Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
The accreditation of health centers is an endeavor by the Ministry of Health to improve the quality and performance of health centers regulated by Permenkes No. 4/2015. Of the 38 health centers in Brebes, only 10 has been accredited. We wish to discover how prepared are the health centers to be accredited based on the resources available and pre-accreditation survey. Data was obtained through in-depth interviews and documentary research. Results indicated that there was sufficient funds, facilities and equipment for the accreditation. However, the assessment scores for human resources sufficiency and documentary completeness was low. ABSTRAK
Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas yang diatur oleh Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes, hanya 10 puskesmas yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siapkah Puskesmas di Kabupaten Brebes untuk menghadapi akreditasi berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan survei pra-akreditasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah.

Abstrak :
Bone density disorder (osteoporosis and osteopenia) is a major public health problem caused by multifactor. The purpose of this study was to find out factors related to adult bone density disorder in the selected urban and rural area, West Java Province, 2012. It used cross-sectional method and the samples were 142 respondents. The data was taken from 2012 May to June in Pesona Khayangan, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok as the urban area and Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor as the rural area. Prevalence of bone density disorder in this study was 31.7% (4.2% osteoporosis and 27.5% osteopenia). Multivariate analysis verified that respondent with body mass index (BMI) < 23.49 kg/m2 will 5.5 times higher to have bone density disorder than respondent with BMI > 27.36 kg/m2. Respondent with BMI 23.49 - 27.36 kg/m2 will 2.2 times higher to have bone density disorder than respondent with BMI > 27.36 kg/m2 after controlled by age, vitamin D and protein intake variable. In this study, BMI is the most related factor of bone density disorder after controlled by age, vitamin D and protein intake variable. The lower BMI, the higher risk of bone density disorder.

---

Gangguan kepadatan tulang atau osteoporosis dan osteopenia merupakan masalah kesehatan masyarakat utama yang disebabkan oleh banyak faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai faktor yang berhubungan dengan gangguan kepadatan tulang pada kelompok usia dewasa di daerah urban dan rural terpilih di Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan sampel 142 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Mei Juni 2012 di Pesona Khayangan, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai daerah urban dan Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor sebagai daerah rural. Prevalensi gangguan kepadatan tulang dalam penelitian ini adalah sekitar 31,7% (4,2% osteoporosis dan 27,5% osteopenia). Analisis multivariat menemukan responden yang mempunyai indeks massa tubuh (IMT) < 23,49 kg/m2 berisiko mengalami gangguan kepadatan tulang 5,5 kali lebih tinggi daripada responden dengan IMT > 27,36 kg/m2. Responden yang mempunyai IMT 23,49 - 27,36 kg/m2 berisiko mengalami gangguan kepadatan tulang 2,2 kali lebih tinggi daripada responden yang mempunyai IMT > 27,36 kg/m2 setelah dikontrol variabel usia, asupan vitamin D, dan asupan protein. Pada penelitian ini, IMT merupakan faktor yang paling berhubungan dengan gangguan kepadatan tulang setelah dikontrol variabel usia, asupan vitamin D, dan asupan protein. Semakin rendah IMT,maka semakin tinggi risiko gangguan kepadatan tulang.

Abstrak :
The therapy of chronic diseases is not only needed drugs supply and health staff, that is physician, but also three factors such as compliance, adherence, and concordance. The three of factors are crucial in the handling of chronic diseases like lung tuberculosis, hypertension, and asthma. To accomplish a concordance attitude is needed an effective communication between physician and patient. The effective communication may increase the understanding and motivation of patients to comply the physician?s advice. The research is based on the high prevalence rate and drop out rate of the patients of lung tuberculosis, hypertension, and asthma at Mataram City General Hospital. This research is proposed to show the association of the effectiveness of physician communication and characteristics of patients to the concordance attitude of patients. Cross sectional design was employed in this study with 174 patients of lung tuberculosis, hypertension, and asthma as respondents. The results of this study indicate that education, expenditures, and communication are variables related to concordance in TB, hypertension and asthma patients. It is recommended to maintain room facilities so that patient and doctor feel comfortable to communicate and to conduct a doctor communication skill development program as well as a regular survey of patient-doctor communication process.

---

Pengobatan penyakit kronik tidak hanya membutuhkan ketersediaan obat dan petugas kesehatan yaitu dokter, tetapi juga tiga faktor yakni kepatuhan (compliance), aderensi (adherency), dan konkordansi (concordance). Ketiga faktor tersebut sangat penting dalam upaya penanganan penyakit kronik, termasuk tuberkulosis (TB) paru, hipertensi, dan asma. Untuk mewujudkan sikap konkordansi, dibutuhkan komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Komunikasi yang terjalin efektif akan meningkatkan pemahaman dan motivasi dalam diri pasien untuk mengikuti nasihat dari dokter. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penderita dan angka kegagalan berobat (drop out) pasien tuberkulosis paru, hipertensi, asma di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan komunikasi dokter dan karakteristik pasien dengan sikap konkordansi pasien. Penelitian dengan desain studi potong lintang ini dilakukan terhadap 174 pasien TB paru, hipertensi, dan asma sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, pengeluaran, dan komunikasi merupakan variabel yang berhubungan dengan sikap konkordansi pada pasien TB paru, hipertensi, dan asma. Rekomedasi tindak lanjut dari penelitian ini adalah peningkatan fasilitas ruangan untuk meningkatkan kenyamanan komunikasi pasien dan dokter, penyelenggaraan program pengembangan kemampuan komunikasi dokter, dan survei berkala untuk menilai proses komunikasi dokter-pasien.

Abstrak :
It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

Abstrak :
In order to achieve the vision and mission, every hospital must implement Good Corporate Governance (GCG). Its implementation aims to optimally improve performance of employees that will finally improve organizational performance. This study aimed to analyze the relation between principles of GCG and performance of civil servants of the Natuna Field Hospital in Anambas Islands District. This analytical descriptive study using cross sectional design involved 56 civil servants as samples. Data was collected in 2012 using a structured questionnaire. This study used chi square and logistic regression tests. Multivariate model was simplified by eliminating the confounding variables using backward stepwise method. This study found two variables significantly related to performance of civil servants, namely implementation of fairness and transperancy principles. Both were the most related variables to the performance of civil servants.

---

Dalam rangka mencapai visi dan misi, setiap rumah sakit harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai secara optimal, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Lapangan Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain potong lintang pada 56 PNS. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2012 dengan kuesioner terstruktur. Digunakan analisis dengan uji kai kuadrat dan regresi logistik, dan untuk penyederhanaan model dilakukan eliminasi terhadap faktor perancu dengan menggunakan metode backward stepwise. Penelitian ini menemukan dua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja PNS, yaitu penerapan prinsip fairness dan penerapan prinsip transparancy. Keduanya merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai negeri sipil.