Hasil Pencarian

Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query

Weliana Salim, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah

PPAT mempunyai peranan yang besar berkenaan dengan peralihan hak atas tanah, turut membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah berkenaan dengan peraturan mengenai tugas jabatan PPAT, peranan PPAT dalam peralihan hak atas tanah dan tanggung jawabnya atas akta yang dibuat, kemungkinan PPAT...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14505

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Emy Istiani Widyawati, author

Praktik jual beli tanah hak milik di hadapan pejabat pembuat akta tanah dikaitkan dengan peraturan pemerintah no 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan PPAT dalam praktik jual beli tanah hak milik dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang aktanya dibuat di hadapan PPAT. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif melalui pengumpulan data sekunder...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15470

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Rohaya, author

Pembebanan hak tanggungan atas beberapa hak atas tanah : Harta campur suami isteri, satu terdaftar atas nama isteri dan lainnya atas nama suami

Kasus dari pengalaman penulis yang di angkat dalam penulisan tesis ini menyebabkan penerimaan APHT dan warkahnya untuk didaftarkan menjadi lama, yang seharusnya sudah dapat diterima oleh Kantor Pertanahan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatangan APHT. Kantor Pertanahan awalnya tidak dapat menerima APHT dan warkah dimaksud dengan alasan bahwa pemberian...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16274

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Srihani Prasetyowati, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan harta tak bergerak pada harta bersama perkawinan

Dalam setiap perkawinan yang dilakukan apabila memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasti akan ada harta campur atau harta bersama dalam perkawinan kecuali diperjanjikan lain sebelum perkawinan dilangsungkan dengan membuat suatu perjanjian kawin. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dalam hal ini selaku pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16320

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endang Sulistyorini, author

Aspek-aspek pembuatan akta kesepakatan bersama yang menyertai akta hibah tanah: studi kasus di Jakarta Barat

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan karena ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah oleh karena...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16342

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ririn Mudrikah, author

Cacatnya sebuah akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara akibat tidak adanya pendidikan khusus pembuatan akta (Analisis akta jual beli tanah di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi)

Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16505

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Maretha, author

Keabsahan akta notaris tentang perjanjian akan jual beli yang harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya (Analisis kasus di Jakarta Barat)

Jual beli adalah perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam masyarakat. Jual beli hendaknya dituangkan dalam bentuk akta otentik. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Tetapi tidak semua masyarakat melakukan jual beli dalam bentuk otentik, khususnya yang memiliki keterbatasan dana dan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka seringkali melakukan jual beli secara...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16517

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alimah Sa`diyah, author

Tujuan kegiatan yayasan sebagai badan hukum sosial relevansinya dengan tugas dan fungsi notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, agar yayasan berfungsi sesuai dengan rnaksud dan tujuannya berdasarkan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16713

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Laurens Gunawan, author

Aspek manfaat pembuatan akta perjanjian perkawinan secara notariil (Analisis akta perjanjian kawin nomor x)

Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16457

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasan Halim, author

Pembatalan akta pelepasan hak dalam perolehan hak atas tanah bagi penerima hak (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573/K/PDT/1997 Tanggal 30 Juni 1999)

Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16438

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian