Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perilaku memilih dari kelompok istri militer dengan mengambil contoh anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Skripsi ini meggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuisioner yang disebarkan kepada responden terpilih. Data yang didapatkan dari penelitian ini akan diuji statistik dengan menggunakan metode One Sample t Test dan Khi Kuadrat. Skripsi ini berasumsi bahwa perilaku memilih istri militer dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sosiologis dan faktor pilihan rasional, kedua faktor tersebut diturunkan kembali kedalam beberapa indikator seperti suami, keluarga, teman dekat, orientasi kandidat, orientasi isu dan lain-lain. Temuan penelitian yang diperoleh adalah anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya bisa digolongkan sebagai pemilih rasional karena dalam uji statistik, faktor pilihan rasional menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih anggota Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya., sedangkan faktor sosiologis tidak berpengaruh signifikan dalam uji statistik. Salah satu penyebab pilihan rasional bisa lebih berkembang karena pengaruh Persit KCK yang berkurang sejak reformasi 1998.

---

This research is explaining voting behaviour of military’s wife and take member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya as example. This research is using quantitative methods with quisioner as an instruments, which it will be spread to the choosen samples. The data will be analyze by statistical examination such one sample t test and chi square. The assumption of this research is that the member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya was affected by two factors, sosiological factor and rational choice factor while they decided to choose the candidate .

This research found that member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya could be stratified as rational voters because from statistical examination, the rational choice factor became the most significant factors to the voting behaviour of member of Persit KCK PD Jaya Cabang Rindam Jaya, while the sosiological factors were less significant for the sample from statistical examination. One of the reason why rational choice more significant than sosiological factors is that influences of Persit KCK is decrased since Indonesia’s Reformation at 1998."

"Tugas Karya Akhir ini berusaha untuk menggambarkan dampak pemekaran wilayah yang banyak terjadi di Indonesia pasca dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dengan menganalisis dampak pemekaran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan perspektif Vedi Hadiz, penulis ingin menunjukkan dengan keterbatasan data bahwa alasan dari banyaknya wilayah yang bermasalah pasca-pemekaran adalah karena terdapat kepentingan-kepentingan elit yang sebenarnya tidak untuk alasan mensejahterakan rakyat. Dari kasus pemekaran Tasikmalaya, yang terlihat pascapemekaran kemudian justru adalah semakin terpuruknya Kabupaten sejak ibukotanya menjadi daerah otonom baru dan juga sengketa aset yang muncul antara pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota Tasikmalaya.

---

This final project aims to describe the impact of the process known as pemekaran (literally, blossoming) in Indonesia after the implementation of the Law 22/1999 on regional governance, in which territorial jurisdictions is redefined and the number of local governments is increased. This study focuses on the region of Tasikmalaya as a case study and uses the perspective of Vedi Hadiz to show with limited data that the problems arising from pemekaran is due to elite interest which is not all about the contribution to public welfare. This case study shows that after the process of pemekaran the municipality of Tasikmalaya became bankrupt as its capital became a new autonomous administrative region and conflict arises between the municipal government and the district government regarding claims to assets in the district area."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakantidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebutmenjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam risetini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yangdihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan TanahAbang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataankawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakantersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL)berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulungsebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursijabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi danberjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulungmemiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenanganAnies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukansosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian inimengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukantermanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalamkebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu denganmemfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.

---

ABSTRACTThis research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policycannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes aconsequence of transaction during election between candidate and voters. This researchexplains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also HajiLulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. InstruksiGubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during theelections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street byclosed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a TanahAbangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. Thispolicy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulunghas mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winningAnies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelismcan be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program andnot always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for thevoters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. Thisstudy uses qualitative methods with in-depth interview techniques"

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"Penelitian ini membahas bagaimana privatisasi air mempengaruhi kualitas pelayanan dan ketidakadilan dalam akses dan distribusi air. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Privatisasi air diterapkan karena PAM Jaya dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Jakarta. Berdasarkan konsep privatisasi dan kualitas pelayanan publik, penelitian ini menemukan bahwa pasca privatisasi air telah terjadi perbedaan pelayanan, ketidakadilan akses dan distribusi air.

---

This thesis examines how water privatization affect the quality of services and injustice on access and water distribution. This thesis used the quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach is done by distributing questionnaires. The qualitative approach is done by in depth interview. Water privatization is implemented due to PAM Jaya consider does not have technical and financial ability to improve the quality of water services in Jakarta. Based on the concept of privatization and the quality of public services, this thesis find that after privatization there are different services, inequality on access and water distribution."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas proses penciptaan ruang bisnis di stasiun kereta Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2012-2015 melalui pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha. Proses itu dijelaskan menggunakan pandangan David Harvey mengenai akumulasi kapital yang berjalan melalui reorganisasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, dan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1. Namun disisi lain, terjadi keterbatasan akses pada sebagian pengguna KRL melalui kebijakan e-ticketing dan peningkatan tarif parkir stasiun. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelaku usaha ritel tradisional melalui kebijakan peningkatan tarif sewa lahan untuk ritel usaha di stasiun.Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperluas akses setiap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi publik. Proses pengembangan 3 sektor itu lebih mengarah kepada motif akumulasi kapital.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the process of creating business space at Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) train station year 2012- 2015 through the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business. This process is explained by using David Harvey?s view about the capital accumulation which runs through the reorganization of space. This research used qualitative method with case study model.

The result shows that there is an increasing income that obtained by PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, and PT KAI Operation Region (Daop) 1. But on the other hand, there is limited access to some KRL users through e-ticketing policy and an increasing in parking rates. Limited access also occurs in traditional retail traders through the policy of increasing land rental rates for retail business at the station.

This thesis conclude the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business are not solely aimed to expand access at all levels of society to be able to utilize commuterline as a mode of public transportation. The development process of

these three sectors are intended to lead to capital accumulation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the creation of capital space which was developed through the assignment of Tourism Village and tourism industry in Batu City year 2007-2014. This research operationalize the capital space creation and accumulation by disposition by David Harvey as a framework of analysis. This research is conducted through case study method with data collection techniques consisting of observation, literature study, and in-depth interview. Outcome of this research shows that the creation of capital space is prefaced by a precondition which came in form of assignment of Tourism Village. Assignment of Tourism Village opens up the opportunity for capital penetration through accommodation and infrastructure provisioning. This theshis conclude the need for land and water source to fulfill the infrastructure and accommodation, give impact to seizure of collective resources such as village-owned land (land grab) and water sources (water grab) for the need of tourism industry capital accumulation. Those things contradict with political distributive concept, allocation and distribution of resources which obliged the involvement of society in the process of reaching, controlling, and maintaining available resources."

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"Kemunculan industri retail yang pesat di Indonesia memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh pekerjanya. Banyak ditemukan bahwa para pekerja dibebankan dengan kebijakan pengurangan upah. Pengurangan upah tersebut ditemukan di salah satu perusahan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Pengurangan upah tersebut dilalui sistem Nota Selisih Barang (NSB) dengan mengkalkulasi jumlah barang fisik dan sistem yang tertera. Namun, permasalahan sistem tersebut terlalu membebankan pekerja retail di Alfamart dengan mengurangi upah terus menerus tiap bulannya. Pada tahun 2020, kebijakan NSB tersebut berubah dengan memotong 10% dari upah per bulannya. Hal tersebut menimbulkan respon pekerja retail dalam melakukan penolakan kebijakan NSB melalui Federasi Serikat Buruh Karya Utama Retail Pergudangan dan Pertokoan (FSBKU RPP) di dalam perusahaan Alfamart. Tulisan ini akan melihat bagaimana respon  pekerja retail di Alfamart dan Strategi yang dilakukan oleh FSBKU RPP dalam melakukan penolakan kebijakan NSB tahun 2020 di gudang Cikokol. Penulisan ini menggunakan pendekatan sumber daya kekuatan, yaitu struktural, asosiasi, dan institusional dan menggunakan paradigma contingent control (Ikeler, 2018) melalui teori sistem kontrol dan tiga pasar tenaga kerja sebagai kerangka analisis. Sementara itu, tulisan ini menggunakan  metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menemukan pekerja Alfamart terbagi  menjadi dua, gudang dan toko. Perbedaaan tersebut memberikan kondisi kerja yang berbeda. Hadirnya serikat di Gudang memberikan perlindungan kepada pekerjanya. FSBKU RPP dengan menggunakan 3 sumber dayanya berhasil melakukan negosiasi kepada perusahaan Alfamart dengan mengembalikan kembali kebijakan NSB seperti semula. Akan tetapi, keberhasilan yang diraih hanya sementara karena Alfamart mengeluarkan program cross functional development yang berdampak kepada berubahnya kekuatan yang dimiliki oleh FSBKU RPP.

---

The rapid emergence of the retail industry in Indonesia provides many job opportunities for the community. However, this development is not directly proportional to what the workers get. Many found that workers were burdened with wage reduction policies. This wage reduction was found in one of the largest retail companies in Indonesia, namely Alfamart. The wage reduction is carried out through the Goods Difference Note (NSB) system by calculating the number of physical and system goods listed. However, the problem with this system is that it burdens retail workers at Alfamart too much by continuously reducing wages every month. In 2020, NSB's policy changed by cutting 10% of monthly wages. This gave rise to a response from retail workers in rejecting the NSB policy through the Federation of Main Work Retail Warehouse and Shop Labor Unions (FSBKU RPP) within the Alfamart company. This article will look at the response of retail workers at Alfamart and the strategy carried out by the FSBKU RPP in rejecting the 2020 NSB policy at the Cikokol warehouse. This research uses a power resource approach, namely structural, associational and institutional and uses the contingent control paradigm (Ikeler, 2018) through control system theory and three labor markets as an analytical framework. Meanwhile, this paper uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and literature studies. This research found that Alfamart workers were divided into two, warehouse and shop. These differences provide different working conditions. The presence of a union in the warehouse provides protection for its workers. FSBKU RPP, using its 3 resources, succeeded in negotiating with the Alfamart company by returning the NSB policy to its original state. However, the success achieved was only temporary because Alfamart launched a cross functional development program which had an impact on changing the power resources of the FSBKU RPP."