Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai autentisitas kepemimpinan politik pada pesan yang dikembangkan Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada akun media sosial mereka, yakni Instagram. Penilaian tersebut berbasis pada konsep autentisitas termediasi media sosial (Enli, 2015; Luebke, 2021), komunikasi politik populis (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007; Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), dan kepemimpinan autentik (Luthans & Avolio, 2003). Dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan forensik komunikasi (Hamad, 2018) sebagai metode penelitian. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penelitian yang menunjukkan kebaruan. Autentisitas pemimpin politik dapat diforensik dengan basis artefak komunikasi di media sosial sehingga bisa mengungkap siapa paling autentik, motif, kontruksi motif, dan kebenaran representasinya. Pemimpin politik mengonstruksi pola autentisitasnya untuk menunjukkan kepada publik mereka bisa berbeda dengan pemimpin autentik lainnya. Pemimpin autentik mengonstruksi drama politik di media sosial dengan berbagai dialog, klimaks, dan emosi yang dimainkan dengan cara skenario dan spontanitas. Dengan media sosial, autentisitas bukan saja ditampilkan dalam bentuk kemasan oleh pemimpin politik, tetapi mengandung substansi yang membedakan antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Autentisitas bukan suatu ideologi, melainkan suatu strategi yang ditempuh seseorang pemimpin politik di media sosial untuk menunjukkan atau mempresentasikan dirinya. Meskipun bukan suatu ideologi yang menjadi cara pandang dan pemikiran, autentisitas tetap mengandung nilai dan standar. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori autentisitas termediasi media sosial, komunikasi politik populis dan kepemimpinan autentik. Penelitian ini mendorong agar publik perlu membangun kesadaran kolektif terkait autentisitas kepemimpinan politik.

---

This study aims to assess the authenticity of political leadership in messages developed by DKI Governor Anies Baswedan, West Java Governor Ridwan Kamil, Central Java Governor Ganjar Pranowo, and East Java Governor Khofifah Indar Parawangsa on their social media accounts, namely Instagram. The assessment is based on the concept of social media mediated authentication (Enli, 2015; Luebke, 2021), populist political leadership (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007;  Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), and authentic leadership (Luthans & Avolio, 2003). With a constructivist paradigm, this study uses a qualitative approach with communication forensics (Hamad, 2018). Based on the analysis and interpretation of the data, this research produces several research findings that show novelty. The authenticity of political leaders can be forensically based on communication artifacts in social media so that they can reveal who is the most authentic, their motives, motives construction, and the truth of their representation. Political leaders construct their patterns of authenticity to show the public that they can be different from other authentic leaders. Authentic leaders construct political drama on social media with various dialogues, climaxes, and emotions that are played out by means of scenarios and spontaneity. With social media, authenticity is not only shown in the form of packaging by political leaders, but contains substance that distinguishes one leader from another. Authenticity is not an ideology, but a strategy adopted by a political leader on social media to show or present himself. Even though it is not an ideology that becomes a perspective and way of thinking, authenticity still contains values and standards. This research contributes to the development of social media mediated authentication theory, populist political communication and authentic leadership. This research encourages the public to build collective awareness regarding the authenticity of political leadership."

"Demokrasi yang mempromosikan nilai kesetaraan, keadilan, rasionalitas dan imparsialitas menghadapi tantangan yang bersumber dari praktik penggunaan kesalehan agama. Aktor politik yang bersaing dalam kontestasi politik melakukan komodifikasi dengan cara mengekstensifkan kesalehan mereka dalam praktik penggunaan bahasa. Media sosial salah satunya Twitter menjadi kanal ekstensi kesalehan mereka. Praktik komodifikasi ini menjadikan agama/kesalehan sebagai alat memenangkan kontestasi politik, termasuk kontestasi presiden dan wakil presiden 2019. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik komodifikasi ekstensi kesalehan aktor politik dalam kontestasi pemilihan 2019. Tujuan detail penelitian ini adalah: (1) Menemukan bentuk-bentuk komodifikasi ekstensi kesalehan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan Islam selama kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (2) Menggambarkan aspek-aspek kesalehan Islam yang dikomodifikasi oleh calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka; (3) Menggambarkan orientasi calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam pesan-pesan yang mengandung komodifikasi ekstensi kesalehan selama masa kontestasi pemilihan presiden 2019 melalui penggunaan bahasa di akun Twitter mereka. Penelitian ini menggunakan konsep Komodifikasi Mosco. Konsep ini menjadi pintu masuk dalam kajian ekonomi politik kritikal. Dengan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Multimodalitas terhadap pesan kandidat calon presiden dan wakil presiden 2019, penelitian ini menemukan bahwa aktor politik melakukan komodifikasi ekstensi kesalehan dalam bentuk: Komodifikasi Developmentalisme Berbasis-Kesalehan, Komodifikasi ekstensi kesalehan personal-berorientasi sosial, komodifikasi ultra-nasionalisme Berbasis Islamisme, komodifikasi Negara-Sejahtera berdasarkan Islamisme. Penelitian menyimpulkan bahwa komodifikasi ini dengan komodifikasi kesalehan instrumental dalam politik Indonesia. Komodifikasi ini tidak menempatkan kesalehan sebagai tujuan. Sebaliknya, kesalehan sebagai alat untuk tujuan sebenarnya. Dalam kontestasi politik, komodifikasi ini memproduksi nilai tukar elektoral melalui ekstensi komoditas imaterial kesalehan yang berpotensi meningkatkan elektoral. Aktor politik melakukan Komodifikasi kesalehan instrumental melalui peneguhan kapital mereka dan mengasosiasikannya dengan komoditas imaterial kesalehan. Kapital mereka sebagai kandidat politik ber-interplay dengan kesalehan

---

Democracy that promotes the values of equality, justice, rationality, and impartiality faces challenges stemming from the practice of using religious piety. Political actors who compete in political contestations carry out commodification by extending their piety in the practice of language usage. Social media (in this case Twitter) transmit their piety extensions. This commodification practice makes religion/piety a tool to win political contestations, including the 2019 presidential and vice-presidential contests. This study aims to evaluate the practice of commodifying the piety extension of political actors in the 2019 election contestation. There are four objectives in this research. They are (1) to Find forms of commodification of the piety extensions of the 2019 president and vicepresident candidates in their messages containing the commodification of Islamic piety extensions during the 2019-presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (2) to describe aspects of Islamic piety commodified by the 2019 president and vice-president candidates during the 2019 presidential election contestation through the use of language on their Twitter accounts; (3) to describe the orientation of the 2019 president and vice-president candidates in their messages containing the commodification of piety extensions during the 2019 presidential election contestation period through the use of language on their Twitter accounts. This study uses the concept of Commodification introduced by Vincent Mosco. This concept becomes an entry point in the study of critical political economy, including the political economy of communication). By using a qualitative approach and the Multimodality Analysis method toward political candidate's postings, this study find that political actors commodify Islamic piety extensions which are categorized into four models. They are commodification of piety-based developmentalism, commodification of socialoriented personal piety, commodification of Islamism-based Ultranationalism, commodification of Islamism-based Welfare State. The study concludes that this commodification with the commodification of instrumental piety in Indonesian politics. This commodification does not place piety as a goal but as an instrument to their political goals. In a political contest, this commodification produces an electoral exchange rate through the extension of the immaterial commodity of piety that has the potential to increase electoral power. Political actors carry out the commodification of instrumental piety through strengthening their capital and associating it with the immaterial commodity of piety. Their capitals as political candidate interplay with piety"