Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anton Adriaan, author
Kewenangan lembaga praperadilan dalam memerintahkan penetapan status tersangka: studi kasus permohonan praperadilan MAKI terhadap KPK = Pre-judicial institutions' authority in ordering determination of suspect status: case study of MAKI pretrial requests to KPK
Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rhendra Kusuma, author
Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict
ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Dianita Prosperiani, author
Penemuan hukum oleh hakim melalui putusan yang bersperspektif perempuan dalam perkara kekerasan seksual: analisis putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 12/Pid/2015/PT.BGL = Judicial lawmaking through women's perspective judgment in sexual violence cases: analysis of Bengkulu District Court Decision number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and Bengkulu High Court Decision number 12/Pid/2015/PT.BGL
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library