Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemeriksa paten dan pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran teori teknologi informasi dari Dharma Oetomo (2002), pengukuran teori kompetensi dari Spencer dan Spencer (1993), untuk pengukuran kinerja menggunakan teori dari Bernadin dan Russel (1993) dan menggunakan teori Payaman (2005). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan responden sebanyak !11 orang. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan SPPS versi 18.0 windows. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: variabel teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 73,4%; variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 67,5%; dan terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi dan kompetensi terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 76,6%. Hal ini menunjukan bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi dapat memberikan kontribusi sebesar 76,6% terhadap kinerja sedangkan sisanya sebesar 23,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa teknologi informasi dan kompetenst SDM baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruk yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek. ......The research is conducted to know how far the influence of information technology and human resource competence to the performance of patent and trademark examiners of Directorate General of Intellectual Property Rights. The research is utilizing the measurement of information technology theory from Dharma Oetomo (2002), the competence theory measurement from Spencer and Spencer (1993), to the performance measurement from Bernadin and Russel (1993), and theory trom Payaman (2005). The method that had been used is the descrptive anlytical accompanied with 111 samples. The data was collected through quesioners and the analysis was processed by SPSS 18.0 windows. From the research result, it could be concluded that: information technology variable has the influence to the performance of patent and trademar examiners for 73,4%; and competence variable has the influence to the performance of patent and trademark examiners for 67,5%. From this research it could be concluded that information technology and competence factor may influence up to 76,6% to the performance of patent and trademark examiners and the other 23,3% is merely another factors. This research concludes that information technology and human resource competence whether as an independent or a combination factors clearly has a significant contribution to the performance of patent and trademark examiners.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penerapan e-birokrasi di Direktorat Paten yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, kemampuan manajemen dalam mengelola pelayanan paten berdasarkan gap 1 sampai dengan gap 4, dan tingkat penerapan e-birokrasinya. Penelitian ini mcrupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pcndekatan kuantitatif. Dengan menggunakan konsep service qualixy dari Zcithaml, Parasuraman dan Berry dilakukan analisis terhadap persepsi dan harapan pelanggan paten serta analisis terhadap persepsi manajemcn terhadap hampan pelanggan, persepsi manajemen terhadap spcsifikasi kualitas pelayanan, analisis spesifikasi kualitas pelayanan terhadap penyampaian layanan dan analisis penyampaian layanan tcrhadap komunikasi eksternal serta analisis tingkat penerapan e~birokrasi terhadap pclayanan publik. Dari hasil pcnelitian dapat dikctahui bahwa secara kcseluruhan tingkat penerapan c-birokrasi terhadap kepuasan pelanggan dinilai masih kurang karena masih ada kesenjangan antara harapan pelanggan terhadap penerapan e-birokrasi yang dirasakan oleh pelanggan. Hal tersebut tcrccrmin dari nilai servqual pcnerapan e-birokrasi yang bernilai negatif dan tingkat kepuasan yang berada dibawah scralus persen menunjukkan bahwa pelanggan masih belum puas terhadap pelayanan paten. Dan dari hasil penelitian terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola pclayanan paten diketahui bahwa pihak manajcmen belum mampu memahami apa yang diharapkan oleh pelanggan, belum menetapkan standar kualitas pelayanan dan juga belum dapal memenuhi kualitas pelayanan yang baik karena masih ada. kesenjangan dalam penyampaian layanan, serta belum dapat memenuhi ketepatan waktu pemberian paten kcpada pelanggan. Hal ini dikarcnakan kurangnya kcsesuaian teknologi informasi dengan pekerjaan,belum adanya orientasi pada riset yaitu belum adanya pengumpulan informasi tentang kualitas pclayanan yang diharapkan oleh pelanggan dan survey kepuasan pelanggan secara teratur,beIum adanya standarisasi tugas, kurangnya kerjasama tim, sert ketidaksesuaian pekerjaan dengan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Sehingga pcrlu lebih meningkatkan pengumpulan informasi tentang kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, penetapan standar kualitas pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan, serta perluasan dan terintegrasinya infonnasi yang belum menyeluruh sehingga partisipasi pelanggan belum optimal. ......This thesis discusses the implementation of e-bureaucracy in the Directorate of Patents which aims to measure the level of community satisfaction, service management capability in managing a patent based on the gap until the gap 4, and the level of implementation of e-bureaucracy. The study was descriptive using a qualitative approach which is supported by the quantitative approach. By using the concept of service quality from Zeithaml, Parasuraman and Berry performed an analysis of customer perceptions and expectations of patents as well as an analysis of management perceptions of customer expectations, perceptions of management on service quality specifications, quality specifications and analysis services for the delivery of services and analysis of service delivery and external communications level analysis of e-bureaucracy to public services. From the results of this research is that the overall level of implementation of e-bureaucracy to customer satisiiiction is considered still less because there are still gaps between customer expectations regarding the application of e-bureaucracy that is perceived by customers. This is reflected in the value of reliability and assurance of e-bureaucracy that is negative and below the level of satisfaction that one hundred percent indicates that customers are still not satisfied with the service patents. And from the results of research on the ability of management to manage service dalam patents known that the management has not been able memahami yang what is expected by the customer, not menetapkan services and standar kualitas juga dapat memenuhi not good service quality because there are still gaps dalam service delivery, and has not been able to meet timeliness of granting patents to the customer. This is because the lack of conformity with information technology jobs, the lack of orientation in the absence of research that is gathering information about the service quality expected by customers and customer satisfaction surveys on a regular basis, yet the standardization of tasks, lack of teamwork, and the incompatibility of work with education held by employees. So it needs to funher improve the collection of information about the quality of service expected by customers, setting standards of quality service in accordance with customer expectations, and the expansion and integration of information that has not been thorough so that customer participation is not optimal.

Abstrak :
Prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara berkesinambungan. Namun, kekayaan sumber daya laut tersebut belum membedakan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat pesisir karena kelompok nelayan justru menjadi kaum yang terpinggirkan. Masyarakat pesisir termasuk didalamnya nelayan terutama para generasi mudanya harus ditingkatkan kapabilitasnya, supaya dapat menghindarkan ketertinggalannya karena faktor kemiskinan. Penelitian ini mencoba merumuskan bentuk pola pemberdayaan yang sesuai bagi peningkatan kapabilitas kewirausahaan pemuda pesisir dalam mengelola potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan selama ini tidak dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah, kurang Iuasnya kemitraan dengan swasta dan stakeholder. Untuk penerapan pola pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapabilitas ketrampilan kewirausahaan pemuda yang sesuai dengan potensi sumber daya wilayah pesisir, harus memperhatikan berbagai dimensi yang berkembang seperti dimensi pengetahuan lokal, religi, ekonomi, kelembagaan dan politik. Pemberdayaan tersebut harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan keberlanjutan usaha, pembangunan ekonomi masyarakat dan wilayahnya. Pemberdayaan juga memerlukan pendampingan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi, serta adanya kemitraan yang luas antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam pengembangan usaha di wilayah pesisir. ...... Utilization of fishery resources management prospects Indonesia became one of the strategic economic activities to enhance community welfare, employment, foreign exchange earnings through exports and the State Revenue on an ongoing basis. However, the weaith of' marine resources has not contributed the maximum to the welfare of coastal communities as a group of fishermen became the marginalized. Coastal communities including fishermen, especially the younger generation should be increased capabilities, in order to avoid the catch because of poverty. This study tries to formulate an appropriate form of empowerment pattern for the increase in youth entrepreneurship capability in managing the potential for coastal fisheries and marine resources. The study used a qualitative approach descriptive method. The results showed that the implementation of empowerment has been unable to walk up and sustained because of lack of coordination of government, the less the extent of partnerships with the private sector and stakeholders. For the application of patterns in order to increase the capability of empowering youth entrepreneurship skills in accordance with the resource potential of coastal areas, should consider developing a variety of dimensions such as the dimensions of local knowledge, religious, economic, institutional and political. Empowerment must involve the community as major stakeholders in the planning, implementation, supervision, development and sustainability of business, community economic development and its territories. Empowerment also requires assistance in improving the knowledge, skills and access to information, as well as a broad partnership between communities, government officials and private business development in coastal areas.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang desain pelatihan teknopreneur berbasis nanoteknologi meoggunakan model desain pelatihan yang diperkenalkan oleh Blanchard dan Thacker. Model yang dikembangkan terdiri alas analisis kebutuhan pelatihan (/raining needs), teori pembelajaran (learning theory) yang digunakan, keterbatasan organisasi (organizational constraints), tujuan pembelajaran (learning objectives) dan tujuan pe!atihan tennasuk penyusunan KSiAs (knowledges, skills, atitudes), identifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung pembelajaran, penentuan metode dan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan menyusun peran tingkat evaluasi pelatihan. Objek penelitian ini adalah pelatihan Nano Camp Mahasiswa yang dise!eoggarakan oleh Masyarakat Nano Indonesia (MNI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. lnforman yang digunukan sebagai responden berasal dari kalangan peneliti nanoteknologi* MNI, Kementerian Riset dan Teknologi, dan organisasi lain yang menyelenggarakan pelatihan dan mcndukung pengembangan rekuopreneur. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peserta dengan latar belakang keilmuan antara sosial dan sains tidak perlu dibedakan dalam proses pelatihan. Penelitian ini akan menghasilkan desain pelatihan teknopreneur berbasis nanoteknologi. ......This thesis discusses the design of nanotechnology~based technopreneur training using the training design model introduced by Blanchard and Thackel. The model developed consist'i of the analysis of training needs (training needs)1 learning theory (learning theory), the limitations of the organization (organizational constraints), the purpose of learning (learning objectives) and training objectives including the preparation of KSAs (know!edges, skills, attitudes ), identification key factors that support learning, the determination of the appropriate methods and strategies to achieve learning goals, and develop training evaluation tools. The object of this study is the Nano Training Camp organized by the Indonesian Society for Nano (MNI). This study used a qualitative approach wth interviews and documentation. Informants are used as respondents from among nanotechnology researchers, MNI, Ministry of Research and Technology, and other organizations that provide training and support the development technopreneur. From the result showed that participants with a background of social science and science does not need to be distinguished in the training process. This research will result in the design of nanotechnology-based technopreneur training.

Abstrak :
Strategi kebijakan layanan informasi di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri belum mampu mémberikan pelayanan informasi sesuai harapan public, Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana agar strategi kebijakan pelayanan informasi menjadi lebih efektif dalam merumuskan strategi berdasarkan empat teori George Edward HI yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif yang mencoba untuk menjelaskan masalah yang dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengamatan dan wawancara. Wawancara terlibat informan kunci eksternal dan infernal, pembuat kebijakan dan pelaksana (wartawan dan masyarakat). Permasalahan da1am penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sitrategi kebijakan untuk rneningkatkan layanan informasi juga untuk menganalisis masalah-rnasalah yang mengharnbat penerapan strategi kebijakan untuk infonnasi publik di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Kementrian Hukum dan Hak AsaSi Manusia, dan mengidentifkasi hal-hal yang dapat menghambat strategi kebijakan. Teori yang digunakan dalam analisis terhadap pelaksanaan kebijakan strategi untuk meningkatkan layanan informasi ini dari George Edward III. Selanjutnya, untuk menganalisis strategi kebiiakan layanan informasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan strategi kebijakan pelayanan informasi memiliki dampak yang mendalam pada pelaksanaannya. Tapi, ada juga beberapa kelemahan dalam pelaksanaan di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri. Mengacu pada teori George Edward III, kelemahan pada Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri adalah aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. hal ini dapat ditingkatkan dengan koordinasi yang? jelas dan komunikasi, dan konsisten dengan pelaksanaan. Hasil penelitian juga menunjukkan memiliki dampak yang mendalam tentang pelaksanaan layanau informasi di Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri, meskipun ada beberapa kelemahan. Untuk menginplementasikan strategi kebijakan pelayanan informasi yang lebih baik, dapat menggambarkan langkah - langkah perumusan strategi menurut teori kollter.

---

The policy strategy of infomation service in Bureau of Public and Foreign Relations has not fulfill the public expectation of information service. Therefore, this research will explain how the information service policy strategy is to be more effective in formulating strategy based on four dimensions theory by Edward III namely communication, resources, disposition, and bureaucracy stmctnre. The approach of this research is descriptive-qualitative which tries to describe the problems being analyzed based on data collected liom the observations and interviews. The interviews involved key external and intemal infonners, policy makers and implementers (journalists and public). The problems in this research are How is the implementation of policy strategy for improving information service also to analyze the problems which constrain the implementation of policy strategy for public information in Bureau of Public and Foreign Relations ofthe Ministry of Law' and Human Rights, and to identity the things that can restrain the policy strategy for improving the public information. The theory used in analyzing the implementation of strategy policy for improving the information service is from Edward 111. Subsequently, to analyze the policy strategy of information service. The result describes that the implementation of policy Strategy of information service has deep impacts on the implementation. But, there are also some weaknesses in the implementation at Bureau of Public and Foreign Relations. Referring to the theory of Edward 111, the Weaknesses at Bureau of Public and Foreign Relations are the aspects of communication, resources, and bureaucracy structure. It can be improved by clear coordination and communication, and consistent with implementation. The result also shows that have deep impact on the implementation of information service at Bureau of Public and Foreign Relations, although there are some weaknesses. To implement better information service policy strategy, it can apply the steps of strategy formulation from Kollter theory.