Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Budi Eko Wardani, author

Koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung: Kasus pilkada Provinsi Banten tahun 2006 = Political party coalitions in the direct local leader elections: The case of Banten Province's 2006 Pilkada

Perubahan partai politik setelah rezim Orde Baru membawa konsekuensi serius bagi peran partai politik. Pertama, adanya pergeseran peran partai politik dari aktor di pinggiran kekuasaan menjadi aktor utama yang berperan membentuk kekuasaan politik. Kedua, adanya keharusan partai politik melakuka reformasi internal untuk tujuan memenangkan kekuasaan politik sekaligus menjawab tuntutan publik....

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T19281

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riris Katharina, author

Analisis kebijakan otonomi khusus Papua 2001-2016 dalam perspektif deliberative public policy = Papua special autonomy policy analysis 2001-2016 a deliberative public policy perspective

Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua 2001-2016 dalam Perspektif Deliberative Public Policy Penelitian ini menganalisis kebijakan Otonomi Khusus Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya melihat kebijakan Otsus Papua pada tahap implementasi, penelitian ini menganalisis kebijakan Otsus sebagai sebuah proses kebijakan, mulai dari tahap...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D2365

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Raharusun, Yohanis Anton, author

Desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950-2012) = An asymmetrical decentralization in the unitary state of indonesia viewed from the Indonesian constitutional development perspectives : A study on the format asymmetrical arrangements in Yogyakarta, Aceh and Papua during the period of 1950 through 2012

Disertasi ini membahas mengenai desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan ditinjau dari perspektif perkembangan ketatanegaraan Indonesia: studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950 sampai 2012. Dalam penelitian ini, dikaji dan dianalisis mengenai penerapan desentralisasi asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua ditinjau dari perspektif elemen-elemen dasar...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

D-Pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

M Nur Alamsyah, author

Gerakan politik dalam proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1999-2002 = The Political movement during the formation process of the Parigi Moutong District Central Sulawesi Province in the year 1999-2002

ABSTRAK
Penelitian ini tentang gerakan politik masyarakat dalam proses pembentukan daerah baru di Indonesia. Peran elit dalam pemekaran menentukan, sebaliknya gerakan massa dari bawah dianggap sebatas massa dalam pembentukan daerah. Kenyataannya pada setiap proses pembentukan daerah di Indonesia, masyarakat berpartisipasi untuk pembiayaan maupun aksi gerakan.Pembentukan Kabupaten ParigiMoutong menarik terkait mengapa kelompok-kelompok...

2016

D1718

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Sad Dian Utomo, author

Reposisi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kecamatan Cikulur-Kabupaten Lebak, Kecamatan Tulakan-Kabupaten Pacitan, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang, dan Kecamatan Bubutan-Kota Surabaya = Repositioning Subdistrict Institutions in the Local Government Administration: A Study in Subdistricts Cikulur-Lebak Regency, Subdistrict Tulakan-Pacitan Regency, Subdistrict Jatiuwung-Tangerang City, and Subdistrict Bubutan-Surabaya City

Selama 40 tahun terakhir, kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun belum direspon baik oleh Pemerintah Pusat, dan gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan tidak jelasnya bentuk organisasi kecamatan, camat diberi tugas urusan pemerintahan umum yang merupakan...

Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Bismar Arianto, author

Konflik Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kepulauan : Studi Kasus Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 = Conflict Between The Central And The Archipelagic Provincial Government: A Case Study On The Anchor Management In Riau Archipelago Province In 2017-2022

Studi ini mengkaji aspek pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadinya konflik. Kasus yang diteliti pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Permasalahan pokok dalam kajian ini ; mengapa terjadi konflik kewenangan antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan labuh jangkar sepanjang tahun 2017-2022; dan bagaimana relasi pemerintah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Rosita Candrakirana, author

Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia = Regional Government Authority on Fishery Resource Management in the Implementation of Regional Autonomy during Reform Era in Indonesia

Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Luh Rina Apriani, author

Sinergi Kewenangan Desa Adat Ubud dan Kelurahan Ubud Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat = Synergy of Authority Between Desa Adat Ubud and Kelurahan Ubud After The Enacment of Regional Regulations on Desa Adat in Bali

Perdebatan mengenai kedudukan Desa Adat di Bali kembali mencuat pasca lahirnya UU Desa 2014. Bali menilai penormaan Pasal 6 sebagai pertanyaan retoris bagi mereka dan berbalik memperkuat eksistensi Desa Adar melalui Perda Desa Adat, 2019. Perda tersebut kembali menekan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali dengan karakternya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian