Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini desakan dart masyarakat pada pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government Governance) semakin kuat Dimana pemerintah harus lebih akuntabel, transparan, partisipasi, responsive, efektif dan efisien, dan patuh aturan hukum. Dalam upaya menciptakan Good Government Governance ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dari fungsi manajemen dan akuntansi. Pengendalian internal di suatu organisasi/instansi pemerintahan sangatlah panting, termasuk pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Adanya pengendalian internal yang baik di Direktorat Pembinaan TK dan SD, akan membantu instansi ini pencapaian tujuannya secara keseluruhan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dalam karya akhir ini akan dibahas tentang pengendalian internal yang ada di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sistem pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SO adalah dengan berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh COSO. Dimana pengendalian internal terbagi dalam lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Pengendalian internal di Oiraktorat Pembinaan TK dan SD sudah ada dan berjalan, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu Direklorat Pembinaan TK dan SD perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada pengendalian internalnya, agar Good Government Governance dapat tercipta di Direktorat Pembinaan TK dan SD."

"Pengendalian intern adalah suatu proses, dijalankan oleh manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut:- Keandalan pelaporan keuangan- Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku- Efektivitas dan efesiensi operasionalPengendalian intern sangat diperlukan untuk memelihara asset, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Bagian pertama karya akhir ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembahasan masalah, tujuan dan metode studi kasus,serta teknik pengumpulan data .yang digunakan dalam penulisan.Bagian kedua menjelaskan beberapa definisi, teori dan konsep mengenai pengendalian intern. Penulis menggunakan COSO sebagai panduan dalam penulisan studi kasus pengendalian intern di Pusat Perbukuan karena panduan ini sangat luas digunakan. Komponen pengendalian intern yaitu 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Resiko, 3) Aktivitas Pengendalian, 4) Komunikasi dan Informasi, dan 5) Pengawasan merupakan komponen yang menjadi perhatian dalam penulisan karya akhir ini. Bagian ketiga merupakan gambaran umum Pusat Perbukuan. Gambaran umum yang ditulis dalam karya akhir ini merupakan hasil pengamatan langsung di Pusat Perbukuan, juga dibatasi pada kelima komponen tersebut. Bagian Keempat merupakan pembahasan mengenai pengendalian intern yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ketiga disesuaikan dengan teori dan konsep pada bagian kedua. Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintahan Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengendalian intern di Pusat Perbukuan."

"PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia.Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 Tahun 2005.Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terdapat di daerah tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti.

---

The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable.

This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009.

The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones."

"Penelitian ini bertujuan untu mengetahui pengendalian internal aset tetap Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI. Pengendalian internal aset tetap yang diteliti adalah pengendalian internal aset tetap pada kejadian dan proses penting saat aset tersebut 1.diperoleh, 2.dihapus, 3.Inventarisasi, 4.pengamanan,dan 5.perawatan aset tetap. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan mengobservasi penatausahaan SIMAK BMN dan pengendalian internal aset tetap di Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI yang didominasi oleh aset persenjataan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan pada penghapusan aset persenjataan yang bernilai materil, dan aset yang sudah habis masa manfaat tetapi masih digunakan.Pada invetarisasi terdapat permasalahan, operator yang tidak mengikuti prosedur, permasalahan identifikasi registrasi aset tetap sehingga mempengaruhi pelaporan,pengambilan keputusan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap. Dari segi pengamanan belum ada tag aset. Perawatan terhambat permasalahan inventarisasi aset dan kurangnya anggaran.

---

This study aims to determine the internal control of fixed assets and Accounting Management System of State Property at Echelon Organizational Unit 1 TNI headquarters. Internal control of fixed assets under this study is the internal control of fixed assets at the prominent events and process at 1.acquisition, 2.disposal, 3.Inventory, 4.safeguard, and 5.maintenance process of fixed assets. Research using the case study method to observe SIMAK BMN administration and internal control fixed assets in Organizational Unit Echelon 1 TNI headquarters which dominated by weaponry.

The results showed there were problems in the elimination of weapons that has material values, and the assets that have expired or have no life-cycle but still used. In Inventory process there are problems, the operator does not follow the procedures, registration identification problem fixed assets that affect reporting, decision-making, security and maintenance fixed assets. In safeguarding asset, there is no asset tag. Major Maintenance problems were caused by inventory problems and a lack of budget."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi sistem pengendalian internal aset tetap pada suatu organisasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pengendalian internal aset tetap pada organisasi pemerintahan yaitu Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan yang nantinya dijabarkan secara deskriptif analitis. Dalam skripsi ini ditunjukkan bagaimana pengendalian internal aset tetap pada lima aspek yaitu perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap, inventarisasi aset tetap, pengamanan aset tetap, dan pemeliharaan aset tetap. Penelitian ini akan membahas kelima aspek tersebut berdasarkan teori serta prosedur dan kebijakan yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan.

---

This thesis discusses the evaluation of internal control system of fixed assets in a governmental organization. This thesis is qualitative research with case study approach to measure the implementation of governmental organization, BP2KP (Study and Development of Trade Policy Board). Furthermore, this thesis displays how the internal control of fixed assets in five aspects which are acquisitions, disposal, inventory, safeguard, and maintenance of fixed assets. This study discusses the five aspects which are based on theory as well as the procedures and policies in the form of legislation."

"Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD."

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

---

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities."

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."