Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai peran negara dalam mendorong Chaebol dalam pembangunan industri dengan mengambil studi kasus industri otomotif di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan menganalisa mengenai peran negara dalam mendorong Chaebol untuk berpartisipasi dalam industri otomotif. Sebagaimana yang umumnya berlaku di negara industri baru yang belum tumbuh, para pebisnis besar di negara industri baru berada dalam kondisi kurang secara modal dan teknologi, peran negara yang besar dengan demikian menjadi sentral sebagai inisiator industrialisasi.Temuan penulis menunjukan bahwa daripada bermotif semata-mata ekonomis, untuk mempromosikan ekspor dan membangun sektor industri ini sebagai garda depan industri, tujuan pengembangan sektor otomotif lebih didasarkan pada faktor ekonomi politik. Begitu juga dengan kondisi para Chaebol yang berpartisipasi dalam industri otomotif, meskipun negara telah memberi kebebasan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam sektor industri, namun negara masih memperoleh kontrol kuat melalui instrumen kebijakan yang membatasi ruang gerak para Chaebol.

---

This Final Paper discusses the role of the state in emboldening the Chaebol in bolstering industrial development which takes automobile industry in South Korea as case study. This research employs qualitative method and analyses the role of the state in encouraging the Chaebol to participate in automobile industry en masse. As generally prevailed in fledgling NIC's, South Korean conglomerates still lack both suffice capital and sophisticated technology. All in all, in such deplorable circumstances to economic growth the role of the state was pivotal as pioneer of industrialization.The finding of this research shows that the reason of the state to burgeon automobile industry was not solely on economic reason, that is to promote export and build this sector as spearhead in industrialization, as a matter of fact it was driven sheerly by political economic logic. So too the Chaebol which participated in automobile industry which was given freedom to participate in industrial sectors yet the state still harnessed them by means of policy instrument."

"Mengapa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati menandatangani ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2002? Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat relasi kuasa yang terjadi antara bisnis dan negara dalam proses formulasi ACFTA. Untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Storm C. Thacker yang memperhitungkan kerentanan, kepentingan dan institusi, serta inisiatif negara sebagaimana leverage, strategi, dan komposisi internal bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun di satu sisi ACFTA menguntungkan bisnis besar yang mengekspor komoditas mereka ke China, kebijakan ini membahayakan industri kecil dan menengah yang bersaing secara langsung dengan komoditas yang diimpor dari China. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menyebabkan bisnis terbelah menjadi dua kelompok: mereka yang mendukung dan mereka yang menolak ACFTA. Sementara itu, di sisi negara, pembelahan secara praktis tidak terjadi, karena dua kepentingan yang ada di dalam negara, kelompok teknokrat dan kepentingan bisnis, mempunyai agenda yang sama di dalam ACFTA. Adalah simpulan utama dari penelitian ini bahwa koalisi antara bisnis besar dan negara lah yang secara efektif telah menentukan sikap resmi Indonesia terhadap ACFTA.

---

Why did Indonesian government under Megawati’s presidency sign the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) in 2002? This research attempts to anwer that question by looking at the underlying power relations between the state and businesses during ACFTA formulation process. In doing so, this research employs a theoretical framework developed by Storm C. Thacker which takes into account vulnerabilities, institutions and interests, and initiatives of the state as well as businesses’ leverages, strategies, and their internal makeup. The research finds that while ACFTA benefited Indonesian big businesses which exported their commodities to China, it harmed small and medium businesses who competed directly with commodities imported from China. This uneven income distribution consequently splited businesses into two divisions; those who supported and those who opposed ACFTA. Meanwhile, on the state’s side, the division was virtually nonexistent as the two main interests within the state, the technocrats and the business interest, had a converging agenda in ACFTA. It is the main conclusion of this research that this powerful state-big businesses coalition that had effectively determined Indonesia’s formal stance toward ACFTA."

"ABSTRAKPenelitian ini menyajikan analisis mengenai pengaruh kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain terhadap keterpilihannya sebagai anggota kongres Kolombia tahun 1982 mewakili Kota Medellin. Menggunakan teori ldquo;vote-buying rdquo; yang digagas oleh Frederic Charles Schaffer dan Andreas Schedler, penulis berasumsi bahwa kekayaan Pablo Escobar yang diperoleh dari bisnis ilegal perdagangan kokain bersama Kartel Medellin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keterpilihannya. Untuk mendukung asumsi awal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapat melalui studi literatur dari penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang serupa.

---

ABSTRACTThis study presents an analysis on the influence of Pablo Escobar 39 s wealth derived from illegal business of cocaine trade on his election as a member of the 1982 Colombian congress representing Medellin City. Based on the vote buying theory developed by Frederic Charles Schaffer and Andreas Schedler, author assumes that the wealth of Pablo Escobar obtained from the illegal business of cocaine trade with the Medellin Cartel was a major factor affecting its winning on the election. To support this initial assumption, this study used qualitative method with data sourced from literature studies that present the similar theme. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa.

---

This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media."

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis. Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais (Ketua MPR RI dan Ketua PAN), Alvin Lee (Anggota DPR Komisi VI), Ichsanuddin Noorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Mantan Menteri Perekonomian), dan Marwan Batubara ( Ketua Sarikat Pekerja Indosat). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara. Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan ekonomi politik di Indonesia dari Bromley, dan Richard Robison. Sedangkan konsep privatisasi menggunakan teori Robert Nozick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orba lebih bersifat plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF. Selain itu, kebijakan privatisasi ini menjadi lahan tarik menarik kepentingan antar aktor-aktor politik.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Soekarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmosphere can be seen from Indosat selling price of Rp 12,950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satellite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesian economy was hit by the economic crisis is considered wrong. The reasons that Indosat sales to cover the budget deficit is not considered appropriate. The presence of the IMF in the implementation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that theprivatization policygetthedefencefromvarious circles of societyin Indonesia.As forthose who opposed theprivatizationof Indosatare AmienRais(Chairman of the Constitutional Committeeand Chairman of thePAN), Alvin Lee (Members of the House of Representatives Commission VI), Ichsanuddi nNoorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Former Minister of Economy), and Marwan Batubara (Chairman of the Workers Indosat).

This research use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, journals, magazines, newspapers, internet, while secondary data derived from interviews. By using the theory of economic policy-making politics in Indonesia from Bromley, and Richard Robison. While the concept of privatization using the theory of Robert Nozick.

The results show that economic policy-making in post-New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influential in policy-making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive field of interests among political actors."

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis.Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais, Alvin Lee,Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah,koran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru lebih bersifar plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Seokarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmoshphere can bee seen from Indosat selling price Rp 12.950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satelite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesia economy was hit by the economic crisis is considered appropriate. The presence of the IMF in the implementatation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that the privatization policy get the defence from various circle of society in Indonesia. As for the those who opposed the privatization of Indosat are Amien Rais, Alvin Lee, Ichsanuddin Norrsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Marwam Batubara.

This reseach use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, jornals, magazines, newspaper.

The result show that economic policy making in post New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influantial in policy making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive fields of interest among political actors."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana sepak bola menjadi suatu aspek yang penting bagi tokoh politik dalam upaya mencapai tujuan politiknya, lebih lanjut lagi studi yang dilakukan akan berfokus meneliti bagaimana perbedaan kondisi yang terjadi antara Berlusconi dan Erdogan dalam meraih tujuan politik yang mereka miliki masing-masing. Dalam hal ini perbedaan utama yang tampak jelas yaitu AC Milan berperan penting dalam keberhasilan strategi politik yang dilakukan oleh Berlusconi sehingga dia bisa memenangkan suara dan menjadi perdana menteri Italia, sedangkan dalam kasus Erdogan sepak bola menjadi suatu ancaman dan hambatan dalam tujuan politiknya mewujudkan gagasan New-Turkey, yang berupaya untuk mengembalikan hegemoni Islam dalam kehidupan masyarakat serta mengikis kekuatan sekularisme di Turki. Berlusconi dapat memanfaatkan kekuatan sepak bola dari kepemilikan klub AC Milan dalam memenangkan pemilu, sedangkan Erdogan tidak dapat mengelola strategi politiknya melalui dukungan terhadap klub Basaksehir dan Osmanlispor, sehingga gagal membangun basis dukungan yang kuat di ranah sepak bola. Studi ini menggunakan teori patron-klien serta pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan literatur sebagai metode untuk mengambil dan mengolah data dalam memahami bagaimana Berlusconi dan Erdogan menyikapi dinamika sepak bola yang berkaitan erat dengan strategi dan tujuan politik yang mereka miliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sepak bola dapat memiliki fleksibilitas dalam kondisi politik yang berbeda, serta mengetahui bagaimana tokoh politik menyikapi kekuatan sepak bola yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan politik mereka.

---

This study analyzes how football has become an important aspect for political figures in an effort to achieve their political goals, furthermore, the study will focus on examining how different conditions occur between Berlusconi and Erdogan in achieving their respective political goals. In this case, the main difference that is apparent is that AC Milan played an important role in the success of Berlusconi's political strategy so that he could win votes and become prime minister of Italy, while in Erdogan's case football became a threat and obstacle in his political goal of realizing the idea of New-Turkey, which seeks to restore Islamic hegemony in public life and erode the power of secularism in Turkey. Berlusconi was able to utilize the soccer power of his ownership of AC Milan to win the election, while Erdogan was unable to manage his political strategy through supporting the Basaksehir and Osmanlispor clubs, thus failing to build a strong support base in the soccer realm. This study uses patron-client theory and a descriptive qualitative approach using literature as a method to retrieve and process data in understanding how Berlusconi and Erdogan address the dynamics of soccer which are closely related to their political strategies and goals. The purpose of this research is to find out how soccer can have flexibility in different political conditions, as well as knowing how political figures address the power of soccer that can affect the success of their political goals"

"Serangkaian penyerangan dan pengepungan di Gaza yang dilakukan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 lalu menyebabkan aksi boikot konsumen kembali muncul dan dilakukan oleh masyarakat dunia, salah satunya di Indonesia. Konsumen di Indonesia melakukan boikot kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap menunjukkan dukungannya kepada Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi boikot konsumen sebagai bentuk partisipasi politik merujuk pada teori Micheletti tentang konsumerisme politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada aksi boikot Israel, masyarakat sebagai konsumen telah memanfaatkan pasar sebagai arena politiknya. Namun, berbeda dengan aksi boikot konsumen pada umumnya, aksi boikot Israel memiliki motivasi agama dibelakangnya yang mendorong konsumen di negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dalam melakukan aksi boikotnya. Berbagai perusahaan terdampak di Indonesia pun memberikan respons dengan melakukan beberapa strategi, seperti bekerja sama dengan organisasi dan lembaga keagamaan dan melakukan strategi stonewall dalam mengatasi aksi boikot Israel yang terjadi di Indonesia.

---

A series of attacks and sieges in Gaza carried out by Israel on October 7th, 2023 caused consumer boycotts to emerge again and were carried out by the world community, one of which was in Indonesia. Consumers in Indonesia are boycotting companies that are seen as showing their support for Israel. This research aims to explain consumer boycotts as a form of political participation referring to Micheletti's theory of political consumerism using a qualitative approach. This research shows that during the boycott of Israel, people as consumers have used the market as their political arena. However, unlike consumer boycotts in general, Israel's boycott has a religious motivation behind it, which encourages consumers in Muslim-majority countries, such as Indonesia, to carry out boycotts. Various affected companies in Indonesia also responded by implementing several strategies, such as collaborating with religious organizations and institutions and implementing a stonewall strategy to overcome the Israeli boycott that occurred in Indonesia."