Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas gerakan bawah tanah yang berkem_bang di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Titik perhatian utamanya adalah hubungan gerakan bawah tanah dan konteks politik yang lebih luas. Ketika pemerintah militer Jepang melakukan penekanan terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Jawa, muncul kelompok-kelompok perlawanan yang kemudian dikenal dengan sebutan gerakan bawah tanah. Gagasan yang diangkai oleh gerakan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan kelanjutan dari perkembang_an politik masa pergerakan. Hal yang sama berlaku bagi jaringan yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan melihat gerakan bawah tanah sebagai kelanjutan zaman pergerakan, bukan berarti tidak ada keunikan atau ciri yang khas sehingga membuatnya ber_beda dalam perjalanan sejarah Indonesia. Munculnya gerakan-gerakan seperti itu dikarenakan ada berbagai faktor yang mendukungnya. Munculnya keinginan untuk merdeka dan realitas politik yang tidak sesuai dengan harapan kelompok-kelompok gerakan bawah tanah melahirkan aksi-aksi yang berbeda yang sangat tergantung pada kondisi-kondisi lokal."

"Soetomo adalah salah satu tokoh pergerakan yang paling penting. Ia mulai terlibat dalam pergerakan semenjak awal yaitu pada awal abad xx ketika pergerakan masih bergerak dalam lingkungan lokal (baca etnis) sampai tahun 1930-an ketika pergerakan sudah masuk ke dalam lingkungan nasional (baca Indonesia). Dia juga merupakan contoh tokoh pergerakan yang mulai terlibat masih berwawasan lokal sampai kemudian berwawasan nasional. Pada tahun 1908, Soetomo sebagai salah seorang kaum muda mendirikan perkumpulan Boedi Oetomo. Perkumpulan ini memang bukan merupakan perkumpulan yang pertama didirikan di Jawa oleh orang Jawa, karena sebelumnya sudah ada perkumpulan didirikan di Jawa oleh orang Jawa. Tetapi Boedi Oetomo merupakan pertama di Jawa yang didirikan oleh kaum muda dan bukan kaum tua dan priyayi tinggi. Struktur organisasinya terdiri dari pengurus pusat dan lokal. Bentuk organisasi seperti ini merupakan hal yang baru dalam masyarakat jawa. Di samping itu Boedi Oetomo juga merupakan perkumpulan pertama yang keanggotaannya tidak hanya terbatas dari lingkungan priyayi, tetapi kaum muda dan orang particulier. Tahun 1924, Soetomo mendirikan Indonesische Studieclub di Surabaya. Perkumpulan ini bertumpu dalam tiga hal, yaitu: Kaum terpelajar, bekerja dan persatuan. Kaum terpelajar adalah mereka yang memiliki pengetahuan --agama, ekonomi, politik, hukum atau kebudayaan. Kaum terpelajar ini yang mempunyai darma mendidik dan memimpin kaum terpelajar. Sedangkan persatuan adalah penyatuan kekuatan-kekuatan kecil dari pihak menjadi satu dalam kekuatan besar untuk berhadapan dengan pihak sana. Bagi Soetomo--antara tahun 1923 sampai tahun 1930--persatuan adalah kesatuan wilayah. Hal ini dapat diketahui dari anggota Indonesische Studieclub yang berasal dari berbagai perkumpulan di Indonesia seperti dari Moehammadijah, Persatoean Minahasa, Sarekat Ambon, Timorsch Verbond, Sarekat Madoera, Boedi Oetomo, Sumatranen Bond dan Pasoendan. Karena berasal dari berbagai pulau di Indonesia maka peringatan ulang tahun Indonesische Studieclub disebut Hari Interinsullair (hari perhubungan pulau-pulau di Indonesia). Bekerja adalah melakukan tindakan nyata atau tidak nyata untuk memperbaiki keadaan rakyat Indonesia. Diantaranya bentuk kerja yang tidak nyata mendirikan bibliotheek atau memberi pengetahuan terapan seperti masalah pajak atau kehidupan Islam modern. Sedangkan bentuk kerja yang nyata seperti kerjasama Indonesische Studieclub dengan Moehamadijah mendirikan poliklinik Moehammadijah untuk rakyat kampung di Surabaya. Dalam kerja menurut Soetomo dapat dilakukan dengan cara kerja sama atau tidak kerja sama dengan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Pola dari Indonesische Studieclub inilah yang kelak menjadi dasar kegiatan Soetomo baik dalam Persatoean Bangsa Indonesia yang didrikannya tahun 1930 ataupun dalam Partai Indonesia Raja yang didrikan Soetomo tahun 1935."

"Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian internasional, mengembangkan hubungan antara bangsa-bangsa untuk meningkatkan membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Di Indonesia, salah satu bantuan yang diberikan PBB adalah dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1949 - 1969. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana peran PBB dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, artikel masalah, surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, serta wawancara. Masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1954 - 1957 menjadi masalah yang setiap tahun rutin dibicarakan di PBB. Pengajuan masalah ini ke forum PBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan masalah sengketa Irian Barat tidak dapat lagi diselesaikan melalui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Bahkan secara sepihak pada tahun 1952, Pemerintah Belanda memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam Undang-Undang Dasar Belanda, sebagai wilayah jajahannya. Dari hasil penelitian penulis, PBB mempunyai peran yang cukup penting dalam menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat dari tahun 1949 - 1969 dan dapat dibagi dalam dua periode yang berbeda. Dari tahun 1949 hingga awal tahun 1962, PBB tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, hanya berhasil membuat suatu kompromi sementara pada Konperensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, serta Resolusi 915 (X) tahun 1955 yang dalam prakteknya tidak berdayaguna. Ketidakberhasilan tesebut disebabkan adanya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi melawan Uni Soviet dan kelompoknya yang berpaham komunis. Akibatnya peran PBB dalam menyelesaikan masalah ini dalam prakteknya selalu dipengaruhi oleh kepentingan nasional dari kedua negara adikuasa tersebut juga berpengaruh terhadap sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB lainnya. Dalam perkembangannya kemudian, ketidakberhasilan PBB tersebut membuat situasi semakain eksplosif. Dengan memanfaatkan situasi Perang Dingin Indonesia berhasil menarik pihak Amerika Serikat untuk mendesak Belanda agar mau berunding kembali. Pada akhirnya berkat desakan pihak Amerika Serikat dan pendekatan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, Pemerintah Belanda bersedia untuk melakukan perundingan kembali. Kesempatan yang ada ini dipergunakan oleh U Thant untuk membantu melancarkan perundingan dengan menyediakan tempat perundingan yaitu, di Markas Besar PBB di New York. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, dapat disepakati bahwa daerah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia lewat bantuan PBB. Bantuan berikutnya yang diberikan oleh PBB adalah mendirikan suatu Pemerintahan Sementara yang disebut United Nations Temporary Executif Authority (UNTEA) yang bertugas dari tanggal 1 Oktober 1962 - 1 Mei 1963. Setelah masa pemerintahan UNTEA selesai PBB membentuk suatu fund in trust yang diberi nama Fund of the United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI). FUNDWI ini dibentuk untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah Irian Barat. Pada akhirnya masalah Irian Barat benar-benar dapat diselesaikan dan menjadi wilayah Republik Indonesia setelah diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 dengan bantuan dan nasihat dari PBB."

"ABSTRAKSalah satu dampak positif dari Perang Dunia I adalah berkembangnya pola hubungan berdimensi, baru antara. Indonesia dan Australia. Peristiwa ini telah mernpertemukan dua kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Puncak dari interaksi ini melahirkan satu kerja sama yang padu, antara kedua kelompok masyarakat. Satu hal yang menarik dari interaksi ini adalah terja_linnya kerja sarna antara kelompok masyarakat pendatang dan kelompok masyarakat Australia (kaum buruh). Peristiwa ini menjadi menarik mengingat dalam sejarah hubungan kaum buruh Australia dengan buruh pendatang, selalu memperlihatkan pola permusuhan. Dalarn skripsi ini penulis mencoba mencari sebab timbulnya pola lain ini. Seperti diketahui bahwa nilai dasar kaum buruh Australia adalah konsep mateship, yaitu hubungan persaudaraan yang akrab dan dekat antar sesama buruh. Nilai dasar ini mempunyai dua sisi yang kontradiktif yaitu sifat egaliter dan rasis. Kedua nilai inilah yang akan menentukan pola hubungan kaum buruh Australia dengan masyarakat pendatang. Sifat rasis akan muncul seandainya buruh pendatang dinilai akan menggangu sistem kerja (pola penggajian dan pemberian fasiltas lainnya) yang sejauh ini berlaku. Sebalik_nya kalau indikasi di atas tidak tampak, maka bentuk interak_si akan dilandasi oleh nilai egaliter. Dalam berhubungan dengan masyarakat pendatang dari Indonesia, nilai egaliterlah yang paling membersit. Munculnya sisi egaliter ini disebabkan para pendatang tidak menggangu sistem kerja buruh setempat. Para pendatang sudah mempunyai lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak menyerobot kesem_patan kerja buruh Australia. Sehingga ketika bangsa Indonesia mengadakan perlawanan terhadap pemerintah (Hindia) Belanda, maka usaha mereka ini dengan mudah mendapat simpati dan ban_tuan dari kaum buruh Australia.

---

"

"ABSTRAKPembunuhan yang terjadi terhadap tiga Pejabat Kolonial di Bengkulu pada abad ke-19, merupakan sebagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan dominasi Belanda. Pembunuhan yang terjadi di Bengkulu merupakan reaksi terhadap masuknya sistem kolonial, baik itu pada masa Inggris 1807 maupun pada masa pemerintahan Belanda 1833-1873. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai pambunuhan yang dilakukan oleh rakyat Bengkulu terhadap Residen Thomas Parr (1807), Asisten Residen Knoerle dan van Amstel. (1833, 1873). Data mengenai pembunuhan ini diperoleh dari Arsip Nasional RI, Perpustakaan Perta_nian dan Biologi, Bogor, Cerita rakyat yang ada di Bengkulu. Dari hasil penelitian menunjukkan latar belakang terjadinva pembunuhan terhadap pejabat kolonial adalah masalah campur tangan pihak kolonial dalam sistem pemerintahan tradisional, atau adanya campur tangan pihak asing terhadap sistem pemerintahan yang telah ada di Bengkulu. Selain itu pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem pemerin_tahan desa yang baru dengan jalan memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dan Pembagian Marga untuk daerah Lais. Walaupun cara ini dilakukan Belanda setelah diadakan penghapusan kerajaan yang ada di daerah Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Lemau, Sungai Itam, Silebar dan Anak Sungai, yang dimulai tahun 1881 hingga 1870. Selain itu, pembunuhan ini juga disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam bidang ekono_mi, yaitu dalam masalah tanam paksa, yang dimulai pada tahun 1833, serta diharuskan pada tahun 1872 dan sebagai gantinya pemerintah Belanda menetapkan Pajak Kepala, sehingga kemakmuran masyarakat menurun, dan ini menyebabkan terjadinya gerakan pembunuhan terha_dap pejabat kolonial di Bengkulu. Usaha Belanda untuk memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dapat diterima setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. lni merupakan kekalahan pemerintah Belanda dalam ikut serta mengatur kehidupan adat yang ada di Bengkulu.

---

"

"Pemogokan buruh pernah terjadi di beberapa perusahaan seperti perusahaan air minum, listrik, kereta api dan perusahaan perkebunan. Salah satu kasus pemogokan buruh yang penulis ungkapkan adalah kasus pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur dari tahun 1950-1958.Memang penulis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan semua kasus pemogokan buruh di perkebunan Sumatera Timur, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa kasus sebagai mewakili dari kasus pemogokan lainnya. Sementara itu penulis memilih kasus pemogokan yang berhasil dan kasus pemogokan yang tidak berhasil di perkebunan Sumatera Timur setelah kasus-kasus diseleksi berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang ada.Penulis mempergunakan metode deduktif dalam membahas masalah kasus-kasus pemogokan secara umum, yang kemudian penulis baru memusatkan perhatian secara khusus pada pembahasan kasus-kasus pemogokan yang telah dipilih sebagai obyek penulisan skripsi.Penulis memperoleh data-data dari beberapa perpustakaan terutama perpustakaan BKSPPS, Medan (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Swasta) yang cukup menyediakan arsip-arsip pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur pada tahun 1950-an. Penulis berusaha menganalisis data-data tersebut apakah relevan atau tidak dengan obyek pe_nulisan skripsi. Selain itu penulis menginterpretasikan data-data yang ada untuk menutupi kekurangan data-data yang lainnya.Penulis menyimpulkan bahwa pemogokan buruh perkebunan disebabkan oleh rasa ketidakpuasan pihak buruh terhadap kebijaksanaan majikan. Ketidakpuasan pihak buruh menjadi sebab-sebab pemogokan. Sebab-sebab pemogokan buruh perkebunan tidak saja disebabkan oleh sebab ekonomi saja, melainkan pemogokan buruh perkebunan Sumatera Timur dipengaruhi juga oleh sebab politik, sosial maupun psikologi.Proses penyelesaian pemogokan buruh perkebunan cukup lama, karena masing-masing pihak tripartie (pihak buruh, majikan dan pemerintah) mempunyai interpretasi yang ber_beda, sehingga pihak buruh tidak selalu puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan majikan maupun pemerin-tah. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang menga_tur perselisihan perburuhan, namun peraturan itu tidak berhasil pelaksanaannya, kaena pemogokan buruh perkebunan masih saja terjadi dan buruh menganggap bahwa pemogokan hanya dapat dihentikan bukan dengan peraturan itu tetapi dengan dipenuhi tuntutan mereka."

"Hubungan Australia-Indonesia merupakan hubungan bilateral dua negara yang menarik untuk diamati. Letak strategi dari posisi geografis kedua negara, menyebabkan kedua negara saling memperhatikan, terutama bilamenyangkut soal keamanan dalam negeri mereka. Pada waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Australia merupakan negara Barat pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersimpati pada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa ini merupakan awal tahun-tahun terbaik dari hangatnya hubungan kedua Negara. Sampai kemudian muncul isu Irian Barat yang diklaim Indonesia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hubungan kedua negara menjadi tegang dengan munculnya isu Irian Barat yang diklaim Indonesia. Dan sejak itu dimulailah sejarah panjang perdebatan antara kedua negara dalam masalah Irian Barat, untuk masa satu decade lebih (1949-1982)"

"Seperti yang telah diperlihatkan oleh Heather Sutherland, bahwa pada masa Hindia Belanda kaum menak (priyayi) mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan kenega_raan jika dibandingkan dengan rakyat Indonesia kebanyakan. Tidak sedikit dari kaum menak yang dijadikan pegawai tinggi (pangrehpraja) oleh Pemerintah Hindia Belanda, hal ini demi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda sendiri. Sehingga kaum menak pada saat itu menjadi sekelompok kecil saja orang yang dapat duduk di lapisan atas masyarakat Hindia Belanda. Kecuali di daerah-daerah tertentu (Peristiwa Tiga Daerah), rupanya gelora revolusi tidak banyak mempengaruhi kehidupan para menak. Setelah proklamasi kemerdekaan atau setidak-tidaknya sampai dengan akhir tahun 1940-an, Para menak tetap berada di lapisan atas.Hal inilah yang akan coba diperlihatkan oleh skripsi ini, terutama di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terutama sesudah agresi (aksi) militer I para menak tetap berada di lapisan atas bahkan kelihatannya dengan caranya sendiri-sendiri mereka mencoba mempertahankan kedudukannya. Ini terlihat pada diri Suriakartalegawa, Juarsa, Wiranatakusumah bahkan Sewaka. Negara Pasundan yang dibentuk Belanda pada tahun 1948, rupanya telah menjadi media baru bagi keberadaan (pengukuhan) kaum menak di Jawa Barat. Dengan bantuan Belanda mereka akhirnya menduduki posisi-posisi kunci dalam struktur pemerintahan Negara Pasundan. Bahkan bagi Sewaka sendiri yang notabene kaum menak yang beraliran republiken yang selalu menentang Negara Pasundan, adanya Negara Pasundan telah menaikkan kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi kaum republiken di Jawa Barat. Penelitian mengenai penulisan skripsi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1986, hal ini dilakukan mengingat begitu banyak sumber yang harus digali oleh penulis baik lisan (wawancara) maupun tulisan.Runtuhnya Negara Pasundan, demikian judul skripsi ini, darinya penulis mendapatkan kesimpulan yang antara lain, bahwa para menak yang sejak masa Hindia Belanda mendudu_ki lapisan atas dalam struktur masyarakat Indonesia, pada pasca proklamasi kemerdekaan atau setidak-tidaknya menjelang tahun 1950 kedudukan mereka tidak tergoyahkan. Tetapi sejak Negara Pasundan menyerahkan mandatnya dan daerah Jawa Barat digabungkan kembali ke dalam RI makes dominasi para menak kelihatannya ikut sirna. Runtuhnya Negara Pasundan jugs berarti gagalnya politik negara boneka Belanda di Jawa Barat dan Indonesia umumnya."

"Gerakan Theosofi merupakan salah satu elemen penting pembangkit kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat bumiputra ( Indonesia ) pada permulaan abad 20. Hal ini dimungkinkan karena organisasi Theosofi menjelma menjadi organisasi transisi yang menjalankan peran sebagai jembatan atau katalisator sebagian kaum intelektual terpelajar Indonesia yang tengah berubah dari masyarakat berpola pikir kolonial dan beridentitas kedaerahan kepada masyarakat baru yang menuju corak dan identitas nasional yang sesungguhnya. Peran ini dimungkinkan karena berpadunya konsep-kon_sep Theosofi dengan gagasan-gagasan asosiasi dalam konteks Politik Etika Pemerintah Hindia Belanda. Melalui konsep itu, pelbagai aktivitas serta kepeloporan tokoh-tokohnya yang sebagian besar kalangan penting dan terpelajar di Hindia-Belanda, organisasi Theosofi menjadi agen bagi terjadinya proses tranformasi ide-ide yang kemudian bermuara pada kesadaran kebangsaan yang kuat di antara masyarakat bumiputra terpelajar. Proses ini berjalan terus, bahkan ketika organisasi Theosofi perlahan pudar pengaruhnya sejak tahun 20-an. Penyebabnya : adanya warisan kalangan asosiasi pengikut Gerakan Theosofi berupa pranata pendidikan (sekolah guru dan sekolah Arjuna), yang tampaknya menjembatani munculnya perasaan-perasaan atau jiwa kebangsaan. Proses tersebut sama sekali tidak dimaksudkan para pelopor dan aktivisnya yang kebanyakan orang Eropa (Belanda) itu. Maka ketika nasionalisme yang sesungguhnya mulai muncul semenjak tahun 20-an, peran sebagai bapak angkat kaum intelektual Indonesia, yang antara lain telah mempengaruhi perkembangan nasionalisme awal, seperti yang tampak dalam organisasi BO, IP, dan Jong Java, tampaknya harus segera berakhir. Organisasi ini harus menyingkir dari kancah pergerakan nasional yang tidak lagi memberi tempat bagi para penganut gagasan asosiasi. Itulah sebabnya posisi Gerakan Theosofi menjadi sulit ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang secara tidak sadar atau tidak sengaja dibesarkan dan didewasakan, lewat kiprahnya yang sangat dinamis pada awal abad ini hingga tahun 1930-an."