Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"Dengan menggunakan kerangka konseptual Elite capture of Participatory Initiatives dari Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, penelitian ini berupaya untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana elite capture yang telah berlangsung sekitar satu dekade dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo mendapat perlawanan dan berhasil diatasi oleh kelompok non-elite. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian eksplanatif. Peneliti melakukan field research dan wawancara mendalam bersama sejumlah masyarakat di Wae Rebo untuk pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture diakibatkan oleh ketidakpuasan atas hasil pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo oleh Lembaga Pelestari Budaya Wae Rebo (LPBW) di bawah pimpinan Frans Mudir semenjak tahun 2007 sampai 2022, yang relatif kurang memberikan dampak berarti bagi peningkatan partisipasi publik dan mobilitas sosial-ekonomi masyarakat Wae Rebo. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo turut didukung oleh keberadaan sejumlah kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, yang memiliki latar belakang pendidikan serta keterampilan di bidang organisasi dan pergerakan yang cukup baik. Keberadaan kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, dengan berbagai keterampilan serta pengalaman organisasi dan jejaring sosial yang dibangun pada saat mengenyam pendidikan di luar daerah, menjadi faktor pendukung dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan meningkatkan efektivitas gerakan perlawanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture memerlukan adanya pengorganisasian kelompok non-elite melalui pembiasaan kultur organisasi di antara kelompok non-elite, yang dapat dimaksimalkan dengan keberdaan sejumlah aktor individu dari kelas menengah.

---

Using the conceptual framework of Elite capture of Participatory Initiatives by Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, this research seeks to examine and analyze how elite capture, which has been ongoing for about a decade in the management of the Wae Rebo tourist destination was resisted and successfully overcome by non-elite groups. This study employs a qualitative approach with an explanatory research design. The researcher conducted field research and indepth interviews with several community members in Wae Rebo for data collection. The findings of this study indicate that the resistance of non-elite groups to elite capture was driven by dissatisfaction with the management outcomes of the Wae Rebo cultural tourist destination by the Wae Rebo Cultural Preservation Institution (LPBW) under the leadership of Frans Mudir from 2007 to 2022, which relatively did not significantly impact the increase in public participation and socio-economic mobility of the Wae Rebo community. The study also found that the success of the non-elite group's resistance to elite capture in managing the Wae Rebo cultural tourist destination was also supported by the presence of several middle-class young groups from Wae Rebo, who have educational backgrounds and skills in organization and movement. The presence of these middle-class young groups, with various skills and organizational experiences and social networks built during their education outside the region, became a supporting factor in consolidating and enhancing the effectiveness of the resistance movement. The conclusion of this research is that the success of non-elite groups in resisting elite capture requires the organization of non-elite groups through the habituation of organizational culture among them, which can be maximized with the presence of several actors from the middle class."

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."

"Selama 1933 – 1938, keamanan nasional serta status superpower yang dimiliki Prancis dan Inggris mengalami ancaman besar akibat serangkaian aksi militer yang dilakukan Nazi Jerman. Aksi Nazi Jerman pun telah melanggar Perjanjian Versailles. Akan tetapi, kedua negara tersebut tidak merespon dengan konfrontatif. Alih-alih sanksi, mereka memberi keleluasaan kepada Nazi Jerman dengan melakukan serangkaian konsesi— sikap yang kemudian dikenal sebagai appeasement. Untuk menjelaskan fenomena ini, digunakan metode kualitatif dengan menganalisa tiga faktor. Pertama, potensi negara dari Inggris dan Prancis. Kedua, stimuli sistemik dalam bentuk operasi militer Jerman. Ketiga, persepsi dan kapasitas agen geopolitik di Inggris dan Prancis terhadap kedua faktor yang telah disebutkan. Ketiga faktor tersebut akan dianalisa menggunakan teori neoclassical geopolitics yang diterapkan dalam empat peristiwa: pengunduran diri Jerman dari International Disarmament Conference (1933), perjanjian militer Inggris-Jerman (1935), okupasi Rhineland (1936), serta aneksasi Sudetenland dan Perjanjian Munich (1938). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada 1933 – 1935 ketiadaan sanksi kepada Jerman disebabkan oleh kekeliruan persepsi ancaman dan fokus yang besar pada urusan domestik. Selanjutnya, sejak 1935 terjadi kecenderungan appeasement oleh Inggris dan Prancis karena tiga faktor: ketidakpastian diplomatik, inferioritas kekuatan beserta kekeliruan persepsi terhadap Nazi Jerman.

---

During 1933-1938, France and Britain faced a threat of their national security and superpower status due to a series of military actions taken by Nazi Germany. These actions by Nazi Germany also violated the Treaty of Versailles. However, both countries did not respond confrontationally. Instead of imposing sanctions, they make a series of concessions that later known as appeasement. Using qualitative methods, this research will examine this situation by analyzing series of factors. First, the state potential of Britain and France. Second, systemic stimuli in the form of Germany's military operations. Third, the perceptions and capacities of geopolitical agents in Britain and France regarding the aforementioned factors. These factors will be analyzed using the theory of neoclassical geopolitics that will be applied to four events: Germany's withdrawal from International Disarmament Conference (1933), Anglo-German Naval Agreement (1935), occupation of Rhineland (1936), and annexation of Sudetenland and the Munich Agreement (1938). Research finding shows that in 1933 – 1935, the absence of sanctions against Germany was due to a misperception of the threat and a significant focus on domestic affairs. After that, from 1935 onwards, there was a tendency of appeasement by Britain and France due to three factors: diplomatic uncertainty, power inferiority, and misperception of Nazi Germany."

"China semakin aktif dalam mengeksploitasi konflik yang terjadi di Myanmar. Konflik tersebut telah mengalami eskalasi sejak Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan Myanmar dan menempatkan junta militer pada Februari 2021. Kudeta tersebut menimbulkan reaksi keras dari seluruh masyarakat Myanmar yang mengadakan perlawanan terhadap kembalinya dominasi junta militer, baik dari etnis mayoritas maupun minoritas. Kewalahan mengatasi berbagai kelompok etnis bersenjata, pemerintahan Hlaing mengalami rangkaian kekalahan dalam menghadapi kekuatan oposisi dalam Operasi 1027 yang dilancarkan oleh Three Brotherhood Alliance (3BTA), aliansi tiga kelompok etnis bersenjata yang beroperasi di negara bagian Shan. Melalui metode kualitatif, tulisan ini bermaksud untuk melihat intervensi yang dilakukan oleh China dalam konflik pemerintah-3BTA di negara bagian Shan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa China merupakan pihak ketiga tunggal yang melakukan intervensi terhadap dua pihak yang berkonflik. Intervensi tersebut didasarkan pada kepentingan China yang ada terhadap dua pihak tersebut. Setelah kepentingannya tercapai, China memaksa terjadinya resolusi konflik berupa gencatan senjata untuk memastikan proyek-proyek China tidak terdampak oleh konflik. Dengan demikian, intervensi tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan China di Myanmar. Bagi Myanmar, meskipun terjadi resolusi konflik, intervensi tersebut merupakan sinyal dominasi China yang semakin menguat di Myanmar.

---

China is increasingly active in exploiting the conflict in Myanmar. The conflict has escalated since Min Aung Hlaing took over the Myanmar government and installed a military junta in February 2021. The coup caused a strong reaction from all Myanmar people who held resistance against the return to dominance of the military junta, both from the majority and minority ethnic groups. Overwhelmed by various armed ethnic groups, the Hlaing government suffered a series of defeats in the face of opposition forces in Operation 1027 launched by the Three Brotherhood Alliance (3BTA), an alliance of three armed ethnic groups operating in Shan state. Through qualitative methods, this paper intends to look at the intervention carried out by China in the government-3BTA conflict in Shan state. The results of the research in this paper show that China is the sole third party that intervenes between the two parties in conflict. The intervention is based on China's existing interests in both parties. After achieving its interests, China forced conflict resolution in the form of a ceasefire to ensure that Chinese projects were not affected by the conflict. Thus, the intervention was carried out to protect China's interests in Myanmar. For Myanmar, despite the resolution of the conflict, this intervention is a signal of China's increasingly strengthening dominance in Myanmar."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"Survei Alvara Research Center pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung apatis dan melabeli politik sebagai pembahasan yang terlalu serius atau menjenuhkan. Alih-alih menjauh dari pembahasan politik karena label tersebut, kontradiksi ditemukan ketika Generasi Z kerap mengandalkan media sosial sebagai prioritas dalam merespon isu politik. Aksi #SemuaBisaKena hadir untuk merespon keputusan DPR RI dan pemerintah yang ingin melanjutkan pengesahan RKUHP pada Mei 2022. Aksi ini merupakan wujud partisipasi politik yang dipopulerkan oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lain demi mengingatkan publik akan ancaman pengesahan pasal-pasal bermasalah RKUHP. Penelitian ini akan mengkaji tipologi Aksi #SemuaBisaKena di Jakarta Tahun 2022 melalui Teori Connective Action dengan menunjukkan adanya tipologi tertentu dari partisipasi politik yang mengutamakan komunikasi yang dipersonalisasi melalui konektivitas media digital sebagai basis aksi. Penulis beragumen bahwa tipologi Organizationally Enabled Network sesuai dengan aksi politik mahasiswa Generasi Z melalui penggunaan Twitter dan Instagram. Hal ini terjadi karena terdapat kecocokan antara strategi Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebagai kelompok penggagas gerakan dengan karakteristik partisipan Generasi Z sebagai digital native. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada: (1) Hierarki dan hubungan organisasi dengan melihat ketiadaan struktur yang kaku dan fleksibilitas metode partisipasi; (2) Penggunaan teknologi sosial sebagai strategi propaganda aksi, baik mobilisasi massa pada aksi digital ataupun demonstrasi di jalan; (3) Personal action frame yang berfokus pada penggunaan tagar sebagai simbol yang inklusif dan pembuatan konten dalam lingkup keterbukaan teknologi media sosial. Kombinasi aksi antara aksi digital dan aksi jalanan menjadi bentuk partisipasi politik Generasi Z, meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai tantangan dari partisipasi politik online.

---

A survey conducted by the Alvara Research Center (2020) shows that Generation Z tends to be apathetic and labels politics as too serious or boring. However, contradicting this label, Generation Z often relies on social media as their primary means of responding to political issues. The #SemuaBisaKena Action has emerged as a response to the decision made by the Indonesian Parliament and the government to proceed with the ratification of the RKUHP in May 2022. This movement represents a form of political participation popularized by student groups and other segments of society, aiming to remind the public about the risks associated with the ratification of problematic articles within the RKUHP. This research will analyze the typology of the #SemuaBisaKena Action in Jakarta in 2022 through the Connective Action Theory. It will demonstrate a specific typology of political participation that prioritizes personalized communication using digital media connectivity as the foundation for action. The author argues that the typology of the Organizationally Enabled Network aligns with the political actions of Generation Z students, utilizing platforms like Twitter and Instagram. This alignment occurs due to the compatibility between the strategies of Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ANRK) as the driving force behind the movement and the characteristics of Generation Z as digital natives. This compatibility can be observed in three aspects: (1) The absence of a rigid hierarchical structure and the flexibility of participation methods; (2) The utilization of social technology as a strategy for action propaganda, including mass mobilization for digital actions and street demonstrations; (3) A personal action frame that focuses on using hashtags as inclusive symbols and generating content within the realm of social media technological openness. The combination of digital and street actions represents the form of political participation by Generation Z, albeit with some weaknesses that pose challenges to online political participation."

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuntut warga negaranya tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Orang-orang kemudian menjadi lebih bergantung pada teknologi digital yang terhubung dengan internet untuk beraktivitas sehari-hari. Situasi ini dimanfaatkan oleh para peretas sehingga serangan siber meningkat. Dengan membandingkan Indonesia dan Korea Selatan, peneliti ingin melihat bagaimana masing-masing negara memperkuat tata kelola keamanan sibernya dalam merespons masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perbandingan menggunakan teori pengaturan tata kelola keamanan siber berdasarkan dua jenis masalah keamanan siber dan dua mode tata kelola. Melalui studi literatur, penelitian ini ingin melihat variasi bentuk tata kelola yang dipilih setiap negara dalam menangani masalah ini sebagai isu keamanan yang penting saat pandemi COVID-19. Kedua negara menggunakan mode tata kelola pendelegasian untuk menghadapi serangan siber dan mode tata kelola orkestrasi untuk mengurangi risiko siber. Namun, pemerintah Korea Selatan merespons masalah ini dengan lebih komprehensif dibanding pemerintah Indonesia. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah masing-masing negara untuk semakin menguatkan keamanan siber mereka dalam menghadapi masalah keamanan digital di masa depan.

---

The COVID-19 pandemic has prompted governments to issue various policies that require citizens to stay at home and reduce outside activities. People then became more dependent on digital technology connected to the internet for daily activities. This situation has been exploited by hackers, leading to an increase in cyberattacks. By comparing Indonesia and South Korea, the researcher wants to see how each country builds its cyber security governance in response to the problem. The method used in this research is a comparative study using the theory of cybersecurity governance arrangements based on two types of cybersecurity problems and two modes of governance. Through a literature study, this research aims to see the variations in the forms of governance that each country chooses in dealing with this problem as an important security issue during the COVID-19 pandemic. Both countries used the delegation governance mode to deal with cyberattacks and the orchestration governance mode to mitigate cyber risks. However, the South Korean government responded to this issue more comprehensively than the Indonesian government. The findings in this study are expected to serve as lessons learned for each country's government to further strengthen their cyber security in the face of future digital security issues."