Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum.Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa.Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan.Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan.Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan."

"Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan Kekerasan pada Perempatan Lampu Merah Coca Cola di Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah penanganan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya dalam mengungkap dan menangani kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta.Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola tersebut.Tesis ini menunjukan bahwa penanganan kejahatan kekerasan pada perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman.Penanganan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Mobile meliputi tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dan tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial. Tindakan kepolisian yang bersifat represif yustisial dilakukan dengan menggunakan asas legalitas, yaitu dimulai dari ditemukannya tindak pidana kejahatan kekerasan yang diikuti dengan kegiatan penyidikan tindak pidana yang berupa : 1) penyelidikan, 2) penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan), 3) pemeriksaan saksi dan tersangka, 4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kegiatan penyidikan tindak pidana tersebut juga dilakukan dengan adanya dukungan teknis penyidikan serta administrasi penyidikan.Tindakan kepolisian yang bersifat represif non yustisial dilakukan dengan menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum antara lain yaitu dalam penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api serta dalam pelepasan penangkapan.Kajian dalam tesis ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa lokasi perempatan lampu merah Coca Cola di Jakarta cukup rawan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan, karena di samping lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan antara tiga wilayah hukum Polres Metropolitan di Jakarta, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganan kasus oleh polres atau polsek setempat berkaitan dengan kepastian locus delicti, pada sisi lain, di sekitar lokasi tersebut juga terdapat sebuah pemukiman masyarakat miskin dan kumuh yang diyakini merupakan sumber timbulnya pelaku-pelaku kejahatan kekerasan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan dalam penanganan kejahatan kekerasan di perempatan lampu merah Coca Cola yang dilakukan oleh Satuan Resmob. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat dan petugas-petugas dari instansi terkait lainnya di sekitar lokasi, penataan kembali penugasan anggota Satuan Resmob di lapangan, pengkoordinasian petugas-petugas reserse kewilayahan, penanganan secara terpadu dengan fungsi intelijen dan Babinkamtibmas, serta pengarsipan terhadap file-file yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan."

"ABSTRAKTesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang.Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan.Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara.Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta.Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi.Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut.Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

---

ABSTRACT

Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future.

The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport.

Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport.

Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened.

And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information.

To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc."

"Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan.Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya."