Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai subjek hukum pidana. Ditambah dalam KUHAP yang kita milikipun belum terdapat hukum acara mengenai korporasi. Dengan tidak adanya pedoman pasti mengenai pertanggungjawaban korporasi baik dalam KUHP dan KUHAP, maka dalam setiap perundangundangan pengertian dan sebutan korporasi pun berbeda-beda, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan. Dalam tesis ini akan dibahas secara khusus apakah partai politik termasuk kedalam pengertian korporasi, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian akan dibahas mengenai bagaimana melakukan pencucian uang melalui partai politik, apa dampak yang ditimbulkan apabila terdapat partai politik yang melakukan pencucian uang serta, apa akibat hukum dari partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang. Sebagai bagian terakhir akan diberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan tersebut agar hukum Indonesia dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

---

Indonesia is already acknowledge Corporate crime responsibility. Its proven that since 1951 indonesia already have a regulation that accepted corporation as a subject of criminal law. After that in the progress about corporate criminal responsibility, theres a lot of regulation outside the criminal code that legislate about it. That makes in Indonesia criminal code, does not have the regulation about corporate criminal. The same goes to the regulation of procedural law in Indonesia. The problem that we have is because the rule about corporate criminal responsibility is spread in many regulations, that makes the definitions about it is based on many regulation.

This thesis will explain about the definition about corporate criminal responsibility especially about political parties. Is the definition of political parties are included in the definition of corporation based on regulation about money laundering. It will be discussed about how to do it in political party. Last but not least it will discuss about legal consequences if political parties are proven doing a money laundering. At the end of this thesis there will be a conclusion and suggestion about the problems so that Indonesia will have a better regulation about corporate criminal responsibility especially about political party criminal responsibility."

"Tesis ii membahas turut serta melakukan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengaruh konsepsi perbuatan terhadap doktrin turut serta melakukan. Penelitian ini bersifat normatif eksplanatoris.

---

This thesis discusses the role of an accomplice based on the theory of separation between criminal act and criminal responsbility."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kondisi hukum pidana Indonesia saat ini, dimana baik hukum materiil maupun hukum formil belum cukup mampu melindungi warga negara Indonesia, khususnya awak kapal, yang menjadi korban tindak pidana di lintas negara. Dalam dunia maritim, terjadi tindak-tindak pidana dimana awak kapal menjadi korban tindak ndash; tindak pidana antara lain, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dokumen kepelautan yang secara keseluruhan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai ketentuan khusus atau lex specialist dalam serangkaian tindak-tindak pidana tersebut. Tindak pidana terhadap awak kapal memiliki karakteristik antara lain, locus delicti berada di luar negeri baik secara geografis berada di wilayah teritorial negara lain atau diatas kapal berbendera asing yang sedang melakukan lintas dama atau berada di laut lepas dan/atau pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana di lintas negara b bagaimanakah bentuk tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal; dan c bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang di lintas negara yang lebih memfokuskan kepada wanita dan anak-anak dan kurang memberi perhatian kepada korban yang merupakan awak kapal. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di lintas negara terhadap awak kapal, dengan karakteristiknya tersendiri, negara perlu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia untuk mencegah jatuhnya korban dan menegakkan hukum bagi awak kapal yang telah menjadi korban.

---

ABSTRACTThis thesis discussed on the current legal condition of the Indonesian criminal law whereas both material and formal law are not sufficient to protect Indonesian citizens, especially seafarers, who are victims of transnational criminal acts. In the maritime world, there are criminal acts in which the seafarers become victims of the acts, among others, fraud, maltreatment, falsification of documents that entirely meet the element of human trafficking as a special provision or lex specialist in a series of such crimes. The criminal offenses against the Indonesian seafarers have their own characteristics of such cases, among others, the crime scene locus delicti is located abroad whether geographically inside of the territory of another country or on board of foreign flagged vessel under innocent passage or located on the high seas and or the perpetrators are foreign nationals. As such this research is aim to know a how is the legal protection of victims in transnational crime b how is the form of criminal acts of human trafficking against the seafarers and c what are the legal protections for the seafarers who are victims of human trafficking. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. Normatively in accordance with Indonesian legislation, there are provisions on the criminal act of human trafficking trans nationally that focus more on women and children and pay less attention to the victims who are seafarers. With regard to the criminal acts human trafficking across the country on seafarer, with their own characteristics, the state needs to improve the legal protection of Indonesian seafarers to prevent casualties and enforce the law for seafareres who have been victimized."

"Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana denda dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana denda sebagai instrumen hukum dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat serta implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menyebabkan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana persaingan usaha, mengalihkan pendekatan dari penegakan pidana ke penegakan administratif. Dekriminalisasi ini bermasalah karena berpotensi mengurangi efek jera yang dapat diberikan oleh sanksi pidana, termasuk denda. Penegakan pidana yang efektif dapat memiliki efek jera yang signifikan terhadap pelanggar, seperti yang dibuktikan oleh praktik di yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat. Potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kerangka regulasi baru ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan penegakan hukum pidana dalam persaingan usaha telah bergeser, lebih memilih penegakan administratif daripada sanksi pidana. Dekriminalisasi ini dianggap kurang menguntungkan karena penegakan pidana yang efektif, termasuk denda, dapat memberikan efek jera yang signifikan, seperti yang dibuktikan oleh praktik di Amerika Serikat. Selain itu, potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum sepenuhnya dioptimalkan. Rekomendasi penelitian ini termasuk tinjauan lebih mendalam oleh pemerintah mengenai potensi re-kriminalisasi terhadap tindak pidana persaingan usaha yang serius, terutama kartel hardcore seperti penetapan harga, pembatasan produksi, dan pembagian pasar. Selain itu, perlu ada evaluasi mekanisme saat ini untuk menghitung denda dan menghapus batas maksimum denda untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan adil di Indonesia.

---

The imposition of criminal fines for legal violations has a long history, with each civilization and culture having its own forms of punishment for such violations. Penalization, synonymous with sentencing, refers to the suffering intentionally imposed on individuals who break the law, as defined by legal experts. This study examines the application of criminal fines in business competition offenses in Indonesia following the enactment of Law No. 6 of 2023, which established the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as law. The research aims to analyze the effectiveness of criminal fines as a legal instrument in enforcing fair business competition and the legal implications of the regulatory changes. The method used is normative juridical with a legislative and case study approach. The enactment of Law No. 6 of 2023 has led to the decriminalization of certain business competition offenses, shifting the approach from criminal enforcement to administrative enforcement. This decriminalization is problematic as it potentially reduces the deterrent effect that criminal sanctions, including fines, can provide. Effective criminal enforcement can have a significant deterrent effect on violators, as evidenced by practices in other jurisdictions such as the United States. The potential of fines as a powerful enforcement tool has not been fully optimized under the new regulatory framework. The study concludes that since the enactment of Law No. 6 of 2023, the approach to criminal law enforcement in business competition has shifted, favoring administrative enforcement over criminal penalties. This decriminalization is considered less favorable because effective criminal enforcement, including fines, can provide a significant deterrent effect, as evidenced by practices in the United States. Moreover, the potential of fines as a powerful enforcement tool has not been fully optimized. The study's recommendations include a deeper review by the government regarding the potential re-criminalization of serious business competition offenses, especially hardcore cartels such as price-fixing, production limitations, and market division. Additionally, there should be an evaluation of the current mechanisms for calculating fines and removing maximum fine limits to enhance compliance and create a more competitive and fair business environment in Indonesia."

"Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengeksplorasi tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Bagi sebagian orang khususnya perempuan, media sosial merupakan tempat yang berbahaya karena memuat gambar, video, dan informasi lain yang tidak boleh diposting. Internet telah melahirkan jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama kekerasan siber (KSBE), yang memiliki bentuk dan implikasi yang lebih kompleks. Konten, termasuk pernyataan korban, foto, dan video, dapat lebih mudah dibagikan dan dilihat oleh lebih banyak orang di dunia digital. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa upaya hukum terkait penerapan upaya hukum dan tanggung jawab jaringan sosial terhadap kekerasan elektronik masih menjadi permasalahan di Indonesia. Konsep baru tanggung jawab korporasi didasarkan pada pandangan realis terhadap korporasi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah individu yang mempunyai kepentingan, bukan berdasarkan tindakan konsumennya. Mengingat pertumbuhan konsep perusahaan dan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, fokus pada pertanggungjawaban korporasi merupakan hal untuk menetapkan tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan kewenangan penyelenggara sistem elektronik berupa user-generated content yang dibagikan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat oleh orang lain hanya dapat dihapus jika informasi elektronik tersebut memuat laporan. Jika penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai distributor, mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus atau mengubah informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Apabila penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penerbit, ia bertanggung jawab untuk menghapus (memusnahkan) dan mengelola informasi elektronik yang dibuat oleh pengguna. Pertama, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat mencegah, menghapus (menghancurkan) informasi elektronik yang dibatasi sesuai petunjuk, maka mereka dapat melakukan pengendalian. Kedua, apabila penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan-pesan elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kematian atau gangguan kepada masyarakat, maka penyelenggara sistem elektronik dikenakan tanggung jawab hukum dan tindak pidana, yang mana mungkin melibatkan hukuman pidana. Tanggung jawab pidana korporasi atas penyebaran konten KSBE dan penghasutan terhadap komunitas pengguna media sosial dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku komersial. Sedangkan dalam pengaturan UU TPKS dan UU ITE mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan, khususnya yang melakukan tindak kekerasan pencurian elektronik, masih bermasalah dalam penerapannya dan belum memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya.

---

In writing this thesis, the author explores the responsibility of social media platforms in overcoming electronic-based sexual violence in Indonesia. For some people, especially women, social media is a dangerous place because it contains images, videos and other information that should not be posted. The internet has given birth to a new type of crime known as cyber violence (KSBE), which has more complex forms and implications. Content, including victim statements, photos and videos, can be more easily shared and seen by more people in the digital world. Based on these facts, it is clear that legal remedies related to the implementation of legal remedies and social network responsibility for electronic violence are still a problem in Indonesia. The new concept of corporate responsibility is based on a realist view of corporations, which states that corporations are individuals who have interests, not based on the actions of their consumers. Given the unprecedented growth of the corporate concept and its power, a focus on corporate responsibility is essential for assigning responsibility for the risks associated with electronic systems providers. Problems with the authority of electronic system administrators include:user-generated content What is shared by electronic system operators is that electronic information created by other people can only be deleted if the electronic information contains a report. If electronic system operators act as distributors, they are not responsible for deleting or changing electronic information created by users. If the electronic system operator acts as a publisher, he is responsible for deleting (destroying) and managing electronic information created by the user. First, if electronic system administrators cannot prevent or delete (destroy) restricted electronic information according to instructions, then they can exercise control. Second, if the electronic system operator does not carry out its duties in sending prohibited electronic messages, thereby causing death or disturbance to the public, then the electronic system operator is subject to legal responsibility and criminal action, which may involve criminal penalties. Corporate criminal responsibility for the dissemination of KSBE content and incitement against the social media user community can be carried out by electronic system operators as commercial actors. Meanwhile, the provisions of the TPKS Law and ITE Law regarding criminal liability of companies, especially those that commit violent acts of electronic theft, are still problematic in their implementation and do not yet have a strong foundation in their implementation."

"Teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memasuki kehidupan masyarakat, termasuk di dunia medis. Keterlibatan AI dalam pelayanan medis menimbulkan kekhawatiran mengenai timbulnya kesalahan medis yang merugikan pasien (berupa luka atau kematian). Hal ini dikarenakan tingkat akurasi AI tidak mungkin dapat dinyatakan 100% oleh penciptanya. Berdasarkan kekhawatiran tersebut, Penulis mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang terlibat atas tindakan yang menyebabkan kesalahan medis yang menimbulkan kerugian pasien. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini. Penulis menitikberatkan teori pertanggungjawaban pidana model The Natural Probable Consequence Liability Model yang digagas oleh Gabriel Hallevy sebagai pisau analisis. Hasil yang ditemukan adalah dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya dalam menentukan pengimplikasian output yang diberikan oleh AI, yang statusnya saat ini sebagai alat kesehatan atau teknologi kesehatan, bukan subjek hukum. Selain itu, rumah sakit menjadi pun turut menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan dokter, atau setidak-tidaknya karena lalai dalam menentukan dokter yang layak dipekerjakan di rumah sakit tersebut, atau atas kelalaian rumah sakit tersebut dalam melakukan pemeliharaan AI. Baik dokter secara pribadi maupun rumah sakit bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP 1946, Pasal 360 KUHP 1946, Pasal 474 KUHP 2023, atau Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU 17/2023. Di sisi lain, software developer dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya jika dapat dibuktikan software developer tersebut melakukan kekeliruan dalam memasukan data yang digunakan untuk melatih AI atau ketika penentuan algoritma. Indonesia belum memiliki aturan pidana yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Hukum pidana harus responsif terhadap situasi ini demi melindungi pasien dan dokter. Aturan pidana tersebut harus mengatur batasan-batasan penggunaan AI di dunia medis, informed consent khusus untuk tindakan medis yang melibatkan AI, jaminan kerahasiaan rekam medis, dan standar AI yang layak untuk digunakan dalam pelayanan medis. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penggunaan hukum pidana harus tetap diterapkan secara ultimum remedium.

---

Artificial Intelligence (AI) has entered the daily life in society, include in medical industry. The integration of AI in medical services raises concern about possibility of medical errors resulting harm to patients (injury or death). This is because there is no body can guarantee that AI will always be 100% accurate, even the software developer. Based on these background, the Author explores the criminal responsibility of doctor, hospital, and software developer who involve in activities that bring out medical blunders that cause injury or death to patients. Doctrinal legal research methods is used to analyze the problem of the study. The author analyze the problem by using Theory of The Natural Probable Consequence Liability Model that proposed by Gabriel Hallevy as an analytical tool. The findings are doctor could be held criminaly liable for negligence in determining the implimentation of the outputs of AI, which is currently defined as health technology or medical devices rather than a legal subject. Hospital can also held liable for the doctor’s negligence during do the medical service, or at least for being negligent in selecting qualified doctors to work at there, or for hospital’s negligence in maintaining the AI. Article 359 of Criminal Code 1946, Article 360 of Criminal Code 1946, Article 474 of the Criminal Code 2023, or Article 440 paragraph (1) and (2) of Law 17/2023 holds hospital and doctor for these mistakes. In other hand, software developer could only be held criminally liable if it can be proven that software developer did mistake in inputing the data that used to train AI or in deciding algorithms for AI. There are no criminal law that restricts AI usage in the medical industry. Criminal law needs to adapt to this situation in order to protect the doctor and patients. Criminal law should including guidelines for AI that is qualified for use in medical services, impose limits on AI application in the area of medical services, confidentiality of medical records guarantee, and require specific informed consent for any medical services that using AI. It should be noticed that criminal law usage for resolving this case must be applied as the last resort (ultimum remedium)."

"Dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini diakibatkan oleh kesewenangan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan "upaya paksa" dalam penegakan hukum yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan atau mengurangi hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Permasaiahan ini jika ditelusuri lebih jauh faktor pencetusnya dapat berasal dari petugas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bersumber dari narapidana/tahanan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang. Serta kegiatan strategi pengamanan untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan daftar dokumen.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor internal : 1) peraturan perundang-undangan, 2) kelebihan daya tampung, 3) sumber daya manusia petugas, 4) anggaran / dana, sarana dan prasarana, sedangkan faktor ekstemalnya 1) kesejahteraan petugas, 2) koordinasi dengan instansi terkait 3) keluarga 4) masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain dengan melakukan strategi pengamanan (pencegahan penanggulangan), strategi pengamanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang, yaitu : 1) pengendalian isi Lembaga Pemasyarakatan, 2) peningkatan pemberian pembebasan bersyarat / cuti menjelang bebas, 3) peningkatan sarana dan prasarana, 4) peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja produktif, 5) mengintensifkan koordinasi dengan penegak hukum lain, 6) sosialisasi Hak Asasi Manusia kepada petugas maupun penghuni. Dan strategi dalam mendukung penegakan Hak Asasi Manusia berupa : 1) penempatan penghuni baru dengan pengawasan petugas secara intensif dan adanya steril area, 2) mutasi kamar dan blok penghuni, 3) rolling petugas, 4) bantuan tenaga pengamanan dan petugas, 5) sangsi tegas kepada pelaku penganiayaan, kekerasan yang dilakukan sesama penghuni maupun petugas.

---

In prison is potential indeed to stimulate the Human Rights transgression happened, this is cause by the arbitrariness of the prison officer that use "strive force" in the law enforcement which is truthfully disregard or reducing rights of the human being. If we're tracing to this problem further, the source of the problem come from the officers, but this problem might source from the prisoners themselves. Therefore, direction of this examination is to know source factors of Human Rights transgression in Class II.A Karawang Prison. With security strategies activities to support the uphold of Human Rights in Prison. The methods which been used in this examination is description examination methods with qualitative approachment. These data collected by interview, direct observation and document list.The examination results technically indicate that the Human Rights' transgression in Class ILA Karawang Prison cause by some factors, which are; from internal factors; 1) Law Regulation, 2) over capacity, 3) human resources, 4) budget, facilities and infacilities; and the external factors are; 1) officers prosperity, 2) coordination with other institution, 3) family, 4) public. Anticipation strove which been doing to avoid the Human Rights' transgression is with doing security strategies (prevention 1 to exceed), the implementation of security strategies in Class II.A Karawang Prison are; 1) Prison Control, 2) increasement of conditional freedom 1 pre release treatment, 3) facilities and infacilities improvement, 4) increase the amount of inmate workers for production work activities, 5) intensive coordination with other related law institution, 6) Socialization of the Human Rights to both officers and inmates. And the strategy to support the Human Right enforcement are; 1) placement of the new inmates with intensive control from the officers and availability of sterile area, 2) inmates rooms and blocks mutation, 3) roll of officers in shift, 4) security officers support, 5) strict punishment to the outrage actor, violation by both inmates and officers."

"Banyaknya warganegara asing yang melakukan aktifitas keluar masuk dari dan ke Indonesia memberikan fakta baru bahwa diantara warganegara asing tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasi berupa pelanggaran atau kejahatan, mengingat perkembangan tindak pidana keimigrasian semakin beragam maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dituntut untuk lebih peka dan profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan warganegara asing yang disertai dengan penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pro justitia dengan melakukan penyidikan terhadap warganegara asing yang diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah masa pendetensian yang telah dijalani warganegara asing di Rumah Detensi Imigrasi selama proses penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat disamakan dengan penahanan sehingga dapat diperhitungkan dan dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 51 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing yang lahir di Indonesia dan tidak melaporkan kelahirannya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder, data primer dan data tersier dimana data sekunder merupakan data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian data primer merupakan data pelengkap yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya untuk melengkapi data tersebut diatas dilakukan study kasus mengenai tindakan administratif dibidang keimigrasian dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana keimigrasian.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dasar hukum untuk melakukan penahanan tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap tersangka adalah dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam Rumah Detensi Imigrasi, hal ini menjadi problema tersendiri karena masa pendetensian yang dijalani tersangka di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Kemudian penerapan Pasal 51 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing, untuk penyidikannya mengalami kendala karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil kesulitan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka karena belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan proses administratif dibidang keimigrasian, Yaitu dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa pengusiran (Deportasi)."

"Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Hal tersebut telah mengesampingkan asas hukum lex specialis derogate legi generali. Kurangnya ketentuan pidana dalam UUJF menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan jaminan fidusia. Kebijakan hukum pidana dalam UUJF masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya mengenai penegakan dan pemberian kepastian hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan aspek-aspek hukum pidana dalam UUJF, kendala dalam praktek penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana yang akan datang. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aspek hukum pidana dalam UUJF penerapannya masih minim untuk dilakukan, pengesampingan asas hukum lex specialis derogate legi generali dapat diberlakukan dalam hal objek jaminan fidusia tidak didaftarkan, terdapat beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang tidak diatur didalam UUJF, dalam hal kebijakan hukum pidana, UUJF masuk kedalam ruang lingkup hukum keperdataan, penggunaan hukum pidana digunakan sebagai ultimum remidium sehingga pemberian sanksi pidana ditujukan untuk mendorong penyelesaian ekonomi terlebih dahulu dibanding pidana badan. Konsep keadilan restoratif melalui mediasi penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.

---

Economic development in Indonesia encourage the emergence of new problems in fiduciary such as the emergence of new rights and new crimes in fiduciary. In several court decisions, the Judges prefers to use the provisions of Article 378 or Article 372 KUHP rather than Article 35 or Article 36 Fiduciary Act. This has ruled out the legal principle of lex specialis derogate legi generali. The lack of criminal provisions in Fiduciary Act results in ineffective law enforcement of criminal acts related to fiduciary. The criminal policy in Fiduciary Act still cannot fulfill the community needs, especially regarding of the law enforcement and legal certainty. This research is aimed at knowing and understanding the regulation and criminal aspects in Fiduciary Act, the obstacles of law enforcement and criminal policies in the upcoming laws. In this study, the type of research used was Normative Juridical using historical, legal, conceptual and case approaches. The results of the study concluded that the existence of criminal law aspects in the form of special criminal provisions in Fiduciary, whose application is still minimal, the legal principle of lex specialis derogate legi generali can be applied in Article 35 and Article 36 Fiduciary Act in terms of the fiduciary object was not registered, there are several criminal acts related to fiduciary that are not regulated in Fiduciary Act. In terms of criminal policy, The Fiduciary Act was included in the scope of civil law, criminal law used as ultimum remidium so that criminal sanctions are intended to encourage economic settlement first. The concept of restorative justice through penal mediation can be used as an alternative dispute resolution."

"ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sebagai pelaku obstruction of justice, serta praktik penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dengan mencegah, mengganggu, menghalangi, atau menggagalkan proses peradilan. Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang Advokat, akan tetapi dalam praktiknya advokat sebagai pelaku obstruction of justice tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari hak imunitas yang dimilikinya. Serta penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat dari kasus Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof dan Fredrich Yunadi. 

---

ABSTRACT

Eradication of corruption in Indonesia still faces many obstacles, one of them is resistance from various parties in the form of obstruction of justice carried out by advocates. Advocates in carrying out their professional duties have the right to immunity, namely the right not to be prosecuted both in civil or criminal terms. However, in practice the right of immunity is useless as long as an advocate's actions fulfill the elements of the article in a criminal provision such as obstruction of justice, so that it creates legal uncertainty for advocates in carrying out their professional duties. This research is aimed at knowing and understanding forms of obstruction of justice in Indonesian laws and regulations, especially in eradicating criminal acts of corruption, regulation and the application of the rights of immunity of advocates as subject of obstruction of justice, as well as law enforcement practices against lawyers as subject of criminal acts of obstruction of justice in cases of corruption. In this study, the type of research used was normative juridical using a historical, legal and conceptual approach. The results of the study concluded that the form of obstruction of justice in the laws and regulations in Indonesia is all actions intended to prevent, interfere, obstruct, or frustrate the judicial process. The rights of the advocate's immunity are regulated in Article 14 to Article 16 of the Law on Advocates, but in practice advocates as subject of obstruction of justice can still be held accountable regardless of the right of immunity they have. And law enforcement for lawyers as obstruction of justice subject in cases of corruption has been committed in Indonesia, can be seen from the case of Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof and Fredrich Yunadi.

"