Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations.

Abstrak :
Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change. This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method. The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik pada setiap Pemilu, baik Pemilu 2014 maupun 2019 silam. Pada pemilu 2024 yang akan datang, terdapat potensi ancaman gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat strategi Sat Intelkam Polres Bogor dalam mendukung pengamanan pemilu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui operasional intelijen yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong, tantangan utama mengimplementasikan operasional intelijen, identifikasi kepentingan dan kekuatan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di KecamatanCibinong, dan Strategi partisipasi Stakeholder dalam menciptakan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. Teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah Konsep strategi, konsep operasinal intelijen keamanan, konsep deteksi dini, teori intelijen, teori intelijen keamanan, teori stakeholder, dan teori konflik yang dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis stakeholder, dilakukan pengambilan data melaluiwawancara, pengamata dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanakan operasional intelijen keamanan mulai dari sinergitas, pengumpulan informasi, pemantauan kelompok , monitoring teroris, monitoring media sosial, pelatihan, pengawasan infrastruktur pemilu dan pengawasan potensi kecurangan pemilu. Tantangan utama dalam pelaksanaan operasional intelijen keamanan disebabkan karena kompleksitas masyarakat Kecamatan Cibinong. Sehingga dilakukan analisis kekuatan dan kepentingan dengan analisis stakeholder, tergambar kelompok Muspicam dan Tokoh Politik harus dilibatkan penuh, kelompok Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harus dipengaruhi dan diberdayakan dalam strategi intelijen keamanan, dan kelompok Influencer dan Media perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar mendukung strategi intelijen keamanan. Selanjutnya terwujud strategi partisipasi stakeholder oleh sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan cibinong mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. ......This research is based on conflicts in previous elections, either 2014 or 2019. In the upcoming 2024 elections, manypotential threat of disturbances in the implementation of elections, especially in the jurisdiction of the Bogor Police Resort. The purpose of this research is to develop a strategy for the Intelligence Unit of Bogor Police Resort to supportelection security, explore the strategy of Intelligence Unit of Bogor Police Resort in early detection focused on CibinongDistrict, main challenges to implement the operational, identification the threats and the involvement of stakeholders in theimplementation of the 2024 elections focused on Cibinong District, and the efforts of the Intelligence Unit of Bogor PoliceResort in supporting security in the implementation of the 2024 elections focused on Cibinong District. The methods of this research using theories such as security intelligence theory, stakeholder engagement theory,conflict theory, and identity politics theory. The research used a qualitative research method with a case study approach, data was collected by interviews and document studies. analyzed used data reduction, data presentation, and dataverification methods. The results showed the security intelligence strategy to support the 2024 elections in the Cibinong Police District involves information gathering to post-election evaluation, closed monitoring include a group monitoring, terrorist monitoring, and social media monitoring, Observation of the infrastructure and potential election fraud. Main challenges from this operational intelligent caused by the complexity of community. Stakeholder engagement analysis showed the strategies involving political, religion, and community figures in policy-making, planning, and security information. Influencer and media community should be involved to support the strategy. Thus stakeholder participation strategy on Cibinong District realized from a campaign, quiet period, voting, to determination aim to realizing a peaceful election on Cibinong District.

Abstrak :
KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK, setelah Kasus Korupsi berupa Suap yang terjadi pada Tahun 2006 dengan Tersangka Suparman. Artinya setelah 15 (lima belas) tahun berselang baru terjadi kembali Kasus Tindak Pidana Korupsi melibatkan Penyidik KPK, yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi yang serupa, akan tetapi memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Kasus Suap yang kembali terjadi menunjukkan kenyataan, bahwa KPK juga tidak luput dari potensi kerawanan akan terjadinya Kasus Korupsi di dalam tubuh instansi sendiri, terutama pada core business KPK yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 2 (dua) Kasus Suap dalam rentang waktu hampir 2 (dua) Dasawarsa menunjukkan fakta bahwa KPK berhasil mereduksi dan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penyidiknya. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan penting budaya organisasi (Organizational Culture) yang ada dan berjalan di KPK sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. KPK Tidak dipungkiri didirikan dengan semangat indepedensi institusi hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bebas dari intervensi serta pengaruh dari Pihak manapun dan dalam bentuk apapun. KPK juga dianggap sebagai Role Model terkait integritas dan moralitas Aparatur Penegak Hukum di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan mengambil fokus menganalisa Budaya Organisasi KPK melalui berbagai bentuk budaya organisasi yang ada serta sistem pencegahannya, untuk mengetahui apa saja faktor yang menunjang keberhasilan KPK dalam mencegah terjadinya perbuatan suap, serta Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar etika dan pidana. ......The KPK is a law enforcement agency dealing with corruption in Indonesia, apart from the National Police and the Attorney General's Office. The special function of Investigation, Investigation and Prosecution is in the same institution. In 2021 there was a bribery case at the KPK with suspected KPK investigators. This is the second Corruption Case involving KPK Investigators, after the Corruption Case in the form of a Bribery which occurred in 2006 with the Suparman. This means that after 15 (fifteen) years, there has been another Corruption Crime Case involving KPK Investigators, who committed violations of law and abuse of authority with similar modus operandi, but with different backgrounds and reasons. The recurring bribery case shows the fact that the KPK is also not immune from the potential for corruption cases to occur within its own agencies, especially in the KPK's core business, namely Investigation of Corruption Crimes. 2 (two) bribery cases within a span of almost 2 (two) decades show the fact that the KPK has succeeded in reducing and minimizing law violations committed by its investigators. This, of course, cannot be separated from the important role of the organizational culture that has existed and operated at the KPK since its inception until now. It is undeniable that the KPK was founded with the spirit of legal institution independence in the context of eradicating corruption, which is free from intervention and influence from any party and in any form. The KPK is also considered a role model regarding the integrity and morality of law enforcement officials in Indonesia. This research was conducted using a Qualitative Method with a focus on analyzing the Organizational Culture of the KPK through various forms of existing organizational culture and prevention systems, to find out what factors contributed to the success of the KPK in preventing bribery, as well as the abuse of authority that violated ethics and crime.

Abstrak :
Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik. ......There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan yang mengganggu distribusi barang. Kerjasama yang dibangun Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan stakeholder terkait juga belum maksimal. Telah terbentuk Safety Improvement Task Force (SITAF), hanya saja masih terbatas pada bidang joint investigation. Untuk pengamanan secara menyeluruh, belum ada kerjasama yang terstruktur. Masih terlihat ego sektoral di masing-masing intansi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori teori kolaborasi, konsep collaborative governance dan konsep community policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Safety Improvement Task Force (SITAF) belum efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas Kepelabuhan Tanjung priok dilihat dari dimensi Tipe Networked Structure sulit melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem antar stakeholder, dari dimensi Commitment to a common purpose proses evaluasi kinerja sudah tidak jalan, dari dimensi governance karena tidak adanya Sistem Operasional prosedur teknis, dan dari dimensi Access to resources tidak adanya sumber daya mandiri dalam SITAF. Sementara itu, model ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas kepelabuhanan Tanjung Priok dalam paradigma pemolisian kolaboratif adalah dengan meningkatkan kerjasama pengamanan kawasan pelabuhan dengan stakeholder melalui optimalisasi SITAF dengan sejumlah perbaikan yang meliputi penyelenggaraan pertukaran dan pembaruan informasi antar stakeholder, melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis serta pembaruan karakteristik potensi kerawanan, melaksanakan kegiatan pelatihan, apel dan patroli bersama, mengoptimalkan sarana teknologi informasi seperti command center, meningkatkan peran aktif pengelola kawasan serta komunitas pekerja atau masyarakat yang ada di pelabuhan serta meningkatkan sumber daya mandiri SITAF. ......This research is motivated by the fact that the security of Tanjung Priok Port activities is still not optimal. The crime rate from year to year is still relatively high, where in 2022 it will reach 249 incidents. Extortion and threats against port workers are also still occurring. In fact, demonstrations and robberies also often occur, which in turn create traffic jams that disrupt the distribution of goods. The cooperation that was built by the Tanjung Priok Port Police with related stakeholders has also not been maximized. A Safety Improvement Task Force (SITAF) has been formed, but it is still limited to the field of joint investigation. For overall security, there is no structured cooperation. There is still visible sectoral ego in each agency. The analytical knife in this research is the theory of collaboration, the concept of collaborative governance and the concept of community policing. This type of research is a qualitative research with a case study approach method. The results of this study indicate that the Safety Improvement Task Force (SITAF) has not been effective in creating security and order in Tanjung Priok Port activities, seen from the dimensions of the Networked Structure type, it is difficult to synchronize and integrate systems between stakeholders, from the Commitment to a common purpose dimension, the performance evaluation process is no longer way, from the governance dimension due to the absence of an Operational System of technical procedures, and from the Access to resources dimension there is no independent resource in SITAF. Meanwhile, the ideal model for creating security and order in Tanjung Priok port activities in the Collaborative Policing paradigm is to increase port area security cooperation with stakeholders through optimizing SITAF with a number of improvements which include organizing exchange and updating of information between stakeholders, identifying, mapping and analyzing as well as updating the characteristics of potential vulnerabilities, carrying out training activities, gatherings and joint patrols, optimizing information technology facilities such as command centers, increasing the active role of area managers and the working community or people at the port and increasing SITAF's independent resources.

Abstrak :
Menyoroti kinerja deteksi dini Polresta Tangerang. Polri selaku garda terdepan menjaga situasi harkamtibmas yang kondusif. Jika dilihat kenyataannya, kinerja Polri menjadi sorotan masyarakat. Perilaku Polri yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan kinerja deteksi dini anggota satuan Bhabinkamtibmas di Polresta Tangerang. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan pada kinerja deteksi dini oleh Satuan Bhabinkamtibmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja deteksi dini, Untuk menganalisa pengaruh antara Motivasi kerja terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas dan untuk menganalisa pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey (penyebaran Kueisioner). Metode survey dipilih untuk menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja deteksi dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat rata-rata sedang, antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap Kinerja Deteksi Dini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. maka pada kenyataan dilapangan anggota satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang sudah memiliki metode atau sistem untuk melakukan suatu pekerjaan, berkomunikasi baik dengan masyarakat, dapat berapdaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, dan dapat memetakan akar dari masalah. ...... Highlighting the performance of the Tangerang Police early detection. The National Police as the front guard maintains a conducive Harkamtibmas situation. If you look at the reality, Polri's performance is in the public spotlight. Polri's behavior, which often receives criticism from the public, is related to its performance. The community is not too satisfied with the services provided, so this needs attention to further improve the early detection performance of members of the Bhabinkamtibmas unit at the Tangerang Police. In practice, there are still weaknesses in the performance of early detection by the Bhabinkamtibmas Unit. The general objective of this research is to describe the influence between the quality of Human Resources and Work Motivation on the early detection performance of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas Unit. The specific objectives are: To analyze the effect of the quality of Human Resources on the performance of early detection efforts, To analyze the effect of work motivation on the performance of early detection of the Bhabinkamtibmas Unit and to analyze the joint effect of the Quality of Human Resources and Motivation on the performance of early detection of the Unit Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. The method used in this study is a survey (questionnaire distribution). The survey method was chosen to determine the effect of the quality of human resources and motivation on early detection performance. The results of the study show that in general it can be concluded that there is a positive relationship at a moderate average level, between the Quality of Human Resources and motivation on Early Detection Performance, both individually and collectively. then in reality in the field members of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas unit already have a method or system to do a job, communicate well with the community, can adapt quickly, detect situations, and can map the roots of the problem.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik berbasis Crime Scientific Investigation (CSI) di Ditreskimum Polda Metro Jaya. Studi kasus yang diambil adalah kematian satu keluarga di Kalideres. Metode CSI digunakan sebagai pendekatan investigasi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan penyidik dan pakar terkait, serta observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM penyidik dalam bidang CSI, seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan teknis. Diharapkan bahwa tesis ini akan memberikan rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi ilmiah kejahatan. Dengan pengembangan SDM yang tepat, Ditreskimum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan kasus kriminal, termasuk penanganan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyidikan kriminal yang lebih ilmiah dan profesional di Indonesia. ......This research aims to explore the development of human resources (HR) based on Crime Scientific Investigation (CSI) in Ditreskimum Polda Metro Jaya, using a case study of a family's death in Kalideres. CSI is employed as a scientific investigative approach to identify the weaknesses and strengths of investigators in handling the case. The research methodology utilizes a qualitative approach, combining literature review, policy analysis, interviews with investigators and relevant experts, as well as direct field observations to collect data. The analysis of the gathered data is expected to identify the needs for HR development among investigators in the field of CSI, including training, knowledge enhancement, and technical skills. It is anticipated that this thesis will provide concrete and sustainable recommendations to enhance the capabilities of investigators in conducting scientific crime investigations. Through appropriate HR development, Ditreskimum Polda Metro Jaya can improve the effectiveness and efficiency of criminal case investigations, including the handling of cases involving a family's death in Kalideres. Moreover, this research is expected to contribute to the development of more scientific and professional methods of criminal investigation in Indonesia.

Abstrak :
Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat. ......The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkunganPenulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan startegi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED. ......Indonesia is one of the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia has deployed their police officers into various peacekeeping missions, either individually or in the units called Formed Police Units (FPU). In deploying the FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping the FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of the FPU, personnels accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. Garuda Camp Indonesian FPU in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of The National Police with total assets more than 500 billion rupiahs. During the 2 years of placing the Indonesian FPU in MINUSCA, several security threats have occurred in this camp, such as theft and burglary. In this case, the camp security is an important element to ensure the Unit's success in performing its mission mandate. Therefore, the author sees the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to increase the level of security at Garuda Camp. This is based on CPTED which has a basic idea that proper and effective design in the use of the built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime, as well as an improvement in the quality of life in an environment. The author explores threats and use qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study shows that Garuda Camp is included in the medium level threat category. Thus, a threat prevention strategy is needed. Thus, to anticipate these a potentia threats, the author design a threat prevention strategy based on the CPTED principle