Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query

Ahsanul Minan, author

Kesetaraan nilai suara pemilih dalam sistem penghitungan suara pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2009 = Implementation of one vote one value principle in the vote counting procedure of the 2009 National House of Representative General Election / Ahsanul Minan

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalam penghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara pada Pemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahap dengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35726

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simarmata, Varida Megawati, author

Analisis terhadap pengujian Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi: studi kasus Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian UU No. 38 tahun 2008 tentang pengesahan Piagam Asean = Analysis of ratification of treaties act review by Constitutional Court: case study Constitutional Court Verdict No. 33/PUU-IX/2011 on Law No. 38 year 2008 on ratification of Asean Charter

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan, yaitu Pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum Undang-Undang yang Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, dan Kedua, mengenai pengujian Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut terhadap UUD NRI 1945 dengan menganalisis Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46484

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ryan Muthiara Wasti, author

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008: analisis terhadap jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 = Implication of the Constitutional Court Decision Number 22-24/PUU-VI/2008 on the judicial review of law for general election : analysis of the number of women in people representative institution in legislative election on 2009

Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45253

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hari Prasetiyo, author

Analisis kedudukan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga negara bantu di Indonesia = Analysis of position and authority of business competition supervisory commission as a state auxiliary body in Indonesia

Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan kedua, apa sajakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Inonesia? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42348

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Trisha Ardhia Kirana, author

Dasar dan mekanisme dalam penentuan calon legislatif terpilih (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.520/PDT.SUS.PARPOL./2019/PNJKT.SEL) = Basic and mechanism in determining selected legislative candidates (Study Case: District Court Judgment of South Jakarta Number 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn Jkt.Sel)

Setelah berlangsungnya pemilu tahun 2019, terdapat gugatan yang diajukan oleh 9 (sembilan) calon legislatif dari Partai Gerindra kepada Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra, dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa adanya pelanggaran hak Para Penggugat oleh Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn Jkt.Sel. Para Penggugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Lazuardi P., author

Pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap gagasan perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25481

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizka Khaira, author

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21- 126-136/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-undang Badan Hukum Pendidikan terhadap status hukum Universitas Indonesia = Implication of the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the judicial review of Law for Educational Legal Entity (UU BHP) on the legal status of University of Indonesia

Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas Indonesia. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43767

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sutan Sorik, author

Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight

Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Amanda, author

Tinjauan ketatanegaraan mekanisme impeachment di Indonesia menurut undang-undang dasar negara republik tahun 1945 setelah perubahan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S25439

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dinny Sri Roehdiani, author

Kedudukan dan peran lembaga kejaksaan pada undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dari perspektif hukum tata negara

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25501

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian