Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat sekaligus merumuskan mekanisme sinkronisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat urgensi yang tinggi dalam pelaksanaan sinkronisasi rancangan peraturan daerah sehingga perlu adanya penyesuaian atau perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum dilakukannya sinkronisasi tersebut. Di samping itu, dari sisi instansi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi, menurut penulis adalah instansi Kementerian Hukum dan HAM karena beberapa alasan yaitu, tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah di bidang hukum peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum secara nasional, memiliki sumber daya manusia yang mencukupi baik dari sisi kuantitas dan kualitas, memiliki lembaga/instansi vertikal di semua daerah di Indonesia, pimpinan instansi vertikal di daerah diangkat dari hasil open bidding bukan dari proses politik sehingga lebih profesional.

---

The formation of local regulations by the local government can not be separated from the context of the united republic of Indonesia, so the role of the central government in controlling the regional policy is very necessary in the implementation of local government as stated in local regulations. This thesis discusses the urgency and authority to synchronize regional regulation drafts by the central government and formulating a more effective synchronization mechanism and in accordance with the context of a unitary state that implements regional autonomy. The research method used in this research is normative research method.

The results of this study indicate that there is a high urgency in the implementation of the synchronization of the draft local regulations so that there needs to be adjustments or changes to existing legislation as a legal norm of the synchronization. In addition, in terms of the appropriate agencies in synchronizing, according to the author is the Ministry of Justice and Human Rights for several reasons namely the duties of the functions of the Ministry of Justice and Human Rights is in the field of law legislation and national law development, has a source sufficient human power in terms of quantity and quality, have vertical institutions in all regions in Indonesia, the head of vertical institutions appointed from the open bidding results not from the political process so more professional."

"Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi HAM bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Pada implementasinya di Indonesia banyak jumlah kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang terus meningkat tiap tahunnya, hal ini terjadi karena masih kurang nya peran negara dalam melindungi PRT, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan PRT. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, kebutuhan regulasi untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Solusi yang ditawarkan adalah segera mengesahkan RUU PPRT sebagai dasar perlindungan PRT serta meratifikasi ILO Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan: pertama, menjelaskan secara detail sehingga dapat membantu pemerintah untuk menguatkan perlindungan PRT yang diatur dalam RUU PPRT merupakan hal yang prioritas untuk disahkan negara. Metode penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan untuk melindungi PRT serta belum ada peraturan yang menjadi kerangka acuan perlindungan PRT.

---

Indonesia has an obligation to protect the human rights of the nation as regulated in the State Constitution, namely the 1945 Constitution. In its implementation in Indonesia, the number of cases of violence against Domestic Workers continues to increase every year, this occurs because the role of the state in protecting domestic workers is still lacking, there are no regulations that specifically regulate the protection of domestic workers.Based on the problems that occur, the need for regulations to protect Domestic Workers is a form of state responsibility to protect Human Rights. The solution offered is to immediately ratify the RUU PPRT PPRT as a basis for protecting domestic workers and to ratify ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers.This research aims: first,explaining in detail so that it can help the government to strengthen the protection of domestic workers regulated in the RUU PPRT is a priority for the state to pass. This research method is doctrinal research that uses library materials. The results of this research show that Indonesia does not yet have regulations to protect domestic workers and there are no regulations that serve as a reference framework for protecting domestic workers."