Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat inap tingkat lanjut (RITL) di FKRTL oleh peserta JKN di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun baik sebelum pandemi COVID-19 (2019) dan saat pada pandemi COVID-19 (2020). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain studi cross-sectional menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan 2019-2020. Sampel yang diperoleh berasal dari metode total sampling, sehingga sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi akan diikutsertakan. Total sampel yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 24.748, sedangkan total sampel yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 25.902 peserta. Uji hubungan dianalisis melalui uji Single Logistic Regression. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan utilisasi rawat inap setelah pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Layanan RITL baik pada saat sebelum pandemi COVID-19 (2019) maupun saat pandemi COVID-19 (2020) banyak diakses oleh peserta kelompok lansia (7,39% dan 4,13%), kelompok perempuan (6,49% dan 4,46%), kelompok peserta dengan status cerai (12,16% dan 6,58%), kelompok istri (7,44% dan 6,06%), kelompok peserta dengan riwayat PM dan PTM (11,36% dan 7,78%), kelompok hak kelas rawat I (7,67% dan 6,54%), kelompok segmentasi PBPU (9,66% dan 8,53%), kelompok yang pernah mengakses rawat jalan di FKTP (9,09% dan 5,89%) dan FKRTL (17,51% dan10,85%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis klinik (8,04% dan 6,64%), peserta yang terdaftar di FKTP milik swasta (7,19% dan 5,84%), dan kelompok peserta yang tinggal di kota (6,03% dan 4,20%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang bermakna dengan utilisasi RITL baik sebelum pandemi COVID-19 ataupun saat pandemi COVID-19.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of advanced inpatient care (RITL) in FKRTL by JKN participants in the North Sulawesi Province in the year both before the COVID-19 pandemic (2019) and during the COVID-19 pandemic (2020). This research is quantitative with a cross-sectional study design using secondary data in the form of BPJS Health Sample Data 2019-2020. The sample obtained came from the total sampling method, so that samples that meet the inclusion and exclusion criteria will be included. The total sample obtained in 2019 was 24,748, while the total sample obtained in 2020 was 25,902 participants. The relationship test was analyzed through the Single Logistic Regression test. The results of the study show that overall there is a decrease in inpatient utilization after the COVID-19 pandemic compared to before the COVID-19 pandemic. RITL services both before the COVID-19 pandemic (2019) and during the COVID-19 pandemic (2020) were widely accessed by participants in the elderly group (7.39% and 4.13%), women (6.49% and 4. 46%), the group of participants with divorced status (12.16% and 6.58%), the group of wives (7.44% and 6.06%), the group of participants with a history of PM and PTM (11.36% and 7, 78%), the right to care class I (7.67% and 6.54%), the PBPU segmentation group (9.66% and 8.53%), the group who had accessed outpatient care in FKTP (9.09% and 5.89%) and FKRTL (17.51% and 10.85%), participants registered in clinic type FKTP (8.04% and 6.64%), participants registered in privately owned FKTP (7.19% and 5.84%, and the group of participants who live in cities (6.03% and 4.20%). All variables have a significant relationship with RITL utilization both before the COVID-19 pandemic or during the COVID-19 pandemic.

"

"Rumah sakit berperan krusial untuk memberikan pelayanan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Penelitian ini membahas kesiapan rumah sakit di Indonesia menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan desain literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui komponen kesiapan hospital emergency response checklist dari WHO serta mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan basis data PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, dan Google Scholar. Hasil pencarian menunjukkan dari 1667 studi teridentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seluruh komponen kesiapan terdapat dalam studi. Kesimpulan penelitian adalah komponen komando dan kontrol merupakan komponen paling siap untuk menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan komponen pemulihan pasca bencana jarang dipertimbangkan. Faktor hambatan yang ditemukan diantaranya adalah ketidaksiapan perencanaan kedaruratan, tidak tersedianya anggaran, kurangnya pelatihan dan simulasi untuk komunikasi darurat dan penanganan bencana, belum tersedianya kebijakan dan SPO untuk berbagai komponen kesiapan, kurangnya perhatian pada jalur evakuasi, tidak tersedianya area penanggulangan bencana untuk kapasitas lonjakan, tugas pokok dan fungsi tim bencana yang tidak jelas, logistik yang tidak dipersiapkan, dan penanganan infeksi yang belum sesuai standar.

---

Hospitals play a crucial role in providing services during public health emergencies. This study discusses the readiness of hospitals in Indonesia to face public health emergencies with a literature review design. The purpose of this study was to obtain information on the description of hospital readiness in dealing with public health emergencies through the components of the WHO's hospital emergency response checklist and identify factors that hinder hospital readiness. This research uses PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, and Google Scholar databases. The search results showed that of the 1667 identified studies, 11 articles met the inclusion criteria. All components of readiness are included in the study. The conclusion of the study is that the command and control component is the most prepared component to deal with public health emergencies and the post-disaster recovery component is rarely considered. Various obstacles found including the unpreparedness of emergency planning, unavailability of budget, lack of training and simulations for emergency communication and disaster management, unavailability of policies and SOPs on various components, lack of attention to evacuation routes, unavailability of disaster management areas for surge capacity, unclear main tasks and functions of disaster teams, unprepared logistics, and handling of infections that are not up to standard."

"Rumah sakit berperan krusial untuk memberikan pelayanan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Penelitian ini membahas kesiapan rumah sakit di Indonesia menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan desain literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui komponen kesiapan hospital emergency response checklist dari WHO serta mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan basis data PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, dan Google Scholar. Hasil pencarian menunjukkan dari 1667 studi teridentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seluruh komponen kesiapan terdapat dalam studi. Kesimpulan penelitian adalah komponen komando dan kontrol merupakan komponen paling siap untuk menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan komponen pemulihan pasca bencana jarang dipertimbangkan. Faktor hambatan yang ditemukan diantaranya adalah ketidaksiapan perencanaan kedaruratan, tidak tersedianya anggaran, kurangnya pelatihan dan simulasi untuk komunikasi darurat dan penanganan bencana, belum tersedianya kebijakan dan SPO untuk berbagai komponen kesiapan, kurangnya perhatian pada jalur evakuasi, tidak tersedianya area penanggulangan bencana untuk kapasitas lonjakan, tugas pokok dan fungsi tim bencana yang tidak jelas, logistik yang tidak dipersiapkan, dan penanganan infeksi yang belum sesuai standar.

---

Hospitals play a crucial role in providing services during public health emergencies. This study discusses the readiness of hospitals in Indonesia to face public health emergencies with a literature review design. The purpose of this study was to obtain information on the description of hospital readiness in dealing with public health emergencies through the components of the WHO's hospital emergency response checklist and identify factors that hinder hospital readiness. This research uses PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, and Google Scholar databases. The search results showed that of the 1667 identified studies, 11 articles met the inclusion criteria. All components of readiness are included in the study. The conclusion of the study is that the command and control component is the most prepared component to deal with public health emergencies and the post-disaster recovery component is rarely considered. Various obstacles found including the unpreparedness of emergency planning, unavailability of budget, lack of training and simulations for emergency communication and disaster management, unavailability of policies and SOPs on various components, lack of attention to evacuation routes, unavailability of disaster management areas for surge capacity, unclear main tasks and functions of disaster teams, unprepared logistics, and handling of infections that are not up to standard. "

"Tesis dengan pendekatan penelitian kualitatif design studi kasus bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi dari learning organization di Pusat Kesehatan Masyarakat terakreditasi dasar yang berupaya melakukan peningkatan mutu pelayanan tetapi mampu mendapatkan prestasi pada penilaian pelayanan oleh Bupati dibandingkan Puskesmas yang paripurna di Kabupaten Bogor. Hasil survei terhadap pelaksanaan akreditasi diperoleh kesenjangan tertinggi pada masalah mutu pelayanan dimana mutu Puskesmas akan mempengaruhi kepuasan pasien, loyalitas dan keselamatan pasien. Untuk itu organisasi yang telah memiliki pengalaman proses penilaian untuk pengakuan  standar mutu maka dengan menggunakan segitiga Donabedian, lazim melakukan pengembangan organisasi dengan menggunakan pembelajaran dari struktur berupa kesadaran sumber daya manusia Puskesmas untuk selalu meningkatkan kapasitas diri yang akan berdampak pada kemudahan bekerja sama baik antar individu maupun kelompok program sehingga tercipta kerjasama kelompok (teamwork) dan komitmen yang baik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati  dalam upaya peningkatan mutu yang akan memenuhi kepuasan pasien dan memberikan prosedur pelayanan yang aman. Konsep learning organization (LO) yang utuh akan berdampak pada implemetasi LO saat proses perencanaan peningkatan mutu melalui PDSA. Hasil didapatkan bahwa pemenuhan terhadap lima elemen pembentuk LO didominasi elemen dinamika belajar dan transformasi organisasi yang akan mendorong pemberdayaan manusia, pengelolaan pengetahuan dan penguatan pemanfaatan teknologi dalam mencapai hasil kinerja yang baik pada peningkatan mutu. Puskesmas terakreditasi paripurna berhasil mengimplementasikan keseluruhan konsep LO dimana dinamika belajar dan transformasi organisasi yang kuat akan mendukung elemen pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi karena adanya kerjasama dan komitmen sangat kuat didukung dialog intens sehingga mampu mencapai tingkat learning organization antisipatif dibandingkan Puskesmas terakreditasi dasar yang banyak menemui kendala dalam implementasi LO. Dengan demikian implementasi LO akan mempermudah Puskesmas melakukan proses PD-C/S-A untuk membuat peningkatan mutu Puskesmas yang mempengaruhi peningkatan status akreditasi. Saran untuk mengupayakan pelatihan yang menyenangkan dan berkelanjutan serta adanya sistem penghargaan yang baik pada individu mampu meningkatkan motivasi petugas untuk selalu mendiskusikan ide kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan kendala pelayanan di puskesmas.

---

The thesis with a qualitative research approach, case study design aims to analyze the extent to which the implementation of a learning organization in a basic accredited Community Health Center seeks to improve service quality but is able to get achievements in service assessment by the Regent compared to a complete Puskesmas in Bogor Regency. The results of the survey on the implementation of accreditation obtained the highest gap on service quality issues where the quality of the Puskesmas will affect patient satisfaction, loyalty and patient safety. For this reason, organizations that already have experience in the assessment process for the recognition of quality standards, using the Donabedian triangle, usually carry out organizational development by using learning from structures in the form of awareness of Puskesmas human resources to always increase self-capacity which will have an impact on the ease of working together both between individuals and groups. program groups so as to create teamwork and good commitment to achieve the agreed goals in an effort to improve quality that will meet patient satisfaction and provide safe service procedures. The concept of a complete learning organization (LO) will have an impact on the implementation of LO during the quality improvement planning process through PDSA. The results show that the fulfillment of the five elements that make up the LO is dominated by elements of learning dynamics and organizational transformation that will encourage human empowerment, knowledge management and strengthening the use of technology in achieving good performance results in quality improvement. Plenary accredited health centers have successfully implemented the whole LO concept where strong learning dynamics and organizational transformation will support elements of human resource development, knowledge management and technology utilization because of the very strong collaboration and commitment supported by intense dialogue so as to achieve the level of anticipatory learning organization compared to basic accredited health centers which encountered many obstacles in the implementation of LO. Thus, the implementation of the LO will make it easier for the Puskesmas to carry out the PD-C/S-A process to improve the quality of the Puskesmas which affects the increase in accreditation status. Suggestions for pursuing fun and sustainable training and having a good reward system for individuals can increase the motivation of officers to always discuss creative and innovative ideas in facing challenges and obstacles to services at the puskesmas."

"Tesis ini membahas hubungan antara komponen kualitas kehidupan kerja (quality of work life) dengan kinerja bidan puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya penurunan kinerja bidan pada tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional.Teori yang digunakan untuk melihat kualitas kehidupan kerja bidan adalah teori Cascio (2013) yang terdiri dari sembilan komponen yaitu keterlibatan pegawai, kompensasi yang adil atau seimbang, rasa aman terhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi, pengembangan karir, fasilitas yang tersedia, penyelesaian masalah dan komunikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen QWL yang signifikan berhubungan dengan kinerja adalah keterlibatan pegawai sekaligus komponen QWL yang paling kuat hubungannya dengan kinerja bidan puskesmas.Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar bidan sebagai tenaga kerja yang profesional harus bekerja sesuai dengan peraturan dan standar operasional yang berlaku. Puskesmas sebagai tempat kerja harus memperhatikan semua komponen QWL yang berhubungan dengan kinerja bidan dan Dinas Kesehatan sebagai pembuat kebijakan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan kerja di puskesmas serta melakukan reward and punishment terhadap kinerja pegawai.

---

This thesis studies the relationship between component of quality of work life to the performance of midwife clinics in Central Bangka regency in 2013. This research was conducted because researchers saw a decrease in performance midwife in 2012. This study is an observational study with cross-sectional design.

Theory is used to see the quality of work life midwife is the theory Cascio (2013) which consists of nine components: employee participation, job security, save environment, pride, career development, wellness, conflict resolution and communication.

The results showed that a significant component of QWL is related to the employee participation and become the most powerful component of QWL do with performance midwife clinic.

Based on the research results, the researchers suggested that midwives as professional workforce to work in accordance with the regulations and standards applicable operational. Health centers as workplaces should pay attention to all components of QWL related to the performance of the Department of Health as a midwife and policy makers must undertake monitoring and evaluation on a regular basis, to meet the needs of health and safety in the clinic and do reward and punishment on employee performance."

"Peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan isu global. Memperluas akses imunisasi adalah hal yang sangat penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan data Riskesdas 2018 target pencapaian imunisasi dasar lengkap di Provinsi Jawa Timur menurun dari tahun 2013 sebesar 74,5% menjadi sebesar 69,16% di tahun 2018 sedangkan imunisasi tidak lengkap naik menjadi 26,27% dari sebelumnya pada tahun 2013 hanya 21,8%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan imunisasi dasar di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan desain cross sectional menggunakan data sekunder Riskesdas 2018 dengan unit analisis bayi usia 12-23 bulan dengan responden ibu sebanyak 1.245 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan imunisasi dasar 64,2% dan yang kurang memanfaatkan 35,8%. Responden dikatakan memanfaatkan apabila imunisasi yang didapatkan lengkap dan masuk kategori kurang memanfaatkan apabila imunisasi yang diterima tidak lengkap dan tidak mendapat imunisasi sama sekali. Pada analisis bivariat didapatkan kepemilikan buku KIA, akses fasilitas kesehatan dan tempat persalinan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ketiga faktor tersebut memiliki responden cukup banyak pada status imunisasi lengkap dan dikatakan berhasil memanfaatkan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Jawa Timur. Saran kepada Dinkes Provinsi Jawa Timur khususnya para tenaga kesehatan harus memaksimalkan pemberian informasi tentang kegunaan dan manfaat mengenai imunisasi di buku KIA agar tersampaikan dengan baik, memberi informasi kepada ibu hamil untuk memilih tempat persalinan yang sudah memenuhi standar akreditasi agar pelayanan ibu dan bayi yang diterima dapat maksimal serta meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas agar dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

---

Improving maternal and child health is a global issue. Expanding access to immunization is very important in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Based on the 2018 Riskesdas data, the target of achieving complete basic immunization in East Java Province decreased from 2013 of 74.5% to 69.16% in 2018 while incomplete immunization increased to 26.27% from the previous year 2013 only 21.8 %. The purpose of this study was to determine the factors associated with the use of basic immunization in East Java Province. The research method used is quantitative with cross sectional design using secondary data from Riskesdas 2018 with the unit of analysis for babies aged 12-23 months with mother respondents as many as 1,245 respondents. The results of this study indicate that respondents who use basic immunization are 64.2% and those who are less use are 35.8%. Respondents are said to be using it if the immunization is complete and it is in the under-utilized category if the immunization received is incomplete and does not get immunized at all. In the bivariate analysis, it was found that ownership of the MCH booklet, access to health facilities and place of delivery had a significant relationship with the utilization of basic immunization health services in East Java. This is because these three factors have quite a lot of respondents on complete immunization status and are said to have succeeded in utilizing basic immunization health services in East Java. Suggestions to the East Java Provincial Health Office, especially health workers, should maximize the provision of information about the use and benefits of immunization in the MCH book so that it is conveyed properly, providing information to pregnant women to choose a place of delivery that meets accreditation standards so that the services of mothers and babies received maximally and increase the ease of access to comprehensive and quality health services so that they can be accessed by all people."

"Akreditasi merupakan faktor yang menjadikan institusi pelayanan Kesehatan semakin professional, bukan hanya dari segi pengelolaan layanan tetapi juga sebagai pengelolaan manajemen yang mumpuni. Banyaknya puskesmas di Indonesia saat ini merupakan tantangan bagi pelaksana Akreditasi untuk mencapai posisi status Akreditasi Paripurna sebagai tingkatan kinerja tertinggi. Untuk mengupayakan pencapaian kinerja Akreditasi tersebut berlangsungnya aktivitas knowledge management menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan status Akreditasi Paripurna untuk melihat penerapan knowledge management pada aspek modal manusia, organisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta menganalisis gambaran pengelolaaan resource yang dimiliki dalam memaksimalkan pencapaian status akreditasi tertinggi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain Rapid Assessment Procedures (RAP), yaitu suatu penelitian kualitatif yang dilakukan secara cepat (1-2 bulan) dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian mendapatkan bahwa modal manusia, organisasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian akreditasi paripurna. Pengelolaaan kemampuan staf dan penguasaan teknologi oleh kebanyakan staf yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab, memberi dampak yang besar terhadap staf dalam melakukan intruksi dan progres, dengan ditunjang TIK yang memadai sehingga performa Puskesmas dalam persiapan akreditasi lebih maksimal dan proses knowledge management berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini knowledge management telah diterapkan dengan baik dan berperan   dalam proses distribusi informasi yang dipengaruhi oleh  modal manusia, organisasi dan kemampuan staf dalam pengetahuan teknologi informasi komunikasi (TIK) dimana masing-masing memberikan dampak besar dalam kelangsungan proses organisasi untuk mencapai status akreditasi paripurna Saran penelitian ini kepada puskesmas samboja dapat mendokumentasikan rekomendasi hasil akreditasi dengan baik, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan pola pelayanan yang diterapkan oleh puskesmas Samboja dan dapat mempertahankan status Paripurna saat pelaksanaan re-akreditasi, dilanjutkan dengan pembelajaran untuk mempertahankan status paripurna yang saat ini telah didapatkan. Camat Samboja agar kiranya terus mempertahankan kolaborasi yang sudah sangat baik, sehingga 2 puskesmas lain di wilayah Samboja segera mendapatkan status akreditasi paripurna. Untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti status akreditasi di wilayah dan puskesmas yang berbeda dalam peningkatan status akreditasi pasca re-akreditasi puskesmas dilakukan, sehingga ada data pembanding dalam proses knowledge sharing antar daerah.

---

Accreditation is a factor that makes health care institutions more professional, not only in terms of service management but also as a qualified management. The number of health centers in Indonesia today is a challenge for the implementers of Accreditation to achieve the status of the Plenary Accreditation position as the highest performing level. To strive for the performance of the Accreditation, knowledge management is very important. This research was conducted at the Samboja Health Center, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province with Plenary Accreditation status by applying knowledge management to see aspects of human capital, organization, and information and communication technology, as well as analyzing the description of the management of resources owned in maximizing the utilization of the highest accreditation status. This study uses an approach using the Rapid Assessment Procedures (RAP) design, which is a qualitative research conducted quickly (1-2 months) using in-depth interviews. The results of the study found that human capital, organization and Information and Communication Technology (ICT) had a major impact on the plenary accreditation. The management of staf capabilities and mastery of technology by most of the staf assigned the task of being in charge, has a great impact on staf in carrying out instructions and progress, supported by adequate ICT so that the performance of the Puskesmas in preparation for accreditation is maximized and the knowledge management process is very good. The conclusion of this study is that knowledge management has been implemented properly and plays a role in the process of distributing information which is influenced by human capital, and the ability of staf in communication technology (ICT) knowledge, each of which has a major impact on the organizational process to achieve complete accreditation status. Suggestions from this research to the Samboja Health Center can document the recommendations of the accreditation results properly, so that the improvement process can be carried out gradually and adapted to the service pattern applied by the Samboja Health Center and can maintain the Plenary status during the implementation of re-accreditation, followed by learning to maintain the plenary status that is has now been obtained. The Samboja sub-district head should continue to maintain the excellent collaboration, so that the other 2 health centers in the Samboja area will soon get a plenary accreditation status. For further research, it is possible to examine the accreditation status in different regions and puskesmas in improving the accreditation status after the re-accreditation of the puskesmas is carried out, so that there is a comparison of data in the knowledge sharing process between regions. "

"Kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan berbagai penyesuain agar kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan dengan maksimal dan aman dengan tujuan dapat menurunkan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sangat diperlukan untuk dilakukan oleh puskesmas mengingat fungsi utama puskesmas yaitu dalam upaya promosi dan pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas Kota Binjai dalam penularan infeksi COVID-19 dan diketahui rekomendasi perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 8 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas berjalan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu SDM yang belum mendapatkan pelatihan terkait COVID-19, pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes seperti penggunaan formulir pencatatan dan pelaporan serta monitoring indikator capaian keberhasilan. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan seperti konsisten dalam menggunakan APD sesuai dengan ketentuan, mensosialisasikan COVID-19 dan program vaksin COVID-19 untuk meningkatkan cakupan, melakukan kegiatan evaluasi program secara formal dengan melibatkan pihak terkait. Pada indikator capaian output belum dapat dinilai dikarenakan Puskesmas belum melakukan monitoring indikator capaian program dan dokumen yang tersedia tidak mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini Implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas sudah cukup baik namun belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya deng Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Petunjuk Teknik Pelayanan Puskesmas di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Saran penelitian agar semua pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi kegiatan sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas.

---

The current condition of the COVID-19 pandemic requires all Health Care Facilities to make various adjustments so that service activities can continue to run optimally and safely with the aim of reducing and suppressing the spread of COVID-19. Prevent and control COVID-19 are urgently needed to be carried out by Puskesmas considering the main function of puskesmas is in promotion and prevention efforts. The purpose of this study was to describe the implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas in Binjai in the transmission of COVID-19 infection and to identify recommendations for improvement. This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which strengthened by in-depth interviews. It was found 8 informants from different backgrounds. It use the techniques of sources and method triangulations to crosscheck data from the informants. The results of the study found that The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at the Puskesmas is running according to the applicable rules and policies. However, in practice, there are still some discrepancies. The problems encountered in the readiness of the input variables are HR who have not received training related to COVID-19, the implementation of activities has not been in accordance with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health such as the use of recording and reporting forms and monitoring of indicators of success. Then from the suitability of process variables starting from planning, organizing, implementing, controlling and evaluating, it still has to be maximized such as consistently using PPE in accordance with the provisions, socializing COVID-19 and the COVID-19 vaccine program to increase coverage, conducting formal program evaluation activities involving related parties. The output achievement indicators cannot be assessed because the Puskesmas has not monitored program achievement indicators and the available documents do not support it. The conclusion of this study is The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas has been quite good but has not run optimally due to discrepancies in its implementation with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines and Technical Instructions for Community Health Center Services during the Pandemic Period issued by the Ministry of Health. Suggestions from this research It is recommended that all parties involved evaluate activities so that they can improve implementation to maximize efforts to prevent and control COVID-19 at the Puskesmas."

"Pada masa pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pelayanan persalinan sebagai acuan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di ruang bersalin. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar ibu hamil yang terdeteksi COVID-19 dirujuk untuk bersalin di rumah sakit sebab wanita hamil dengan infeksi COVID-19 cenderung memiliki morbiditas yang tinggi. Namun pada tahun 2021, terdapat 620 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 di seluruh Puskesmas wilayah Jakarta Selatan dimana lebih dari setengah jumlah pasien yang dilayani tersebut (67,3%) tidak menunjukkan gejala dan sebanyak 14,7% pasien ini akhirnya bersalin di Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan harus dapat menerapkan protokol kesehatan pada seluruh aspek pelayanan sehingga ibu bersalin tetap mendapatkan hasil layanan yang berkualitas dan aman serta transmisi COVID-19 dapat dicegah untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam mengenai kesesuaian implementasi aspek struktur, proses, output dan outcome serta kendala dan interaksi antar aspek diatas dalam pelayanan persalinan di Puskesmas wilayah Jakarta Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, tinjauan literatur serta wawancara mendalam pada tiga rumah bersalin Puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru dan Setiabudi. Informan dipilih secara purposive sesuai asas kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas melakukan penyesuaian pada aspek struktur rumah bersalin berupa penyesuaian aturan, penambahan kompetensi bidan dan penyesuaian sarana prasarana untuk memastikan pelayanan persalinan dapat dilaksanakan sesuai standar dan regulasi terbaru yang berlaku sehingga berdampak terhadap aspek proses berupa penyesuaian prosedur-prosedur pelayanan persalinan di Puskesmas. Penyesuaian aspek stuktur dan proses ini berdampak terhadap jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas dimana Puskesmas melakukan pelayanan persalinan terhadap pasien dengan dan tanpa infeksi COVID-19. Jumlah pasien rumah bersalin terkonfirmasi COVID-19 di Puskesmas bervariasi antara 8,8% hingga 15,3% dari total pasien yang dilayani di Puskesmas. Pelayanan pasien yang terdeteksi COVID-19 berupa rujukan ke rumah sakit sehingga persalinan di Puskesmas bersifat penanganan darurat. Selama tahun 2021 lebih dari 50% bidan pelaksana rumah bersalin pernah terinfeksi COVID-19 namun tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga pelayanan di rumah bersalin tetap berjalan.

---

During the pandemic of COVID-19, the Ministry of Health has issued guidelines for delivery services as a reference for implementing health protocols to prevent transmission of COVID-19 in the delivery room. The government has also issued a policy so that pregnant women who are detected with COVID-19 are referred to give birth in hospitals because pregnant women with COVID-19 infection tend to have high morbidity. But in 2021, there were 620 pregnant women with confirmed COVID-19 in all Puskesmas in the South Jakarta area where more than half of the patients served (67.3%) were asymptomatic and as many as 14.7% of these patients finally gave birth at the Puskesmas. Therefore, Puskesmas in the South Jakarta area must be able to implement health protocols in all aspects of service so that patients still get quality and safe service results and the transmission of COVID-19 can be prevented to protect patients and health workers at the Puskesmas. The purpose of this study was to obtain in-depth information regarding the suitability of the implementation of the structural, process, output and outcome aspects as well as the constraints and interactions between the above aspects in delivery services at the South Jakarta Health Center during the COVID-19 pandemic in 2021. This research is a qualitative study by conducting observations, literature reviews and in-depth interviews at three delivery room of the Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru and Setiabudi). Informants were selected purposively according to the principles of adequacy and suitability. The results of this study indicate that during the COVID-19 pandemic, the Puskesmas made adjustments to aspects of the maternity room structure in of adjusting rules, adding midwife competencies and adjusting infrastructure to ensure delivery services could be carried out according to the latest applicable standards and regulations so as to have an impact on process aspects in the adjustment of delivery service procedures at the Puskesmas. These adjustments has an impact on the type of service provided at the Puskesmas where the Puskesmas provides delivery services to patients with and without COVID-19 infection. The number of maternity patients with confirmed COVID-19 at the Puskesmas varied from 8.8% to 15.3% of the total patients served at the Puskesmas. Patients detected by COVID-19 are referrals to hospitals so that deliveries at the Puskesmas are emergency treatment. During 2021, more than 50% of midwives had been infected with COVID-19 but not at the same time so that services at the maternity home continued."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."