Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Yunita Rhamadani, author

Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia....

Universitas Indonesia, 2013

T34597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rika Irdayanti, author

Harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional = Harmonization settings of education and training in the field of voyage according to law number 17 year 2008 on the voyage and according to law number 20 year 2003 on national education system

Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36113

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Yuliani, author

Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang undang = The emergency situation of the government regulation in lieu of law

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode...

Universitas Indonesia, 2016

T44801

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajie Ramdan, author

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)

Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandya Erlangga, author

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Undang-Undang = Meaningful Participation in Establishment of the Act

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Nafi Uz Zaman, author

Meaningful Participation dalam Konsep Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Formil Tahun 2003-2022) = Meaningful Participation in the Concept of Formal Review at the Constitutional Court (Study of Constitutional Court Decisions in Formal Review of 2003-2022)

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Isro, author

Perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang : analisis pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Planning and budgeting formation of delegated legislation : analysis of the formation of delegated legislation of law number 11 year 2012 on the juvenile justice system

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51304

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Devi Melissa, author

Pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari karakteristik undang-undang: analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 = Constitutional review towards ratification act by constitutional court according to characteristic of law: analysis decision of the constitutional court number 33/PUU-IX/2011

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Farhan Abdi Utama, author

Kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia = Status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system

[ABSTRAK
Tesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan Badan Kepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, serta kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki kedudukan...

2015

T43148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurista Yohasari, author

Kajian hukum terhadap substansi peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama dalam sistem hukum Indonesia = Legal study of local regulations substance governing religious life in the Indonesian legal system / Yurista Yohasari

ABSTRAK Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...

Universitas Indonesia, 2016

T45386

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian