Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah diharapkan mampu memberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor kereta api guna mendorong sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan Jabodetebek berbasis rel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis impor atas kereta api yang dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek yang tidak diberikan fasiltas PPN dan ditinjau dari Asas Netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian fasilitas PPN hanya diberikan kepada PT KAI, tidak pada PT KAI Commuter Jabodetabek. Dengan usaha yang sama sebagai sarana transportasi hal ini tidak netral. ......The government is expected to provide facilities exemption of VAT upon the impor of the train in order to encourage mass transportation to reduce the congestion of rail-based Jabodetebek. The aim of this research is to analyze import over train conducted by PT KAI Jabodetabek Commuter facility not given VAT and in terms of the principle of Neutrality. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study concluded that the grant of facilities to VAT only awarded to PT KAI, not on PT KAI Jabodetabek Commuter. With the same effort as a means of transport it is not neutral.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple Within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less Well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

---

This thesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight trains. This thesis is raising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight trains which applies in Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia. Methods his study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field studies and literature studies. The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced changes. The problem arises when the year 2006, where there is inequality between the VAT treatments of freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor beroda dua yang hanya dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihak perindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian pun menginginkan adanya tarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri. This thesis discusses the application of luxury sales tax to the two-wheeled motorized vehicles are only charged for two-wheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc. The study was a descriptive qualitative research. The results suggest that the reason for the imposition of luxury sales tax for twowheeled motor vehicles with a cylinder above the 250 CC is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, as well as changes in consumption patterns. Sides of industry are represented by the Ministry of Industry also wanted the luxury sales tax rate of 0% for the twowheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc, so as to promote domestic industries.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas mobil ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pemikiran adanya alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan di Indonesia serta untuk mengetahui perlakuan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di negara lain yaitu Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan ini adalah untuk pengembangan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Kebijakan penurunan tarif PPnBM pada mobil ramah lingkungan dalam program Low Cost Green Car memberikan implikasi positif dan negatif. Kebijakan eco-car merupakan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di Thailand. Insentif yang diberikan pada kebijakan eco-car policy tersebut adalah menurunkan tarif cukai atas mobil ramah lingkungan menjadi 17%. ......This research studies the suggestion about luxury tax rate reduction policy on green car. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate reduction policy on green car. It also analyzed about implication about luxury tax rate reduction policy on green car and to know about tax policy for green car in other country likes Thailand. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources. The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate reduction on green car is to expand green car in Indonesia..Tax rate reduction policy will cause positive effect and negative effect. Eco-car policy is tax policy for green car in Thailand. Incentive which given by eco-car policy is decrease excise rate for green car to 17 percent.