Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membahas mengenai bagaimana pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta, implikasi dari adanya kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk tetap mengoptimalkan penerimaan pajak reklame setelah adanya kebijakan kenaikan nilai sewa reklame. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan formulasi kebijakan kenaikan nilai sewa reklame di DKI Jakarta, dilakukan empat tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. implikasi dari adanya kenaikan nilai sewa reklame ini adalah realisasi pajak reklame yang menurun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk tetap mengoptimalkan penerimaan pajak reklame adalah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan baru tentang nilai kontrak reklame dan juga mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan sebesar 50% atas pajak reklame terhutang. ......This study aims to discuss about how the government of Jakarta in conducting policy formulation rise in rents billboard in Jakarta, the implications of their policy to increase the value of the lease billboards in Jakarta as well as the efforts made by the government of Jakarta to keep optimizing the advertisement tax revenues after the policy to increase the value of the lease billboards. The approach taken in this study is a qualitative and depth interviews. The results of this study is to conduct policy formulation rise in rents billboard in Jakarta, conducted four stages: problem formulation, preparation of agenda, selection of policy alternatives and determining policies. The implications of the increase in rental value of this advertisement is declining realization advertisement tax. Efforts made by the Jakarta administration for optimizing advertisement tax receipt is issued new regulations regarding the determination of the value of advertising contracts and also issue rules regarding exemption of 50% on the billboard tax payable.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini. ...... The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal.

Abstrak :
[Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implemetasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam, menganalisis kendala yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam dan untuk menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi kendala- kendala yang timbul atas kebijakan kenaikan tarif retribusi di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dan meminimalisir kebocoran pererimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi di Kota Batam ini adalah adanya adanya tanggapan negatif dari masyarakat tentang kenaikan tarif karena kurangnya sosialisasi, adanya parkir ilegal, juru parkir yang tidak jujur, adanya hambatan dari preman dan penguasa lahan parkir dan parkir berlangganan yang tidak berjalan optimal. Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan dikarenakan banyak kendala yang timbul di lapangan. Upaya untuk mengatasi kendala adalah dengan melakukan sosialisasi, peningkatan pengawasan, penertiban parkir liar, penataan sistem parkir dan mengoptimalkan parkir berlangganan. ......This study discusses the implementation of the policy in increasing of parking rates in Batam. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy on the rate increase parking fees in Batam, analyze the issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam and to analyze what efforts can be made by Batam’s Government in overcoming the problems that have occurred from rate increase policy of parking fees in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in literature and unstructured interviews with qualitative data analysis techniques. The results of this study stated that the rate increase policy of parking fees motivated by the urge to raise Pendapatan Asli daerah (PAD) of Batam and minimize revenues leakage of parking fees. The issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam is the existence of negative feedback from the community about the rate increase because the lack of socialization, the existence of illegal parking, corrupt parking attendants, the civillians, irresponsible landowners and nonoptimal parking subscribe. The results of this study of policy implementation has not run optimally as expected due to many issues that arise in the field. Efforts to overcome the issues is the socialization, increased supervision, control of illegal parking, arrangement of the parking system and optimization of parking subscribe.;This study discusses the implementation of the policy in increasing of parking rates in Batam. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy on the rate increase parking fees in Batam, analyze the issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam and to analyze what efforts can be made by Batam’s Government in overcoming the problems that have occurred from rate increase policy of parking fees in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in literature and unstructured interviews with qualitative data analysis techniques. The results of this study stated that the rate increase policy of parking fees motivated by the urge to raise Pendapatan Asli daerah (PAD) of Batam and minimize revenues leakage of parking fees. The issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam is the existence of negative feedback from the community about the rate increase because the lack of socialization, the existence of illegal parking, corrupt parking attendants, the civillians, irresponsible landowners and nonoptimal parking subscribe. The results of this study of policy implementation has not run optimally as expected due to many issues that arise in the field. Efforts to overcome the issues is the socialization, increased supervision, control of illegal parking, arrangement of the parking system and optimization of parking subscribe.;This study discusses the implementation of the policy in increasing of parking rates in Batam. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy on the rate increase parking fees in Batam, analyze the issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam and to analyze what efforts can be made by Batam’s Government in overcoming the problems that have occurred from rate increase policy of parking fees in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in literature and unstructured interviews with qualitative data analysis techniques. The results of this study stated that the rate increase policy of parking fees motivated by the urge to raise Pendapatan Asli daerah (PAD) of Batam and minimize revenues leakage of parking fees. The issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam is the existence of negative feedback from the community about the rate increase because the lack of socialization, the existence of illegal parking, corrupt parking attendants, the civillians, irresponsible landowners and nonoptimal parking subscribe. The results of this study of policy implementation has not run optimally as expected due to many issues that arise in the field. Efforts to overcome the issues is the socialization, increased supervision, control of illegal parking, arrangement of the parking system and optimization of parking subscribe., This study discusses the implementation of the policy in increasing of parking rates in Batam. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy on the rate increase parking fees in Batam, analyze the issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam and to analyze what efforts can be made by Batam’s Government in overcoming the problems that have occurred from rate increase policy of parking fees in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in literature and unstructured interviews with qualitative data analysis techniques. The results of this study stated that the rate increase policy of parking fees motivated by the urge to raise Pendapatan Asli daerah (PAD) of Batam and minimize revenues leakage of parking fees. The issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam is the existence of negative feedback from the community about the rate increase because the lack of socialization, the existence of illegal parking, corrupt parking attendants, the civillians, irresponsible landowners and nonoptimal parking subscribe. The results of this study of policy implementation has not run optimally as expected due to many issues that arise in the field. Efforts to overcome the issues is the socialization, increased supervision, control of illegal parking, arrangement of the parking system and optimization of parking subscribe.]

Abstrak :
Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan. ......The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation.