Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional. ...... This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders. The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesinambungan program JKN sangat bergantung pada kontribusi iuran peserta. Kelalaian banyaknya peserta dalam pembayaran iuran menyebabkan kegagalan BPJS Kesehatan dalam meneruskan kesinambungan pelayanannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pembayaran iuran peserta mandiri PBPU di Jabodetabek. Studi ini menemukan sekitar 28,3 peserta PBPU tidak membayar iuran secara rutin. Dengan menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi logistik, studi ini secara statistik mengkonfirmasi bahwa usia kepala rumah tangga, tidak mengalami shock ekonomi, akses ke fasilitas kesehatan, informasi denda pelayanan, kelas kepesertaan 1 atau 2, dan manfaat BPJS Kesehatan secara positif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Sedangkan pendapatan tidak teratur, konsumsi rokok, perilaku pencarian pengobatan dan kenaikan iuran tahun 2016 secara negatif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Studi ini merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran: 1 promosi berkelanjutan mengenai pengetahuan asuransi dan manfaatnya melalui tenaga medis, internet, dan aparat pemerintah; 2 perluasan metode autodebet dan cicilan dalam pembayaran iuran; 3 insentif untuk membayar rutin; dan 4 perbaikan akses dan mutu fasilitas kesehatan.

---

ABSTRACT
The sustainability of JKN program heavily relies on contribution of its member. The negligence of large number of members to pay the premium lead to the failure of the BPJS Kesehatan to deliver its services. This study then aims at analyzing important factors that influence the sustainability of premium payment of JKN rsquo s self enrolled member PBPU in Jakarta Greater Area. The survey shows that around 28.3 of self enrolled members do not pay the insurance premium regularly. Applying ordered logit and logit regression this study statistically confirms that age of household head, never experience economic hardship, access to health facilities, penalty information, 1st 2nd class registration, benefits of BPJS Kesehatan are positively correlated with compliance rate to pay insurance premium. Whereas, irregular income, tobacco consumption, health seeking behavior, and the 2016 increase of premium are negatively correlated with regular premium payment. This study calls for policy intervention to improve a compliance of premium payment such as 1 massive promotion of insurance literacy and benefits of insurance through health professional, internet and government officer 2 expanding autodebet and installment premium payment 3 incentive for paying premium regularly and 4 improving access and quality of health services.

Abstrak :
Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer. ......Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity.

Abstrak :
Latar belakang. Manajemen penyakit dari sisi peserta dan jejaring fasilitas kesehatan pada implementasi pelayanan rujuk balik terhadap pengendalian diabetes mellitus belum bejalan dengan efektif. Masalah terbesar yang ditemukan dalam PRB adalah manajemen pelayanan rujuk balik yang kurang, sering terjadinya kekosongan obat dan koordinasi klinis belum berjalan dengan baik antar Fasilitas Kesehatan, dan Penderita dengan diagnosis DM tipe masih banyak yang belum terdaftar pada kegiatan Prolanis. Tujuan penelitian untuk membuktikan kontribusi prolanis terhadap keterkendalian gula darah peserta PRB setelah dikontrol faktor individu, faktor fasilitas Kesehatan dan faktor di tingkat kabupaten/kota. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kohort retrospektif. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang berupa hasil pengisian kuesioner dan data dari faskes. Sampel penelitian ini merupakan penderita DM yang berkunjung ke jejaring faskes dalam 6 bulan terakhir yang terpilih dalam survei. Pengujian data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis dilakukan dengan analisis multilevel regressi logistic. Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kontribusi program rujuk pada penderita DM peserta Prolanis dengan peserta Non Prolanis setelah dikontrol faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan kesehatan terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes melitus tipe 2. Hal ini terlihat dari penderita DM peserta PRB kelompok Prolanis memiliki peluang 5,63 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Kelompok penderita DM yang hanya mengikuti PRB memiliki kontribusi 3,85 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Diskusi. Prolanis berkontribusi terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta PRB. Peserta PRB yang mengikuti kegiatan Prolanis dapat lebih meningkatkan keterkendalian gula darah dibandingkan dengan peserta PRB yang tidak mengikuti kegiatan prolanis. Faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan Kesehatan akan berdampak pada keterkendalian gula darah. Kesimpulan. Program rujuk balik memiliki kontribusi terhadap keterkendalian gula darah penderita DM namun kontribusinya akan lebih besar jika penderita DM peserta PRB juga aktif mengikuti kegiatan Prolanis. Saran. Keikutsertaan kegiatan Prolanis menjadi anjuran bagi penderita DM peserta program rujuk balik agar mendapatkan edukasi yang kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan keterkendalian gula darah. ......Background. Disease management from the participant side and the network of health facilities in the implementation of referral services for controlling diabetes mellitus have not been effective. The biggest problems found in PRB are poor management of referral services, frequent drug shortages and clinical coordination not yet running well between Health Facilities, and many sufferers diagnosed with type DM are still not registered with Prolanis activities. The aim of the research is to prove the contribution of prolanis to the control of blood sugar in PRB participants after controlling for individual factors, health facility factors and factors at the district/city level. Method. This research is a quantitative study with a retrospective cohort design. Data collection was carried out using primary data in the form of questionnaire results and data from health facilities. The sample for this study was DM sufferers who visited the health facility network in the last 6 months who were selected in the survey. Data testing was carried out through univariate, bivariate and multivariate analysis. Analysis was carried out using multilevel logistic regression analysis. Results. The results of this study show that there is a difference in the contribution of the referral program for DM sufferers who participated in Prolanis and non-Prolanis participants after controlling for individual factors and contextual factors in health service providers on controlling blood sugar in type 2 diabetes mellitus sufferers. This can be seen from DM sufferers participating in the PRB group. Prolanis has a 5.63 times greater chance of improving blood sugar control. The group of DM sufferers who only participated in PRB had a 3.85 times greater contribution to improving blood sugar control. Discussion. Prolanis contributes to blood sugar control in people with type 2 diabetes mellitus in PRB participants. PRB participants who took part in Prolanis activities were able to improve blood sugar control more compared to PRB participants who did not take part in Prolanis activities. Individual factors and contextual factors among health service providers will have an impact on blood sugar control. Conclusion. The referral program contributes to the control of blood sugar in DM sufferers, but the contribution will be greater if DM sufferers who are PRB participants also actively participate in Prolanis activities. Suggestion. Participating in Prolanis activities is a recommendation for DM sufferers participating in the referral program to receive adequate health education in order to improve blood sugar control.