (1), an official of the Indonesian National Police with specific legal authority is what can be considered an investigator. The problems raised in this study are how the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by investigators of the cyber crime unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, what obstacles are faced by investigators of the Ditreskrimsus Polda Metro Jaya cyber crime unit in the implementation of criminal investigations related to online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction, and how the strategy of cyber crime investigators of Polda Metro Jaya overcomes obstacles in handling online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction. This research uses qualitative research. This type of research is exploratory descriptive research with quantitative and qualitative approaches. The informants in this research are the Directorate of Special Criminal Investigation of Polda Metro Jaya, Public Relations of Polda Metro Jaya, and members of Ditreskrimum Polda Metro. Secondary data used in this research includes legislation, research results, case documents of online gambling crimes that have been handled by Polda Metro Jaya. The results of the research and discussion elaborate the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by Investigators of the Cyber crime Unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This mechanism involves police officers in receiving reports, conducting investigations, and reporting the results of investigations to prosecutors. Investigators faced several obstacles, including the lack of firmness of legal rules related to online gambling, differences in legal views between Indonesia and the countries providing online gambling servers, as well as limited regulations and coordination in cyber crime investigations. Polda Metro Jaya has adopted a series of effective strategies in dealing with online gambling offenses. These include a structured approach to investigation planning, the use of sufficient preliminary evidence, and a focus on the use of electronic evidence. By applying this approach, Polda Metro Jaya hopes to address the complex challenges associated with illegal gambling activities and protect the public.