Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini berjudul Dampak Operasional Multinational Corporations terhadap masyarakat lokal yang mengambil objek penelitian pada PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Tulisan ini berisi telaah akademis tentang implementasi dari program pengembangan masyarakat (Community development) dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR PT Freeport Indonesia adalah program yang lazim digunakan sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang telah terkena dampak akibat eksploitas pertambangan yang dilakukan. Kasus ini dikaji dengan perspektif hubungan internasional karena keberadaan MNC sebagai Non state actor yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara dan beroperasi melalui foreign direct investment (FDI) dan berinteraksi di wilayah negara lain. MNC di wilayah negara berkembang diperlakukan sama dan merata sebagaimana kapasitas sebuah negara, bahkan kadang-kadang negara penerima (host country) tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindak-tanduk perusahaan raksasa tersebut. Untuk melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat, pemerintah meminta PT Freeport Indonesia serius dalam program pengembangan masyarakat ini. PT Freeport Indonesia menanggapi hal tersebut dengan melakukan program yang disebut dengan program Dana Kemitraan yang bekerjasama dengan yayasan dan lembaga pengembangan masyarakat adat yang biasa disebut LPMAK. Lembaga ini dibentuk bersama sama oleh Perusahaan, Lembaga Adat, dan Pemerintah untuk menyalurkan dan mengelola dana kemitraan atau biasanya disebut dana 1% dalam beberapa program utama seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan lembaga adat, dan kegiatan keagamaan. Berdasarkan hasil penelitan, dapat dijelaskan dalam tulisan ini mengenai besaran alokasi dana kemitraan dan peruntukannya berdasarkan program program diatas. Dalam implementasi di lapangan secara umum program pengembangan masyarakat ini sudah berjalan baik dan dievaluasi dan diperbaharui setiap tahunnya. Hanya saja dalam implementasinya masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan dana bantuan dari tujuan utamaanya. Selain penjelasan mengenai dana kemitraan dipaparkan juga tentang penerimaan negara dan manfaat lainnya yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia, baik untuk Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan masyarakat adat pemegang hak ulayat yaitu Amungme dan Kamoro. Pada bagian terakhir tesis ini menjelaskan mengenai perkembangan iklim investasi. Menjelaskan mengenai kehawatiran investor akan kurangnya kepastian hukum dalam berinvestasi bagi MNC dan PMA lainnya. Selain itu membahas juga persoalan renegosiasi Kontrak Karya generasi kedua PT Freeport Indonesia. Kemudian membahas mengenai perubahan kebijakan negara tentang penanaman modal di Indonesia yang dianggap sangat liberal dan berpihak kepada kaum kapitalis global.

---

ABSTRAK
The title of this thesis is Dampak Operasional Multinational Corporations (MNC) Terhadap Masyarakat Lokal: Studi Kasus PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005 which object is based on the research at PT. Freeport Indonesia Mimika District. The thesis is an academic writing about the implementation of community development program in the shape of corporate social responsibility (CSR). The CSR of PT. Freeport Indonesia is a program that is accustoms to be used as the general companies do in order to show the responsibility to the societies that are affected by the mine exploitation that is conducted. The case is studied in the international relations perspective since the establishment of MNC as Non state actor which their roles across the nation sovereignty, operate through foreign direct investment (FDI), and interact in the region of other countries. MNC in the developing countries is treated equally based on the capacity of a country, and sometimes the host country is helpless for things that are conducted by this gigantic company. To protect the society and to minimize the negative effect to the environment and socio culture, the government orders PT. Freeport Indonesia to seriously handle the community developing program. As the answer, PT. Freeport Indonesia establish Dana Kemitraan program under the cooperation with institution and culture developing society yang which is called LPMAK. The institution was established in co operation between Company, Culture Society, and Government in order to distribute and process the partnership budget or it is usually called as 1% budget in some of main programs, such as education, health, economy, culture, and religion. Based on the research, it can be explained in this thesis about the amount of the budget and its posts according to the program mention above. The implementation, generally, the program has run well and they are evaluated annually. However, there are still some lack ness and miss posting of budget from its main goal. Besides the explanation about the partnership, the benefits that are given by PT. Freeport Indonesia, to the government, Central, Province, District, and culture society the owner of ulayat right, that are Amungme and Kamoro are also mentioned. At the end of the thesis describes the investment progress. Describe the worrisome and the weakness of regulation or law in investing for MNC and other PMA. Besides, it discusses the problem of Kontrak Karya PT. Freeport Second Generation renegotiate. Also discuss the change of policy about investment in Indonesia that is considered liberal and on the side of global capitalism.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Publik di Tingkat Lokal dalam Kasus Analisis Interaksi Aktor dalam Kebijakan Bus Rapid Transit di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2014. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan politik negara terpusat, sehingga kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Salah satu inovasi dari kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah bus Transjakarta, yang merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Transjakarta yang telah beroperasi sejak 2004 hingga saat ini ternyata masih belum menjadi solusi bagi kemacetan dan masalah tranportasi di DKI Jakarta. Perubahan status lembaga yang menaungi pengelolaan teknis Transjakarta ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun sudah tiga kali mengalami perubahan status hingga tahun 2017 belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan transportasi di DKI Jakarta tahun 1960-1997, tahapan awal dalam perumusan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2004, dan analisis interaksi aktor dalam perubahan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2006-2014. Analisis interaksi aktor didalamnya, termasuk proses konsultasi, pelibatan dan akomodir kepentingan aktor yang mempengaruhi perubahan status BP menjadi BLU Transjakarta. Disamping itu analisa juga dilakukan pada interaksi aktor dalam proses formulasi dan evaluasi alternatif dalam kebijakan BUMD PT Transjakarta. ...... This study discusses the Politics of Public Policy at Local Level, in the Case of Interaction Analysis of Actors in Bus Rapid Transit Policy in DKI Jakarta in 2004 - 2014. The position of Jakarta as the capital of the state makes Jakarta becomes main central government, economic and political activities, due to that reason congestion can not be avoided. One of the innovations of transportation policy issued by the Government of DKI Jakarta is Transjakarta bus, which is the first Bus Rapid Transit (BRT) transportation system in Southeast. This system has been operating since 2004 ago. Transjakarta, is still not a solution for traffic congestion and transportation problems in Jakarta. Changes in the status of institutions that overshadowed Transjakarta's technical management were not directly proportional to the effectiveness of services perceived by the community. Although it has undergone three status changes until 2017, there id no significant changes have occurred. This research will also discuss about the transportation policy paradigm change in DKI Jakarta in 1960-1997, the initial stage in the formulation of the bus rapid transit policy in DKI Jakarta in 2004, and the analysis of actors interaction in bus rapid transit policy change in DKI Jakarta in 2006-2014. Interaction analysis of actors therein, including consultation process, involvement and accomodation of actors interests that affect the change status of Transjakarta. Besides, the analysis of the interaction betweem the actors in the formulation process and alternative policy evaluation in Regional SOE’s PT Transjakarta.

Abstrak :
Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali. Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara. Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006. Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two. It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.

---

ABSTRAK
This study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang proses pembuatan keputusan pemerintah Malaysia untuk mengembangkan komoditas biodiesel sawitnya dengan membuat kebijakan National Biofuel Policy NBP pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan tersebut didasarkan kepada dua bentuk pengaruh yang ada, yaitu social learning dan external inducement. Kedua bentuk pengaruh tersebut telah berhasil mendorong Malaysia dalam membuat keputusannya dan mulai merumuskan kebijakan NBP pada 2005 hingga terbentuk pada tahun 2006. Pada akhirnya, kebijakan ini cukup berhasil dalam mewujudkan tujuan awal dibuatnya. Kebijakan NBP berhasil mendorong adanya pembentukan standar biodiesel sawit yang kemudian setara dengan standar biodiesel internasional. Kebijakan NBP juga berhasil mendorong ekspor biodiesel sawit, terlebih lagi setelah standar internasional tersebut tercapai.

---

ABSTRACT This research discussed the Malaysian government decision making process in developing its palm oil biodiesel commodity by formulating the National Biofuel Policy NBP in 2006. To analyze it, qualitative method and secondary data were used . The findings on this research showed that the decision making process is based on two forms of influences, namely social learning and external inducement. Those influences succeeded in affecting Malaysia rsquo s decision making process, which led Malaysia to formulating NBP in 2005 to its completion. In the end, the policy is successful enough in accomplishing its initial goals. NBP succeeded in pushing the formation of a palm oil biodiesel standard which is on compliance with the international biodiesel standard. NBP also succeeded in promoting palm oil biodiesel export, especially after international standard had been met.

Abstrak :
Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia pada pengelolaan TPST Bantargebang, September 2015 ndash; Juli 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa PT GTJ dan PT NOEI mengalami kendala dalam proyeksi pengelolaan TPST Bantargebang. Kendala tersebut terjadi akibat tidak tercapainya breakeven point pada proses waste to energy. Konflik kepentingan muncul ketika PT GTJ dan PT NOEI menggunakan kemampuan sumber daya dalam mempengaruhi regulasi Pemprov DKI Jakarta. Konflik kepentingan menyebabkan Pemprov DKI Jakarta memutus kontrak kerja sama dengan PT GTJ dan PT NOEI. ......This Thesis elaborated the conflict of interest between the provincial government of Jakarta with PT Godang Tua Jaya and PT Navigat Organic Energy Indonesia on the management of Bantargebang Integrated Waste Management Facility during September 2015 until July 2016. This Skripsi using qualitative methods based on primary and secondary data. PT GTJ and PT NOEI have had issues in the projection of management Bantargebang Integrated Waste Management Facility. The issues started when the breakeven point was not reached at the waste to energy process. Conflict of interest arose when PT GTJ and PT NOEI decided to use their resources to influence the regulations made by the provincial government of Jakarta, and let to the provincial government of Jakarta ending the cooperation contracts with PT GTJ and PT NOEI.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis sifat hubungan negara dan bisnis yang memfasilitasi berbagai pelanggaran dalam perpanjangan kontrak privatisasi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings tahun 2014. Analisis tersebut ditujukan untuk memperluas pemahaman mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam upaya reformasi tata kelola BUMN secara umum, dan implementasi program privatisasi secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti menggunakan teori patrimonial oligarkis Hutchcroft, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran pada perpanjangan kontrak privatisasi JICT merupakan praktik Booty Capitalism yang difasilitasi oleh hubungan negara dan bisnis yang bersifat patrimonial oligarkis. Kondisi demikian memunculkan konflik politik antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sifat hubungan negara dan bisnis yang patrimonial oligarkis merupakan akar permasalahan dari berbagai hambatan yang muncul dalam upaya mereformasi tata kelola BUMN di Indonesia pasca Reformasi, khususnya implementasi program privatisasi. ......This undergraduate thesis analyzes the nature of state and business relations, which facilitates various law violations in the extension of JICT privatization contract between Pelindo II and Hutchison Port Holdings in 2014. The purpose of this research is to expand the understanding of causes of problems arising in the efforts to reform state-owned enterprise governance in general, and the implementation of privatization program in particular. This research utilized qualitative method through combining primary and secondary data. Based on researcher's analysis using Hutchcroft’s patrimonial oligarchic theory, this study demonstrates that various law violations which were perpetrated in the privatization contract extension of JICT is a practice of Booty Capitalism which was facilitated by state and business relation with patrimonial oligarchic nature. Political conflict between stakeholders emerged as the outcome of such condition. This study concludes that patrimonial oligarchic state-business relations is the underlying cause of various obstacles which arise in the effort to reform state-owned enterprise governance in the Post.

Abstrak :
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah ‘berani’ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.

---

The 2012 election for DKI Jakarta Governor is a main target of every political parties, including the PDI Perjuangan. The strategic status and position of DKI Jakarta prompted all PDI Perjuangan elites to involve in underlining their stances. The infusion of many opinions in the PDI Perjuangan internal ignited distinctive political dynamics therein besides other external factors. The source of this political dynamics is the consideration of the party elites who intended the domination of mutual dominant party role (as candidate). Elites who were represented by Megawati intended to field their own proteges as candidate while other elites who were represented by Taufiq Kiemas intended the party to form a coalition with the incumbent by fielding the PDI Perjuangan candidate as the candidate of vice governor. This political division is related to the legislative chair won by the PDI Perjuangan in Jakarta, the evaluation in the leadership of the incumbent, political consideration for 2014 General Election, etc. The development of political situation in DKI Jakarta also influenced the internal disputes, especially when several lesser political parties showed that they had the intention of joiningnother major parties. The thesis finds many political factors which constituted the background of PDI Perjuangan’s consideration in determining the party’s candidate. Eventually, the PDI Perjuangan fielded Joko Widodo as the governor candidate during the 2012 Governor Election. The decision to field Joko Widodo is very interesting to be researched because the PDI Perjuangan eventually showed its bravery to field a figure who didn’t master the political and social of DKI Jakarta at the time.

Abstrak :
Sebagai sebuah negara yang tergolong sebagai rentier state, pemerintah Qatar cenderung memiliki toleransi yang terbatas terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Akan tetapi, dalam masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022, muncul kritik dari organisasi internasional terkait isu eksploitasi pekerja migran. Tanggapan pemerintah Qatar ditunjukkan secara lebih terbuka dengan menerapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, di antaranya penghapusan sistem sponsor (kafala), penetapan upah minimum, perubahan sistem rekrutmen, dan lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah Qatar menerima kritik dari dunia internasional dan melakukan reformasi kebijakan terkait pekerja migran selama masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022. ......As a rentier state, the government of Qatar tends to have limited tolerance for criticism and disagreement. However, during the preparation for the 2022 World Cup, there was criticism from international organizations regarding the issue of exploitation of migrant workers. The Qatari government's response was shown more openly by implementing a series of policy reforms to improve the protection of migrant workers, including the abolition of the sponsorship system (kafala), establishing a minimum wage, changing the recruitment system, and others. Using qualitative methods, this research aims to understand the reasons why the Qatari government accepted international criticism and implemented policy reforms related to migrant workers during the preparation for the 2022 World Cup.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tentang strategi kebijakan tata kelola modal asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi setelah krisis di tahun 1997-1998 hingga 2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi kebijakan tata kelola investasi asing Indonesia dan Tiongkok dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1997-1998 hingga 2012. Penelitian ini adalah eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan menggunakan ekonomi-politik Keynesian, teori otonomi relatif negara (Bob Jessop), dan konsep makroekonomi dan mikroekonomi. Hasilnya ialah posisi dan peran modal asing mengalami pasang-surut dalam kontribusi terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi di kedua negara. Lalu, karakteristik Indonesia lebih mengarahkan modal asing di sektor ekstraktif sedangkan Tiongkok lebih mengarahkan modal asing untuk masuk sektor manufaktur dan pengembangan teknologi. Hasil penelitian skripsi menunjukkan Tiongkok berdasarkan indikator makroekonomi lebih berhasil mengelola modal asing dibandingkan Indonesia. Namun berdasarkan indikator mikroekonomi, kedua negara tersebut masih mengalami masalah dalam tata kelola modal asing yakni meningkatnya kesenjangan kekayaan serta masalah kerusakan lingkungan. ...... This thesis examines policy strategies to govern foreign capital of the Republic of Indonesia in comparison with that of the People Republic of China (PRC) during economy recovery after crisis in 1997-1998 until 2012. Problems studied in this thesis are how the two states govern foreign investment during economic recovery between 1997-1998 and 2012. This research is an explanatory research using qualitative methods. This research employs Keynesian political economy approach, the theory of the relative autonomy of the state (Bob Jessop), and the concept of macroeconomics and microeconomics in explaining both state’s foreign capital governance. The study finds that position and role of foreign capital have ups and downs in contributing to economic recovery and development in both countries. Indonesia emphasized more on direct foreign investment in the extractive sector, while China more on manufacturing sector and investment on high technology. In the end, based on macroeconomic indicators, China is more successful in managing foreign capital than Indonesia. However, based on microeconomic indicators, both countries are still experiencing problems in governing foreign capital in order to reduce economic gap and cope with environmental degradation.