Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen risiko dari Project Management Institute. Skala dampak dan kemungkinan diadopsi dari pedoman risiko Kementerian Keuangan serta tingkat dan selera risiko diadopsi dari pedoman risiko BPKP. Kedua pedoman tersebut digunakan karena mempertimbangkan kesesuaian bagi Pemerintah Desa untuk menggunakannya. Teori keagenan digunakan untuk melihat peran principal dan agent dalam pengelolaan keuangan desa. beberapa literatur mengenai manajem risiko dan pengelolaan keuangan juga digunakan dalam menyusun penelitian ini. Dengan menyusun manajemen risiko pada pengelolaan keuangan desa diharapkan desa mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada ketika melakukan pengelolaan keuangan dan memiliki strategi dalam menghadapinya. Salain itu, perangkat ini dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi bagi OPD terkait, serta landasan dan pertimbangan dalam melakukan audit oleh APIP daerah. ......This study aimed to develop risk management in village's financial activities. This research used qualitative method approach. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data collected through interviews and observations. The secondary data obtained through documentation and literature study. Risk management concepts from the Project Management Institute used in this paper. The impact and possibilities' scale adopted from the Ministry of Finance's risk guideline. The level and risk appetite adopted from the BPKP risk guideline. Two guidelines adopted in the research by considering the conformity of village to use it. Agency theory used to see the role of principal and agent in village's financial activities. This research resulted a risk management for villages to asses its financial activities. This tool could be use for the relevant regional work unit (OPD) in evaluating villages. Also, as a basis plan in conducting the audit by regional government's internal auditors (APIP).

Abstrak :
Penelitian bertujuan mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja di masa pandemi Covid-19 pada Kementerian Sekretariat Negara. Pandemi Covid-19 mendorong refocusing anggaran secara nasional dan berdampak pada kinerja Kementerian Sekretariat Negara karena capaian kinerja dapat terwujud apabila didukung anggaran yang memadai. Penelitian menggunakan strategi studi kasus (single case study) pada pendekatan kualitatif melalui instrumen dokumentasi data dan forum group discussion (FGD) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menarik karena meneliti suatu kementerian yang memberikan dukungan layanan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 melalui instrumen penelitian FGD. Hasil analisis data tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata kurang dari 95% karena tingginya dinamika dan instensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden. Terdapat fluktuasi efisiensi yang signifikan karena penghematan biaya perjalanan dinas akibat pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun efisiensi meningkat, capaian output dan outcome tetap memenuhi target karena didukung tranformasi digital dan pola kerja baru. Penelitian menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Namun, terdapat kendala ketika terjadi pergantian personil, aplikasi, dan skala prioritas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan kolaborasi lintas departemen di Kementerian Sekretariat Negara. ......The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic prompted a refocusing of the national budget and had an impact on the performance of the Ministry of State Secretariat because performance achievements can be realized if supported by an adequate budget. The research uses a single case study strategy on a qualitative approach through data documentation instruments and group discussion forums (FGD) with qualitative descriptive data analysis. This research is interesting because it examines a ministry that provides service support to heads of state and heads of government during the Covid-19 pandemic through FGD research instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that average budget absorption is less than 95% due to the high dynamics and intensity of the President/Vice President's activities. There are significant efficiency fluctuations due to savings in business travel costs due to large-scale social restrictions. Even though efficiency has increased, output and outcome achievements still meet targets because they are supported by digital transformation and new work patterns. The research concludes that performance-based budgeting has been carried out in accordance with the provisions as per the results of the budget performance evaluation on aspects of implementation, benefits, and context. However, there are obstacles when there are changes in personnel, applications, and priority scales, so that it is necessary to increase HR competence and cross-departmental collaboration at the Ministry of State Secretariat.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Walaupun memiliki produksi minyak kelapa sawit yang melimpah, alokasi produksi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan adopsi biodiesel Indonesia cenderung terus meningkat dan diprediksi dapat mendominasi alokasi minyak kelapa sawit untuk sektor lainnya. Meningkatnya alokasi dan kebutuhan CPO untuk biodiesel memicu perdebatan food vs. fuel yang dampaknya dikaji dari aspek berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk mengaplikasikan berbagai kebijakan seperti pembatasan ekspor produk berbasis minyak sawit guna meningkatkan alokasi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan domestik agar harga minyak goreng sawit dapat turun dan stabil. Namun, kebijakan yang telah diberlakukan menuai banyak pro dan kontra dari berbagai aktor yang ada dalam industri kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi lebih lanjut terkait efek jangka panjang dari kebijakan yang berlaku di industri kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode model- based policymaking guna membangun berbagai skenario kombinasi kebijakan atau faktor eksternal lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit dan menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi kebijakan CPO yang paling tepat dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi dan menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. ......Indonesia, as the world's largest producer of palm oil, faces the challenge of allocating its abundant palm oil production between various sectors. The increasing allocation and demand for crude palm oil (CPO) for biodiesel adoption in Indonesia have sparked debates regarding the food vs. fuel dilemma, which is assessed from the perspectives of sustainability: economic, social, and environmental. Furthermore, the government has implemented policies such as export restrictions on palm oil-based products to increase the allocation of palm oil for domestic needs, aiming to stabilize and lower the price of palm oil cooking oil. However, these policies have garnered both support and opposition from various stakeholders in the palm oil industry. Therefore, a comprehensive evaluation is needed to examine the long-term effects of policies in the Indonesian palm oil industry. This research adopts the model-based policymaking approach to construct various policy scenarios and analyze their impacts on Indonesia's green economic growth. The findings of this study will provide policy implications to address potential scenarios and ensure the sustainability of Indonesia's economy, social, and environment.

Abstrak :

Besarnya potensi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mendorong percepatan produksi biodiesel sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konsentrasi penerapan biodiesel melalui program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar solar telah mengejutkan industri makanan dan oleokimia. Hal ini terlihat dari kenaikan harga minyak goreng sawit domestik yang diduga karena kenaikan persentase pencampuran (blending rate) biodiesel yang ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan terkait industri kelapa sawit ditengarai memicu guncangan yang terjadi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menganalisis dampak yang terjadi antara kebijakan peningkatan pencampuran biodiesel dengan alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng. Analisis pada kebijakan kelapa sawit menggunakan model sistem dinamis dengan hasil simulasi yang menunjukkan kenaikan persentase blending rate hingga 100% sesuai target pemerintah dinilai tidak memungkinkan tanpa adanya dukungan kebijakan DMO dan kebijakan lain yang dapat menjaga alokasi CPO untuk pangan atau minyak goreng sawit.

---

The large potential of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) is driving the acceleration of biodiesel production as biofuel. The Indonesian government's policy to increase the concentration of biodiesel application through a blending program of biodiesel with diesel fuel has taken the food and oleochemical industries by surprise. This can be seen from the increase in the price of domestic palm cooking oil which is allegedly due to the increase in the blending rate of biodiesel set by the government. Several policies related to the palm oil industry are suspected of triggering these shocks, so further evaluation is needed to analyze the impact that occurs between the policy of increasing the blending of biodiesel and the allocation of CPO for food or cooking oil. Analysis on palm oil policy using a dynamic system model with simulation results showing an increase in the blending rate percentage to 100% according to the government's target is considered impossible without the support of DMO policies and other policies that can maintain CPO allocations for food or palm cooking oil.

Abstrak :
Dalam mengalirkan gas kepada konsumen akhir pengguna gas bumi yang dikenal sebagai offtaker, Pemerintah Indonesia telah menyusun peraturan mengenai penyaluran gas bumi melalui jaringan pipa. Salah satu cara dalam meningkatkan penyaluran dan konsumsi gas bumi kepada offtaker adalah menggunakan pipa eksisting milik Badan Usaha Niaga pemilik pipa dedicated hilir, yang dimanfaatkan secara bersama oleh Badan Usaha Niaga lain, menjadi pipa jenis third party access. PT IKD merupakan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi sekaligus pemilik pipa dedicated hilir, yang meminta pertimbangan BPH Migas terkait dengan penggunaan pipa tersebut oleh badan usaha niaga lain untuk mengalirkan gasnya. Melalui analisis mengenai kehandalan pipa, kapasitas, Sistem Manajemen Gas, kajian regulasi, serta dari aspek keselamatan dan lindungan lingkungan, rapat pembahasan dan diskusi yang dilakukan, akan memberikan rekomendasi yang memadai untuk putusan bahwa pipa tersebut layak untuk dimanfaatkan secara bersama, sehingga pengaliran terhadap konsumen pengguna akhir dapat meningkatkan konsumsi gas bumi domestik. ......In distributing natural gas to end consumers, known as offtakers, the Indonesian Government has drawn up regulations regarding the distribution of natural gas through pipelines. One way to increase the distribution and consumption of natural gas to offtakers is to use the current existing pipeline of the business entity, which owns the downstream dedicated pipe, to jointly used by other commercial business entities, and become a third party access type of pipeline. PT IKD is a business entity that holds a Natural Gas Trading Business License and also owns a downstream dedicated pipe, which asked BPH Migas for consideration, regarding the usage of this pipe by other commercial business entities to convey its gas.Through analysis of pipe reliability, capacity, Gas Management System, regulatory studies, as well as safety and environmental protection aspects, meetings and discussions held, will provide recommendations that can conclude if the pipe is suitable for joint use, in purpose to flew natural gas to end users, and increase domestic natural gas consumption.

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACT
Various problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan, dengan melakukan analisis terhadap data primer yang berupa wawancara dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen dan laporan mengenai Balanced Scorecard.

Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan dengan menggunakan konsep sembilan tahapan sukses dari Rohm. Hasil dari evaluasi disimpulkan bahwa Balanced Scorecard pada Kementerian Perdagangan secara garis besar telah memenuhi delapan tahap dari konsep sembilan tahap sukses Rohm, walaupun memang terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki kembali oleh Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Perdagangan menambahkan perspektif keuangan ke dalam Balanced Scorecardnya; melakukan beberapa penyesuaian terhadap sasaran strategis dan IKU nya serta meningkatkan komunikasi secara efektif kepada seluruh pegawai terkait dengan strategy map dan Balanced Scorecard.

---

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade, with an analysis of primary data in the form of interviews and observations as well as secondary data from documents and reports about the Balanced Scorecard.

In this study, the evaluation is done by using the nine steps to success framework by Rohm. The results of the evaluation concluded that the Balanced Scorecard at the Ministry of Trade has met roughly eight steps from the framework, though indeed there are some points that need to be improved by the Ministry of Trade. This study suggests that the Ministry of Trade to add a financial perspective in Balanced Scorecard; make some adjustments to its strategic goals and KPI and increase effective communication to all employees associated with the strategy map and Balanced Scorecard.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACT
The objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions.

Abstrak :
ABSTRAK
Program yang dianggap penting oleh pemerintah terkadang tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran atau program tersebut sebenarnya kurang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlu didesain ulang atau porsi anggarannya digeser untuk program lain yang lebih bermanfaat. Penelitian ini menggunakan Program Assessment Rating Tool untuk mengevaluasi Program 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir dengan menilai tujuan program, bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya, serta manajemen dan pencapaiannya sehingga dapat diketahui hubungan antara sumber daya yang dialokasikan dengan hasil pelaksanaan program. Skor PART sebesar 36% menunjukkan bahwa program tidak efektif.

---

ABSTRACT
Sometimes a program that is considered as important by the government is unable to achieve its performance targets. It could be caused by the lack of budget allocation or the program is actually less useful for the community that needs to be redesigned or its budget portion should be shifted to other important programs. This research used Program Assessment Rating Tool to evaluate the 12 Coastal Tourism Destination Program by assessed it goals, how it was designed and implemented, management and the results that have been achieved, to see the relationship between resource allocations to the program outcomes. 36% PART score means the program was ineffective.