Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Asset Life Cycle Management (Schumann and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap ; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektorinik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau. ......This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schumann and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) coordination meeting about asset management beetween regional financial and asset management agencies (BPKAD) and Regional Apparatus Organizations (OPD); v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau menggunakan delapan unsur yang terdapat di dalam Pedoman Kendali Mutu APIP, serta menganalisis strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Lubuklinggau. Dasar Hukum kelembagaan Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tahapan menganalisis dokumen, kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara, baru diambil kesimpulan, dan merumuskan strategi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Auditi APIP. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP. ......This study aims to analyse the suitability of the implementation of quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate using eight elements cointained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits and analyze and peer review guide, and as well as analyze the strategic that can be implemented to improve the quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate. The Lubuklinggau City Inspectorate is the APIP who reports directly to the Mayor of Lubuklinggau. Legal Basis for Lubuklinggau City Inspectorate Institution based on Lubuklinggau City Regulation No. 7 of 2016. The research methodology used a qualitative approaching, with the stages of analyzing documents, then confirming through interviews, then drawing conclusions, and formulating strategies.  The results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of Lubuklinggau City not fully in accordance with PKMA-APIP. Strategy that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA-APIP.