Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek termasuk Manajer Investasi hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam kenyataannya, terdapat kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan selain oleh OJK dan diterima pengadilan. Terhadap Manajer Investasi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, kemudian timbul permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan Reksa Dana dari Manajer Investasi yang pailit. Kemudian OJK sebagai regulator pasar modal juga memiliki peranan yang besar namun hingga saat ini belum ada landasan hukumnya. Terkait permasalahan tersebut, bagi kasus permohonan pernyataan pailit kepada Manajer Investasi yang diajukan selain oleh OJK seharusnya tidak dapat diterima dan terhadap Manajer Investasi yang sudah dinyatakan pailit tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola Reksa Dana. Sedangkan OJK harus segera membuat landasan hukum terkait peranan OJK dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

---

According to the law number 37 of 2004, the authority to file a petition for a bankruptcy declaration to securities companies including investment managers can only be exercised by the Financial Services Authority (OJK).  However, there are cases of bankruptcy declaration filing that were submitted other than by the OJK and accepted by the court.  For an investment manager who has been declared bankrupt by the court, then a problem arises regarding the authority to manage Mutual Funds from the bankrupt Investment Manager. Then, OJK as the capital market regulator also has a big role but there is no legal basis, until now. In relation to this problem, the case for a bankruptcy declaration to an Investment Manager that submitted by other than the OJK should not be accepted and an Investment Manager who has been declared bankrupt does not have the authority to manage Mutual Funds. Meanwhile, OJK has to immediately make a legal basis regarding its role in submitting a petition for a bankruptcy declaration for  securities company."

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah gugatan kurator dalam hal pembatalan lelang eksekusi atas hak tanggungan harta pailit, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn Niaga Smg. Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi terdapat beberapa batasan dalam melakukan hal tersebut, salah satunya adalah hak kreditur untuk mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal Analitis yang memfokuskan pada doktrin yang merupakan sintesa atas aturan, norma, asas, panduan penafsiran, dan nilai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan dan kedudukan kurator dalam mengajukan gugatan terhadap lelang eksekusi yang dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan dan bagaimana analisis gugatan kurator pada Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn. Niaga Smg. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kurator memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan lain-lain terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur pemegang hak tanggungan kepada Pengadilan Niaga. Namun, gugatan kurator yang menyatakan bahwa keadaan insolvensi harta pailit berlaku sejak tanggal putusan pailit tidak tepat dikarenakan keadaan insolvensi harta pailit pada Justianto Eko Prasojo/CV. Sumber Baru (dalam pailit) dimulai sejak rapat pencocokan piutang dengan tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU.

---

The discussion in this thesis is the curator's lawsuit in terms of canceling the execution auction of the bankruptcy property mortgage, with a case study of the Semarang District Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/Pn Niaga Smg. The curator has the duty to manage and administer the bankruptcy estate, but there are several limitations in doing so, one of which is the right of creditors to execute their rights as if there was no bankruptcy in accordance with Article 55 paragraph (1) UUK-PKPU. This research is an Analytical Doctrinal research that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, principles, interpretive guidelines, and values. The subject matter of this research is how the authority and position of the curator in filing a lawsuit against the execution auction conducted by the creditor of the mortgage holder and how the analysis of the curator's lawsuit at the Semarang District Court Number 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/Pn.Niaga Smg. In the end, the researcher concluded that the curator has the authority to file a lawsuit against the execution auction conducted by the creditor of the mortgage holder to the Commercial Court. However, the curator's claim stating that the insolvency of the bankruptcy estate applies from the date of the bankruptcy verdict is incorrect because the insolvency of the bankruptcy estate of Justianto Eko Prasojo/CV. Sumber Baru (in bankruptcy) began at the receivables matching meeting with no peace plan offered, the peace plan offered was not accepted, or the ratification of peace was rejected based on a decision that has obtained permanent legal force in accordance with Article 178 paragraph (1) UUK-PKPU. "