Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Stroke merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dan pembiayaan penyakit stroke oleh BPJS menduduki peringkat kedua terbesar setelah penyakit jantung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dominan yang paling berhubungan dengan biaya klaim pasien stroke rawat inap peserta JKN yang dilakukan di RSU Tarutung dengan melakukan analisis multivariat dengan metode regresi linear. RSU Tarutung merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Tapanuli Utara. Karakteristik yang berhubungan adalah kelas perawatan, jenis kepesertaan, umur, lama hari rawat dan tingkat keparahan. Ditemukan bahwa RSU Tarutung masih belum optimal dalam memberikan pelayanan akan penyakit stroke. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan tenaga ahli neurovaskular dan penyediaan peralatan diagnostik yang membantu dalam menetapkan diagnosasehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.

---

ABSTRACT Stroke is one of the cause of high mortality rate in Indonesia and the funding forstroke by BPJS ranks second after heart disease. This study aims to determine the most dominant characteristics associated with the cost of claims of stroke patients covered by JKN that use inpatient rawat inap service at Tarutung Hospital by doing multivariate analysis with variable linear regression method. The mostrelated characteristics are type of health care, type of membership, age, length ofstay age, and level of severity. It was found that Tarutung Hospital is still not optimal in providing services for stroke. Some feasible efforts that can be considered are increasing the neurovascular experts and providing better diagnostic equipments in order to deliver the necessary treatment.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Imas Rahmi WisdianiProgram Studi : Kajian Adminstrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis Implikasi Sistem Pembayaran JKNterhadap Pendapatan Rumah Sakit di Dua RumahSakit Swasta Kelas C di Karawang Tahun 2017 Studi Kasus Herniotomi Tanpa Penyulit Besaran tarif yang diatur dalam INA-CBG mendorong rumah sakit untukmenciptakan berbagai macam upaya khususnya berupa usaha pengendalian biayaagar tercipta efisiensi yang baik dan mutu pelayanan kesehatan tetap berkualitas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi system pembayaran JKNterhadap pendapatan rumah sakit di dua rumah sakit swasta kelas C berdasarkantarif BPJS dan tarif rumah sakit.Desain penelitian ini berupa studi kasus di dua rumah sakit swasta kelas C dengandesain potong lintang dan melihat tren yang terjadi pada periode tahun 2014 ndash; 2016.Pengumpulan data dilakukan dalam dua bagian, analisis kuantitatif bertujuan untukmenganalisis selisih pendapatan berdasarkan tarif BPJS dan tarif rumah sakit danmenganalisis komponen-komponen yang menentukan besaran tarif rumah sakit.Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan danupaya-upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dalam meresponselisih biaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei ndash; Juni 2017 di RS A dan RS Bdengan karakteristik rumah sakit yang mirip dan bekerjasama dengan BPJS sejaktahun 2014.Terdapat selisih negatif antara pendapatan berdasarkan tarif umum denganpendapatan berdasarkan tarif BPJS pada periode tahun 2014 ndash; 2016 baik di RS Amaupun di RS B. Selisih negative di RS A sebesar 21,2 dari nilai pendapatanberdasarkan tarif umum, dan selisih negative di RS B sebesar 50,5 dari nilaipendapatan berdasarkan tarif umum. Besaran tarif dan metode pembayaran INACBGsmenyebabkan adanya upaya-upaya efisiensi dan kendali biaya rumah sakitbagi pasien BPJS berupa pembayaran jasa medis yang lebih rendah, penggunaanobat generik, pengendalian pemeriksaan penunjang, pengendalian biaya di ruangoperasi serta pengendalian jumlah hari rawat.Kata kunci : pembayaran JKN, pendapatan Rumas sakit, Rumah Sakit swasta,

---

ABSTRACT
Nama Imas Rahmi WisdianiProgram Studi Hospital AdministrationJudul Tesis Analysis on JKN Payment System and its relationto Hospital Income in two type C private hospitals inKarawang, 2017The implementation of payment system using INA CBGs bundling has leadhospital to improve efficiency to provide good quality of care. The purpose of thisstudy is to analyze implication of JKN payment system toward hospital revenue intwo type C private hospitals.This case study in two type C private hospitals was done using Cross Sectionaldesign. Data was retrospectively collected to capture trend for period 2014 2016,and analysed to compare hospital revenue using hospital charge vs BPJSpayment scheme as set up by BPJS. The study was conducted in May June 2017covering 548 cases with Herniotomy in the two private hospitals with similarcharacteristics and contracted as BPJS service provider since 2014.The study revealed that both hospitals tend to have lower revenue from BPJS usingbundling scheme as compared to hospital charge, for period 2014 2016. The resultshowed that in hospital A 21,2 loss and in hospital B was 50,5 loss, this maycaused by unefficient use of resources, or no proper monitoring system. The twohospitals have tried to improved efficiency, implement cost containment such asfee adjustment, use of generic drug, proper length of stay, cost containment inproviding medical exam and operation.Key words JKN payment, private hospital, revenue

Abstrak :
Sistem pembayaran INA-CBG dalam JKN diduga meningkatkan kejadian readmisi, didefenisikan sebagai kasus rawat-inap kembali pasien dalam waktu kurang 30 hari dengan kondisi Sama (diteliti dalam 4 model readmisi yaitu CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer Sama), cara pulang rawatan sebelumnya sembuh, pada rumah sakit yang Sama. Hanya satu kasus readmisi dihitung dalam 30 hari dari tanggal pemulangan pasien pada rawatan pertama per-periode-kasus-readmisi. Desain penelitian potong-lintang dengan data sekunder klaim rawat-inap Rumah Sakit wilayah BPJS-Kesehatan Cabang Sukabumi terverifikasi, data tahun 2015. Kejadian readmisi didapatkan pada 11 dari 13 Rumah Sakit untuk keempat model readmisi diteliti, terbanyak pada Readmisi-CMG-Sama, dan paling sedikit pada Readmisi-Severity-Sevel-Sama. Variabel independen adalah kepemilikan RS, Kelas/Tipe RS, diagnosis klinis (CMG, jenis-rawat-inap, Severity-Level, Diagnosis-Primer), selisih biaya, dan LOS (Length of Stay). Analisis multivariat menunjukkan variabel diagnosis-primer (kategori-kronis) dan severit-level (kategori-akut) paling berpengaruh. Selisih biaya negatif dan LOS yang lebih rendah tidak terbukti memiliki risiko readmisi lebih tinggi. Diagnosis Congestive Heart Failure dan Typhoid Fever memiliki kekerapan readmisi tinggi sekaligus diagnosis dengan selisih biaya positif tertinggi. Diagnosis Chemoterapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), dan End-stage Renal Disease perlu mendapat perhatian karena kekerapan readmisi tinggi dan selisih biaya minus tertinggi. Risiko biaya total lebih 2 kali dari biaya kasus original (initial-admission). ...... The INA-CBG payment system in JKN is suspected to increase the incidence of readmission, defined as a case of patient re-hospitalization in less-than-30-days under the same conditions (studied in 4 readmission models of same- CMG/Adjacent-DRG/Severity-Level/Diagnosis-Primer), previous case recovered, at the same hospital. Only one case of readmission was calculated within-30-days from the date of discharge in the initial-admission per- readmission-case-periode. This is a cross-sectional study design with secondary data of verified-inpatient-claims of the Hospital of BPJS-Kesehatan-Sukabumi- Branch in 2015. The incidence of readmission was found in 11 of the 13 Hospitals of all four models, mostly in the same-CMG-readmission, and at least at the same-severity- level-readmission. The independent variables are hospital-ownership, hospital- types, clinical-diagnosis (CMG, inpatient-type, Severity-Level, Primary- Diagnosis), cost-difference, and LOS (Length of Stay). Multivariate analysis shows the primary diagnosis-type (chronic-category) and severity-level (acute- category) most influential. A lower-negative-cost and lower-LOS are not shown to have a higher risk of readmission. Diagnosis Congestive-Heart-Failure and Typhoid-Fever have high readmission frequency as well as diagnosis with the highest positive-cost-difference. Diagnosis of Chemotherapy Session for Neoplasm, Aplastic Anaemia (unspecified), and End-stage Renal Disease need attention because of high read-list-frequency and highest-minus-cost-difference. The total cost risk is more than 2 times the original-admissions cost.

Abstrak :
Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 yaitu masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal ini dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi KRIS JKN, ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan. ......One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2-4 years.