Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Tujuan dari penelitian ini adalah untu k memahami fokus penelitian tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Identifikasi faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembangunan sebuah pemahaman konseptual terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder, analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan negara-negara yang berkepentingan di lingkungan internasional, interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia serta personalitas Presiden Suharto.

---

The focus of this study is on Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. The purpose of this study is to understand the focus of the study by indentifying factors that affect Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. This factors identification is the basis for conceptual understanding on the case of Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975.

This study uses qualitative approach with data gathered from primary as well as secondary sources, data analyzed by using desriptive-analytical method and conclusion reached inductively. This study concludes that the Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975 is affected by policies of interested countries, political interaction between foreign policy-making actors in Indonesia as well as personality of President Suharto."

"Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena MERCOSUR sebagai institusi perdagangan regional di Amerika Selatan yang dilihat dari tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional. Analisis MERCOSUR dalam tulisan ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar dari paradigma realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan cara pandang ketiga paradigma terhadap fenomena MERCOSUR. Temuan dari penelitian ini menunjukan paradigma realisme tidak bisa menganalisis MERCOSUR dari asumsi-asumsi dasarnya. Sementara itu, paradigma liberalisme mampu menjelaskan fenomena MERCOSUR melalui asumsi-asumsi dasarnya sebagai wadah kerjasama. Temuan dari paradigma konstruktivisme menunjukkan bahwa fenomena MERCOSUR juga mampu dianalisis melalui asumsi-asumsi dasarnya sebagai suatu konstruksi sosial. Kesimpulan penelitian ini menujukkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing paradigma dalam memandang fenomena MERCOSUR.

---

This final paper examines MERCOSUR as regional trade institution in South America analized by three main paradigms in International Relations. The analysis of MERCOSUR in this paper is based on basic assumptions from realism, liberalism, and constructivism. The research aims to see the differenceS of point of views among those paradigms toward MERCOSUR.

The result shows that realism cannot analyze MERCOSUR through its assumptions. Meanwhile, liberalism is able to analyze MERCOSUR through its assumptions as form of cooperation. Constructivism is also able to analyze MERCOSUR through its assumptions as social construction. The research concludes that there is sharp difference of point of views from each paradigm in examining MERCOSUR."

"Sejak Republik Turki terbentuk, Turki selalu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Barat. Hal ini berdampak pada perumusan politik luar negeri yang berorientasi Barat, dengan menjadi bagian dari berbagai perkembangan politik internasional Barat. Pemerintahan Turki saat ini, yang dipimpin oleh Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), menunjukkan adanya kontradiksi terhadap tradisi politik luar negeri Turki. Dalam periode pertama kepemimpinannya (2002- 2007), AKP menjadikan isu integrasi Uni Eropa sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya. Namun kemudian, dalam periode kedua kepemimpinannya (2007 dan seterusnya), AKP mulai secara berani menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam berbagai isu di Timur Tengah dan juga kawasan lain, mulai dari Afrika hingga Amerika Latin. Perubahan ini terjadi dalam satu rezim kepemimpinan, sehingga memunculkan perdebatan mengapa hal ini dapat terjadi. Dengan mengkaji tulisan berbagai pengamat (Turki dan non-Turki) mulai dari tahun 2007 yang memberikan pandangannya mengenai perubahan politik luar negeri Turki, penulis menyimpulkan bahwa perubahan politik luar negeri Turki di era AKP diartikan sebagai perubahan orientasi politik luar negeri dari Westernoriented ke self-oriented, yaitu pemusatan pertimbangan preferensi politik luar negeri ke arah internal Turki, dengan mengakui potensi yang dimiliki dan mengharmonisasikan faktor internal dan eksternal sambil beradaptasi dengan perkembangan sistem internasional. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup tiga level analisis (individu, negara, dan global) dalam tiga cakupan isu (keamanan, ekonomi, dan identitas) yang berpengaruh terhadap hubungan luar negeri Turki dan persepsi internasional terhadap Turki.

---

Since the Republic is formed, Turkey has always been identifying itself as part of the West. This leads to the formulation of foreign policy which is Westernoriented, by involving in various Western international politics. The current regime, Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), started to initiate some policies which are contradictive to the Turkey’s long-term foreign policy tradition. In the first period (2002-2007), AKP made European Union integrations as its foreign policy priority. Yet, in the second term (2007 onwards), AKP started to blatently involve in various issues in Middle East, and also other regions from Africa to Latin America. This phenomenon occurred in one regime that raised questions on why this change occurred. By analyzing various literatures written by Turkish and non- Turkish observers in 2007 onward, I argue that change in Turkey’s foreign policy in the AKP era should be understood as change in foreign policy orientation from Western-oriented to self-oriented, which means centralization of foreign policy preferences based on internal consideration through acknowledging self-potentials and harmonization of internal and external factors while adjusting to the changing international system. This change in Turkey's foreign policy is driven by various factors ranging from security, economy, and identity issue in three level of analysis (individual, state, and global) that affect Turkey’s foreign relations and international perception on Turkey."

"ABSTRAKTesis ini memaparkan kepentingan India dan Indonesia terkait dengan keberlanjutan patroli terkoordinasi di perbatasan maritim kedua negara di kawasan Samudera Hindia. Pada awalnya, patroli terkoordinasi yang dimulai pada 2002 tersebut ditujukan untuk menghadapi ancaman pembajakan yang diduga dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka GAM di pintu masuk Selat Malaka dan Laut Andaman. Pasca perjanjian damai Helsinki 2005, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk berdamai. Namun, hal itu tidak serta-merta menghentikan kerja sama patroli terkoordinasi oleh kedua negara hingga saat ini. Bahkan, kedua negara semakin meningkatkan hubungan bilateral mereka dengan mendeklarasikan ldquo;Kemitraan Strategis Baru rdquo; pada November 2005. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi pertahanan dan kepentingan nasional sebagai landasan kerangka pemikiran. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif sehingga temuan penelitian dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari perspektif India, negara itu memiliki kepentingan terhadap Indonesia yang didorong oleh kebijakan Look East Policy. India memanfaatkan posisi strategis Indonesia di ASEAN untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan dari perspektif Indonesia, negara itu memiliki kepentingan agar India bersedia melakukan Transfer of Technology dan suplai persenjataan dibidang alat pertahanan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThis thesis describes the interests of India and Indonesia related to the sustainability of coordinated patrols at the maritime border of the two countries in the Indian Ocean region. Initially, the coordinated patrol that was started in 2002 was aimed at facing the threat of piracy allegedly committed by the Free Aceh Movement at the entrance of the Malacca Strait and the Andaman Sea. After the 2005 Helsinki peace agreement, the Indonesian government and the Free Aceh Movement agreed to make peace. However, it does not necessarily stop the coordinated patrols between the two countries to date. In fact, the two countries further improved their bilateral relationship by declaring New Strategic Partnership in November 2005. To analyze the phenomenon, the author uses the concept of defense diplomacy and national interest as conceptual frameworks. Meanwhile, in this thesis, the author uses qualitative method with descriptive design so that the research findings can be explained in more deeply. The results show that from an Indian perspective, India has an interest in Indonesia that is driven by what so called as Look East Policy. India takes advantage of Indonesia 39 s strategic position in ASEAN to strengthen its influence in Southeast Asia. From Indonesian perspective, Indonesia has some interests to make India approves in doing transfer the technology and supply of weaponry to reduce Indonesia 39 s dependence on the United States."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT

This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."