Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Pengelolaan keuangan organisasi publik/pemerintah mempunyai keunikan tersendiri, salah satu karakteristiknya adalah tujuan dan sifat sumber daya keuangan. Organisasi publik/pemerintah tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sifat sumber daya keuangan seperti penerimaan pajak menimbulkan tidak adanya hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan jasa ataupun pelayanan yang diberikan. Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah membutuhkan suatu perencanaan strategis guna mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang telah dipergunakan serta penilaian kinerja organisasi terhadap pelayanan publik. Penerapan Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai alternatif metodologi untuk menghadapi kondisi tersebut. Sebagai alat penilaian kinerja, metode ini melakukan pengukuran kinerja secara berimbang, baik dari aspek keuangan dan aspek non keuangan. Sebagai inti manajemen strategik, metode Balanced Scorecard digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi organisasi ke dalam sasaran inisiatif strategi yang komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan strategi serta manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh instansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan Balanced Scorecard. Hasil analisis menemukan bahwa BPKD Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa perbaikan di tahap perumusan strategi, perencanaan strategik dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

Financial management of public organizations / government has its own uniqueness, one of its characteristics is the purpose and nature of financial resources. Public organization / government primary purpose is to provide services to the community, but the nature of financial resources such as tax revenues do not pose a direct link between taxes paid by the service or services provided. Faced with these conditions, local governments need a strategic plan in order to account for financial resources that have been used as well as evaluating the performance of public service organizations.

Application of Balanced Scorecard can be used as an alternative methodology to deal with the condition. As a performance assessment tool, the method is done in a balanced performance measurement, both from the aspect of financial and non financial aspects. As the core of strategic management, Balanced Scorecard method is used as a tool to improve the quality of planning to translate the vision, mission, purpose, basic beliefs, and organizational strategy into a strategy of targeted initiatives are comprehensive, coherent, measurable and comparable.

This thesis aims to analyze the management and performance management strategy implemented by Financial Management Agency of DKI Jakarta through the Balanced Scorecard approach. The analysis found that the Financial Management Agency of DKI Jakarta need to do some repairs on the stage of strategy formulation, strategic planning and improved assessment of the performance achievements."