Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persalinan operasi sesar pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X menurut faktor risiko yang mendorong terjadinya persalinan operasi sesar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode cross sectional. Pendekatan secara kuantitatif menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data rekam medis persalinan pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X, jumlah sampel sebanyak 240 responden. Faktor risiko pada ibu hamil meliputi umur ibu berisiko (< 21 tahun dan > 35 tahun) sebesar 28,8%, tinggi badan ibu berisiko (≤ 145 cm) sebesar 5,4%, jarak kehamilan berisiko (≤ 24 bulan) sebesar 25,4%, paritas yang berisiko (> 3 persalinan) sebesar 5%, graviditas yang berisiko (> 3 persalinan) sebesar 20,4%, proporsi ibu memiliki riwayat kegagalan kehamilan 22,9%, dan proporsi ibu memiliki riwayat operasi sesar sebesar 51,7%. Faktor risiko pada janin meliputi berat badan bayi berisiko (< 2500 dan > 4000 gram) sebesar 11,7%, proporsi denyut jantung janin tidak normal (< 120 dan > 160 kali/menit) sebesar 3,8%, umur kehamilan berisiko (< 37 dan ≥ 42 minggu) sebesar 5%, letak janin kondisi sungsang sebesar 5,8% dan kondisi lintang sebesar 2,9%. Kemudian, pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X yang memiliki faktor komplikasi obstetri 42,9%. ......This study aims to determine the description of cesarean delivery in BPJS Health patients at Hospital X according to the risk factors that encourage cesarean delivery. This research uses quantitative research with cross sectional method. The quantitative approach uses secondary data obtained from medical records of childbirth in BPJS Health patients at Hospital X, the number of samples is 240 respondents. Risk factors for pregnant women include the age of the mother at risk (< 21 years and > 35 years) of 28.8%, the height of the mother at risk (≤ 145 cm) of 5.4%, the distance between pregnancy at risk (≤ 24 months) of 25, 4%, parity at risk (> 3 deliveries) by 5%, gravidity at risk (> 3 deliveries) by 20.4%, proportion of mothers having a history of pregnancy failure 22.9%, and proportion of mothers having a history of cesarean section 51, 7%. Risk factors for the fetus include at-risk baby weight (< 2500 and > 4000 grams) of 11.7%, proportion of abnormal fetal heart rate (< 120 and > 160 beats/minute) of 3.8%, gestational age at risk (< 37 and 42 weeks) by 5%, the position of the fetus in the breech condition by 5.8% and the latitude by 2.9%. Then, BPJS Health patients at Hospital X who have obstetric complications factors are 42.9%.

Abstrak :
Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang “memaksa” sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif. ......In the context of achieving universal health coverage, the mandatory health insurance mechanism is one step that can be taken to achieve this. However, problems were found in various countries, namely the difficulty of integrating the informal sector into programs which ultimately hindered countries from achieving UHC. In addition, the absence of institutions that oversee the informal sector and the absence of effective mechanisms that "force" the informal sector to join the program is a worrying condition because the informal sector is vulnerable to health hazards caused by its work. This study aims to examine the determinants of active participation status in compulsory health insurance programs among the informal sector and to examine innovations made in various countries when integrating the informal sector into program participation. Literature review is the method used in this study. Data sources were obtained from 5 online databases, namely, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, and WileyOnline Library. There are 12 studies included in this study. The results show that the majority of studies use social health insurance in implementing a mandatory health insurance program. The financial protection function in all the countries found is inadequate because the out-of-pocket level is still above the WHO threshold. There are 5 determinants related to enrollment and 7 determinants related to active participation. There are 4 determinants that can be intervened namely knowledge, level of education, counselling by the organizers and method of payment. Innovations were found such as implementing mandatory reviews for programs, providing incentives and developing effective communication strategies.

Abstrak :
Peserta PBPU nonaktif per Juli 2021 mencapai 16,6 juta, 3,3 juta lebih banyak dari pada Desember 2019. Data Laporan Pengelolaan Program Tahun 2020 menunjukkan pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki 224.149.019 peserta terdaftar JKN sedangkan pada 2020 berkurang sebesar 1.687.113 peserta. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini berbentuk narrative unsystematic review dengan pendekatan kualitatif. Pencarian artikel menggunakan basis data GARUDA Kemdikbud dan Google Scholar. Hasil pencarian ditemukan 7 artikel terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kepatuhan peserta berkisar antara 25,9-69%. Dari ketujuh artikel tersebut didapatkan bahwa peserta yang patuh membayar iuran JKN adalah peserta yang memiliki pendidikan tinggi, pendapatan tinggi, persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan, bekerja, berpengetahuan cukup, berkemauan membayar tinggi, dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mengimitasi kelompok rujukan. Pengetahuan menjadi faktor signifikan yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN. BPJS Kesehatan diharapkan untuk dapat lebih massif melakukan berbagai upaya edukasi melalui media sosial dengan melibatkan influencer sebagai brand ambassador untuk meningkatkan pengetahuan peserta JKN akan pentingnya kepatuhan membayar iuran JKN. ......Inactive PBPU participants as of July 2021 reached 16.6 million, 3.3 million more than in December 2019. Data for the 2020 Program Management Report shows that in 2019 BPJS Kesehatan had 224,149,019 registered JKN participants, while in 2020 it was reduced by 1,687,113 participants. This study identifies the factors that affect the compliance of independent participants in paying JKN contributions during the COVID-19 pandemic. This research is in the form of a narrative unsystematic review with a qualitative approach. Search for articles using the GARUDA Kemdikbud database and Google Scholar. The search results found 7 selected articles based on inclusion and exclusion criteria. In this study, it was found that the compliance level of participants ranged from 25.9–69%. From the seven articles, it was found that participants who obediently pay JKN contributions are participants who have a higher education, a high income, a positive perception of health services, work, have sufficient knowledge, are willing to pay high, and have a high tendency to imitate referral groups. Knowledge is a significant factor related to compliance with paying JKN contributions. BPJS Kesehatan is expected to be able to more massively carry out various educational efforts through social media by involving influencers as brand ambassadors to increase the knowledge of JKN participants about the importance of compliance with paying JKN contributions.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis cost of illness dan faktor-faktor yang berhubungan dengan cost of illness Peserta JKN dengan pelayanan Hemodialisis di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi observasional yang bersifat cross sectional, menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dan sampel merupakan seluruh data Peserta JKN dengan pelayanan hemodialisis beserta komplikasinya sesuai dengan inklusi dan eksklusi yang ditetapkan di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2016. Sampel yang diperoleh sebesar 137 Peserta JKN dengan Pelayanan Hemodialisis. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata cost of illness Peserta JKN dengan Pelayanan Hemodialisis selama setahun adalah Rp80.839.459, dimana kategori rendah (50,4%) dan tinggi (49,6%). Rata-rata total biaya per Peserta per tahun di FKTP Non Kapitasi sebesar Rp24.426, rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) sebesar Rp61.620.136, dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) sebesar Rp19.194.897. Faktor-faktor yang mempengaruhi cost of illness adalah pernah menggunakan tingkat perawatan rawat inap di rumah sakit (56,6%) dan sangat rutin berkunjung ke RJTL (84,6%). Variabel yang paling dominan adalah kunjungan berkala RJTL. ......This study aims to analyzes the cost of illness and factors associated with the cost of illness for JKN participants with hemodialysis services in West Java Province. This study used a quantitative approach with a cross-sectional observational study design, using Sample Data of BPJS Kesehatan 2015-2016. The sampling technique in this study was total sampling, that is all data on JKN participants who used hemodialysis services and their complications according to the inclusion and exclusion set in the area of West Java Province in 2015-2016. The sample obtained was 137 JKN participants with hemodialysis services. The results showed that the annual cost of illness for JKN participants with hemodialysis services was Rp80.839.459, in which the category was low (50.4%) and high (49.6%). The average total cost per participant per year in Non-Capitation FKTP was Rp24,426, while the average total cost of advanced outpatient care (RJTL) was Rp61,620,136, and the average total cost of advanced inpatient care (RITL) was Rp19,194,897.The factors that influence the cost of illness are participant that have used inpatient care rates in hospital (56.6%) and very routine visits to RJTL (84,6%). The most dominant variable was periodic RJTL visits.