Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia percayai secara intim berkedok hubungan pacaran. Hak anak tersebut kembali dicederai dengan adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak kepada anak sebagai korban dan menjadikan hubungan pacaran yang terjadi antara korban anak dan pelaku dewasa sebagai alasan peringan pidana. Lewat studi terhadap putusan-putusan kasus perkosaan anak dalam hubungan pacaran pada tingkat pengadilan negeri dalam lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan putusan perkosaan anak biasa (non-hubungan pacaran) serta pengkajian literatur, penulis menemukan bahwa hubungan pacaran dalam kasus perkosaan anak berdampak pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Hakim cenderung memutus hukuman yang lebih rendah bagi pelaku perkosaan anak dalam hubungan pacaran jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan anak biasa. Kecenderungan tersebutlah yang menjadikan adanya suatu disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus perkosaan anak.

---

Sexual Abuse is a common thing to happen in Indonesia, but the involvement of children as victims is a problem itself in the society. Children, whose rights are meant to be protected by the state and its own parents, were wounded by the act of rape perpetrated by someone whom they trust intimately masked by such dating relationship. Their rights were wounded once more when criminal justice courts would eventually not side with the victims and choses to use the existence of dating relationship between the victim and its perpetrator as a reason to lighten the sentence. Through studies of similar cases from the last five years and comparing it with other cases of rape towards children (non-dating relationship) and also literature studies, the writer has found that there is a connection between the existence of dating relationship and the punishment given by the judges sentence. The trend is that judges would sentence a lighter punishment towards a child rape perpetrator in dating relationship cases than those towards ordinary child rape perpetrator. This trend itself is a form of unwarranted disparity in the cases of rape towards children.

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi. ...... This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies.

Abstrak :
Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ......Described in this paper about imposition of penalty for crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. After a theoretical discussion followed by acase study analysis in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. So it can be known of such decisions, whether it has to protect the rights of children. The results of this study suggest to need for psychological knowledge that can sustain legal acumen and legal consideration for the analysis of the legal apparatus to protect the right of children and monitoring and evaluation of the implementation of law no 11 year 2012 about children criminal justice system.

Abstrak :
Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula. ......Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility.